Bahwa Pemilihaan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan TumpaanKabupaten Minahasa Selatan Periode 2012 2018 telah dilaksanakanpada tanggal 20 September 2012, namun pelaksanaannya tidakprosedur (tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaSelatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua, yang telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua);4.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 4Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, berbunyi : Ketua, Sekretaris PanitiaPemilihan Hukum Tua dipilih dari dan olen Anggota;Bahwa berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkan namasaksi untuk ditandatangani.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 PeraturanDaerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi sebagai berikut : Hasil perhitungan suarat suaradituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh panitia danditandatangani oleh saksi;Bahwa terdapat pemilih diantaranya atas nama Arie Sewow, JackyArdus, Mercy Lampah, Aneke Paat dan Megi Mamoto kartu panggilansudah ada sama panitia yang bersangkutan belum ada, 3diantaranya

Sebagai Penggugatberdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa SelatanNomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian HukumTua, berbunyi: Pemilinan Hukum Tua dilaksanakan secara demokrasiberdasarkan Asas Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil;6.14 Bahwa panitia tidak mencantumkan pada papan pengumuman namanama pemilin baik hari sebelum proses pemilihan atau pada

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Pelantikan PPS dilanjutkan dengan rapat kerja dan Bimtek tersebar di 10kecamatan.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Wasile;31.Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32.Asli 1 (Satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;21. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an. Moh. Zuhdi;22.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;27. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;28. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Musyaffak;29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Musyaffak;30.

Abdul Haris;49.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;51.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.

Halima;65.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;66.Surat Pernyataan Menuduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;67.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an Halima;68.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An.

Moh.Amir;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Moh.Amir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.Moh. Zuhdi;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.

Buchari;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Buchari;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Drs. Ach. Buchari;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 TentangPengangkatan Dalam Jabatan an.

Abdul Haris;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs. Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs.

Sujono,BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa :.

Bahwa selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, dan atauPengangkatan Perangkat Desa diganti dengan Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, yang mana dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa: Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepalaurusan atau Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan DaerahTingkat

Il kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 1981 tentangpersyaratan, Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusanserta Kepala Dusun di Wilayah Kabupaten Tingkat Il Magelang tetapmelaksanakan tugas hingga berakhir masa jabatannya selama 24 tahunatau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, disini Penggugat tetappatuh dan tunduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga artinya

Pasal 119 : Semua ketentuan peraturan perundangundanganyang berkaitan secara langsung dengan Desa wajibmendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya denganketentuan UndangUndang ini, sebagaimana diketahui Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa mendasarkan PadaPeraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, padahalPeraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa banyak yangbertentangan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, diantaranya dalam Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, dalam Pasal 34 menyebutkan :Ayat (1) masa jabatan Kepala urusan , Kepala Seksi, paling lama 20(duapuluh) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatan atau telah mencapaiusia 60 (enam puluh)

Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Bahwa benar proses pelaksanaan Pilkades di Desa Selopampangberpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Kepala Desamengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor005/22/424.303.2.06/2020 Tanggal 6 Nopember 2020 PerihalUndangan, dengan acara Pelantikan Perangkat Desa Ngerong, namunternyata Undangan tersebut tidak jadi dilaksanakan tanpa ada alasanyang jelas.Memperhatikan bahwa dalam Undangan tersebut disebutkan bahwapelantikan dilaksanakan tanggal 9

Menetapkan KETIGA : Masa Kerja Panitia adalahterhitung sejak pembentukan sampai dengan. pelantikan danpengambilan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih.

Peraturan DesaNgerong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Bahwa, Pada Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, Pemerintah Desamengadakan Musyawarah Desa mengadakan Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ngerong Tahun 2020;.

Bahwa Upaya Administratif dengan melakukan banding kepada Camatdan Bupati tidak tepat, karena Camat hanya mengeluarkan rekomendasiapa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Ngerong berdasarkanPeraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PedomanTata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa.

di Balai Desa Ngerong.34.Bahwa, Kepala Desa Ngerong setelah pelantikan Perangkat DesaNgerong pada Hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 menyerahkanKeputusan Kepala Desa Ngerong Nomor141.31/25/SK/424.303.2.06/2020 Tentang Pengangkatan PerangkatDesa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atas namaImam Ghozali sebagai Kepala Wilayah Dusun Putat kepada TergugatIntervensi;35.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Perda Kota Ambon Nomor 13Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Rajadijelaskan Bahwa Panitia Pemilinan Raja Dibentuk Oleh BadanSaniri Lengkap. Akan tetapi dalam hal pembentukan PanitiaPencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Latuhalat, tidakterjadinya proses pemilihan tibatiba pelantikan oleh Tergugatterhadap Saudara Audy Salhuteru;b.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Ambon Nomor 13tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian RajaDijelaskan Bahwa Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri atas:a. Panitia Pemilihan, dan;b.

