Ditemukan 2446 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
157 — 58
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
157 — 58
DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untukmelakukan tindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yangdiberikan oleh undangundang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukumadministrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
163 — 52
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
163 — 52
Menimbang, bahwa Bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindakpidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukum dalampengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurut pasalini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan atauhukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil ini lebihdititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan(Vide : Indriyanto
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
170 — 29
170 — 29
Indriyanto Seno Adji). Perhatikan pula putusan Mahkamah AgungNomor 572 K/Pid/2003 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan inikemudian dalam lapangan hukum pidana dikenal sebagai Strafbarehandeling (perbuatan secara melawan hukum).
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
134 — 52
134 — 52
Dengan kata lain, perouatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada ; Tidak memiliki kewenangan
Register : 27-04-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 31 Agustus 2016 — - RAMSES SIREGAR, SPd, M.Kes
69 — 19
69 — 19
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,tentang unsur ini Ramses Siregar S.Pd.M.Kes, yang diajukan sebagai Terdakwadalam perkara ini, adalah seorang Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan KotaTebing Tinggi, maka untuk melihat dan mengetahui apakah Terdakwa RamsesHalaman 136 dari 176 halamanPutusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnSiregar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku KepalaDinas Kesehatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Majelis Hakim akanmengutip pendapat Indriyanto
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
82 — 16
82 — 16
Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan KewenanganSebagai Strafbarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas diHalaman242 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.PgpFakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002,mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenaipengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :1.
Register : 11-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 11 Juli 2017 — MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN
71 — 32
71 — 32
., INDRIYANTO, SH.,MH., Advokad &Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara R & PARTNERS LAW FIRMberkantor di Jalan C.
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
137 — 30
137 — 30
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakanpengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasaldari Hukum Perdata.
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
93 — 26
93 — 26
Indriyanto Senoaji, SH.dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamistanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukumdalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja,yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebutPutusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006
Putus : 03-05-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Tanggal 3 Mei 2018 — SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN ;
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO
83 — 35
83 — 35
Indriyanto Senoaji, SH. dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12Februari 2004 halaman 517518, 572);Menimbang, bahwa walau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalampengertian yang bersifat onwetmatig.
Register : 28-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
117 — 18
117 — 18
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakan pengertianperobuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari HukumPerdata.
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 21 Agustus 2017 — DADANG SUPRIATNA. SP. MP.
122 — 25
122 — 25
Dengan kata lain, perbuatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada ; Tidak memiliki kewenangan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
5017 — 10883
5017 — 10883
memperhitungkandan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentinganorang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansialpemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukumitu.Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulinkan haknya sesuaidengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritasdan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanyakeseimbangan itu semuanya akan siasia belaka.Selain itu. menurut pendapat Indriyanto
Putus : 02-02-2015 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. Rusman Solin
64 — 16
64 — 16
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Walinedalam kaitannya detournement de pouvoir dengan /reis Ermessen, penyalahgunaanwewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:Halaman 143Putusan Nomor: 90/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
106 — 47
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
106 — 47
Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARINomor 979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwamenyalahngunakan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalamTipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - PETRUS K.U. DEMU, ST.
52 — 45
52 — 45
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
55 — 17
55 — 17
., Advokad/Pengacara/Panasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat &Pengacara INDRIYANTO,SH.,MH & PARTNERS beralamat JI.
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K/Pid/2015 Tanggal 16 Februari 2016 —
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indriyanto Seno Adji,dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta,Tahun 2001, halaman 3);d. Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangk auoleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asas legalitas,karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yangmemiliki karakteristik high level educated and status dalamkehidupan masyarakat;Menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, S.H.
Register : 09-01-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 28 Mei 2012 — Drs. ANAS MANEDI. M Bin ISMAIL, CS
77 — 20
77 — 20
Singgalang ;Bahwa biasanya bukti yang dikeluarkan oleh warung rumah makan saksi sebagai buktipembayaran adalah berupa kwitansi dan faktur;123e Bahwa untuk kegiatan bedah rumah dimana dinas satpol PP juga pesan nasi sekitar200 bungkus tersebut sudah termasuk ke dalam yang 500 bungkus yang dibayarkanTerdakwa II tersebut;e Bahwa Terdakwa I tidak ada datang ke rumah makan saksi ;Atas keterangan tersebut Terdakwa I tidak keberatan, sedangkan Terdakwa IImenyatakan bahwa yang datang ketempat saksi adalah Indriyanto
Register : 17-09-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. MUH ARIS GAJAH
59 — 52
59 — 52
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Walinedalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen, penyalahgunaanwewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.