000.00010.000.00010.000.00010.000.00015.000.00010.000.00010.000.00015.000.000802.000802.000802.00010.000.00010.000.00010.000.00010.000.000677.000677.000677.000677.000677.000000.000250.0004.275.000275.000000.000275.000275.000.000000750.000750.000750.000750.000750.000125.000750.000750.000080.000500.000500.000500.000750.000750.000750.000750.000500.000500.000500.000500.000500.000150.000150.000100.000100.000100.000100.000100.000150.000100.000100.000150.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000599.900599.900535.000535.000920.000.000.000.000.000925.000535.000535.0005.000535.000535.000535.0005.000535.000586.600586.600586.600535.0005.000535.000535.000900.000900.000900.000900.000900.000900.00014.850.000900.000900.00014.850.000702.000702.000702.000900.000900.000900.000900.000577.000577.000577.000577.000577.000 re" penKP.CIGAROGALCIKARANGi0.000.000"9.677.0004.250.000100.0009.577.000 JUMLAH1304 257 = (1243 14 148 17 26 193 219 3.018.000.000 1.880.404.000 1.193.774.400 '45.400.000 1.835.004.000 Dari 306 (tiga ratus enam) buah berkas surat perjanjian kredit (SPK) tersebut di atas,ditemukan 302 (tiga ratus dua) berkas otorisasi

ENDANGLILIPD BPR BUNGBULANG (DL) OTORISASI PLAFOND SALDO TUNGGAKAN SIMPAN JUMLAHKREDIT KREDIT BUNGA ANSDR. ENDANG WAJIBLILINo.

pensiun yang BUNGBULANG adalah sebagai berikut:ARMTTAATIYADIDAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN YANG DIOTORISASIDIREKSIPD BPR BUNGBULANGPANYEREDANTANJUNGJAYACICADASDS.CIKARANGRANCABUAYAPURBAYANICIRAABSUKATANI CILAWUPASIRWANGIAKENJENGPANGAUBANPAMULIHAN CSPSELONG:WANGUNJAYAsMEKARSAWARGISUKAJAYAAWETANUTKOTAAYAGINAYAMEKARMUKTICIPENTAAYAAMBEDSKARANGWAMGIBANYURESMIUR SUKAMAJUALEGONGASIRLANGUPAKENJENGCABUAYAYANICABUAYAYANIA SUKARAMEOSEWUSANDING SKRASAPAKUWONKOTAANGUNJAYAGUNUNG SATRIA GRTPD BPR BUNGBULANG (DL)OTORISASI

Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013 re" penKP.CIGAROGALCIKARANGi0.000.000"9.677.0004.250.000100.0009.577.000 JUMLAH1304 257 = (1243 14 14817 26 193 219 3.018.000.000 1.880.404.000 1.193.774.400 '45.400.000 1.835.004.000 Dari 306 (tiga ratus enam) buah berkas surat perjanjian kredit (SPK) tersebut di atas,ditemukan 302 (tiga ratus dua) berkas otorisasi berupa tanda tangan/paraf TerdakwaENDANG LILI pada berkas formulir permohonan kredit debitur sebagai pihak yangmenandatangani persetujuan suami/ isteri debitur

15 Juni2018 telah mengkonfirmasi melalui email bahwa permintaan refundticket a quo telah diproses secara internal.bahwa adapun proses internal refund ticket yang dimaksud adalahTergugat meminta kepada Acquiring Bank yang dalam hal ini adalahBank BCA untuk mendebet rekening milik Tergugat untuk kKemudianmelakukan pembayaran refund filter sebesar Rp. 52.791.900, untukkode booking MRWHCG kepada Penggugat ke nomor kartu kreditCIMB Niaga milik Penggugat.bahwa setelah Tergugat meminta dan memberikan otorisasi

Memberikan otorisasi kepada Bank BCA untuk melakukan debetatas rekening Tergugat terkait refund ticket sesuai perintah danpersetujuan Tergugat Atau dengan kata lain, tindakan Acquiring Bank yang sah dan mengikatTergugat adalah tindakan Acquiring Bank yang dilakukan denganpermintaan, persetujuan dan otorisasi dari Tergugat I.Bahwa sampai di sini, proses refund dan Tergugat kepada Penggugatberjalan dengan lancar dan baik sebagaimana diakui oleh Penggugat padabutir A.8 sd.10 Gugatannya berhasil dilakukan

Proses ini dikenal dengan Otorisasi yaitu Suatu proses verifikasiyang terjadi sewaktu terjadi pembelian yang memungkinkan Merchantuntuk memverifikasi bahwa rekening pemegang kartu adalah valid danterdapat dana yang cukup untuk melakukan transaksi, (Selanjutnya disebutdengan "Proses Otorisasi").6).2)Berdasarkan adanya persetujuan transaksi dalam butir 5) diatas dandengan telah diterbitkan nota transaksi / sales slip sebesar Rp52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribusembilan

Pembatalan refund tersebut tidakmelalui Proses Otorisasi Tergugat II.4).

