Kepabeanan seba;telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabearpenghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba:dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

DalamPenjelasan pasal 7A ayat (2) Undangundang Republik Indonesia No. 17tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNo. 10 tahun 1995 tentang Kepabean;Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan LALU FAISAL AMRI RAHMANmenerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakanterhadap SB.

Bahwa Ahli Kepabean LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkanpotensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman MengandungEtil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa : Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Martell V.S.O.P, jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml40% (132 botol) dengan negara asal Perancis; Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Johnie Walker Red Label, jumlah 80 karton @ 12 botol@i1ltr 40% (960 botol) dengan

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2)Undangundang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia No. 10 tahun1995 tentang Kepabean; Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan LALU FAISAL AMRIRAHMAN menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yangmelakukan penindakan terhadap SB.

Bahwa Ahli Kepabean LALU FAISAL AMRI RAHMANmenerangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupanMinuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukaitersebut berupa : Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Martell V.S.O.P, jumlah 11 karton @ 12 botol @700ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis; Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Johnie Walker Red Label, jumlah 80 karton @ 12botol @1ltr 40% (960 botol) dengan

untuk penetapanklasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tatacaranya adalah dengan:1.Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIBNomor 005144 tanggal 4 Januari 2013 berupa Waterproof PlasticSandal, Slipper and Shoes (Pos 1,2,3,5,7, dan 8 sesuai lembarlanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean

Sedangkan dalam PIB Nomor 231114 tanggal 07 Juni 2012 berupaChildren, Youth, and Adult Plastic Footware (pos 3 sampai dengan pos 6 sesuaidengan lembar lanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan SistemKlasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.2 Bahwa barang yang menjadi

/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 30122010 dan telahdibayar bea keluarnya dengan bukti penerimaan dari Bank persepsi sesuai denganPeraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 Pasal 7 ayat (1)yang berbunyi: Terhadap barang ekspor yang dikenai bea keluar, Eksportir wajib melakukanpembayaran bea keluar paling lambat pada scat penyampaian PEB. bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 Pasal 8ayat (3) berbunyi:Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistim pelayanan kepabean

menunjuk kepada satu party barang tertentu yangdiberitahukan dalam satu PIB yang berbeda dengan perhitungan Terbanding,Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 879/B/PK/PJK/2015sehingga Majelis Pengadilan Pajak telah menguji kebenaran atas perkara aquo dengan cermat dan olehkarenanya koreksi Terbanding yang berasal dariLaporan Hasil Audit (LHA) Nomor : LHA05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11Juli 2013 dinyatakan batal dan tidak mencerminkan ketentuan Pasal 15 ayat(1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

CITRA BHAKT SEJAHTERA danbertugas dibidang Pengurusan Jasa kepabean diantaranya pengurusan Penyewaan SewaGedung Barang Import ; Bahwa benar sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai 06 Pebruari 2014 Terdakwa sudahmelakukan mark up sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu data / dokumen biaya yang saya terima dari PT.JASA ANGKASA SEMESTA untuk perusahaan PT.

makaputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor: 240 /Pid.Sus /2012 /PN.Smg yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;26Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berkenaandengan hal ini, khususnya pasal 103 huruf c UURI No.17 Tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang NO.10 Tahun 1995 Tentang Kepabean

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIBNomor : 059020, tanggal 13 Februari 2013 berupa Non WaterproofChildren, Youth and Adult Plastic Shoes dll. (7 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB) pos 4, 5, 6 dan 7 berarti dalam pengklasifikasianpos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012,yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu

Sedangkan dalam PIB Nomor 047575tanggal 6 Februari 2013 berupa Non Waterproof AdultPlastic Shoe Size 3640 dll. (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu. : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masukatas Barang Impor,Bahwa barang yang menjadi perkara a

(p0s1,5 dan 9), berarti dalam pengklasifikasian pos tarifHalaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 571 B/PK/PJK/2016menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas BarangImpor.. Bahwa barang yang menjadi perkara a quo berupa NonWaterproof AdultPlastic Slipper dll.

WilayahRepublik Indonesia asalkan pelaku usaha tersebut telah memenuhi ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan Republik Inonesia Nomor.17/MDAG/PER/3/2010 tentang Angka Pengenal Importir (API);Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomotr.17/MDAG/PER/3/2010 tentang Angka Pengenal Importir (API) adalah: Aktapendirian perusahaan,Tanda Daftar Perusahaan (TDP),Nomor Pokok Wajib12Pajak (NPWP), Referensi dari Bank Devisa, Kartu Tanda Penduduk (KTP),Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dantidak mengajukan keberatan.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga didengarkan pendapatAhli atas nama Saksi Beni Sutomo (dibawah sumpah), yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang sebagai PNSDirektorat Jenderal Bea Cukai;Bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang menempati jabatansebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabean

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orang adalah orang perseoranganatau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanTerdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orang adalah orang perseoranganatau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanTerdakwa dalam perkara ini.

Sedangkan dalam PIBNomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 berupa 709 Cartons NonWaterproof Plastic, EVA Footwears, berarti dalam pengklasifikasianpos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI)2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : PeraturanMenteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang danPembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor,;2.

Barangbarang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap berpedomanpada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, namun termohonmenetapkan klasifikasi barang tersebut hanya berdasarkan interpretasitermohon sendiri dan tidak beroedoman pada aturan WCO maupun BTKI2012, sebab BIKI 2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesiayang disusun

pabean"; Pasal 11 ayat (4): "Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor,sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempatpenimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantorpabean";Dengan demikian kegiatan Penggugat mengangkut dari PelabuhanPanjang Lampung petikemas dengan tujuan eksport kedalamkapalnya menuju Tanjung Priok (rutenya dalam negeri) untukdilakukan penumpukan sementara, yang kemudian diangkut olehPelayaran asing dengan tujuan akhir luar negeri, menurut UndangUndang Kepabean

Amar ke 1 dan 2 putusan pengadilan bertentangan dengan undangundang kepabeanan;Amar ke 1 dan ke 2 Putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" dan "MenyatakanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmenetapkan tarif bongkar muat petikemas antar pulau secarasewenangwenang terhadap Tergugat";Amar Putusan a quo merupakan putusan Pengadilan yang bertentangandengan UndangUndang Kepabean dan Peraturan Menteri Perhubunganyang berkaitan dengan Pelayanan

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan BukuTarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HarmonizedSystem;Halaman 16 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 56 //B/PK/PJK/201 491 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakdengan pertimbangan :1.Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 04 April yaituThai White Rice 5 Pet Broken, Negara asal Thailand, dapat dibenarkankarena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalam menerapkan hukum, telahtidak mempertimbangkan (Judex factie) ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;Bahwa

Oleh karenanyapemberlakuan penggunaan tarif yang seharusnya dijadikan DasarPenghitungan Bea Masuk yang terutang berdasarkan ketentuan Pasal 30UU Kepabean yang mengedepankan sistem self assessment sebagaipolitik hukum pemungutan perpajakan.