Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum: SYAFRIDA, SH Terdakwa: PIRDAUS LUBIS ALS DAUS BIN MAKMUR LUBIS
50 — 23
  • UnsurSecaraTanpa Hak Atau MelawanHukum Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, MenguasaiAtauMenyediakanNarkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanoa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
49 — 44
  • . 41/Menhut2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam Bahwa Perbuatan EKO SUGITO dkk mengangkut kayu gergajiankelompok meranti jenis Mersawa sebanyak 212 keping = 8.4029 MS tidakdilengkapi faktur angkutan kayu olahan tidak diperbolehkan karenabertentangan dengan pasal 12 ayat 1 huruf e dan atau pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakankawasan hutan Bahwa Atas perbuatan tersebut maka terhadap EKO SAGITO dan kawankawan dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Bms
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 8
  • Bahwa Termohon Konpensi/Penggungat REnpensi masih sangsi dengankeasliannya ada dimana surat keterangan dari Pak RT Klampok KabupatenBanjarnegara. Bahwa termohon mengakui saya pun ada foto copyannyayang di kirimkan ke saudara Termohon Konpensi/Penggugat REnpensi.Dan mengapa tidak Pemohon yang mengantarkan sendiri kepadaTermohon karna saya rasa perlu keasliannya.8. Bahwa saksi dari Pemohon Konpensi/Tergugat REnpensi merasa tidakjujur dengan tempat tinggalnya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Februari 2018 — ARRACHMAN : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
69 — 32
  • Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak hanyaberupa sangsi administratif tetapi berakibat pula pada SangsiPsikologis, Ekonomi dan Sosial.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 PNS yang dijatuhi hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukanbanding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian,maka dengan Surat Tertanggal 12 Agustus 2016 Penggugatmengajukan Banding Administratif.Bahwa Penggugat sangat berharap
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 01-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
82 — 36
  • Global SuksesMandiri adalah Pelanggaran Ill yaitu pelanggaran yang mempengaruhipemakaian daya; Bahwa sangsi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN adalah melakukanpemutusan aliran listrik; Bahwa cara penghitungan penentuan denda akibat P2TL tersebut adarumusnya; Bahwa solusinya tetap harus melakukan pembayaran tetapi dapat dilakukansecara angsuran; Bahwa kerugian pihak PT.
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idi
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
101 — 16
  • Bahwa ahli menjelaskan bahwa kayu berjenis rimba campuran yang tumbuhsecara alami dikawasan hutan produksi tidak diperbolehkan untuk dilakukanpenebangan dan bagi pelaku penebangan akan dikenakan sangsi pidanayang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuaiHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idiyang diatur dalam Pasal 12 huruf e yang berbunyi setiap orang dilarangmengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 275/Pid.B/2018/PN Ktp.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
SURIADI anak dari KWET HIUN
60 — 3
  • Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukanaktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI, Lawan PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
126 — 31
  • berpendapat bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugatbelum mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan demikian hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam PerjanjianKerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena dalildalil Para Penggugattidak memberikan landasan hukum yang kuat dan tidak didukung alat buktiyang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
    September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang terjadi di internal perusahaan telah berpengaruh terhadapwarga sekitar, dan oleh karenanya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadikarena dapat mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dan berakibat tidaktercapainya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangandunia usaha;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
95 — 26
  • 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan45Praktik Perawat, setiap perawat yang menjalankanpraktik wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP);Perawat dipindah ke bagian administrasi olehfasilitas kesehatan adalah memberi perlindungankepada Perawat yang bekerja tidak mempunyaiSIP, agar tidak terkena sanksi pidana berdasarkanUU No. 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan juga memberi perlindungan terhadapKlinik agar ijin klinik tidak dicabut;Mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRakan dikenakan sangsi
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 01-08-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat yang diwakili oleh RICHARD SAFKAUR, SH.,MH., NIK: 5371052302640001. tempat/ tanggal lahir : Sorong, 23 Februari 1964, jenis kelamin laki – laki, beralamat di jalan Durian No.07. R.T. 001/ R.W. 001. Kel/ Desa : Naikoten Satu, Kecamatan Kota raja, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, yang beralamat: Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kalinya dirubah dengan Akta No : 39 Tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak,SH. Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011908.AH.01.02 TAHUN 2017, serta Surat Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0523-33.Sku/SDM.08.01/DIRUT/2017 Tanggal 04 Agustus 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama : DEDY CHRISTIAN ZEBUA, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip 7602003C, Jabatan : (PLT) MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT ; NAZARUDIN, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip : 6591029C, Jabatan : (PLT) ASSISTANT MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI , MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT; GUSTI MUHAMMAD KARYADI,SH, Pekerjaan : ADVOKAT (PERADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0032 /SKU/ SDM.08.01 / WKB / 2018, tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................. Penggugat ; Lawan HERMANUS YANSEN, tempat/ tanggal lahir : Sanggau, 15 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero), Wilayah Kalimantan Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Alamat : Komplek Batara Indah I Blok M- 10 RT. 002/ RW. 025, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; yang untuk membela kepentingannya di persidangan telah memberikan kuasa kepada TAMBUK BOW, S.H, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Firma Hukum TAMBUK BOW, S.H. & PARTNERS, berkantor Janlan. Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai .............. Tergugat;
481 — 201
  • Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 16 Oktober 2014 — SATRIA ADI GUNA , Dkk VS REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN
506 — 316
  • Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 14-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 219/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Mansyur Alias Majju Bin Narra Diwakili Oleh : CANDRA YUDI ARSANA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : RIKA ANDRIANI, SH
36 — 18
  • Dengan dasar pertimbanganaspek dimensi perumusan sanksi pidana bahwa maksimum pidana yangdi jatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diamcam terhadapperbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yangberbakat di tambah sepertiga, sehingga jika seluruh peraturan tersebutdigabung maka terkait sangsi pidana menurut undangundang yangmenjerat terdakwa adalah makimal 20 tahun, tentunya pendapat danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dankeliru menerapkan hukum
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA CIKARANG Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Ckr
Tanggal 5 April 2016 — Penggugat Tergugat
74 — 269
  • Tergugatmengakui dirinya kena sangsi administrasi olehKantornya, namun latar belakang permasalahnnyabukan hal tersebut, peristiwa yang terjadi adalahTergugat diwajibkan untuk mengikuti Diklat diJakarta saat Tergugat dinas di Kalimantan Baratselama 2 minggu. Karena jarak antara jakarta danBekasi tidak jauh, maka Tergugat yang seharusnyatidur di tempat yang telah disiapkan dari kantor.Dirinya malah pulang dan tidur di Bekasi.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1103/Pid.B/2017/PN Rap
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
JONNER RAJAGUKGUK
179 — 37
  • padahalaman 8 dengan judul Tangkap Dan Penjarakan Marukkil Gultom TerkaitKematian Devisiska Hidayah Moka Br ButarButar tersebut adalah penulisberita yaitu Terdakwa, narasumber yaitu Manuppan ButarButar dan ShintaParulian Br Manik serta Heri Kurniawan selaku Pemimpin Redaksi atauPenanggungjawab koran dan/atau Surat kabar Media Berantas Kriminaltersebut;Bahwa Surat Kabar Media Berantas Kriminal tersebut sesuai denganPendataan Pers Nasional tahun 2015 tidak terdaftar dalam SerikatPerusahaan Pers (SPS);Bahwa sangsi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
45 — 38
  • No. 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur untuk menjamin kualitas mutu,keamanan dan khasiat kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakankesehatan konsumen ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bertentangandengan ketentuanpasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan diancam sangsi pidana berupa pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 25/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 27 Maret 2019 — - WILHELM JAKOB SOMMER, Dk sebagai para pembanding Melawan - I GEDE YOPI MARIBAYA sebagai terbanding dan - HIRIBERT JOHANN HEINRICH ISFORT, Dk sebagai para turut terbanding
52 — 22
  • Gufran dkk untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan kata lain ada dua pipilterhadap obyek yang sama, maka dari itu Para Pembanding semula ParaTerlawan/para Terbantah akan melakukan pengecekan kepada Instansi terkaitterhadap pipil yang dijadikan dasar oleh melakukan gugatan ke PengadilanAgama tersebut, dan wajib akan dilakukan cek lab forensic untuk mengetahuikeabsahan dari pipil tersebut, dan apabila ditemuak pemalsuan tentu akanmenjadi peristiwa pidana lain yang sedah pasti aka nada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 September 2015 — dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc
71 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • negarapada khususnya serta masyarakat pada umumnya;Bahwa memperhatikan faktafakta yang terungkap di persidangan danpertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilanterutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedangdilanda dampak krisis dari keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebutmengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibatperbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagipelaku tindak pidana dan sangsi
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 12-04-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mkd
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat:
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
  • Muntilanberasarkan sertifikat hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Illyang Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melanggar UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayatHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/PN Mkd25.26.27.28.(1) pada huruf (h) yang menyatakan : menyatakan bahwa konsumen memberkuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secaraangsuran, dan sangsi
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 16-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 140/Pid.B/2019/PN Prg
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ABD. JAMAL
211 — 74
  • Parigi Moutongdan ia keberatan tentang tanda tangan dalam persetujuan cerai;Bahwa Ketika ada komplain kemudian tetap diproses dan saksi telahmenandatangani surat Surat pemberian cerai apa dampak jikaterbuktitandatangan itu palsu maka dalam undangundang Aparatur Sipil Negara ketikaASN itu terbukti bersalan maka ada sangsi bagi yang bersangkutan;Bahwa Rekomendasi ada 2 yang di usul ke Bupati yaitu Rekomendasi dariOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rekomendasi dari BadanKepegawaian Daerah (BKD);Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ARKHA JAYANTI P VS 1. ABDUL ROHIM, DKK
136 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim berpendapat putus hubungan kerja dengan Tergugat dengankualifikasi pemutusan hubungan kerja karena indisipliner sebagaimanaketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut didasarkan pada bukti T74 danT75 berupa memorandum yang substansinya menyatakan memanggilPenggugat untuk menghentikan mogok kerja dan bekerja kembali sepertibiasa, serta bukti T56 berupa pengumuman keputusan rapat DireksiNomor 1/DIRAJP/2014 tentang Pemberian Sangsi