Bahkan jumlah uangtersebut setelah dikurangi biayabiaya terkait dengan kartu kredit kemudianditarik/diambil oleh Penggugat dengan mentransfer ke rekening bank yangditunjuk Penggugat sehingga tidak ada lagi dana sebesar Rp 52.791.900,di Kartu Kredit 5790.Bahwa kemudian dalam Kartu Kredit 5790 terjadi Pembatalan Refundyang dilakukan oleh BANK BCA dan tidak melalui Proses Otorisasi dengannilai tagihan sebesar Rp 52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratusHalaman 54 Putusan Sela Nomor : 624/Pdt.G/2018

Bilaternyata masih tidak cocok sampaikan kepada deposandan minta untuk diteliti kembali;Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 9 dari 6410Input setoran deposito ke dalam system sesuai dengannama, nomor rekening serta jumlah nominalnya danlain sebagainya;Apabila jumlah setoran tunai melebihi limittransaksi kasir/teller, mintakan kepada pejabat bankuntuk otorisasi dan paraf sebagai tanda persetujuan;Periksa kembali isian yang terdapat pada slipsetoran, dan lakukan validasi serta bubuhi parafpada validasi

Pejabat Bank :Menerima seluruh berkas pembukaan deposito danmemeriksa kembali kebenaran data yang dilampirkantermasuk kebenaran pengisian bilyet deposito' sertapemenuhan syarat syarat formalnya;Lakukan otorisasi (pengesahan) transaksi pembukaanrekening deposito pada system;Bubuhi tandatangan pada setiap dokumen pembukaandeposito sebagai bukti pemeriksaan dan persetujuanatas pembukaan deposito tersebut;Paraf pada bilyet deposito dan copinya sebagai buktitelah dilakukan pemeriksaan dan pengesahan(disamping

memasukan data Nasabah kedalamabuku merah adalah perbuatan yang salah;Bahwa Terdakwa menginput uang yang jumlahnyaRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke bawahdan jumlah uang yang besarannya lebih dari Rp.2.500.000,Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 43 dari 6444(dua juta lima ratus ribu rupiah) diinput oleh YULIZON,namun Terdakwa juga pernah menginput data dengan jumlahuang diatas Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) setelah diberi kuasa oleh Pimpinan;Bahwa yang memberikan otorisasi

adalah YULIZON danASMARIAL dengan cara memberikan password/kata sandi;Bahwa yang bisa menginput data Nasabah ke komputer adalahKasir dan juga orang yang memberikan otorisasi;Bahwa Terdakwa juga pernah mencari Nasabah;Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang diluar kantorBPR Salido Empati;Bahwa yang dapat menginput data ke komputer bisaKasir/Terdakwa dan yang memberi otorisasi;Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada YULIANAVIAkarena la minta bantuan agar BPR Salido Empati tidakbermasalah dan

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) lalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan

Bahwa setelah adanya SKO (SuratKeputusan Otorisasi) mengingat39perjalanan tahun tahun sebelumnyabahwa turunnya dana ABT biasanyadisetujui pada Triwulan IV, maka PUKota Surakarta guna mengantisipasiketerbatasan waktu tersebut, DPUtelah mempersiapkan lelang padabulan Agustus tahun 2003 denganKetua Panitia Lelang Sdr. HABIBWINARTO, peserta lelang adalahkontraktor yang telah lulusprakualifikasi tahun 2003, pesertalelang adalah1. PT Agung Darma Intra;2. PT Rudi Persada Nusantara;3.

Bahwa anggaran Proyek ABT 2003 turun dariPemerintah Pusat sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1290/KM43/SKOR/2003tanggal 22 Oktober 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin tahun 2003. Bahwa benar sesuai SKO (no.8) anggaran proyek tersebutadalah Penyediaan Dana Penanganan Bencana Alam KotaSurakarta, untuka. Perumahan permukimanRp. 4.995.242.000,Rehab Balaikota Surakarta 1 paketRehab Stadion R. Maladi Sriwedari 1 paketb.