Dengan demikian Pelantikan yang tidak sesuai denganmekanisme pemilinan adalah cacat hukum;4.

Bahwa Sekretaris Kota Ambon tetap padapendiriannya sekalipun ada tanggapan dari salah satu AnggotaKomisi DPRD Kota Ambon Wenly Thenu, yang menyatakan bahwaPelantikan ditunda sampai ada penyelesaian yang tidak merugikansalah satu calon sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008;13.Bahwa penyampaian Surat Keputusan Saniri Negeri Latuhalattanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014kurang lebih 1 (satu) tahun baru pelantikan Raja Negeri Latuhalat.Namun pelantikan Raja Negeri Latuhalat

Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin3 (tiga)merupakan dalil yang sangat tidak benar, dan hanya mengadangadakarena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dikatakan olehTERGUGAT Il INTERVENSI karena Proses Pemilihan TERGUGAT IlINTERVENSI sebagai Raja Latuhalat telah memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu PeraturanDaerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 Tentang CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan sertaPemberhentian

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIlMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, Kecamatan Majalengka,Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMII Majalengka atasnama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga ada terdakwa 2.

FAUZI melakukan orasi yangintinya agar acara pelantikan Pengurus PMII Cabang Majalengkatersebut dibubarkan ; 2 220m none n nnn ne nnn nenaAtas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;5. Saksi ANDI SUHANDI BIN JUMANTAe Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanyapengrusakan di luar dan di dalam gedung KNPI Majalengka JL.

tersebut, namun saat pelemparan tersebut terjadi, paraterdakwa berada di dalam gedung tempat acara tersebutberlanQSUng ; n+ onan nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cnn ne nneeBahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suasana menjadi ricuh danterdakwa IWAN SULISTIAWAN mengambil micropon lalu berteriakagar pelantikan tidak dilanjutkan.

Menyatakan batalSurat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;---------------------------------------------

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----------------------------------------

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara in casuadalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Surat Kepala Desa Mlatiharjo KecamatanGajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : JawabanPermohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018. B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.1.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat No : 011/AMMohon/V/2018,perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desayang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah KabupatenDemak, tertanggal 14 Mei 2018; 10.

Proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi pentahapan penjadwalan danpelaksanaan kelanjutan Pengangkata Perangkat Desa berdasarkan peraturanyang berlaku dengan penanggung jawab Kepala Desa yang prosespelaksanaannya harus sudah selesai sampai dengan pelantikan paling lambatMinggu Kedua Bulan Maret 2018. 9.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan GajahKabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaMlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal :Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018; 4.

Menyatakan batalSurat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah KabupatenDemak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal19 Mei2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : JawabanPermohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.5.

Kota Kefamenanu,KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiriacarapengambilan sumpahdan pelantikan pejabat struktural eselonI,IIl dan WN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut,sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat PeduliDemokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelatarandepangedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan

Halaman 3 dari 17gedung bale Biinmafo melalui pintu. masuk bagian depan, laluterdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUSDAMIANUS AFAENFAH bersamasama meneriakkan katakataanjing, babi, Keluar keluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikanilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup,keluarkeluar.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Ill, Illdan WV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG.

Halaman 8 dari 171(satu)batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat benderaBahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaLODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersamasama dengan PETRUSDAMIANUS AFAENPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUNdan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah)mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dandiambil sumpahnya dalam kegiatanpengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten

Halaman 13 dari 17yang dilaksanakan di gedung Balai Biinmafo Kelurahan BenpasiKecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan caramengeluarkan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh seorangPegawai Negeri Sipil dengan berteriak yaitu mengatakan, Anjing,babi keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, inipelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung inikami tutup, keluarkeluar, dan setelah itu Terdakwa dengantemantemannya

Istiadat yang berkembang dan hidup ditengahmasyarakat hukum Adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum Adatbeserta perangkat Pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan danmengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01Tahun 2006 Tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Dan Pelantikan

