Ditemukan 358937 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sgl
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
ACHMAD MUCHAIRI
Tergugat:
Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai
170 — 20
  • Penggugat:
    ACHMAD MUCHAIRI
    Tergugat:
    Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 19 Mei 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK ); melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
152 — 86
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK );melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    Tahun 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur , di wakili olehDrs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalibata SelatanIB.
    2014 adalah Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5)Junto Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut,Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kKewenangan absolut untuk memeriksa,memutus dan menyelesaiakan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusanatas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau TindakanBadan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);Menimbang, bahwa pihak Pemohon, dalam hal ini Lembaga
    putusan pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh paniterasejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD Zz(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepadaPresiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untukmemerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dankepada lembaga
    Berkaitan dengankedudukan sebagai badan hukum perdata tersebut, Pemohon telahmenyampaikan alat bukti surat sebagai berikut : Bukti P5A berupa Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 9 Agustus 2007; Bukti P5B berupa Akta Notaris Nomor 25 tanggal 9 November 2007; Bukti P6 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur; Bukti P7 berupa Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi dan AnggotaBadan Pengurus
    Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAKKalimantan Timur periode Masa Bakti 20152020.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 25 Agustus 2021 — MULIA WALET INDONESIA Lawan LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), Dkk
170 — 62
  • MULIA WALET INDONESIALawanLEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), Dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juni 2010 — ., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
65 — 63
  • ., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
    SYAHRIL,S.H.3 2 ee ere re ee eee eee eee eee eeeKesemuanya memilih domisili hukum pada KantorDivisi Pembinaan Hukum Polri, beralamat di Jl.Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Januari 2010), untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; melawanKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) ;Berkedudukan di Gedung Pola Lantai 1 dan 4, Jl.Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta Pusat. Dalamhal ini memberikan kuasa kepada1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-12-2011 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2011
Tanggal 14 Maret 2012 — KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN), II. KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) PROV. ACEH;
67 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN), II. KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) PROV. ACEH;
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2011Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK GUGATAN /SENGKETA : 1.Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 231/LPJK/D/VIN/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal : Permohonan Status terdaftar AsosiasiKontraktor Aceh (AKA) ;Surat Rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD)Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor dan tanggal tidak diketahui
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa objek sengketa I adalah Surat Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNasional Nomor 231 / LPJK / D /III/2010 tanggal 31 Agustus 2010 PerihalPermohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang dikeluarkanoleh Terguggat I dan objek sengketa II surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II atasperintah Pasal 14 Norma Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor
    yang bersifat Nasional, dan Assosiasi lokalyang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan kepada Assosiasi Nasionalsebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yangditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) hurufa dan huruf c Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 tahun2009.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2013 — Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
137 — 71
  • Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S637/MK.10/2011, tanggal 27 Juni 2011, Hal : Sanksi PeringatanPertama. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S1093/MK.10/2010, tanggal 1 Desember 2010, Hal : Sanksi PeringatanPertama. (foto kopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S6461/BL/2011,tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Penambahan Reasuransi. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8437/BL/2011,tanggal 28 Juli 2011, Perihal: Tanggapan Program KerjaFundamental (PKF) Tahun 20112013 dan Quick Win Program(QWP) tahun 2011.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : SR4984/BL/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : PersetujuanMekanisme Reasuransi Finansial. (foto kopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S2474/BL/2012,tanggal 1 Maret 2012, Perihal : Review Program KerjaFundamental 20112013 dan Program Kerja Anorganik.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8420/BL/2012,tanggal 4 Juli 2012, Hal : Penilaian Kemampuan dan KepatutanBagi Calon Direksi AJB Bumiputera 1912. (foto kopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8861/BL/2012,tanggal 19 Juli 2012, Hal : Penilaian Kemampuan dan KepatutanBagi Calon Direksi AJB Bumiputera 1912.
    Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya ;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 angka 6 denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2023 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT FRANS PUTRATEX
40 — 0
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT FRANS PUTRATEX
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-09-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MALANG Nomor 214/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Juni 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk, dkk
101 — 113
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk, dkk
    Mlg telahmengajukan gugatan sebagai berikut1 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang bertindak mengajukan gugatanbukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.
    statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen)Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat " LPKNI"adalah Perseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang PersetujuanPerubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan HukumPT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP02.239.913.000 yang Berkedudukan
    Otoritas Jasa Keuangan,2526272829yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas daricampur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ;Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otoritas jasa keuangan pasal 6UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakantugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ; b kegiatan jasa keuangan di sektor pasar
    modal; dan c kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dans pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya ; Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat II pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan dan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan ; Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progres dan programpenindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum ;Bahwa
    Mohamad Chambali (PENGGUGAT I)melalui perwakilan lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia /LPKNI mengajukan Penawaran Pelunasan yang tertuang di dalam suratLPKNI dengan Nomor: 35/LPKNI/00.11/VII/2014 dengan mengajukanpembayaran pelunasan senilai Rp. 11.445.000, (surat terlampir) ;21. Bahwa Sesuai dengan Penghitungan Pelunasan Normal PT. SMMF CabangMalang, diketahui total pelunasan An. Mohamad Chambali PPK:107081100603 senilai Rp. 23.168.537.
Pengadilan PTTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Januari 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK).; BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;
353 — 36
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK).;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;
    PUTUSANNomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSMBADAK), beralamat Jalan. Wahid Hasyim Perum.
    No. 25Tanggal 09 November 2007, selanjutnya sesuaiSALINAN/GROSSE Akta Lembaga Barisan Anak DayakKalimantan Timur Nomor : 23 Tanggal 09 Agustus 2007 padapasal 13 ayat 2; 22222222 nae nnn neeHal 1 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN. JKTBUPATIDalam hal ini memberikan kuasa kepada : KUKUH TUGIYONO,S.H., dan HJ. HARNE, S.H., Keduanya berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor KUKUH, T. S,H.DAN REKAN, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUMberalamat JI.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 19 Agustus 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA
119 — 44
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA
    keperadilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK)Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yangmengalami kerugian nyata.
    Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia"atau disingkat LPKNI " adalah Perseroan berdasarkan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    perlindungan konsumen swadayamasyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut, dapat disimpulkanbahwa Lembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila mewakilisekelompok konsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku Usaha19Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakiliseseorang berdasarkan surat kuasa maka lembaga konsumen tersebut sudahbertindak
    Oleh karenaitu harus terlebih dahulu melalui pembuktian mengenai Legal StandingLembaga Perlindungan Konsumen dalam perkara A quo ;Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, harus memenuhipembuktian beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya.
    Yang mana untuk dapat melaksanakan kegiatannya,suatu Lembaga Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 2 PeraturanPemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat, yang menentukan halhal sebagai berikut :Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:a Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;b Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasarnya ;212.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 636/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Maret 2017 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
72 — 51
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
    PENETAPANNomor 636/PDT/G/2016/PN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaradalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) BadanHukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan RayaWapoga No. 2 Perum Ngujil Permai Il Malang; dan atau LPKNI Provinsi BaliJl Bhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br Pendem
    PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang danHal 2 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.DpsStatus Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkanUndangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia.Sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap Pelaku usaha yang didugamelanggar UndangUndang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPk);Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan
    UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukanoleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat berdasarkanUndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46ayat 1 huruf (c).
    Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukanoleh:1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;2) kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungankonsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya
    Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/ Tergugatatau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndang No.8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secaraKhusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PDT/2022/PT BGL
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penggugat
141 — 73
  • Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Terbanding/Penggugat
    ., CMAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUMNARENDRAODHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukumdi Jin.
    Bahwa Penggugat bukanlah seperti lembaga kantor Perbankanyang dapat memberikan somasi tertulis, Penggugat hanyalah pribadiperseorangan yang beritikad baik memberikan pinjaman bagi yangmembutuhkan, lazimnya tidak ada Penggugat melayangkan somasitertulis tetapi hanya mampu melalui media komunikasi seharihari. Bahwa Penggugat pernah membaca literatur di media hukumyang dikemukakan oleh J.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 10-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-KIP/2019
Tanggal 10 September 2019 — PT PERTAMINA (Persero), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
147 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERTAMINA (Persero), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 13-02-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Idm
Tanggal 3 Juli 2024 — Penggugat:
EVA HERYANTI
Tergugat:
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
16 — 6
  • Penggugat:
    EVA HERYANTI
    Tergugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-08-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 188/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Maret 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
71 — 23
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugatLSM (NGO's standing).
    . kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat Ill pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyaiwewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memilikiProgres dan program penindaan dengan memenuhi kualifikasi perouatanmelawan hukum.Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namuntidak
    Bahwa selain itu, secara hukum apabila Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat i.c. Penggugat mengajukan gugatanmelalui peradilan dalam rangka memberikan perlindungan hukumkepada masyarakat umum, maka Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat i.c. Penggugat harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;b.
    Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badanhukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia i.c. Penggugat (vide Pasal 46 ayat (1) butir c UU No.8Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen); danb. Bukti/anda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia i.c. Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/ PemerintahKota ic.
    Menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa, atau2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2023 — Penggugat:
Danny Yogasmara
Tergugat:
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI
175 — 22
  • Penggugat:
    Danny Yogasmara
    Tergugat:
    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — DUTA PALMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
193 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUTA PALMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
    SIMANJUNTAK, SH.JENNY MARTHA WURI, SH.ULI SIMANUNGKALIT, SH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari KantorADAMS & CO, CounsellorsatLaw, berkedudukan di Wisma Bumiputera,Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12910,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014;aa fF eh >Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalAhmad
    Qbjek Gugatan PenggugatObjek gugatan adalah Surat Ketetapan Direktur Jenderal Lembaga KeuanganDepartemen Keuangan RI No. 16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004(P1);ll Dasar Hukum Gugatan1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakanUrusan Pemerintahan (UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 1dan 2);2.
    Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejakpengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepadaPenggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagaiberikut:1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 9.554.562.7312. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 03.
    Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/TUN/2005, Tanggal 24 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTURJENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 30-01-2014 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 162/PDT.G/2013/PN. SKA
Tanggal 12 Desember 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PIMPINAN PT. BANK PANIN, TBK. SURAKARTA
311 — 75
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PIMPINAN PT. BANK PANIN, TBK. SURAKARTA
    SKADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA,Beralamat di JI.
    Ska telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :1Bahwa lembaga kami di Surakarta menerima pengaduan masyarakat padatanggal 9 Nopember 2011 yang bernama Riyadi dengan alamat NgemplakBaru RT/RW 019/008 Ketitang Juwiring, Kab.
    Sukatmin yangmengatasnamakan mewakili Lembaga Perlindungan Konsumen nasionalIndonesia, akan tetapi tidak dijelaskan tentang dasar kewenangan Sdr.
    P1;Fotocopy Tanda Daftar Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen PIN :000456 tanggal 30 April 2012, atas nama SUKATMIN, selanjutnya diberitanda bukti,Fotocopy Sertifikat atas nama Sukatmin dari Bank Indonesia Solo,selanjutnya diberi tanda bukti,Lecce cee ee eee eeeceeeeeeeeececeeeeeneeessceeeuunseeceeeeenueeneeeees P3;Fotocopy Surat Keputusan Presiden LPK Nasional Indonesia Nomor 003/Pres/Kep/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda buktiFotocopy Surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan
    ;Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan Gugatan yang diajukan oleh kelompokkonsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepadaperadilan umum ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c dihubungkandengan Pasal 46 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 diatas dapatdisimpulkan bahwa sebuah lembaga yang bergerak dibidang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-12-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3930 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — NUR ALFIANSYAH alias ALFIN
159 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 10-01-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Unr
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA
Tergugat:
1.MENDIANI TUTUK ARIMA
2.BAGUS PRASETYO
Turut Tergugat:
Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)
61 — 21
  • Penggugat:
    PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA
    Tergugat:
    1.MENDIANI TUTUK ARIMA
    2.BAGUS PRASETYO
    Turut Tergugat:
    Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)