SRI ADHYAKSA , MT Bahwa yang saksi ketahui tentang Proyek ABT Tahun 2003adalah proyek APBN dengan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Walikota Surakarta dan dilaksanakandengan Penanggung Jawab Proyek , Pemimpin Proyek AGUNGHASTHO BANENDRO, ST dan kontraktor PT. AGUNG DARMAINTRA Surakarta.

Menandatangani Surat PermohonanPembayaran Dana dari Pusat danPropinsi.Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah Kota Surakartapernah membuat proposal untuk penanggulangan bencanaalam.Bahwa seingat saksi isinya Otorisasi untuk proyek Balaikota Surakarta. Kaliwingko. Stadion Sriwedari.Bahwa menurut saksi pelaksana proyeknya / leadingsektornya Dinas Pekerjaan Umum.Bahwa terbitnya SK.

Tanggal 22 Oktober 2003Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2003;. Keputusan Walikota Surakarta Nomor910/140 A/I/2003 Tanggal 23 Oktober2003 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Proyek, Pemimpin Proyek danBendahara Proyek Anggaran BiayaTambahan (ABT) Tahun 2003 BidangPerumahan dan Pemukiman serta BidangSumber Daya Air;. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 050/23.SPP.ABT BK/2003 .Tanggal23 Oktober 2003 Pekerjaan RehabilitasiBalaikota Surakarta, RehabilitasiStadion R.

Rp.3.550.000, (tiga juta lima ratus lima puluh riburupiah) terdakwa kemudian membayar dengan menggunakankartu. debet Mandiri Nomor 4097667101979286 dan kemudiankartu. debet Mandiri tersebut digesek oleh saksi DewiRachmawati dan kemudian langsung keluar struk hasilnyadan di struk tersebut keluar atas nama Ricky Wijayadengan nomr kartu 4388576011942250 yang berbeda dengannomor yang ada di phisik kartu debet Mandiri ; Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksiDewi Rachmawati melakukan otorisasi

027/Kpts.467/Huk/2002tentang satandar harga satuan tertinggi pembelian alatalat tulis kantor,barang cetakan alatalat perlengkapan kantor, kain seragam dinas,spare part, jenisjenis tanaman, induk dan benih ikan, ternak, standarpembakuan biaya, upah tenaga kerja, bahan material dan HargaSatuanBangunan Gedung Negara (HSBGN) untuk kepentingan pemerintahKabupaten CiamisTahun Anggaran 2003 bagian perlengkapan SetdaKabupaten Ciamis ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231/Keu/II/2003 tentang Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah Triwulan Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.257/Keu/II/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.409/Keu/III/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan Ill TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 16 Tahun 2004 tentang Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran2003 ;Tembusan ke (satu) asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.931/000051/BT/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 senilai Rp. 117.600.000, berikut perlengkapannya yaitu

No.1012 K/Pid.Sus/200810.11.12.Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231/Keu/II/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.257/Keu/II/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.409/Keu/III/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan Ill TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu

/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 16 Tahun 2004 tentang Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran2003 ;Tembusan ke (satu) asli Surat Perintah

Yasin &Rekan sesuai surat perjanjian memperoleh honorium sebesar 20 % dariRp. 5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp. 1.193.574.876,00.14.Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat KeputusanNomor : R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja TahunAnggaran 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00, dan pada tanggal 22 Juli2003 Drs.

Dari jumlah tersebutalokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 bertambah Rp.800.000. 000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,00, danpada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : R/935/Keu/2003 Tentang Otorisasi AnggaranBelanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00,.17.Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP SekretariatDaerah Kabupaten Langkat Saksi Yantini Syafriani mengajukan SPPuntuk Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebanyak 8 (delapan

Dari jumlah tersebutalokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 bertambah Rp.800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,00, danpada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : R/935/Keu/2003 Tentang Otorisasi AnggaranBelanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00,.17.Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP SekretariatDaerah Kabupaten Langkat Sdri.

K.2013.PN.MdnHalaman 6970800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10November 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :R/935/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003sbesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) ;Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003 Terdakwa Drs. Hasnil, MM selakupimpinan KAP Hasnil, M.