Masyarakat Adat;Bahwa Para Penggugat adalah anak Adat yang berasal dari garis keturunanlurus Mata Rumah Parenta BERHITU/PICAULY, dan hal ini telah diketahuisecara luas oleh seluruh masyarkat Negeri Ameth;Bahwa proses Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth KecamatanNusalaut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 141625Tahun 2015, tertanggal 29 Mei 2015, Para Penggugat baru mengetahuiobjek sengketa sejak tanggal 12 Juni 2015 dari laporan masyarakat NegeriAmeth yang mengikuti Acara Pelantikan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Pasal (3) Ayat (2) Jabatan Kepala PemerintahNegeri merupakan hak dari Mata Rumah/Keturunan tertentuberdasarkan Garis Keturunan Lurus dan tidak dapat dialinkan kepadapihak lain, kecuali dalam hal hal khusus yang ditetapkan berdasarkanhasil musyawarah Mata Rumah, Juncto Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Pasal (

Bahwa yang terjadi Tergugat telah melanggar ketentuan Bab XV Tentangpenyelesaian perselisinan Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangmenyatakan:Ayat (1) apabila terjadi perselisinan dalam pelaksanaan prosespencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian KepalaPemerintah Negeri penyelesaiannya dilakukan secara musyawarahuntuk kesepakatan bersama;Ayat (3) apabila perselisahan

Dalam Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturandaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah diatursecara spesipic tentang Jabatan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja atauyang disebut sebagai Kepala Desa.

Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yangmenyebutkan:Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa adapun Permohonan ini diajukan sehubungan dengan tidakdiambilnya keputusan dan/atau tindakan oleh Bupati Sarolangun terhadapsurat dari Pemohon (selaku Calon Kepala Desa Bukit Tigo nomor urut 5)tertanggal 26 Juli 2021 perihal Mohon Tindakan/Keputusan BupatiSarolangun Untuk Melakukan Penundaan Pelantikan

Dalam Penundaan:Bahwa secara faktuil, pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo terpilih, telahdilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;Bahwa dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon ini dikabulkanoleh Yang Mulia Majelis Hakim, yang berujung pada dilakukannyapemungutan suara ulang di TPSTPS yang bermasalah, timbulkekhawatiran di pihak Pemohon bahwa Kepala Desa Bukit Tigo Terpilih,akan menggunakan kewenangan yang ada padanya untukmempertahankan kemenangan, padahal yang diharapkan oleh Pemohon

Bahwa membaca pokok gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas,gugatan pemohon untuk mengeluarkan keputusan/tindakan terhadap apayang pemohon ajukan untuk menunda pelantikan tidak dapat dilaksanakansebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Peraturan BupatiSarolangun Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi Keberatan pada setiap tahapandan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapanPilkades sampai dengan pelantikan

Gugatan pemohon telah lewat waktu dikarenakan pelantikan kepala desaterpilin Bukit Tigo telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 olehBupati Sarolangun, sedangkan gugatan pemohon yang salah satupetitumnya untuk menunda pelantikan di daftarkan pada tanggal 9 Agustus2021 di PTUN Jambi;4.

JBI.permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa dalil Pemohon yang menyatakantelan mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun (Termohon) melalui surattanggal 26 Juli 2021, hal: Mohon Tindakan/ Keputusan Bupati Sarolangun untukMelakukan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo Kec.

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, dalam proses Pemilihan Kepala DesaSale Baru mulai dari Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara,dan Penetapan banyak melakukan perlanggaranpelanggaran PeraturanPerundangUndangan, terutama Peraturan Bupati (PERBUB) KabupatenMandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;.

Bronjong (TPSII) dan Bulung Gadung (TPSIII) tidak pernah ikutdalam musyawarah pembentukan panitia, akan tetapi tibatiba saja adapanitia yang ditunjuk oleh Tergugat Il sebagai panitia, kemudian adaanggota panitia di Desa Induk/Sale Baru masih berusia 19 (Sembilanbelas) Tahun, yang seharusnya seorang panitia minimal berusia 21 (duapuluh satu) Tahun, hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Ayat (2) hurufc PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi : Berumur paling rendah 21 Tahun;2) Tergugat tidak mengumumkan Daftar Pemilin Sementara (DPS) dantidak ada perbaikan, hal tersebut telah melanggar Pasal 21 Ayat (2),PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN MdlPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi: Pendaftaran, Penyusunan dan penetapanDaftar Pemilin Sementara (DPS) dilaksanakan

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1 Perbub.

Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 tentangJuknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;yang kedua aturan tersebut sebagai aturan khusus (lex specialis) dalammemproses sengketa Pemilinan Kepala Desa, dimana secara jelas dantegas tercantum bahwa sengketa/perselisihnan yang dapat diajukan kePengadilan Negeri, adalah sengketa/perselisihnan tentang HASILPEMILIHAN.

