dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tinpersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Jajang ketika bekerja sebagai karyawansadap di Perkebunan milik PTPN VIII Miramare;12Terdakwa IIT AMIN KUSWARA bin (alm) INDIe Bahwa terdakwa Popy dan Terdakwa Amin diamankan oleh dua orangAnggota Brimob dan Satpan PTPN VIII pada hari Jumat tanggal 25April 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Miramare tepatnyadi wilayah Perkebunan PTPN VIII Miramare Blok Hantap AfdelingRancawaru Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;e Bahwa pada saat itu Terdakwa Popy sedang membonceng terdakwaAmin

Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya olehArsip Nasional Republi Indonesia (ANRI) berupa Regeerings AlmanakVoor Nederlandsch Indie 1928, diberi tanda bukti T43;67.67.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya olehArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Regeerings AlmanakVoor Nederlandsch Indie 1916, diberi tanda bukti T44;68.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya oleh ArsipNasional Republi Indonesia (ANRI) berupa Staatsblad

Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan tanggal 20 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Ir.Bayudono, M.Sc, diberi tanda T57.a;86.Foto copy dari asli tembusan berupa Surat Pemberitahuan dimualainyaPenyidikan Nomor : SPDP / 74 / Il / 2018 / Direskrimum pada tanggalpada tanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanTinggi DI Yogyakarta, diberi tanda T57.b;87.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi oleh Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI) berupa Sttablad Van Nederalansch Indie

Putusan No. 102/Padt.G/2017/PN YykRaja , pada hari ini Selasa tanggal satu April Seribu SembilanRatus Dua Puluh Delapan .Bahwa setelah di cek di bukti Surat bertanda T43 RegeeringsAlmanak voor Nederlandsch Indie 1928, tanggal 1 April SeribuSembilan Ratus Dua Puluh Delapan bukan hari Selasa tetapiyang benar Hari Minggu ;Bahwa bukti Surat bertanda T44 Regeerings Alamanak voorNederlandsch Indie 1916 tentang Rad Van Justititie ada databahwa keberadaan Rad Van Justititie op Java pada tahun itu diJawa

Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negaraaset PT.

Menteri Dalam Negeri, kecuali tanah negarayang sudah diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1953 tanggal 24 Januari 1953;Bahwa Tanah aset Staatsspoorwegen atau sekarang PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie

Kereta Api Indonesia(Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegen sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladNederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak berada padaMenteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negara aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang harus tunduk pada hukumperbendaharaan negara (komtabel), sehingga tidak boleh diberikan dengansesuatu hak atas

Hal inidibuktikan melalui:Dalam Encyclopedia Van Nederlands Indie,disebutkan bahwa gugusan Pulau Berhalatermasuk dalam wilayah administrasi AfdeelingJambi ;Menurut J. Tiddeman Kepulauan Berhala termasukHal. 39 dari 49 hal. Put.

Pemohon untuk membayar biayaperkara ;Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon kiranyaputusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil daliljawabannya, Termohon telah mengajukan bukti buktisebagai berikutFoto copy Het Elland Berhala Bij Djambi, Tahun 1925(Bukti T.1);Foto copy Nota Singkat tentang MAResidentie Djambi(Bukti T.2);Foto copy Piagam Tanah Simpang (1211 H) (Bukti T.3);Foto copy Staatblad Tahun 1906 No. 187 (Bukti 1T.4);Foto copy Ensyclopedie Van Nederland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie

Indie adalahmerupakan pendapat subyektif, tanpa suatu dasar hukum, karena ParaPembanding semula Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,IX,X,XI,XIIl hanya merujuk kepadabeberapa bukti surat yang berada dalam penguasaannya sebagaiperbandingan, yang menurut Para Pembanding semula TergugatIH, II,IV,V,VIIX,X,X1,XI adalah merupakan bukti surat yang benar karenamencantumkan logo Van Ned.

Indie dan dalam hal ini Pengadilan TingkatBanding tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kKeberadaanbuktibuktisurat yang diajukan bersamasama dengan memori banding tersebut karenaazas audi et alteram partem, dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak ada satu keadaan atau buktiyang menunjukkan dan menyatakan bahwa bukti P5.1 dan bukti P5.2 yangdiajukan Terbanding semula Penggugat tersebut adalah bukti yang tidak benaratau tidak mempunyai kekuatan

EigendomVerponding Nomor 6418 telah hapus dan tidak eksis lagi; (buktiPemohon Kasasi 16);e Bahwa SKPT Nomor 1116/1984 tertanggal 12 Desember 1984tersebut di atas, pada perkembangan selanjutnya kembali ditegaskanlagi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakartamelalui Surat Nomor 1.711.72/20/31/PT/1994 tertanggal 14 April 1994perihal Penjelasan Acta Grosse Nomor 6418 yang pada intinya bahwaTanah Eigendom Verponding Nomor 6418 sejak tanggal 13 Mei 1930tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsh Indie

dan diketahui Lurah Cengkarengatas nama ABD HAMID ; Bahwa berdasarkan data dari kanwil BPN DKI Jakartabahwa tidak ada data pemilik tanah berdasarkan Girikdan tanah garapan, yang ada yaituberdasarkanEigendom Verponding dan Verponding Indonesia, danternyata Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/1/1970 tanggal 23 September 1970 tidakterdaftar di kanwil BPN, namun untuk EigendomVerponding No. 5769 terdaftar atas nama Gouverment13 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 114/PID/2011/PT.DKI14Van Nederlandech Indie

pemakai pertama atas merek diIndonesia menurut Undangundang No. 21 tahun 1961 tidak ada disebutsuatu keharusan untuk mendaftarkan merek melainkan hanya disebut diberiperlindungan hukum apabila sudah terdaftar.8. bahwa berdasarkan perjanjian K.M.B. semua hak dan kewajibanmengenai perjanjian Internasional yang ada dan mengikat PemerintahNederlands Oost Indie dahulu, sedang penyerahan/pemulihan kedaulatankepada Negara Republik Indonesia maka dengan sendirinya berdasarkanazas kontinuitas, semua hakhak

Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yangbiasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalamKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belandayakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie

yang berlaku sejak Tanggal 1Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang manaditegaskan didalam UU Nomor I Tahun 1946 yang menyatakan perubahan Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hinga saat inimenjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya

Put Perkara No : 150/Pid.Sus/2015/PN.TGTNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituterdakwa MAHYUNI Als UNI Bin BAHRUN, terdakwa tersebut di persidanganpada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yangtercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan parasaksi

dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidanadalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 14 dari 20Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Tassebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak adaerror in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam KUHP menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arresttanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesiadibentuk berdasarkan ajaran

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlifkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie