Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Gsg Tanggal 11 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088 K/Pid/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — NINDYA BABRAINGGITA alias YAP MEI SIAN
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu dicatat pengakuan suamiTerdakwa kepada Terdakwa sebagai bukti penyesalan danpertobatannya;Dengan demikian Judex Facti telah gagal menegakkan keadilan dannilainilai moral dalam masyarakat dengan membuat preseden burukbahwa orang yang berselingkuh bisa melapor pihak yang menjadikorban (istri) untuk menutup aibnya;Hal. 5 dari 7 hal. Put.
Register : 02-05-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 22/Pdt.G/2013/PTA.Plg Tanggal 31 Juli 2013 — ARIES ALIRUDIN BACHSIN bin H. M. ANSJARI BACHSIN, DKK VS NY. ERLINDA ANSJARI binti KGS. H. UMAR YAHYA, DKK
69 — 22
69 — 22
dapat dibanding, oleh karena itu upaya hukum terhadappenetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA Plg. tanggal 15Agustus 2012 adalah upaya hukum luar biasa, yaitu mengajukan Kasasi kepadaMahkamah Agung Republik Indonesia ;Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2013/PTA.PlgMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1/PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 dan Penetapan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5/Pen/Sept/1975 ( sebagai azas preseden
Upload : 07-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691 K/PDT.SUS/2009 PT. SINAR SENTRAL SANDANG; SARIYAN
25 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Tergugat telah mempekerjakan kembaliPenggugat/Termohon Kasasi sebagaimana mestinya, namun fakta yangterjadi Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak menunjukkan itikadbaiknya sebagai pekerja, dimana Termohon Kasasi/Penggugat bekerjadengan sekehendaknya sendiri tanpa memperhatikan danmengindahkan Peraturan Perusahaan yang telah ada (Bukti 1.6),sehingga hal ini jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugatdalam pengaturan personal, terlebin lagi hal ini jelas akan membawadampak dan menjadi preseden
Register : 03-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 17 Mei 2017 — 1.Iswanto bin Misdi
2.Etri Irawan binti Iwan
18 — 3
18 — 3
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 13-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 5 September 2018 — 1. Dadiono bin Wajiman
2. Anita binti SyafeâÂÂi
30 — 9
30 — 9
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 08-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
pernah mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan agama, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum,karenanya agar tidak menimbulkan preseden
Putus : 28-04-2008 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2220 K/PDT/2005 Tanggal 28 April 2008 — FATTAWE bin HIDE VS SALUJANG
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari Kesemuanya inilahsumber kesalahan fatal sehingga dikatakan judex facti telah melakukanpenerapan hukum yang keliru atau salah, karena itu patut diluruskan agarsupaya tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. 2220 K/Pdt/2005Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusanPengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku
Putus : 07-01-2013 — Upload : 03-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 7 Januari 2013 — PT. INTSIA PACIFIC PERMAI vs ELON SUHERLAN
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungan kerja dan formula kompensasi PHKsebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak didasarkan pada hasilperundingan Bipartit, melainkan atas dasar keinginan Termohon Kasasi untukmelakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan menetapkan sendirikompensasi PHKnya;Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta, jelas terhadap perkara a quo belumpernah melalui tahap perundingan Bipartit dan apabila putusan a quotetap dipertahankan maka akan menjadi preseden
kewajiban hukum apapun bagi Pemohon Kasasi untukmembayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja dikarenakan Bukan PemohonKasasi yang memutuskan hubungan kerja melainkan Termohon KasasiIah secarasepihak memutuskan hubungan kerja dengan mendasarkan PHK pada Pasal 164ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padahalterbukti secara hukum bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mendasarkan pasaltersebut untuk memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;Guna menghindari terjadinya preseden
Putus : 28-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 — VANS, INC., Melawan KIM SUNG SOO, DK
290 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan PengadilanNiaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka nyatadan jelas membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah mengakui Penggugat sebagai pemilik satusatunya atas merekmerek terkenal VANS dan variasinya di dunia, termasuk Indonesia;Bahwa, tanpa mengurangai penghargaan kami terhadap kemandiriandan independensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dan memutus perkaraa quo, Penggugat percaya bahwa adanya dua preseden
terdaftar atas nama Tergugatsebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara a quo mempunyaipersamaan secara keseluruhan atau setidaktidaknya persamaan padapokoknya dengan Merekmerek VANS, Merekmerek OFF THE WALLdan Merekmerek lainnya milik Penggugat yang notabene adalah (1)merek terkenal; (2) menyerupai nama badan hukum Penggugat; danbeberapa diantaranya merupakan atau (3) menyerupai nama GeoffRowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncuryang terkenal di dunia;H.2 Tentang beberapa preseden
mengenai penentuan persamaan.44.Bahwa, dalam menentukan persamaan dalam sengketa merek,Penggugat merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagai preseden, yang akan Penggugatsampaikan di dalam acara pembuktian nanti;4CEH.3 Tentang persamaan antara merekVANS daftar No.
