DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan RumahTangga, Pendidikan SMU, Alamat Kabupaten Donggala,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AMIR PAKUDE,SH, Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum, yangberkantor di Lembaga KOMUNITAS PEDULIPEREMPUAN DAN ANAK (KPPA

maksudnyapenanaman Modal Langsung, setiap kegiatan usaha di Indonesia,sekalipun orang Indonesia yang punya usaha di Luar Negeri atau diNegara lain datang ke Indonesia maka di berlakukan sebagai asingkemudian di sebut Penanam Modal Asing.Hal 44 dari 92 Hal Putusan No. 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa kalau terkait Penanam Modal langsung ijinya dari BKPM.Bahwa yang berkewajiban untuk mengeluarkan ljin ada 2 kKemungkinanmelalui OJK dan melalui BAPPEBTI.Bahwa Kami di BKPN berwewenang menerbitkan ljin namanya Ijin KPPA

PMA di Indonesia.Bahwa yang dimaksud dengan investasi Langsung adalah investasi Riil,berbentuk Badan Hukum Indonesia misalnya bangun Pabrik, sedangkanyang tidak langsung investasi melalui Bursa Efek.Bahwa tugas pokok dari pada KPPA pada dasarnya adalah KantorPerwakilan yang bertugas 1. Mempromosikan 2. Menyiapkan RencanaPembentukan PT.

Capital AG di Indonesia tanpa dilengkapiperizinan dari Pemerintah memperoleh keuntungan berupa fee yang diterimadari jual beli saham, keuntungan tersebut tentulah dikehendaki oleh ParaTerdakwa, namun perbuatan Para Terdakwa dalam rangka meraih keuntunganbertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009yang mengatur bahwa tiaptiap perusahaan asing dalam kaitannya dengankegiatan penanaman modal wajib mendapatkan izin Pemerintah sebelummendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA

Dalam lampiran XII Perka BKPM12/2009 ditentukan bahwa KPPA wajib mentaati ketentuanketentuan dalamSurat Keputusan Kepala BKPM No.22/SK/2009 diantaranya bahwa kegiatanKPPA terbatas pada peranannya sebagai pengawas, penghubung, koordinatordan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaanperusahaan afiliasi didalam atau luar Indonesia dan KPPA tidak diperbolehkan mencari penghasilandari sumber di Indonesia termasuk melaksanakan suatu perikatan / transaksijual beli barang dan jasa dengan perusahaan

Jaya SeputraPerdana selaku bapak angkat dalam pola KPPA antara PT. Jaya Seputra Perdanadengan KUD Eka Sari Mukti sehingga dengan perbuatan Terdakwa bersamasamadengan Samekto alias Slametbin Sularno selaku Ketua KUD Eka Sari Mukti (dilakukan penuntutan secaraterpisah) yang telah melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja secarabersamasama dengan berlanjut mengakibatkan operasional PT.

Jaya SeputraPerdana dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit di areal Desa MekarJaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul menjadi terganggu dan secaratidak langsung merugikan perusahaan dan juga anggota kelompok tani menjadianggota pola KPPA, sehingga Terkait dengan faktafakta tersebut maka dengandijatuhkannya hukuman selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 12(dua belas) bulan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut,maka sudah barang tentu putusan tersebut

., Para Advokat yangberkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak(KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari BlokC No. 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan,Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasemberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28September 2021 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Oktober 2021dibawah register Nomor: /REG SK/2021/PN Amp.

., PekerjaanAdvokat,Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Advokat OBH KPPA BALI beralamat diBTN NirmalasariJasri, Block C No 12 Kel.Subagan, Karangasem, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 22 Mei 2017 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Amlapura tanggal 22 Mei 2017 Nomor123/REG/SK/201 7/PN.AmpMelawanJenis Kelamin Lakilaki, Tempat/tanggalLahir,Ulakan, 18031981, Umur 35 Tahun,Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Karyawan Swasta , BertempatTinggal di , Kabupaten Karangasem

