. ; Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin (Satu) Kegiatan DrainasePuri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 15/HB/V1I/2011 tanggal 24 Juni 2011senilai 36,534% x Rp. 1.499.000.000, = Rp. 547.644.660, ; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan NomorUm.01.03/PPLP/212a/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang menyatakankemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 36,534% ; Fotocopy Laporan Mingguan, Minggu ke8 periode 13 Juni 2011 s/d19 Juni 2011.Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke II (dua) PekerjaanPembangunan Drainase

direalisasikan 100% setelah dipotong pajak sebesar Rp.1.398.050.490, (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta limapuluh ribu empat puluh sembilan rupiah);Bahwa mekanisme pencairan dana proyek irigasi tersebut adalah:Kontraktor (CV HUTAMA BHAKTI) mengajukan permohonan pembayaran kepadaKepala Satker/PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporanmingguan/laporan perkembangan pekerjaan, yang dilakukan Pelaksana pekerjaankonsultan Pengawas (bukti Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan NomorUm

pembayaran Rp. 8.871.355, untukpembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran untuk pekerjaanpembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.Hal 69 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.70 Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000008 tanggalJuli 2011 sebesar Rp. 325.283.000. ; Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin (Satu) Kegiatan DrainasePuri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 15/HB/V1I/2011 tanggal 24 Juni 2011senilai 36,534% x Rp. 1.499.000.000, = Rp. 547.644.660, ; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan NomorUm

ENDANG SUARDI,MSi Bin USIN SASMITA (Alm) selaku Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Pekerjaan Pembangunan Drainase Primer Kabupaten Subang(PPSD03) mengeluarkan intruksi NomorUM.01.03/PPLP.09/ADD.PPSD03/VI 12/02 kepada saksi Ir. Hartonoselaku konsultan CV. Jisstech untuk Revisi Design dan PerubahanDaftar Kualitas (CCO).28.

ENDANG SUARDI,MSi Bin USIN SASMITA (Alm) selaku Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Pekerjaan Pembangunan Drainase Primer Kabupaten Subang(PPSD03) mengeluarkan intruksi NomorUM.01.03/PPLP.09/ADD.PPSD03/VI 12/02 kepada saksi Ir. Hartonoselaku konsultan CV.

CiptaWahana Konsultan;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomorKU.08.08/PPKPKP/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT.Vikri Abadi Group;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015;1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal 17November 2014;Hal. 8 dari 28 hal.

dilaksanakan pekerjaan grouting padalokasi pile cup yang mengalami keretakan sesuai surat Kepala Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah nomor PW.03.02/PJN.WIL.IKB/373Halaman 4 dari 30 halaman, putusan Nomor 79/PDT/2016/PT PTKtanggal 4 Juni 2014 perihal Penanganan Sementara Kerusakan yang Terjadipada Jembatan Kapuas ;Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 diadakan rapat pembahasan Tingkat BalaiUsulan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk Penanganan MendesakPerbaikan Jembatan Kapuas Pontianak berdasarkan surat nomorUM

Bdg Tanggal 5Agustus 2014;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber DayaAir Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepadaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber DayaAir Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/06 Tanggal

Sido Mulyo dan denganadanya Surat Edaran Kementrian Perhubungan cqDirektorat Jenderal Perhubungan Laut nomorum.003 / 47 / 16 / DJPL15 tentang Verifikasi ataupengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan.terhadap KM. SIDO MULYO telah dilakukan verifikasitertanggal 18 Februari 2016. , di dapat hasil KM.

denda sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) tahunkurungan ;Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.587.188.599,70.dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantidengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Menyatakan barang bukti berupa :1 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) NomorUM

TTUNomor: Kesos.401.3/346a/TTU/XII/2008 tanggal 24Desember 2008 kepada Bapak Bupati TTU perihalPenggunaan Dana Sisa Tender Pembangunan RumahSederhana Tipe 5 x 6 m;1 (satu) lembar Surat Bupati Timor Tengah Utarakepada Kadeputian I Kerawanan KementrianKesejahteraan Rakyat RI di Jakarta, NomorUm.005/322/TTU/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008perihal Penggunaan Dana Sisa Tender;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : 339 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa

TTU, NomorUM.005/283/TTU/X/2008 tanggal O08 Oktober 2008 Perihal:Penetapan Pemenang, Kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa DinasKesejahteraan Sosial;=>1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :PAN.44/TD.DKS/TTU/IX/2008;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatanRehabilitasi Rumah Pendudukan Bagi Keluarga Korban BencanaT.A 2008 Nomor : Um.005/289/TTU/X/2008 tentang PenetapanPenyedia Barang / Jara

Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaanfisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomorUm.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaanterhadap proyek tersebut,waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009Dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebutmewakili Panitia PHO adalah THEODORUS TUNTI, AmdDapat saksi jelaskan bahwa saksi dan

Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaanfisik dilapangan atas proyek tersebut = yaitu surat nomorUm.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;Bahwa saksi selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyektersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009Bahwa setahu saksiyang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut yaang mewakili Panitia PHOadalah THEODORUS TUNTI, AmdBahwa saksi dan dua anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan

Bahwa benar Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Panitia serah terima pertamapekerjaan/PHO Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat PembuatKomitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, NomorUm.01.01/ VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan PenilaiHasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra; Dapat saksi jelaskan bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini

Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaanfisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomorUm.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ; bahwa saksiselaku Anggota Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut,waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009 Dapat saksijelaskan bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut mewakiliPanitia PHO adalah saksilIl.

Daerah.6/24/Rd/68,tanggal 851968 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019atas nama Pardan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Inspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor :Surat Manager Pemasaran Non Angkutan 6 YK yangditujukan Sumartono, NomorUM.209/VIII/25/D62013 perihalSewa dan Undangan tertanggal 22 Agustus 2013 (Fotokopikepada ArisPemberitahuan Nilaisesuai dengan aslinya); Surat Penetapan Ketua Panitya Perumahan D.K.A.

Satrya Wibawa, NomorUM.209/VIII/22/D62013 perihal : Pemberitahuan NilaiSewa dan Undangan tertanggal 22 Agustus 2013 (Fotokopisesuai dengan aslinya); Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Mkd, tanggal 5Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);Surat Pencabutan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Smg olehDr. Marthen H. Tolle, SH.,MH., selaku kuasa Pudijanto,dkk.

Putusan No. 736/Pdt.G/2021/PA.Bnsesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor874022 Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telahmengajukan Surat Keterangan Izin Bercerai dari atasan Termohon yangdikeluarkan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bengkulu, NomorUM.01.02Cb7/SATKERP3B/1711 tertanggal 5 Nopember 2021;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

., yang memberikan keterangandibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja di RSUP Sanglah sejak tahun 2005, danJabatan terakhir Ahli adalah Kepala Instalasi Kedokteran Forensik danPemulasaraan Jenazah sejak tahun 2020 sampai sekarang;Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli Abhlimendapat surat tugas dari RSUP Sanglanh dengan NomorUM.01.05/XIV.4.3.1/11719/2021, Tanggal 05 April 2021;Bahwa berdasarkan temuan saat pemeriksaan luar dan dalampada jenazah

Bangun Beton Indonesia dengan Surat NomorUM.331/19/06/KPM.TPK18 tertanggal 18 Mei 2018 (Bukti PR6a) dankepada PT. Penta Stone Abadi melalui Surat NomorUM.331/19/07/KPM.TPK18 tertanggal 18 Mei 2018 (Bukti PR6b)mengenai adanya Penjualan Batu Split oleh Tergugat Rekonpensidari lahan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten SerangBanten yang notabene adalah Lahan Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi (WIUP) yang dimiliki oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi;Bahwa PT.

: KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 tanggal 16 Juli 2012sebanyak 2 (dua) kali yaitu menjadi Adendum Kontrak 1 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 dan AdendumKontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12Desember 2012, dan selanjutnya dilakukan Change Contrack Order (CCO)terhadap Adendum Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 pada tanggal O07 Januari 2013berdasarkan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NomorUM

KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.01tanggal 12 September 2012 sehingga menjadi Addendum Kontrak 2 Nomor:KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012tersebut tidak terjadi perubahan dana;Bahwa kemajuan fisik pekerjaan pada saat dilakukan Addendum Kontrak1 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.0O1 tanggal 12 September2012 menjadi Addendum Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 tersebut adalah sebesar 63, 49 %;Bahwa pada Change Contrak Order (CCO) NomorUM

