Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1287 / PDT. P/2019/ PN.

Pemohon dan Pemohon II berkaitandengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali denganNomor : 221/7/22/X/80 tanggal 02111980 (bukti P.3), maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan penetapan ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali untuk dilakukanperubahan pada register nikahnya ( Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menter

Tahun 2008,tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan (Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan telahditandatangai oleh pejabat yang berwenang, dan pernyataanKeputusan Rapat Luar Biasa para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. COLUMBINDO PERDANA No.160 di hadapan NotarisHarus Kamil ,SH.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istnataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan)

Olehkarena Penggugat merupakan seorang tenaga kesehatan yang saat ini bekerjadi Puskesmas, maka untuk mengetahui siapa yang secara hukum bertanggungHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sdkjawab dan berwenang dalam mengeluarkan izin bercerai bagi Penggugat, makaperlu untuk memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 Peraturan Menter!

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 294/KUA.17.024/PW.01/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.4.Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon jugamengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:1.

Penggugatmemenuhi kriteria yang dimaksud danseyogyanya mendapatkan prioritas untukmendapatkan hak sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah No. 224 Tahun 1961 tersebut ;2010.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka penerbitanSertifikat Hak Milik No. 191, 192, 193, 194, 195dan 196/Bencongan atas nama Tergugat , TergugatI, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI oleh Tergugat VII adalah tidakberdasarkan data yuridis dan data fisik dan tidaksesual dengan Peraturan Menter

i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 dan Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 yaitu) : untuk keperluan penelitiandata yuridis bidang bidang tanah dikumpulkanalat alat bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah baik bukti tertulis maupun tidaktertulis berupa keterangan saksi dan keteranganyang bersangkutan yang ditujukan oleh pemeganghak atas tanah atau kuasanya/pemilik lain yangberkepentingan kepada Panitia Ajudikasi (

Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa Izindan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!

Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa IzinHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2019/PN Tjkdan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!

Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan LEO TERISNO BINAHMAD SUKIMAN Positif Metamfetamina Kesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Laboratorium Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan Windri lrawan Bin Kodri Positif MetamfetaminaKesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlashl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas namapara Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, dandengan adanya kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaian nama paraPemohon yang tercantum dalam ijazah, dan Dokumen lain yang dimiliki oleh paraPemohon, maka berdasarkan Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 jo.Pasal 34 Peraturan Menter!

bernama DIKYDWWI KUSUMA BIN KUSNAN HADI dengan Wali Hakim yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

pribadi maupun status hukum seseorang Penetapan Nomor 365/Pat.P/2021/PA.Bpp 7 dari 10harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pemikahan, nama dantanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yangsebenarnya sebagaimana tertera dalam identitasidentitas resmi lainnya;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalamKutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, makaalasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

Ijin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr. RICOH ALS ALIM AnakDari CEN MIN LIONG membawa motor Viar No Pol.

RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;Hal10 PUTUSAN Nomor 885/Pid.Sus/2018/PN PtkU Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menindaklanjuti suratpernyataan kesanggupan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi danmemerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan harga yangpantas terhadap rumah yang terletak di Jalan Lamandau IV Nomor 8,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Instruksi Menter' BUMN Nomor 02/M.MBU/2002tertanggal 04 September 2002 tentang Pedoman PelaksanaanPemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas BUMN atauberdasarkan peraturan

Negeri Sipil (foto copy dari fotoCOPy) p= sss sens eemie case same same eee oSPemerintahRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1975tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan,Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi(foto copy dari fotoCOPY) ; 77 rrr rr rrr rrr r terre etersBukti T13 : Surat Keputusan Menteri38Pertanian Republik Indonesia Nomor560/KPTS/OT.210/8/1990 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Pertanian (fotocopy dari fotoCOPY) ; rrr rrr rrr rrr ret rece e etreeBukti T14 : Surat Keputusan Menter