mengajukankeberatan dengan surat Nomor: 101/KPDPJH/NNT/V/2008 tanggal 21 Januari2008 namun dengan keputusan Terbanding Nomor: 973/1025/02/Dipendatanggal 25 Agustus 2008 telah ditolak, sehingga dengan surat Nomor: JAOem/NNT/08072 tanggal 10 November 2008 Pemohon mengajukan Banding;JAOem/NNT/08072 tanggal 10 November 2008, pada pokoknya mengemukakanBahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor:halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Pokok Sanksi JumlahAdministrasi1.386.000,00 0,00 1.386.000,00 Bea Balik Nama231.000,00 0,00 231.000,00 Pajak KendaraanBermotor1.617.000,00 0,00 1.617.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Bandingtelah mengajukan Surat 101/KPDPJH/NNT/V2008 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannyaSurat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Keberatan dengan surat Nomor:Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

NamaKendaraan Bermoior tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihilyang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Pult25621/PP/M.IV/04/2010, Tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25621/PP/M.IV/04/2010, tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali Nomor: 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 danSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN BntTelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetappada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia terdakwa AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON, pada hariSenin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah diPenda

PromedrahardjoFarmasi Industri, Sukabumi Terdakwa tidak memiliki Kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009Tentang KesehatanATAUKEDUABahwa ia terdakwa AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON, pada hariSenin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah diPenda Asam RT.03 RW.01 Kecamatan Dusun Selatan

PromedrahardjoFarmasi Industri, Sukabumi Terdakwa tidak memiliki Kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 jo Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON, pada hariSenin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah diPenda Asam RT.03 RW.01 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak KendaraanBermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 052/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmBBNKBPKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2007 Nomor: 356/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 40229/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3569/02/Dipenda

B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB21.831.000,00 21.831.000,00 PKB21.831.000,00 21.831.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10136 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3569/02/Dipenda

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2013sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40229/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3569/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan

Put. 40229/PP/M.XII/04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3569/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 109/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat:Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor073/3569/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 dan Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor:109/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000, (dua juta limaratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25616/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 096/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB = Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25616/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25616/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2007

seluruhnya sebesar Rp. 24.876.540, terdiridari digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 22.283.040, dan digunakanuntuk kepentingan Desa Depokrejo sebesar Rp. 2.593.500, .Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau meminjam uang dari hasil penarikan PBB tersebut dariSUPRIYONO dan selalu memakai kwitansi.Bahwa benar uang ya g dipinjam / digunakan Terdakwa adalah uang titipan dari masyarakat desadepokrejo untuk membayar pajak.Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Dipenda

Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.Bahwa benar ada Eajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.Bahwa benar Terdakwa berani

seluruhnya sebesar Rp. 24.876.540, terdiridari digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 22.283.040, dan digunakanuntuk kepentingan Desa Depokrejo sebesar Rp. 2.593.500, .e Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau meminjam uang dari hasil penarikan PBB tersebut dariSUPRIYONO dan selalu memakai kwitansi.e Bahwa benar uang ya g dipinjam / digunakan Terdakwa adalah uang titipan dari masyarakat desadepokrejo untuk membayar pajak.e Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Dipenda

Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,e Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.e Bahwa benar ada Eajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.e Bahwa benar Terdakwa

Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,e Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.e Bahwa benar ada Wajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.e Bahwa benar Terdakwa

suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48518/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1845/02/Dipenda

.828.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB828.000,00 828.000,00 PKB828.000,00 828.000,00) Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121299kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1845/02/Dipenda

Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2015Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48518/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1845/02/Dipenda

Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/20157.2Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan suratkeputusan keberatan yaitu dengan surat Nomor973/1845/02/DIPENDA tertanggal 03 Desember 2012 yang isinyamenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak.Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/1845/02/DIPENDAtertanggal 03 Desember 2012 tersebut di atas, Pemohon PeninjauanKembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Bandingkepada Pengadilan Pajak dengan surat NomorMH:ms/NNT/0213/5235

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT48518/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 973/1845/02/Dipenda tanggal3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 209/XI/AB/07E tanggal

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25604/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 Bea Balik Nama549.000,00 0,00 549.000,00 Pajak KendaraanBermotor3.843.000,00 0,00 3.843.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 084/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB = Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25604/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25604/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak

Putusan Nomor. 176/B/PK/PJK/2012Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 056/KPDPJH/NNT//2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolakdengan alasan dan pertimbangan

Putusan 25596/PP/M.IV/04/2010 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor: 360/XIVAB/07Etanggal 20 November 2007, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara RajawaliLantai

Putusan Nomor. 176/B/PK/PJK/2012MENGADILLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor: 360/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007, atasnama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000,alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26,Jakarta,Bahwa UndangUndang

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanHalaman 31 dari 32 halaman.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan GugatanCerai telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor : 249 / 867 / PIP /DIPENDA/ 2015 tertanggal 23 November 2015;10.

Donggala.Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatasesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan AgamaPoso (bukti P.1); Asli Surat Izin Atasan Nomor 249/867/PIP/DIPENDA/2015 tanggal 23Nopember 2015. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kab. Poso.Bukti tersebut bermeterai cukup, dan cap pos (bukti P.2);B. SaksiSaksi1.

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25617/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 097/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB = Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25617/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25617/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 40214/PP/M.X1/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3554/02/Dipenda

sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB19.752.000,00 19.752.000,00 PKB19.752.000,00 19.752.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor:MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10121 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3554/02/Dipenda

Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbandingmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40214/PP/M.X1V/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3554/02/Dipenda

Put. 40214/PP/M.XIV04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3554/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 94/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat:Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40214/PP/M.XIV04/2012, Tanggal 26 September 2012;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:073/3554/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 dan Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 94/XVAB

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48617/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1944//02/Dipenda

Rp386.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB386.000,00 386.000,00 PKB386.000,00 386.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121398 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1944/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48617/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1944/02/Dipenda

PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1944/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48617/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1944/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis

SaksiSaksi:1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dipenda), tempattinggal di Desa Rowocacing Bojongminggir, Kecamatan Bojong, KabupatenPekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagaitetan gga; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada kurang lebih 12 tahun yang lalu dan sampai sekarangbelum pernah bercerai; Bahwa setelah menikah

diperiksa di Pengadilan AgamaTolitoli;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, kuasa Penggugatmembenarkannya kalau Penggugat Pegawai Negeri Sipil dan masih berkantor diKabupaten Mamuju Utara;Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat serta pengakuan kuasa Penggugattersebut, terbukti bahwa Penggugat sampai saat ini masih aktif bekerja dan tinggal diKabupaten Mamuju Utara, hanya sekalikali datang di Kabupaten Tolitoli;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil padaKantor Dipenda

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1879//02/Dipenda

Rp414.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121333 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1879/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1879/02/Dipenda

PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1879/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1879/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis

suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48575/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1902/02/Dipenda

.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121356kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1902/02/Dipenda

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 16 B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB= Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48575/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1902/02/Dipenda

Put. 48575/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1902/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 285/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1902/02/DIPENDA

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2012 Nomor : 40258/PP/M.X1IV04/2012 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3643/02/Dipenda

dan diperinci sebagai berikut:Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 452/B/PK/PJK/2014Jumlah harus Diba RupiahPokok Sanksi Adm Jumlah0,00 2 0,00 BBNKB Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10210 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3643/02/Dipenda

Put. 40258/PP/M.X1V/04/2012yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3643/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 190/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

Besardan Berat.Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan besertajumlah dari PKB yang diajukan keberatannya:Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 452/B/PK/PJK/2014 Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi JumlahAdministrasi 0 Bea Balik Nama153.000 0 153.000 Pajak Kendaraan Bermotor153.000 0 153.000 Jumlah Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat No. 073/3643/02/Dipenda

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 073/3643/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 dan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlatAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 190/XI/AB/07E tanggal31 Agustus 2010;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung

Pemohon Banding)untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/2133/02/Dipenda

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48560/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiHalaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 67 /B/PK/PJK/2015berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1887/02/Dipenda

.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121341kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1887/02/Dipenda

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 67 /B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48560/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1887/02/Dipenda

Put.48553/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1880/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 260/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1880/02/DIPENDA