NI NYOMAN SUPARMI.Advokat berkantor DI Organisasi Bantuan Hukum KPPA BaliKarangasemyang beralamat di BTN Nirmalasari Desa Jasri, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri dibawah nomor : 12/REG.SK/2016/PN.Amp tertanggal26 Januari 2016 dan untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGATPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG

., Penasehat Hukum yangberkantor di Organiasasi Bantuan Hukum KPPA Bali Karangasem, beralamat di BIN Nirmala Sari,Lingkungan Jasri, Kecamatan Karangasem,Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 16 Oktober 2017 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmlapura, dibawah register Nomor241/Reg.SK/2017/PN Amp pada tanggal 17 OktoberHalamam 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pdt/2017/PT DPS2017 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Terlawan /Penggugat ;Pengadilan Tinggi

., PekerjaanAdvokat,Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Advokat OBH KPPA BALI beralamat diBTN NirmalasariJasri, Block C No 12 Kel.Subagan, Karangasem, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 30 Maret 2017 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Amlapura tanggal 30 Maret 2017Nomor 76/REG/SK/2017/PN.AmpMelawanJenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggalLahir, Rubaya,30121987, Umur 29 Tahun,Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,TERGUGATAPekerjaan Karyawan Swasta, BertempatTinggal di , Kabupaten

., Advokat yang berkantorpada OBH KPPA BALI, Alamat : BTN Nirmalasari Lingkungan Jasri Kelod, Blok C No. 12, KelurahanSubagan, Kecamatan Karangasem, KabupatenKarangasem, Provinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasatanggal 6 November 2017, yang telah terdaftar denganRegister Nomor 249/REG.SK/2017/PN.Amp., tanggal 6November 2017,Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;LAWANNI KETUT SUKERNI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahirdi Yehpoh, tanggal 9 April 1979, Umur 38 Tahun, NIK.5107034904790004,

., PekerjaanAdvokat, Advokat / Penasehat Hukum padaKantor Advokat OBH KPPA BALI beralamat diBTN NirmalasariJasri, Block C No 12 Kel.Subagan, Karangasem, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 2 Februari 2017 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Amlapura tanggal 2 Februari 2017Nomor 30 / REG / SK / 2017 / PN.AmpMelawanTempat lahir : Apit Yeh, jenis kelamin : Lakilaki,jtanggal lahir 31121992, Agama: Hindu,Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, alamat: BrDinas Apityeh Kelod, Desa Manggis

., Para Advokat yang berkantor di KelompokPeduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat diBTN Wisma Nirmala Sari Blok C12, Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 februari 2022 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapurapada tanggal 6 Januari 2021 dibawah register Nomor:61/REG SK/2022/PN Amp, selanjutnya disebut ParaPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca berkas permohonan

., PekerjaanAdvokat,Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Advokat OBH KPPA BALI beralamat diBTN NirmalasariJasri, Block C No 12 Kel.Subagan, Karangasem, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 13 Februari 2017yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Amlapura tanggal 20Februari 2017 Nomor:46/REG/SK/2017/PN.AmpmelawanJenis kelamin Lakilaki, Tempat/tanggal Lahir,Punia,01011985,Umur 31 Tahun, AgamaHindu, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Karyawan Swasta, BertempatTinggal di KabupatenKarangasem

,MH Advokat dan penasihat hukum di kantorAdvokat/Konsultan Hukum Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)beralamat di Jl. Mulawarman No. 585 Kel Besusu Barat Kec Palu Timur KotaPalu berdasarkan kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 321/Pid.B/2016/PN.Paltanggal 13 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Hal.1 dari 19 Hal.Put,No : 321/Pid.Sus/2016/PN. Pal.

bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, KuasaPara Pengguggat telah mengajukan buktibukti surat berupa foto copy darifotocopy yang tidak ada aslinya dan telah nazegelen serta bermetrai cukupuntuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masingmasingP1 sampai dengan dan P4, sebagai berikut :1.Fotocopy Berita Acara Penyerhan Lahan Desa Giri Sako untukProgram KKPA, tanggal 10 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda P1;Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Laporan Perubahan NamaAnggota KPPA

terungkapdimuka persidangan diketahui bahwa pada tanggal 5 Juni 2006 ParaTergugat telah membuat Berita Acara Laporan Perubahan Nama AnggotaKPPA Desa Giri Sako F Yang Disesuaikan Dengan Kepemilikan TerakhirUntuk Penyertifikatan tertanggal 5 Juni 2006, yang mana Para Tergugat telahmengganti nama Para Pengugat secara sepihak dari anggotaKUD Langgeng yang berhak menerima kebun KKPA pada KUD Langgeng(vide bukti Surat P2);Menimbang, bahwa demikian pula didalam Berita Acara LaporanPerubahan Nama Anggota KPPA

UUNomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal , menyatakan kantorperwakilan perusahaan asing wajib memiliki surat persetujuan pembukaankantor (KPPA) yang diterbitkan oleh BKPM, Surat Keterangan DomisiliPerusahaan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, dan penunjukan Chief ofRepresentatif Office, sehingga beralasan dan berdasar hukum, Penggugatmengajukan gugatan sesuai dengan domisili kantor perwakilan resmiperusahaan Tergugat di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakudi Indonesia (vide pasal

UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ,menyatakan kantor perwakilan perusahaan asing wajib memiliki suratpersetujuan pembukaan kantor (KPPA) yang diterbitkan oleh BKPM,Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan,dan penunjukan Chief of Representatif Office, sehingga beralasan danberdasar hukum, Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan domisilikantor perwakilan resmi perusahaan Tergugat di Indonesia, sesuai denganketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (vide pasal

UU Nomor 25tahun 2007 tentang Penanaman Modal , menyatakan Kantor Perwakilan PerusahaanAsing wajib memiliki Surat Persetujuan Pembukaan Kantor (KPPA) yang diterbitkanoleh BKPM, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan,dan penunjukan Chief of Representatif Office, sehingga beralasan dan berdasar hukum,Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan domisili Kantor Perwakilan resmiPerusahaan Tergugat di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku diIndonesia (vide pasal

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama sejaktanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Susanto Saganta, SH, dkk,Advokat pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA), beralamat di JalanMulawarman No.585 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018, serta Natsir, SH dan CharlesLivingston Bouw, SH, Advokat, beralamat di Jalan Samratulangi No

/2016/PT.DKI19.20.21.Bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonperizinanPenanaman Modal (Perka BKPM No. 5/2013), bentuk kantor perwakilanuntuk badan usaha asing (tidak didirikan dan dilaksanakan berdasarkanhukum Negara Republik Indonesia) yang diperkenankan berdasarkanketentuan perundangundangan adalah terbatas pada (i) KantorPerwakilan Perusahaan Asing (KPPA

), dan (ii) Kantor PerwakilanPerusahaan Perdagangan Asing (KP3A).Pasal 68 ayat (1) Perka BKPM No. 5/2013:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor yangdipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warganegara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabunganperusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya.Pasal 71 ayat (1) Perka BKPM No. 5/2013:Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalahperorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan

.> Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2020 sampai dengantanggal 13 Juli 2020;> Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;> Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7Agustus sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;Para terdakwa dalam perkaranya didampingi oleh penasehat hukum dariKomunitas Peduli Perempuan dan anak (KPPA) atas nama Dynar Susanty,SH danFikri Saleh,SH. yang beralamat di

Maret2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan NegeriAmlapura di bawah Nomor: 59/REG.SK/2017/PN.Amp tertanggal 06Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;TERGUGAT, lahir di Nusu, 15 Januari 1989, umur 28 tahun, jenis kelaminperempuan, warga negara Indonesia, beralamat di KabupatenKarangasem, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA/sederajat, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH dan I GdeEdi Budiputra, SH, MH, keduanya advokat berkantor di OrganisasiBantuan Hukum KPPA

tertentu yang masih termasuk DaerahHukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil suatu barang berupa3 (tiga) lembar Cek Bank Mandiri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain yakni milik saksi DIAN MAYASARI, setidaknya bukan kepunyaanTerdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yangdilakukan secara berlanjut, dengan cara sebagai berikut : Berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Office Boy padaKantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(KPPA