Visiland Dharma Sarana;

Moutong Prima SentosaNominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet depositoBahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh terdakwa IRFAN DIANSYAH,SEselaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumenpendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masihmenjadi kKewenangan terdakwa IRFAN DIANSYAH, SEselaku Pincapem BRIS KCP PasarMinggu Jakarta Selatan;Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening

; Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, terdakwa Irfan harus juga menandatanganideposito tersebut, tetapi karena terdakwa Irfan ketika itu tidak dikantor lalu saksimengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu saksi Irfan masuk Kantor ; Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahudeposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari IrfanDiansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ; Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan

MULYADIsetelah itu dilayar muncul otorisasi penyedia dan Terdakwa memasukkanpassword authorisasi yang Terdakwa peroleh dari pemimpin kantor kasdan selanjutnya dilakukan proses validasi deposito dan dicetak.

YUSNANIAR dana.n.MUHAMAD MULYADI dengan cara menerbitkan ulang Bilyet depositotanpa sepengetahuan nasabah dengan memalsukan tanda tangannasabah serta pejabat bank, menggunakan password milik pemimpin KKuntuk melakukan otorisasi dan memanfaatkan terminal icons milik rekankerja yang masih sign untuk mencetak ulang bilyet deposito, membukarekening tabungan baru berikut kartu ATM menggunakan nama nasabahsebagai rekening penampungan tanpa dilampiri dengan formulirpembukaan rekening;Bahwa atas perbuatan

MUHAMAD MULYADI, setelahitu dilayar muncul otorisasi penyedia dan Terdakwa memasukkan passwordauthorisasi yang Terdakw peroleh dari pemimpin kantor kas dan selanjutnyadilakukan proses validasi deposito dan dicetak.

CPI)menandatangani kontrak yang tertuang di dalam POA (Power ofAttorney) Nomor : 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yangberlaku dari tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2011,serta Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA) yang dimilikiterdakwa selaku General Manager SLS PT.

CPIyang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (Delegation OfAuthority/DOA) untuk menandatangani kontrak tidak melaksanakanketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging No.C905616 tanggal 1 September 2011, walaupun terdakwa mengetahuibahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untukmelaksanakan kegiatan Bioremediasi; Bahwa sebagai pelaksanaan kerja sama antara terdakwa denganHERLAND Bin OMPO telah menandatangani kontrak Bridging(kesinambungan) No.

CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi(Delegation Of Authority/DOA) untuk menandatangani kontrak yangtidak mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlakutersebut, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasiberdasarkan Kontrak Bridging No. C905616 tersebut, HERLAND BinOMPO selaku Direktur PT. SGJ tidak melakukan pengujian terhadapsampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapbkan PT.

CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi(Delegation Of Authority/DOA) untuk menandatangani Kontrak BridgingNo. C905616 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku tersebut, bersamasama dengan HERLAND BinOMPO dalam pekerjaan Bioremediasi di SLS, telah bermaksudmenguntungkan orang lain yaitu HERLAND Bin OMPO selaku DirekturPT.

CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (DelegationOf Authority/DOA) untuk menandatangani kontrak juga dan seharusnyaterdakwa taat keselamatan, lingkungan, hukum (legal), etikakepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuaninitiatif taat kKeselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai, akuntabelterhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan dan memprioritaskan,mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasukmengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah

Fakfak TA. 2002 terdapat nomenklatur danaabadi perumahan Rakyat dan di Surat Keterangan Otorisasi adaPeraturan Daerah nomor tahun 2002 tentang APBD Kab.

Ltdtanggal 21 Agustus 2004.Surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan danaKeputusan bupati Fakfak Nomor 44 tahun 2002 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran 20025915 Bukti penyetoran dana altamin invesment Pty.

Fakfak tanggal 12September 2002 ; surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana ;Saksi Girin,SE memproses pencairan dana Rp.4.000.000.000,(empat milyardrupiah ) dengan cara mengurus syaratsyarat pencairan yaitu:6 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;7 Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;8 Kelengkapan Dokumen Tagihan;9 SPP;10 SPM;Bahwa saksi Girin memproses penciran dana tersebut karena adanya disposisidari saksi HAMID KUMAN,SE,M.Si sebagai atasannya.Dan setelah SPMNomor : 3760/BT/R/2002 tanggal

Fakfak ke PT Bank Danpac Cab.Sudirman Jakarta Nomor rekening: 010.120.1945 tanggal 18September 2002.113e Surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana ;Bukti penyetoran dana altamin invesment Pty.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004.surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana.keputusan bupati Fakfak Nomor 44 tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran2002;Bukti penyetoran dana altamin invesment Pty.