DALAM EKSEPSI.1.Tentang Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tidak Berwenang MengadiliGugatan A quo (Eksepsi Kompetensi Absolut).> Bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 Ayat 4 s/d Ayat 10:Peraturan Daerah Kab.Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1Perbub.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagai Peraturan Khusus dalamPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal.Adapunkualifikasi Perobuatan Melawan Hukum yang dilakukan ParaTerbanding sebagai berikut :a.

dan Pemberhentian Kepala Desa;2) Peraturan Bupan Nomor 19 Tabun 2016 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; Bahwa khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Kepala Desa diKabupaten Mandailing Natal sudah sangat jelas diuraikan di dalamPasal 50 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing NatalNomor 02 Tabun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyiGUGATAN TERHADAP

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016tentang Tata cara Pencalonon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yaitu :"keberatan sebagaimano dimaksud pada ayat (4) HANYA BERKENAANDENGAN HASIL PENGITUNGAN SUARA YANG MEMPENGARUHITERPILIHNYA CALON KEPALA DESA";2.

MANDAILING NATAL No.2Tahun 2016 Tentang : Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, secara tegas menyatakan> Pengadilan Negeri memutus perkara gugatan terhadap hasil pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yangbersangkutan.

Dengan Nomor Imei I : 365755066721670;

Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

Demikianjuga acara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidakdapat dilaksanakan; Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

MUSLIM ISTIQOMAH; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Tebing Tinggi Kota Kota TebingTinggi tepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) KotaTebing Tinggi diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingatihari lahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NadhatulUlama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalahWalikota Tebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan SekotaTebing Tinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota TebingTinggi,

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi ZULPAN NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidanganyakni mengenai keributan yang terjadi pada saat acara tablighakbar tausiyah kebangsaan memperingati hari ulang tahunNahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IPNU dan IPPNU;Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tbt Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019, sekira pukul 11.40 Wib di Jalan Sutomo, KelurahanRambung, Kecamatan

Saksi RIZKI RAMADHAN alias RISKI alias IOT, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidanganyakni mengenai keributan yang terjadi pada saat acara tablighakbar tausiyah kebangsaan memperingati hari ulang tahunNahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IPNU dan IPPNU; Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019, sekira pukul 11.40 Wib di Jalan Sutomo, KelurahanRambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing

Jika kewajibantersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi, sehingganorma a quo patutlah dimaknai sebagai formil dari pengangkatan PNSdengan harus melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpahj/janjikepada Tuhan Yang Maha Esa, jika hal tersebut tidak dilakukan makaPNS yang akan diangkat tidak mempunyai kekuatan dan status hukumsebagai pejabat pengawas dan tidak merupakan bagian dariKeputusan a quoBahwa pada tanggal 26 Desember 2019 dalam upacara pengambilandan pelantikan sumpah/janji

Adapun Berita Acara Pengucapan Sumpah/JanjiJabatan Pelantikan Pejabat Eselon Illa dan Eselon lV.a diHalaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.

(Fotokopi dari fotokopi);Badan Pegawai Negara Tata Cara Pelantikan Dan PengambilanSumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

JKT.disampaikan tentang adanya pelantikan sudah terpenuhi dengan hadirnyaPenggugat.

dapat dilakukan sepanjang Penggugat telah menerima dan telah pulahadir di dalam pelantikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang ada dan terhadap dalil gugatan diatas haruslahdinyatakan ditolak.

4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN Mjnmenikah dengan DAETTA PAREPARE dan PUANNA LEWA (anakkedua) kawin ke gunung dan anak cucunya menjadi Papuangan danPabicara; Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama bapaknya HADAMINGdan nama lbunya MANDA, dengan Pemohon merupakan anak ke3(ketiga) dari enam bersaudara; Bahwa Pemohon telah dilantik sebagai Maradia Timbogading yang adadiatas gunung pada tahun 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dengan Saksijuga ikut hadir dilantik sebagai pemangku adat dalam pelantikan

tersebut,dengan yang hadir dalam pelantikan itu antara lain Tomakaka, Pabicara,Puang kali, Tomatoa, Sando dan Sariang serta pemangku adat dariPinrang dari luar Mandar termasuk juga Kasatpol Pamong Praja dalamrangka pengamanan bersama Polisi; Bahwa tugas Pemohon sebagai pemangku adat untuk melestarikanbudaya; Bahwa Pemohon tidak menambah namanya dengan ANDI padahalsudah dilantik jadi Maradia karena pelantikan hanya simbol budaya danhanya dipanggil dengan panggilan Puang untuk menghormati yang lebihtua

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;2.

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN MijnMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian