Bahwa pernikahan PemohondanTermohon didasari atas sukasama Suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan daripihak manapun, Pemohon berstatus Jajaka dan Termohon berstatusPerawan;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai seoranganak:4.

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka.Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang,yang saat ini tinggal bersama Penggugat.4.

wanita bernama Calon pengantin wanita tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 1999 di Gampong Paloh LadaKecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

Tergugat mengakui mempunyai masalah pengendalian emosiakan tetapi tidak ada maksud penekanan psikologis maupun fisik apalagimengintimidasi Penggugat. Tergugat mengakui kadang khilaf dengansembarang bicara yang menyakitkan hati Penggugat.

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Tingkat Banding jugaperlu mengemukakan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam AlAhwalu al Syahshiyyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim sendiri yang mengatakan:Sralelafiadnandts Pharald 4 Sclalo ne Srulliy gS Tt alArtinya: Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanparidhanya istri, maka istri itu berhak menerima mutah yaitu setaranafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dengan penekanan

1974 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Register349/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan dalildalilsebagai berikut:1.Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahmenurut hukum yang Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24November 2011, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayahkandung penggugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan;Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda.3. Bahwa Setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah milik orang tua Termohon yang beralamat di desa SukoharumRt.rw.008/003,Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih KabupatenPringsewu sampai akhirnya berpisah.A.

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Halaman 1 dari 13 Putusan No. 0768/Pdt.G/2020/PA.SdnPenggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau samatingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain;f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan PemohonPeninjauan Kembali);3.

Beban pembuktianTermohon PK tersebut sebagaimana secara imperatif diatur dalamketentuan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yangmasingmasingnya menyatakan sebagai berikut:Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatukejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak oranglain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Pk)Namun pada faktanya, selain Termohon PK sama sekali tidak

Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/201624. 2011 2012 2013Nilai Penjualan (Jutaan 1.752.802 2.747.623 4.056.735Rp)Nilai Aset (Jutaan Rp) 3.590.309 3.867.576 5.020.824Halaman 6 Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK5): perikut adalah nilai penjualan dan aset PT Golden Plantation 3(tiga) tahun terakhir (auaditted): 2011 2012 2013Nilai Penjualan (Jutaan =Rp)Nilai Aset (Jutaan Rp) 7.900 7.900 7.900 (Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipankutipan di atasmerupakan penekanan Pemohon Pk);Merujuk

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipankutipan di atasmerupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali)35.

Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/201646.47.kegiatan akuisisi didasarkan pada Laporan Keuangan secara keseluruhanyaitu Laporan Keuangan Konsolidasi;(Catatan: garis bawah pada kutipan merupakan penekanan PemohonPeninjauan Kembali);Pertimbangan hukum Judex Juris pada tingkat kasasi tersebut adalah keliruatau khilaf karena:i. PT TPC bukan pemegang saham mayoritas pada PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. (vide Berkas Termohon PK C10);ii.

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut adalahdilarang baik melalui penekanan komandan kesatuannya, maupunberita dari media lain yang menayangkan tentang larangan danbahaya Narkotika.12.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnyahanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepadaaturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal sudah seringkali ada penekanan baik dari Kesatuannya maupun penekananpenekanan melalui media lain tentang bahaya Narkotika, namun padakenyataanya hal ini tidak Terdakwa hiraukan melainkan Terdakwamalah melakukannya.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat diyakini akanmenimbulkan dampak semakin maraknya peredaran Narkotika di30MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangwilayah

dilakukannyaitu. bertentangan dengan provesinya dan merusak nama baikKesatuannya.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional, dengan mempertimbangkan aspek kepastian,kemanfaatan dan keadilan secara berimbang.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersamabaik melalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari mediayang lain, termasuk penekanan

Panjang tubuh seratus dua pulub satusentimeter dan berat badan tidak ditimbang;Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Ktg3.Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a.

Panjang tubuh seratus dua pulub satu sentimeterdan berat badan tidak ditimbang;3.Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a.

Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a. Pada daerah dahi kiri enam sentimeter dari garispertengahan depan, tige sentimeter diatas alis terdapat lukaterjahit melintang dari kiri atas kanan bawah, dengan ukuranpanjang lima sentimeter dengan lima benang Jjahitan;b. Pada daerah kelopak mata kiri terdapat memar melingkar;c.

Namun dalam haldijabarkannya arti "penindakan tegas dalam hal penjatuhanhukuman terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkunganTNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagiprajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika untuk dirisendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secaratidak hormat adalah hukuman yang berlebihan.b) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNIdijelaskan adanya penekanan bagi pengedar, pemilik,pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegassampai dengan pemberhentian

dengan tidak hormat.Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikianjelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yangberulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.MenimbangSedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukanpecandu dan tidak dalam ketergantungan.3) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikankeringanan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapapertimbangan :a) Terdakwa masih muda usia, menyesaliperbuatannya untuk tidak mengulangi menggunakannarkoba dan masih memiliki peluang waktu

dengan tidak hormat.Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikianjelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yangberulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.Sedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukanpecandu dan tidak dalam ketergantungan.Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 2) tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum menafsirkanpenerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tersebut hanya dari sudutkepentingan Tim

(dicetak tebal untuk penekanan)Melihat pada isi Surat Dukungan (Supporting Letter) di atas maka tanpa perluditafsirkan apapun lagi sudah menjadi jelas dan terang benderang bahwa SuratDukungan (Supporting Letter) adalah bukan suatu perjanjian yang menimbulkanHal. 13 dari 45 hal Putusan No. 507/Pdt.G/2011/PN.

mengaturmengenai perjanjian dengan syarat tangguh menyatakan :Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yangbergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belumtentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapitidak diketahui oleh kedua belah pihak.Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwatelah terjadi, dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan(dicetak lebal untuk penekanan

digantungkan pada suatu peristiwayang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secaramenangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupunmembatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yangdimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada delik teriadinya peristiwa itu.Perikatan semacam ini dinamakan Perikatan dengan suatu = syarattangguh" (dicetak tebal untuk penekanan

Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari TimLuhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan padasaat upacara, apel dan Jam Komandan.21. Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perouatannyadapat merusak' sistem syaraf bagi orang = yangmengkonsumsinya.22.

Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah memahami danmenyadari penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang dan telahada penekanan dari Pimpinan TNI untuk Prajurit TNI agar tidakterlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika sertaTerdakwa juga mengetahui saat ini Pemerintah sedang giatgiatnya melakukan perang terhadap Narkotika.3.

Bahwa sesuai penekanan dan arahan dariPanglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan denganprogram Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidanaNarkotika karena saat ini Indonesia dalam status daruratNarkoba.3: Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militerterhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai dayajuang dan daya tempur yang maksimal dengan tidakmengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin PrajuritTNI khususnya

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;2020Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Mengekang untuk tetap dalamkehidupan rumah tangga semakin tidak mungkin dilakukan karena salah satudari keduanya telah pecah hatinya dan tidak dapat lagi memegang komitmenperkawinan yang sakral, justru pengekangan akan bertampak negatif dalamhubungan kemanusiaan sosial kemasyarakatan karena perkawinan bukanbelenggu bagi pelakunya, perkawinan adalah penyatuan dua jiwa yang memilikitujuan yang sama, jika salah satunya tidak lagi berkehendak untuk melanjutkantujuan perkawinan penekanan adalah paksaan

Pen.isbat No. 296/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya.Dimana