Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihakdapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannyaNo. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak

Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akantetapi belum digugat,3.

dapatditerima; 22 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn neMaka, berdasarkan dalil/alasanalasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat dalamRekonpensi/Tergugat dalam Kekonpensi mohon kepada Ketua Majelis Hakimpemeriksa perkara ini, agar gugatan Rekonpensi (gugatan balik) dari Penggugat dalamRekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk menjatuhkan putusan : DALAM KONPENSIDalam Eksepsi : Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa perkara Nomor1421

Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11Oktober 1975 yang menegaskan: Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:* Bahwa tidak dapatditerimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihakyang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugatDALAM POKOK PERKARA1.

Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akantetapi belum digugat",Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas atau obscurer libelii,hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yangdipersoalkan oleh Penggugat dalam surat gugatannyaternyata tidak ditulis/rnencantumkan alas hak obyek sengketaberupa surat tanahnya baik Sertiftkat tanah hak milik maupun suratHalaman 13 dari 50

pntxta )*pnseclv19pnicrmpnstart1pnindent720pnhang pntxtb ( pntxta ) pardplain Itrparqc1i0ri0s1360slmult1nowidctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitap0pararsid7416423 rtlchfcs1af37afs22alang1025 ItrchfcsOfs22lang1057langfe1057lochaf37hichaf37dbchaf31505cgridlangnp1057langfenp1057rtlchfcs1 abaf1afs28 ItrchfcsO f1fs24insrsid14882163charrsid12588945 par rtlchfcs1abaf1afs28 ItrchfcsO bf1fs24insrsid12669773charrsid12588945 P U TU SA Npar rtlchfcs1af1lafs24 ltrchfcsO bf1fs24insrsid12669773charrsid12588945 Nomor1421

Majelis Anggota Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT GTO Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, Gugatan ParaPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangPihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamPutusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangMenegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak Lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak Dapat diterimaDemikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Majelis Anggota Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT GTO Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, Gugatan ParaPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangPihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamPutusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangMenegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak Lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak Dapat diterimaDemikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;e Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaituPutusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDItanggal19Juni1977, yangpadadasarnyamenyatakanbahwagugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.e Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Bahwa sesuai denganHukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atautidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapatditerima; hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RIdalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975yang menyatakan :Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN CbnGugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat,akan tetapi belum digugat.Berdasarkan uraian pada eksepsi

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan :Halaman 53 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pat.G/2020/PN KpgGugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya

Majelis Anggota Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT GTO Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, Gugatan ParaPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangPihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamPutusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangMenegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak Lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak Dapat diterimaDemikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Majelis Anggota Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT GTO Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, Gugatan ParaPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangPihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamPutusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangMenegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak Lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak Dapat diterimaDemikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

KUSMIRAH, TASNURI, ROTESA, SURIAH, DASRI sebagaipihak TERGUGAT.Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan ParaPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangpihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

kepadaSubjek Hukum dalam perkara a quo, yang mana harus memperhatikanpihakpihak yang memiliki kepentingandiatas objek yangdipersengketakan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 621K/Sip/1975 tanggal 22 Mei 1977); Bahwa sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pithak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Putusan Nomor1421 K/Sip/1975 karena Tergugat hanya mencaploknomor perkara tanpa membaca pertimbangan dan isiputusan secara keseluruhan; Bahwa Tergugat pada dasarnya lupa bahwa yangmenunjuk dan memilih serta menyediakan Notaris/PPATadalah Tergugat sehingga yang paling tepat adalahTergugat mengajak Notaris/PPAT dimaksud untukmenggabungkan diri dalam perkara ini berupa Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas majelis berpendapat bahwa alasan Tergugat yangmenyatakan bahwa gugatan

Tahun 2009 sebagai dasar penetapanperolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun2009 ;Namun dalam angka 2 surat tersebut, Komisi Pemilihan Umumtidak mencantumkan NOMOR Keputusan Komisi Pemilinan Umumyang lain tentang perubahan penetapan Calon Terpilin AnqgotaDewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009sebagaimana yang dikirimkan kepada 9 (sembilan) Partai Politikyang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia (DPR RI) melalui surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1421

Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 78 K/SiP/1972Tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : gugatan kurang Pihak atau tidaklengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1421 K/SiP/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapatditerimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yangseharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.Bahwa

SERTIFIKAT FIDUSIA,gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap dinyatakan gugatan tidakdapat diterima sebaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, gugatanPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangpihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11Oktober 1975 yang menegaskan:Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

.; Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahanformil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belumdiguQat; 722 nnn enna nnn nnng. Bahwa selain itu, menurut M.