.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 tidakterjadi perubahan dana masih tetap sebagaimana tertuang di dalam padaAdendum Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 6. 980.019.0000 , (Enam Milyarsembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah);Bahwa adanya Change Contrak Order (CCO) NomorUM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/I/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 adalaholeh karena terjadi longsor pada tanggal 25 Desember 2012 di lokasipekerjaan

dan berakhir tanggal 28 Desember 2012.Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 tanggal 16 Juli 2012 terjadi addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitumenjadi Adendum Kontrak 1 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11ADD.0O1 tanggal 12 September 2012 dan Adendum Kontrak 2 Nomor :KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012, danselanjutnya dilakukan Contrack Change Order (CCO) tanggal 07 Januari 2013berdasarkan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NomorUM

.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013;Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu kemajuan fisik pekerjaan pada saatdibuat Change Contrak Order (CCO) Nomor : UM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 karena pekerjaan dilapangan sudahsaya serahkan kepada Dedi Komara.Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu ada atau tidak tim justifikasi atautim peneliti kontrak yang mengkoreksi terhadap perubahan harga dan itempekerjaan pada saat dibuat Change Contrak Order (CCO) NomorUM

cabang pelabuhanagar memprioritaskan menggunakan jasa Unit Galangan Kapal PT Pelindo I (Persero).Bahwa Surat perjanjian pemborongan no : UM.58/20/9/Dum2010 tanggal 8 Desember2010 antara Pelindo I Dumai dengan UGK dapat dilaksanakan secara efisien danmenyederhanakan/mempercepat proses pengambilan keputusan, efektif danmendukung penciptaan nilai tambah bagi Pelabuhan I dan mengutamakan senergi antarBUMN dan atau anak Perusahaan.Bahwa Nota Kesepahaman PT.Pelindo I dan surat Perjanjian Pemborongan nomorUM

uang tersebutadalah Rp. 153.086.000,(seratus lima puluh tigajuta delapan puluh enamribu rupiah), diserahkankepada TerdakwaHARTONO pada saat diruangan kerja TerdakwaHARTONO tanpa adanyasaksi, tanpa Berita Acara,tanpa kwitansi/tandaterima (karena terdakwaHARTONO tidakbersedia menandatangani)pada siang hari secaratunai, tanggal danwaktunya sekitarpertengahan Oktober2011; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas bertentanganKeputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) NomorUM

uang tersebutadalah Rp. 153.086.000,(seratus lima puluh tigajuta delapan puluh enamribu rupiah), diserahkankepada TerdakwaHARTONO pada saat diruangan kerja TerdakwaHARTONO tanpa adanya1saksi, tanpa Berita Acara,tanpa kwitansi/tandaterima (karena terdakwaHARTONO tidakbersedia menandatangani)pada siang hari secaratunai, tanggal danwaktunya sekitarpertengahan Oktober2011; e Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangandengan :a Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) NomorUM

Bayu IIpada tanggal 10 Juni 2011sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah);Selebihnya berada padabendahara pengeluaranUGK yang dipegang olehsaksi Budi Setiadi..e Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas bertentangandengan :aKeputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) NomorUM.50/19/12/P.110tanggal 21 Juni 2010tentang PedomanPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa diLingkungan PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) :a Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT.

suratNomor UM.003/4/12/KPLBTM14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumterhadap Tergugat Il di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerangdibawah register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.TGN,gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah Penggugat beritahukankepada Tergugat melalui surat Nomor 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21April 2014 dan meminta Tergugat untuk tidak menerbitkan SuratPersetujuan Berlayar atau ljin olah gerak atas kapal NomorUM

Bahwa hubungan hukum sewa menyewa atas sebidang tanah yangterletak dalam HPL milik Turut Tergugat Il Sesuai surat Perjanjian No.HK 566/24/18/C.Tpk/90 tanggal 27 Oktober 1990 (P2) dengan waktuselama 3 tahun, tidak pernah diperpanjang dan telah berakhir, hal iniberdasarkan Surat Direksi Pelabuhan Tanjung Priok NomorUM 330/2713/I/PJP15 tanggal 27 Maret 2015 yang intinya bahwaSurat PT.

Ambon Nomor 13Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (sebagaimana termaktubRDO ini merupakan objek yang Penggugat permasalahkan) berdasarkanSurat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Cabang Benoa NomorUM.014/1/5/CBna88 tanggal 28 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh KepalaCabang Perumpel Ill Benoa;. Bahwa Rumah Dinas Operasional (RDO) sebagaimana dimaksud angka2 di atas merupakan hak guna bangunan Tergugat.

Surat Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan NomorUM.2/22/11/2/DP42016 tanggal 22 November 2016 yang padapokoknya diketahui manfaat pensiun telah dan masih diberikan sampaidengan saat ini, yang dikuatkan dengan lampiran Surat PenetapanPensiun Nomor SK.4/140/43/VI/DP42010 tanggal 1 Juni 2010, SuratPenetapan Pensiun Nomor SK.4/159/20/IX/DP42013 tanggal 2September 2013 dan Surat Penetapan Pensiun NomorSK.3/55/8/VIII/DP42001 tanggal 6 Agustus 2001;b.

Putusan Nomor 724 K/Pid.Sus/20181)2)1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.003/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPk/XII/2011 dan Nomor96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan PenataanKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat

Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuhpuluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilanpuluh tujuh rupiah);Disita dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1) 1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;2) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM

Desa JatirunggoKecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk PembayaranUang Ganti Rugi Tanah Pengganti kawasan Hutan yang TerkenaJalan tol Semarang Solo.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.04/SMSTPT/IV/2008/23 tanggal 21 April 2008 kepada KepalaUnit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal PeninjauanLapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan besertalampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.05/TPTSMS/V/2008/2323 tanggal 19 Mei 2008 kepadaKepala Unit

Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihalPeninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.03/TPTSMS/VV/2008/17 tanggal 17 Juni 2008 kepada KepalaUnit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal PeninjauanLapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan besertalampirannya.Berita Facsimile dari Perum Perhutani Nomor : 153/006.6/Hukmas/tanggal 11 Juni 2008 perihal Peninjauan Lapangan.Berita Facsimile dari Perum Perhutani

Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala BadanPlanologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI di Jakarta Nomor :522.211/2807 tanggal 9 Desember 2008 perihal Rekomendasi TanahKompensasi Jalan Tol Semarang Solo.Surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Bupati semarang Nomor :TN.13.04.Db/131 tanggal 16 April 2009 perihal Permohonan jinLokasi untuk tanah Pengganti (Kompensasi) Kawasan Hutan yangTerkena Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo.Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah kepada Bupati semarang NomorUM

DesaJatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untukPembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti kawasan Hutanyang Terkena Jalan tol Semarang Solo.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.04/SMSTPT/IV/2008/23 tanggal 21 April 2008 kepadaKepala Unit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihalPeninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.05/TPTSMS/V/2008/2323 tanggal 19 Mei 2008 kepadaKepala Unit

Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.294Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.03/TPTSMS/VI/2008/17 tanggal 17 Juni 2008 kepadaKepala Unit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihalPeninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Berita Facsimile dari Perum Perhutani Nomor153/006.6/Hukmas/ tanggal 11 Juni 2008 perihal PeninjauanLapangan.Berita

dan alasan hukum yang Jjelas dantidak transparan kepada Penggugat, secara sepihak oleh PejabatPembuat Komitmen (PPk) tidak mau menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) lewat dari 6 hari kerja terhitungsejak penetapan pemenang lelang sesuai Pepres No.70/2012 Pasal60 ayat (1) huruf j. olehnya Penggugat mengajukan Somasi melaluikuasa hukumnya tanggal 10 September 2019 perihal permohonanklarifikasi dasar oleh PPK tidak mau menerbitkan SPPBJ.Kemudian oleh PPK menjawab Somasi Penggugat NomorUM

2019;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat KepalaBP2JK Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor : PB 0201KB39/204 Tanggal 30 Agustus 2019 PerihalPenyampaian Rekomendasi Penelitian Tender;Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Surat DirekturPreservasi Jalan Nomor : PW.0403BM/298TANGGAL 26 Agustus 2019 Hasil Pemantauan PaketKegiatan Preservasi Jalan Di Provinsi SulawesiTenggara;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat PembuatKomitmen 2.4 Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Wilayah Sulawesi Tenggara NomorUM