Pekerja tidak merasa curiga bahwa harga tersebut tidak wajar.Adapun alasan kenapa pekerja tidak dapat membatalkan PO karenaproses pengadaan adalah forum resmi dan sah demi hukum;PO yang menjadi otorisasi pekerja:1. PO Nomor 4500071322;2. PO Nomor 4500071858;Adapun PO yang bukan menjadi otorisasi pekerja dan yangbersangkutan tidak mengikuti proses pengadaannya adaah:PO Nomor 4500063652PO Nomor 4500065873PO Nomor 4500069171PO Nomor 4500070558PO Nomor 4500072561PO Nomor 4500072936F.

Nomor 317 K/Padt.SusPHI/201613.Bahwa terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaankawat las tahun 20112012 di RU III Plaju sebagaimana yang dituduhkanoleh internal audit Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak berdasardikarenakan 6 (enam) pembelian PO pengadaan kawat las tahun 20112012di RU Ill Plaju tersebut bukan merupakan otorisasi Penggugat selakuManager Procurement akan tetapi merupakan otorisasi dari PurcahsingSection Head dan General Manager RU Ill Plaju sedangkan 2 (dua)pembelian

Agus Darmawan selaku Purchasing Section Head(vide Bukti T51B) sesuai dengan otorisasi ataukewenangan yang dimilikinya. Sedangkan PurchaseRequisition (PR) Nomor 100024002 tanggal 29 NovemberHalaman 39 dari 58 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.SusPHI/20162011 ditandatangani oleh Sdr. M.

AgusDarmawan selaku Purchasing Section Head (vide Bukti T53 B) sesuai dengan otorisasi atau kewenangan yangdimilikinya. Sedangkan Purchase Requisition (PR) Nomor100025973 tanggal 25 Februari 2012 ditandatangani olehSdr. M. Lutfiselaku Inventory Control Sec.Head (vide BuktiT53A).

Keputusan Buptai Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi anggaran belanja Bupytai dan Wakil Buptai TA 2003.46. Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kab pati tantang Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kab Pati TA 2003.47. 1 (satu) buku asli nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48. Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49.

Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Buptai dan Wakil Buptai tanggal 5 Nopember 2003.50. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti setoran ke kas daerah Kabupaten Pati An.FX SUDIYONO sebanyak Rp 10.000.000,-51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati an.FX Sudiyono, mantan anggota DPRD Kab Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2003 berikut SPP dan SPMU.45) Keputusan Buptai Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasianggaran belanja Bupytai dan Wakil Buptai TA 2003.46) Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara PenetapanPerda Kab pati tantang Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah KabPati TA 2003.47) 1 (satu) buku ash nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48) Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49) Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi

MSUBHAN;S Ag ANGGOTA DPRD Rp 5.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah KabupatenPati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal 8 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengeluarkanSPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulan April 2003 untuk biayaUntuk Bantuan Keuangan pihak ke III sebesar Rp 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dandisetujui oleh Pengguna

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah KabupatenPati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untukbiaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III pada APBD Perubahan tahunAnggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepadaKepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh PenggunaAnggaran

Bahwa.selanjutnyaPati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untukbiaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke II pada APBD Perubahan tahunAnggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepadaKepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh PenggunaNasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah KabupatenAnggaran

Gagasan ini disampaikan oleh Bupati kepada saksi dan saudara Oyo Karyo,ES.Bahwa yang membuat konsep Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TahunAnggaran 2003 adalah Bagian anggaran Setda. .Bahwa Tahapan tahapan proses yang ditempuh dalam penyusunan RAPBD adalahsebagai berikut :a. Surat Bupati Pati kepada Satker satker minta usulan RAPBDb.

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkaskredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atauKepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit; Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (KatuIdentitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gajiterakhir;

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkas kredityang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atau KepalaKantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: NasabahDebitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (Katu ldentitasPensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gaji terakhir:

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkaskredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atauKepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut:> Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (KatuIdentitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gajiterakhir;

Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan, dikeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran 2004 yang ditandatangani Bupati Purworejo H. MARSAID,SH.Msi.

2004tanggal 26 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Purworejo pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Unit KerjaDinas Pendidikan ditetapbkan adanya pengadaan barang berupa BelanjaModal Buku/Perpustakaan dengan jumlah anggaran Rp.8.975.000.000,(delapan milyar sembilan ratus tujun puluh lima juta rupiah).Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan, dikeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi

2004tanggal 26 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Purworejo pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Unit KerjaDinas Pendidikan ditetapbkan adanya pengadaan barang berupa BelanjaModal Buku/Perpustakaan dengan jumlah anggaran Rp.8.975.000.000,(delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan, dikeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi

Barang bukti dari Drs.ROIS berupa 1 (satu) bendel DASKKabupaten Purworejo Unit Kerja Dinas Pendidikan KabupatenPurworejo Tahun 2004, Program Peningkatan Mutu PendidikanDasar, Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (Asli)dan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 921/41/K/2004tanggal 30 Januari 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun 2004 (Asli).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain, sedangkan yang berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000, (satu

Cco : 600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 Tanggal 25September 2006 (Asli).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/787/12/2006tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab.Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28September 2006 (Asli).Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab.

Cco : 600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 Tanggal 25September 2006 (Asli).SK Bupati Tanggamus No : 922/11.0100/787/12/2006tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab.Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28September 2006 (Asli).Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab.

Manunggal Pratama (Asli).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dariDinas PU Kab. Tanggamus Nomor900/555/SKO/10/1X/2006 tanggal 20 Desember 2006(Asli).Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan KeuanganDaerah Nomor: 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 29Hal. 61 dari 73 hal. Put.

Tanggamus Nomor i 40/BA PP/Pws11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli).Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Bobot Biaya)Nomor : 40/BA PP/Pws 11/PU/X1I1/2006 tanggal 4Desember 2006 (Asli).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006tanggal 18 September 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dariDinas PU Kab.

Asuransi UmumBumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.0047 0tanggal 5 September 2006 (Fotocopy).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) = dariDinas PU Kab.

Kemudian karena pada pada hari itu, terdakwabertugas sebagai alternatif Kepala Kantor Layanan (KKL) pengganti darisaksi Parwati yang pada saat itu sedang tidak bertugas (off), dengantugas tanggung jawab mengelola Transaksi Opersional Cs, Teller,Otorisasi dan umum, terdakwa berniat untuk melakukan transaksi fiktif.

Sus/2019/PT.DKI Berawal pada tanggal 23 Maret 2019, terdakwa yang bekerja diBank Artha Graha cabang Kopi dihubungi teman terdakwa yang bernamaReka Aditya (DPO) untuk meminjamkan uang kepada terdakwa.Kemudian karena pada pada hari itu, terdakwa bertugas sebagaialternatif Kepala Kantor Layanan (KKL) pengganti dari saksi Parwati yangpada saat itu sedang tidak bertugas (off), dengan tugas tanggung jawabmengelola Transaksi Opersional Cs, Teller, Otorisasi dan umum,terdakwa berniat untuk melakukan transaksi

Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2002 Nomor 29/P/2002 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 194/P/2003 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 126/2003 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 150/P/2003 ;1 (satu) Eksemplar Surat

Nomor 1037 K/Pid.Sus/20123614151617181920212223241 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 513/P/2003 ;1 (satu) lembar Surat PT.JRD Bright Motorcycle Industries,Nomor 022/BRMCL/PS1000/2003 tanggal 11 Januari 2003,perihal Penawaran 1000 (seribu) Unit Hand Tractor MerkQUICK dengan Prime Mover KUBOTA ;1 (satu) lembar Surat Proyek Pengadaan Hand TraktorKabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 02/PROYPHT/IP/1/2003, tanggal

FRANCIS FOO CHIT LONG Direkturnya PT JRD BrightMotorcycle Industries, mengetahui dari administrasi ketika melakukanpembayaran ; Saksi menerangkan pengadaan 1000 unit Hand Traktor merk Quick/PS 1000Diesel Engine Merk Kubota RD 85/DIN dengan nilai KontrakRp.24.750.000.000, sudah dibayarkan karena sudah dipenuhi syaratsparatnyauntuk membuat SPP yakni :1 Ada SKO (Surat keputusan otorisasi) ;2 Ada Kontrak ;3. Ada Berita Serah Terima Barang ;4.

Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 194/P/2003 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 126/2003 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2003 Nomor 150/P/2003 ;1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU Tanggal 20 Agustus2003 Nomor 1679/PT/2003 sejumlah Rp.15.750.000, (lima belasjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;6

SPMUTanggal 22 Desember 2003 Nomor 2421/PT/2003sejumlah Rp.97.700.000, (sembilan puluh tujuhjuta tujuh ratus ribu rupiah) ;1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMUTanggal 22 Desember 2003 Nomor 2422/PT/2003sejumlah Rp.30.390.000, (tiga puluh juta tigaratus sembilan puluh ribu rupiah) ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor 513/P/2003 ;1 (satu) lembar Surat PT.JRD Bright MotorcycleIndustries, Nomor 022/BRMCL