Register : 11-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
102 — 32
102 — 32
Bahwa atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwatidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di lingkunganmiliter dan oleh karenanya Terdakwa tidak pantas lagi untukdipertahankan sebagi prajurit TNI karena perbuatan tersebutmenjadi preseden buruk bagi satuan di tempat Terdakwabertugas.5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat dan siifatyang melekat dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNIHalaman 4 dari 13 hal.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ill19 Jayapura tidakmenyadari bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjaratanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan daridinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, bukan saja akanmenjadi preseden buruk dalam penegakan hukum melaluiPeradilan Militer, akan tetapi lebih dari itu akan sangat merusakpembinaan prajurit TNI Ssecara umum.8.
Register : 24-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bkt Tanggal 18 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
Dalam hal ini agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Pemohon ini, karena dapat merugikan bagi para perempuan,sebab seorang suami dapat seenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpaizin isteri dan pengadilan;Menimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon dan Pemohon II iniditerima dan dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengahmasyarakat, karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapatseenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 701/PID/2021/PT SBY Tanggal 10 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, SH
Terbanding/Terdakwa : SUNANDAR bin GUNAWAN
51 — 19
Terbanding/Terdakwa : SUNANDAR bin GUNAWAN
51 — 19
701/PID/2021/PT SBYditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut : Keberatan atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tuban yangmemutus mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitamTahun 2016 Nomor : Polisi : S3002EJ dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motorkepada terdakwa Sunandar bin Gunawan; Bahwa putusan ini akan menjadi preseden
Putus : 27-11-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 27 Nopember 2012 — PT. INTSIA PACIFIC PERMAI vs ASAN
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta, jelas terhadap perkara a quo belumpernah melalui tahap perundingan Bipartit dan apabila Putusana quo tetap dipertahankan maka akan menjadi preseden buruk didalamPeradilan Hubungan Industrial karena telah bertentangan dengan UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.B. Gugatan Termohon Kasasi Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).6.
Ketenagakerjaantidak ada kewajiban hukum apapun bagi Pemohon Kasasi untuk membayarkompensasi pengakhiran hubungan kerja dikarenakan bukan Pemohon Kasasi yangmemutuskan hubungan kerja melainkan Termohon KasasiIah secara sepihakmemutuskanhubungan kerja dengan mendasarkan PHK pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal terbukti secara hukum bahwaPemohon Kasasi tidak pernah mendasarkan pasal tersebut untuk memutuskanhubungan kerja dengan Termohon Kasasi.Guna menghindari terjadinya preseden
Register : 02-01-2015 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/I/2015 Tanggal 13 Januari 2015 — - PUDJITO, Pelda Mar NRP 57363
37 — 16
37 — 16
Bahwa menurut Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer I12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaanprajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusanpidana yang dijatunkan kepada diri terdakwa tidaklah berupa pidanabersyarat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dankeadilan, Oditur mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi IllSurabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan TerdakvaBahwa berdasarkan dengan tanggapan Kami atas keberatanOditur Militer yang pertama, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkatbanding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebutdiabaikan/ditolak.KEBERATAN IlBahva menurut hemat Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer Ill12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden
Register : 03-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 9 Oktober 2018 — 1. Hamidi bin Joni
2.Kiki binti Saiyan L
46 — 11
46 — 11
pernikahannya tidakdapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasi kependudukandan ketertiban dalam masyarakat karena pencatatan sejak awalmelangsungkan pernikahan sejatinya akan melindungi hakhak keperdataanistri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapatdibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anakanaknya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 11
26 — 11
Para Pemohon,mendengar keterangan anakanak Para Pemohon, orang tua serta memeriksabuktibukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untukmenikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapatmembiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkanbangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 02-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 996/Pdt.G/2020/PA.Sbs Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 5
38 — 5
No. 996/Pdt.G/2020/PA.Sbsatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundangdan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018,
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
31 — 12
31 — 12
mempelajari permohonan Pemohon,mendengar keterangan anak Pemohon, orang tua serta memeriksabuktibukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Pemohon untukmenikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsisebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilantidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalumeninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan,sebab yang demikian dapat menjadi preseden
Putus : 15-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761 K /Pid/ 2014 Tanggal 15 Oktober 2014 — MARTHEN MARCUS LOUPATTY
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum sendiri dibentuk untukmemberikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat untuk melindungi hakhakwarga masyarakat baik secara individu maupun kelompok ;Bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembinaan kepadapelaku tindak pidana akan tetapi lebih tepat kepada memberikan suatu efek jerakepada pelaku tindak pidana agar supaya mengurangi angka kriminalitas dalammasyarakat serta tidak memberikan preseden buruk bagi lembagalembaga hukum,selain itu bertujuan kepada adanya sesuatu