Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-09-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 9 September 2013 — MARDAIP, dk VS PT MULIA GLASS
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakanmelanggar itu diancam pula dengan pidana kurungan atau denda....,(dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul: PengantarPerburuhan.. Edisi Cetak Ketiga Belas, 2003 pada halaman 1112);1.
Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Mei 2017 — ENDANG WAHID Melawan HARDY TAMARA alias AYUNG, DKK
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ragu ragu dan tidak sangsi lagi;4.
Register : 16-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2012 — PT. Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
70 — 27
70 — 27
Bahwa, dari ketentuan pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menurut hukumTergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugat berupaHalaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 77/G/2012/PTUNJKT1013.14.PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksi Penggugatyang beroperasi melanggar ketentuan pasal 211, yaitu terjadinyapencemaran udara atau kebisingan ; Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin Operasi TaksiPenggugat
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw Tanggal 27 April 2017 — MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS
88 — 43
88 — 43
mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemHalaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN SdwPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas ll Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Register : 06-10-2010 — Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 23-K/PM I-06/AD/X/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 — Koptu Sarno
84 — 34
84 — 34
Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernahmendapatkan pengarahan = dari Komandan Satuanbahwa anggota INI dilarang keras terlibatNarkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sangsi yangakan dijatuhka jika TNI terlibat dalam narkoba.13. Bahwa benar motivasi Terdakwa = melakukanperbuatan tersebut dikarenakan ingin ~~ mencarikeuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaituuntuk membeli minyak dan rokok14.
Register : 03-03-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 46-K/PM.II-09/AD/III/2011 Tanggal 25 April 2011 — Kopka Terdakwa
68 — 21
68 — 21
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu' perjanjian yang sah menurutUndang undang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaituseorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak anaknyasemampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah ter masukhal hal yang diperjanjikan antara para pihak danbersifat mengikat dengan sangsi
Register : 06-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PDT/2022/PT JAP Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jayapura
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193 — 162
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193 — 162
Hal tersebut tertuangdalam Peraturan Perusahaan Bab VIII tentang Disiplin Dan Sangsi,Pasal 43 Nomor 3 huruf e 1, sebagai berikut:Mengambil barang atau uang milik Perusahaan, teman sekeria,pimpinan.
Register : 11-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 66-K/PM.II-10/AD/X/2017 Tanggal 20 Desember 2017 — Linarno Kopda NRP 31020158430282
130 — 85
130 — 85
Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga sepedamotor yang diterimanya yang tidak dilengkapi dengan plat nopolapalagi tanpa suratsurat yang sah seperti STNK, BPKB adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan bagipelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana,namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi sebelumnyapada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana olehPengadilan Militer I10 Semarang namun Terdakwa tidak jeraatau seharusnya bersikap lebih hatihati dalam bertindak.2.
Register : 14-03-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 168/ Pdt.G/2017/PA.Sub Tanggal 11 September 2017 — Penggugat vs Tergugat
171 — 118
171 — 118
normanorma agama kita,tapi awal tahun 2017 justru dia ingkar, masih jalinbisnis haram memperjual belikan TKW dengan sponsor laki ntersebut yang sekarangsudah ada bukti otentik dua warga Desa Juranalas diberangkatkan secara illegal tampamemikir nasib TKW/pekerja diluar negeri bagaimana perlindungan kerja karena tidaksesuai dengan aturan DINAKERTRANS atau pemerintah yang selalu melindungi nasibTKI diluar negeri namun penggugat menghindar, tidak memikirkan akibatnya bahwamemperdagangkan TKI itu berat sangsi
Register : 13-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 24-03-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pdt/2015 Tanggal 24 Maret 2015 — MAULIDAH, dkk vs H. RUSNADI
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.295 K/Padt/20154.3.4.4.4.5.4.6.e Bahwa Kasir toko itu adalah Ma (26) perempuan yang tinggal dijalan RTA Milono Komplek Bama Raya;e Bahwa Hj.Juairiah telah membuat Pengaduan kepada DewanPers yakni Pengaduan mengenai Hajjah Juairiah yang merasatelah diperdayai oleh saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan Perbuatan saya yang tidak mengklarifikasi terlebihdahulu kepada Saudari Maulidah sebelum menerbitkan beritatentang Kasir Toko dilaporkan ke Polisi;e Bahwa Saya telah mendapat sangsi dari
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/PID.SUS/2013/PN.SBY Tanggal 22 April 2014 — Dra. ELLYANTI DWI PURWANI ;
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
81 — 23
81 — 23
132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
.86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi
Register : 24-01-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 41 / Pid.Sus / 2011 / PN. Jkt.Utr Tanggal 24 April 2013 — SAMIAN
157 — 203
157 — 203
Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
Register : 03-01-2008 — Putus : 30-04-2008 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 08 / K / PM.II-09 / AU / I / 2008 Tanggal 30 April 2008 — Sertu ENDRO PURNOMO
76 — 33
76 — 33
Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah berurusan dengan SatpomLanud Wiradinata Tasikmalaya dalam kasus penganiayaan' terhadapwarga Sipil didaerah latihan Komando Pemeungpeuk Garut dankasusnya telah diputus oleh Dilmil Il 09 Bandung Nomor : PUT /178K / PM.II 09 / AU/ IX / 2005 tanggal 6 September 2005 denganputusan hukuman pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 6enam bulan dan sangsi administrasi berupa UKP ditundsa dua periodedan Dikum ditunda 1 (satu) gelombang.Terdakwa 2.1.
Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalamimemar memar pada bagian tubuhnya.Menimbang, agar perbuatan dan peristiwa seperti ini tidakterjadi lagi dan tidak ditiru) oleh pelatih prajurit TNI lainnyamaka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian itu.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
68 — 21
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
68 — 21
Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 10 Tergugat V tidak akanmenghentikan atau mencegah proses yang sedang berjalan karena sesuaiperaturan KPU no 2 tahun 2015 sudah terjadwal justeru kalau mencegahatau menghentikan Tergugat V kena sangsi, dan sesuai pasal 42 ayat 1Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr10.11.12.huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 tahun 2015, manakalaijasah pasangan calon sudah dilegalisir oleh yang berwenang maka haltersebut sudah dianggap sah sehingga tidak
ada alasan bagi KomisiPemilinan Umum kabupaten Kediri untuk menolak persyaratan tersebut;Bahwa dalil para penggugat no 11, 12 adalah tidak benar karena sudahtepat dan benar sehingga Tergugat V wajib meneruskan sesuai dengantahapan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU no 2 tahun2015, justeru kalau Tergugat V menghentikan tahapan yang sudah diaturnantinya malah kena sangsi;Bahwa point 13 para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat VMelakukan Perobuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru
Register : 19-01-2017 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SERANG Nomor 578 / Pid. Sus / 2016 / PN. Srg Tanggal 12 Oktober 2016 — KHAIRA BHARTINDER KAUR
110 — 14
110 — 14
paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi
yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.
Register : 03-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA FAK FAK Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Ff Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 27
92 — 27
SuratPernyataan tersebut dalam poin 4 berisi konsekwensi sangsi apabila salahsatu pihak melanggar isi Surat Pernyataan tersebut.Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.
Register : 02-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1178/Pdt.G/2019/PA.Sel Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 81
114 — 81
Kami Para tergugat curiga jika ada pemalsuan data terhadap suratsurat atas alas hak pada persyaratan penerbitan sertifikat tersebut; Bahwa jika ada pemalsuan data terhadap penerbitan sertifikat tersebutmaka akan ada sangsi pidana sesuai pasal 263 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) ayat (1) : Barang siapa membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari padasesuatu hal dengan maksud untuk memakai
Putus : 24-05-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/PDT.SUS-PHI/2016 Tanggal 24 Mei 2016 — RUMAH SAKIT ROYAL TARUMA/PT TARUMA BHAKTI MEDIKA VS ANALISA PAULINA KARTIKA
62 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang, padahal cutimerupakan hak normative Penggugat, bahkan terkesan bahwa Tergugatbuta hukum/tidak tahu aturan, bahwa setiap Pekerja berhak atas cutitahunan, bahkan coba perhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 187, yang berbunyi:(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat(1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1),dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sangsi
Register : 10-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
MOCHAMMAD FITRI ADHY,SH
Terdakwa:
1.RONAL ANDRIAN ALS RONAL BIN ERIS DOMO
2.MUHAMMAD REZICALDO ALS ALDO BIN ALM ZULFAKAR
67 — 25
67 — 25
UnsursecaratanpahakataumelawanhukummenggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas