Di dasari olehfakta itulah saya penggugat untuk melaporkan permasalahan inisebelumnya langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanyuasin, karena di perusahaan Tergugat sampai hari ini belum ada yangnamanya Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, jadi proses penyelesaianperselisihan hubungan industrial secara bipartit tidak bisa dilaksanakan.Pada proses mediasi atau tripartit, saya penggugat akhirnya mengetahuibahwa keberadaan saya selama menjadi pekerja/ouruh di perusahaanTergugat, tidak

Atas pengaduan tersebut pemerintah, dalam halin) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin telahmengkaji dan menindak lanjuti pengaduan dimaksud dengan memanggilpara pihak diantaranya penggugat dan tergugat melalui 3 (tiga) kalipanggilan mediasi dalam rangka membahas dan menyelesaikan padatingkat tripartit masalah pengaduan dimaksud pada tanggal 20 Januari2015, kemudian tanggal 05 Februari 2015 dan terakhir tanggal 10Februari 2015 bertempat dikantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten

Bahwa pada sidang mediasi/perundingan tripartit tersebut, menurutkami Penggugat ada beberapa point penting yang luput dari perhatianmediator maupun Tergugat yang pertama adalah bahwa Penggugatwalaupun bekerja sebagai buruh harian lepas yang bekerja berdasarkanwakiu kehadiran tetapi upah yang dibayarkan perusahaan / tergugatadalah setiap bulan.

Kalaupun sayaPenggugat dinilai dan diduga melakukan kesalahan oleh Tergugat sampaidengan saya di PHK, maka sesuai dengan ketentuan dimaksud sayatetap berhak untuk menerima hak sesuai maksud dan ketentuan pasal156 UndangUndang Nomor : 13 tahun 2003.Bahwa kelima fakta tersebut seperti terabaikan, sehingga padaperundingan tripartit tidak menghasilkan sebuah perjanjian bersama yangdisepakati kami Penggugat dengan Tergugat, atas kondisi tersebut makadikeluarkan Risalah Perundingan yang berisikan uraian

Amrah Sakti,SH dan Audrin Vicitria, SH;Dalam sidang Tripartit Tergugat tepat pada pendiriannya untuk membayarTHR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebagai berikut: Tergugat akanmembayarkan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 kepada ParaPenggugat sebesar Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);Pendirian Tergugat menginginkan proses hukum perselisihan mengenaiTHR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 melalui PengadilanPerselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KotaPangkalpinang.

Pendirian Para Penggugat menuntut Tergugat untukmemenuhi kewajibannya sesuai Per No. 04/MEN/1994 sebesar 1 (satu)bulan upah berdasarkan UMK Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesarRp.1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);Akhirnya sidang Tripartit yang sangat alot menghasilkan kesepakatansebagai berikut:Tergugat bersedia memberikan pinjaman uang dan pembayaran THRKeagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebagai berikut:Hal. 6 dari 16 hal. Put.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman pada saatsidang Tripartit tetapi Tergugatlah yang menawarkan pinjaman kepada ParaPenggugat dengan alasan jika putusan Pengadilan PHI pada PengadilanNegeri Kota Pangkalpinang memenangkan gugatan Para Penggugat, makapinaaman yang telah diberikan akan diperhitungkan sebagai THRKeagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 berikut kekurangan yangdisesuaikan dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Tergugatkarenanya Para Penggugat tetap pada pendiriannyasupaya hakhaknya dibayarkan sesuai dengan tuntutanyang berdasar pada perundangundangan yang berlaku ;.Bahwa atas Anjuran tersebut, ternyata Tergugat hinggabatas waktu yang diberikan tidak memberikan jawabanapapun kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSurabaya, sehingga dapat Para Penggugat simpulkanbahwa Tergugat menolak Anjuran tersebut : (Bukti12.Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebuttelah dilakukan upaya bipartit dan tripartit

Dan oleh karenanya padatanggal 9 Juni 2011, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencatatkanpendaftaran perselisihan PHK ini pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta ("Disnakertrans DKI Jakarta") untuk selanjutnyamelakukan perundingan Tripartit;10.Dan hasil perundingan Tripartit di Disnakertrans DKI Jakarta telahmengeluarkan Anjuran Nomor 113/ANJ/D/IX/2011 tertanggal 22 September2011, yang pada pokoknya Mediator Hubungan Industrial pada anjurannyatersebut menyatakan sebagai berikut:

Dan olehkarenanya pada tanggal 9 Juni 2011, Pemohon Kasasi melalui KuasaHukumnya mencatatkan pendaftaran perselisihan PHK ini pada KantorDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta ("Disnakertrans DKIJakarta") untuk selanjutnya melakukan perundingan Tripartit;27.Dan hasil perundingan Tripartit di Disnakertrans DKI Jakarta telahmengeluarkan Anjuran Nomor 113/ANJ/D/IX/2011 tertanggal 22 September2011, yang pada pokoknya Mediator Hubungan Industrial pada anjurannyatersebut menyatakan sebagai berikut

Nomor 664 K/Padt.SusPHI/2015Tergugat berpendapat PHK yang dilakukan sudah sesuai denganketentuan dalam Perjanjian Kerja;e Bahwa setelah upaya Perundingan Bipartit dinyatakan gagal, Penggugatmelalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung mengajukanPermohonan Perundingan Tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Bali yang mana permohonan tersebut ditanggapidengan adanya penunjukan mediator bernama Gusti Ngurah RaiWinangsa, S.H., yang membantu proses Perundingan Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa, dalam Perundingan Tripartit yang berlangsung pada tanggal13 November 2014 masih tidak tercapai kesepakatan karena Tergugatmenolak untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas tindakanPHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat meskipun Tergugattidak dapat menunjukkan buktibukti yang menguatkan alasan Tergugatmelakukan PHK adalah karena kinerja Penggugat yang tidak baik;Bahwa berdasarkan hasil Perundingan TJripartit tanggal 13 November2014 tersebut di atas

yangmengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan' biaya sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sudah sepatutnya jikabiaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab dari Tergugat;19.Bahwa karena kerugiankerugian yang diderita oleh Penggugatsebagaimana telah diuraikan dalam angka 15, angka 17 dan angka 18gugatan ini dan juga karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk segeramenyelesaikan perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat, baikselama Perundingan Bipartit maupun Perundingan Tripartit

Atas pengaduan tersebut, PARA PIHAK melakukan perundingan Tripartit dankarena tidak tercapai kesepakatan kemudian DISNAKER Kab. Sintang meerbitkanAnjuran No. 565/283/DISNAKERTRANS.B2/ 2017 tanggal 31 Mei 2017. PIHAKPERTAMA menyetujui Anjuran dimaksud, sedangkan PIHAK KEDUA berkeberatandan karenanya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak dengan nomor 12/Pdt.SusPHI/2017/PN.Ptk ;d.

Hasil dari pertemuan Tripartit tersebut tidak terjadi kesepakatanantara Penggugat dengan PT. Dekor International, sehingga pada tanggal 10Juli 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan surat anjuransampai batas waktu memberi jawaban surat anjuran, PT.

Padahal PemohonKasasi/Tergugat sudah melaporkan pada instansi Depnaker dan sudahterjadi pertemuanpertemuan, baik bipartit maupun tripartit. Kalaukemudian proses tersebut berlangsung berbulanbulan karena tidaksampai pada titik temu, maka bukan hanya dari faktor PemohonKasasi/Tergugat saja melainkan juga dari faktor TermohonKasasi/Penggugat. Oleh karenanya tidak fair dan tidak balance jikakemudian proses 5 bulan tersebut hanya dibebankan pada pihakPemohon Kasasi/Tergugat saja.

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi RiauPekanbaru Nomor: 560/Disnaker transdukHK/544 tanggal 23 April 2014dimana sebelumnya Tergugat tidak pernah mengimformasikan haltersebut sebelumnya terhadap Penggugat;Bahwa telah diadakan Bipartit tanggal 14 Februari 2014 di kantorTergugat Jalan Lokomotif Kav.510 Nomor 5 Pekanbaru, diwakili olehSaudara Berton Saragi dan suadara Dadang dari pihak Tergugat, namuntidak ditemukan kesepatan, hasil pertemuan tersebut tercantum dalamrisalah;Bahwa telah didadakan pertemuan Tripartit

Pohan.SH dan Ibu RitaYuliani.SH .MT, dari Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan, saudara Berton Saragi dan Saudara Dadang sebagaiperwakilan Tergugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras pada pendiriannyatetap berpedoman pada hasil risalah pertemuan Bipartit tanggal 14Pebruari 2014 tanpa ada perkebangan yang berarti;Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencari solusi damai dalamperkara ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiap pertemuan baikBipartit maupun Tripartit, pihak

Penggugat berusaha menyelesaikanHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus/201210.11.12.permasalahan secara Bipartit tanggal 18 Februari 2010 tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaiaan Bipartit tidak dapat dapat menyelesaikanmusyawarah maka pada tanggal O3 Maret 2010 Para Penggugatmengajukan perkaranya ke instansi yang berwenang dalam ketenagakerjaanyang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medanuntuk menyelesaikan masalah secara Tripartit

(Vide Pasal 8 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004):Bahwa Penyelesaiaan secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal20 Mei 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medanmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/892/DSTKM/2010 hal mana sesuaiAnjuran dari Disnaker Kota Medan tersebut menyatakan Para Penggugattidak bersalah, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerjadan pengganti perobatan yang harus dibayar Tergugat kepada ParaPenggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak

Surat Nomor 2055/SS.co01X1/15 perihal Tegoran Terakhir tanggal 25November 2015;Bahwa atas ketidaksepakatan tersebut, Penggugat melanjutkan upayaPerundingan Tripartit melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Negeri Jakarta Selatan (Sudin Nakertrans Jakarta Selatan);Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial:"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkanperselisihannya

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupayapenyelesaian melaluu perundingan bipartit telah dilakukan;"Bahwa setelah seluruh rangkaian Perundingan Tripartit melalui Mediasiselesai diupayakan, Sudin Nakertrans Jakarta Selatan mengeluarkanAnjuran Nomor 1493/1.835.3 tanggal 15 April 2016, yang pada intinyatuntutan Pekerja atas upah selama sisa kontrak adalah wajar dan dapatdipertimbangkan karena apabila salah satu pihak mengakhiri

30.240Jumlah AUD$ 60.480Bahwa Penggugat menyatakan menolak Anjuran tersebut sebatasmengenai nilai perhitungan sisa masa kontrak, yaitu menurut perhitunganPenggugat, berdasarkan Perjanjian Kerja, sisa upah masa kontrak yangwajib dibayar oleh Tergugat sebesar AUD$97.805;Halaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 120 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.15.16.17.18.Bahwa Tergugat juga menolak Anjuran tersebut dan tidak kunjung beritikadbaik memberikan upah sisa masa kontrak;Bahwa karena Perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit

Bahwa terhadap permasalahan ini telah diadakan perundingan Bipartit namuntidak ada titik temu kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 diadakanperundingan Tripartit juga tidak ada titik temu sehingga dikeluarkanlah anjuranoleh Mediator Dinsosnaker Kabupaten Bangka;A. DASAR HUKUM1.

Foto copy dari copy Anjuran Perundingan Tripartit antara Jamanudindengan Pimpinan DPD KSP Sumbagsel yang dikeluarkan Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka tertanggal 24 Agustus7.

Foto copy dari copy .Anjuran Perundingan Tripartit antara Jamanudindengan Pimpinan DPD KSP Sumbagsel yang dikeluarkan Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka tertanggal 24 Agustus5. Foto copy dari asli Surat Panggilan Kerja Nomor :135/SPI/KSP/2015 yangdikeluarkan KSP Karya Makmur Tanjungpandan Belitung tertanggal 6 juli6. Foto copy dari asli Surat Panggilan Kerja Nomor :136/SPII/KSP/2015 yangdikeluarkan KSP Karya Makmur Tanjungpandan Belitung tertanggal 9 juli197.

Industrial : apabila Tergugat sebagai pekerja telah 2 (dua) kalimeminta secara tertulis untuk melakukan perundingan tapi ditolak atau tidak ditanggapi olehpengusaha, maka perselisihan kemudian dapat dicatatkan kepada Dinas Ketenagakerjaansetempat dengan melampirkan buktibukti permintaan perundingan.Dalam hal ini, upayabipartit Anda akan dianggap gagal, dan akan berlanjut ke tahap penyelesaian tripartitFAKTANYA : Bipartit tidak pernah dilaksanakan padahal menurut UU itu WAJIB dilakukantapi langsung ke tripartit

Putusan No. 20/PdtSusPHI/2018/PN.Mks Hal .66) Bahwa lagi pula sewaktu terjadi mediasi (tripartit) di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah KotaMakassar, Tergugat menyampaikan kepada Mediator bahwa hingga saat ini (maksudnyaketika itu) Tergugat tetap ingin Penggugat bekerja, namun justru saat itu Penggugatlangsung menjawab sudah tidak ingin bekerja sama Penggugat.

sebagaimana di maksud pada ayat 2, salah satupihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapaikesepakatan maka perundingan bipartite dianggap gagal.Menimbang, bahwa sejak Penggugat di berhentikan, niat Tergugat untuk memanggil danatau mencari jalan keluar secara musyawarah tidak pernah dilakukan atau di penuhi olehTergugat sampai dengan Tergugat dan Penggugat bertemu di Kantor Dinas KetenagakerjaanPemerintahan kota Makassar untuk mengikuti perundingan musyawarah secara Tripartit

mengakibatkan keterlambatanpenerbitan sertifikat secara formal bukan merupakan kewajiban Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat, karena secara material pencairan dana yang telahditutup dan diserahkan oleh Pelawan/ Pembantah dahulu Tergugat kepada PT.Monang Indah Nugraha selaku Pembuat dan Penjual Rumah sudah menjadikeharusan dan kewajibannya untuk menerbitkan pecahan sertifikat induk ke atasmasingmasing unit rumah, di bawah ini kami sampaikan kepada Majelis yangterhormat mengenai hubungan hukum dalam Tripartit

mendahului dan hubungan hukum yang merupakan akibat.e Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antarapengembang dengan calon debitur (konsumen) dalam hal KPR, dalam halkredit umum (konstruksi) antara pemilik tanah dan pengembang (debitorkredit konstruksi).e Hubungan hukum yang merupakan akibat, adalah kewajiban bank untukmembayar sisa harga rumah yang ditutup melalui kredit kepadapengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam halKP lahan).Apabila digambarkan, maka tripartit

dalam TripartitPerjanjian Kredit sebagai berikut :e Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antarapengembang dengan calon debitur (konsumen) dalam hal KPR, dalam halkredit umum (konstruksi) antara pemilik tanah dan pengembang (debitorkredit konstruksi).e Hubungan hukum yang merupakan akibat, adalah kewajiban bank untukmembayar sisa harga rumah yang ditutup melalui kredit kepadapengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam halKP lahan).Apabila digambarkan, maka Tripartit

Mekanisme Pengajuan Gugatan Penggugat Cacat Hukum;Bahwa, gugatan Penggugat tidak melalui mekanisme penyelesaianperselisihnan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI; mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhanharuslah dilakukan dengan tahapan: Bipartit vide Pasal 3 dan Tripartit baikMediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase vide Pasal 4 Undang Undang Nomor 2Halaman 6 dari 19 hal. Put.

Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkanPerselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarahuntuk mencapai mufakat.Hal ini haruslah dibuktikan oleh Penggugat secara formil bahwaupayaupaya perundingan Bipartit telah dilakukan oleh Penggugatdengan Risalah Perundingan Bipartit karena dalam Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat katakata wajibdiupayakan penyelesaiannya terlebin dahulu sebelum lanjut ketingkat Tripartit

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah dilibatkan mulai dariproses Bipartit dan Tripartit maka mekanisme pengajuan gugatanPenggugat adalah mengandung cacat hukum karena telah menyalahiUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan selayaknyalah gugatanPenggugat dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaarad);C.

Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit tidak ada penyelesaiansehingga para penggugat mengajukan Pengaduan ke Mediator Dinas TenagaKerja Propinsi Sumatera Utara untuk diproses secara Tripartit;10.Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera UtaraHalaman 4 dari 42Putusan PHI Nomor :43/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnmengeluarkan ANJURAN No. 560/2558/DK2/DS/2018, tertanggal 05Oktober 2018;11.Bahwa berdasarkan Pasal

Perkebunan Nusantara II KebunBandar Klippa Tanjung MorawaDeli Serdang Sumatera Utara. dalammengajukan Perundingan Bipartit, Tripartit, pengaduan kekurangan upahke Dinas ketenagakerjaan serta Mengajukan Gugatan Perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja Ke Pengadilan Perselisihan HubunganHalaman 8 dari 42Putusan PHI Nomor :43/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn1,2,1.3.Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Medan, atas tindakan DirekturUtama PT.

Karena risalah perundinganBIPARTIT merupakan syarat formil untuk mengajukan penyelesaianhubungan industrial ditingkat TRIPARTIT (Mediasi).Bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat (1)jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial pada pelaksanaan BIPARTIT, hal manabertitik tolak dari pengakuan Penggugat yang telah melalui PerundinganBipartit namun tidak dibuktikan dengan adanya risalah BIPARTIT yangditandatangani oleh para pihak

KebunBandar Klippa Tanjung MorawaDeli Serdang Sumatera Utara. dalammengajukan Perundingan Bipartit, Tripartit, pengaduan kekurangan upah keDinas ketenagakerjaan serta Mengajukan Gugatan Perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja Ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Medan, atas tindakan Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara II Kebun Bandar Klippa yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan pelanggaran hakhak normatif terhadap pemberi kuasa.

Nomor 612 K/Pdt.SusPHI/2017perundingan bipartit dan perundingan tripartit sebelum diajukan kePengadilan PHI;1.Para Penggugat dan Tergugat Il tidak pernah melaksanakan danmenyelenggarakan perundingan bipartit.Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang PHIdisebutkan sebagai berikut:Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang PHI (kutipan):Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat;Bahwa

Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaianmelalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanmelimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;Bahwa Tergugat II tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilanuntuk hadir dalam perundingan tripartit dari instansi yang bertanggung dibidang ketenagakerjaan setempat yang dalam hal ini adalah DinasTenaga Kerja Kabupaten Karimun, oleh karenanya adalah wajar

apabilaTergugat II tidak pernah hadir dalam undangan tripartit;Bahwa bagaimana mungkin perundingan bipartit dapat dikatakan gagaldan Tergugat dan/atau Para Penggugat mencatatkan perselisihannyaterkait dengan perkara a quo kepada instansi yang berwenang di bidangHalaman 16 dari 28 hal.

anjurandalam bentuk apapun dari intansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat (dalam hal ini adalah Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karimun) terkait dengan perkara a quo sampai denganJawaban ini diajukan oleh Tergugat II;Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan dalildalil yang telah Tergugat Ilsampaikan dan uraikan pada point 1, 2, dan 3 terkait dengan tidak pernahdilibatkannya Tergugat Il pada proses penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial baik pada tahapan perundingan bipartit, tripartit

Pada tanggal 7 Maret 2006, (Tripartit) di Disnaker Provinsi JawaTimur, Surabaya ;g. Pada tanggal 20 Maret 2006, di DPRD Tingkat Il KabupatenJember ;h. Hasil Hearning/Bipartit Plus/Tripartit, dari No.1 s/d No.7 terlampir ;bahwa selanjutnya dari seluruh rangkaian proses yang buntutersebut, pantas dan sah Penggugat Rekonvensi memberikankesimpulan atas hasil Bripartit tersebut :a.

No.245 K/Pdt.Sus/2011Uang Pisah dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),sebagaimana terbukti dengan Surat Tergugat No. 013/GPIHR/IV2010, tanggal 5Februari 2010, perihal permintaan perundingan (bipartit) atas nama BapakSupriyadi : dan oleh karenanya melalui Surat Nomor : 06/D&R/II/10, tanggalFebruari 2010 Perihal : Mohon Pencatatan Tripartit : Penggugat mengajukanpenyelesaian perselisinan hak Penggugat secara Tripartit atau dimediasi padaDisnaker Kabupaten Gresik ;Bahwa, adapun

Bahwa berhubung Penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 26 Desember 2012 Penggugat mengajukan Perkara keInstansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kotaPadangsidimpuan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartit (Vide Pasal8 UU Nomor 2 /2004);.

Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal28 Januari 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuanmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/100/2013 hal mana sesuai anjurantersebut menyatakan Penggugat jelas tidak bersalah dan menganjurkanTergugat untuk memberikan hakhak Penggugat selama bekerja 17 tahun,namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantianhak dan Perobatan, yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belumdapat dilaksanakan;.

memberikan bukti Pengunduran Diri pekerja(para Penggugat) dilanjutkan dengan Surat Panggilan keIII yaitu tanggal 14 April 2011untuk hadir sidang dan hasil pertemuannya : Pihak Pengusaha tidak mau berdamaimaka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran;Bahwa dari hasil proses pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat diKantor Dinas Tenaga Kerja selaku Mediator selama 3 (tiga) kali berturutturut ternyataantara para Penggugat dengan Tergugat tidak juga mencapai kesepakatan, maka prosesMediasi secara Tripartit

Proses Mediasi secara Tripartit Mediator mengeluarkan Surat Anjuran padatanggal 06 Mei 2011 dengan dengan No. : 567/1181/DSTKM/2011 (foto copyRp24.300.000,00Rp 4.050.000,00Rp 4.252.000,00Rp 8.100.000,00Rp 7.695.000,00Rp16.200.000,00Rp6.200.000,00Rp81.797.000,00Rp16.200.000,00Rp 2.700.000,00Rp 2.835.000,00Rp 8.100.000,005,7 X Rp1.350.000,00 Rp 769.000,00Dibebankan kepada Tergugat untuk membayargaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan Insejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 201112 bulan