Ditemukan 2150 data
MERJA APRIANI
9 — 7
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!
1.Shaifullah, S.Ag
2.Norhanah, S.Ag
20 — 2
Pemohon dannama/gelar Pemohon II dalam hal para Pemohon mengajukan permohonanperubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri para Pemohontersebut, hal ini Sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini paraPemohon belum merubah nama/gelarnya dan tempat lahir serta belumdidaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten HuluSungai Selatan mengenai perubahan nama/gelar dan tempat lahir Pemohon dan Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
52 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyelenggara Pemerintahan;Bahwa Surat Keputusan Badan PertanahanNasional No. 16/HGB/BPN/2003 tanggal 14 Mei 2003tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.Cakrawala Respati, atas tanah di Kota JakartaBarat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah sesuaidengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturanperundang undangan yang berlaku, antara lain Undang Undang No. 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; Keputusan Presiden No. 309/M Tahun 2001; Peraturan Menter
i Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 2/1999; Peraturan Menter i Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3/1999; Peraturan Menter i Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9/1999;.
15 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 1
Ykterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 3) berupa Keputusan Menter!
14 — 4
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
15 — 10
yangbernama MUCHAMMAD JUNAEDI BIN PONARI AMIN dengan Wali Hakimyang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter
26 — 1
Halaman 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arladh bois ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
6 — 0
Xxxxxxxx Kabupaten Pati terdapat kesalahan,yaitu nama Pemohon yang benar adalah Pemohon 1, Pemohon II yang benaradalah Pemohon 2, nama ayah Pemohon yang benar adalah xxxxxxxxx dantanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juni 19xx serta tanggalkelahiran Pemohon II yang benar adalah 16 Agustus 19xx;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa dalildalil permohonan para Pemohon telahterbukti kebenarannya, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menter
94 — 23
Tahun 2012,dengan Surat Nomor: 01/J/BA/TX/2012 (Bukti PI) dan telah dijawab oleh Unit LayananPengadaan (ULP) yang bersangkutan (Bukti PI), dan atas jawaban sanggahan ituPenggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana ketentuanpasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; wanes Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan: Penyedia Barang/Jasayang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menter
14 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
19 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
11 — 3
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
8 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 2
Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi:Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah Jo. Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
Sitti Kamariah binti Jamaden
15 — 9
No.89/Pdt.P/2018/PA.Mjtelah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter Agama Nomor11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suamiist) atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalildalil Pemohon telah terbukti dan tidakternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodatapada Kutipan Akta Nikah Pemohonharus dikabulkan;
11 — 6
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
136 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jarak ~=minimal antar bangunan gedung berdasarkanKeputusan Menter i PU No. 441/KPTS/1998 yangdiperbaharui/diganti dengan Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006 Bagian IIIl.2.1.2.e.iv. yang menentukanpada daerah intensitas bangunan padat/rapat, makagaris sempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan: (1) dst... (2) struktur danpondasi bangunan terluar harus' berjarak sekurangkurangnya 10 cm ke arah dalam batas' pekarangan,kecuali untuk bangunan rumah tinggal ;c.
Bahwa secaraprinsip sama sekali tidak adapertentangan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor98 Tahun 2008 dengan Peraturan perundang undanganyang lebih tinggi termasuk Keputusan Menter iPekerjaan Umum Nomor 10 KPTS/2000 tentang KetentuanTeknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran padaBangunan Gedung dan Lingkungan.
Sendi Jayanti
77 — 33
Bagian B.Pelaksanaan Rencana Kerja, Bidang Kesiswaan Lampiran Peraturan Menter!
31 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!