Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tantang tumpang tandang tanyong tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tuniang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 84/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
Mabqul Khoiri
Tergugat:
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
79 — 40
  • Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan TUNyang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini berupa KeputusanNomor 101/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 10 Mei 2013 yangmemutuskan :1) Menolak banding administratif Penggugat;2) Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/15964 tanggal9 Oktober 2012 berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS atas nama Penggugat.11.
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 25-06-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 116-K/PM I-01/AD/VI/2012, 19-07-2012
Tanggal 19 Juli 2012 — SERDA PAIJAN MANURUNG
69 — 29
  • DINAR ISMAIL; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Tunyang, 23Pebruari 1951; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Lakilaki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempattinggal: Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.Pada pokoknya Saksi3 menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan tahun 2000 dalam hubungan sebatasteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.2.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 22-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 20/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
ALFIN STEF ALVA LEMPOY
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
397 — 524
  • adalahmerupakan objek Tata Usaha Negara.Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, jelaslahbahwa sesuai fakta yang ada, surat objek gugatanbelumlah memenuhi unsur suatu keputusan yangbersifat final sebagaimana atas suatu keputusan PejabatTUN yang bersifat final oleh karena setelah dibuat suratobjek gugatan ini, dalam jangka waktu 14 hari kerjasetelah dibuat surat objek gugatan ini harus dibuat suratperjanjian, sehingga jelaslah bahwa surat objek gugatanbelum memenuhi unsur suatu keputusan Pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-12-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 03-06-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 39/G/2012/PTUN.BJM
Tanggal 23 Mei 2013 — PT. BUMI ORION SERUYAN SAWIT, BUPATI TAPIN,
90 — 52
  • Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan a quo TERGUGAT (incasu Bupati Tapin) belum memberikan tanggapan dalam bentuk apapunbaik lisan maupun tertulis atas SURAT TANGGAPAN PENGGUGATmelainkan TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK GUGATAN TUNyang mencabut IZIN LOKASI milik PENGGUGAT.8.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-07-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 55/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
1.SYARIFUDDIN EMBA
2.NORMA EMBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
91 — 42
  • Dengan demikian, ParaPenggugat setidaktidaknya telah mengetahui adanya sertifikat atastanah bangunan in /itis sebelum tanggal 22 Mei 2018; Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa benar Gugatan TUNyang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar telah lewat waktu (kadaluwarsa) sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang pada pokoknyamenentukan bahwa Gugatan Tun hanya dapat diajukan paling lambat90 (Sembilan puluh) hari setelan PARA PENGGUGAT mengetahuiSertipikat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 17-05-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 110/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 6 September 2016 — PT. SEA WORLD INDONESIA (PT. SWI) ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
227 — 131
  • (akan dibuktikan dalamDEPSICENQAN) 5 seeseeeeesee renee eeeneetnerreeeenenennanBahwa sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan MahkamahAgung No. 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 April 2015, Keputusan TUNyang diterbitkan pada saat ada sengketa perdata yang diperiksa diforum pengadilan merupakan Keputusan TUN yang bertentangandengan Asas Kecermatan. ; "b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
35 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan mudah dimengerti sehingga tidakmenimbulkan berbagai macam interpretasi;Bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan "sebuahpenetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh sebuahPengadilan, dan kemudian diajukan upaya hukum banding kePT TUN dan selanjutnya dibatalkan oleh PT TUN melaluipenetapan atau putusan, maka penetapan atau putusan PTUNa quo menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,meskipun terdapat upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUNyang
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 23-11-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 79/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.AHMAD LUTFI. SH
2.Widi Utomo, SH
Terdakwa:
Sabarmiko Bin M. Dauri
82 — 36
  • Tempat lahir : Tunyang;. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Oktober 1994;. Jenis kelamin : Lakilaki;. Kebangsaan : Indonesia;. Tempat tinggal : Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah,Kabupaten Bener Meriah;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani/ Pekebun;rdakwa Sabarmiko Bin M. Dauri ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/Res.1.8/2021;Terdakwa Sabarmiko Bin M.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. PRAKARSA TANI SEJATI yang diwakili oleh: IVAN SWANDONO (Direktur)
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1232 — 2205
  • Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan GunungMerapi Seluas + 6.410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang,Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengahdan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi TamanHalaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor: 49/G/2021/PTUNJKT.Nasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya tidak menerimagugatan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa KeputusanTUN a quo tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUNyang
    Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu syarat Keputusan TUNyang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalahKeputusan TUN tersebut harus bersifat individual, artinya bahwa SuratKeputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baikalamat maupun halhal yang dituju (namanama orang atau badan hukumperdata yang terkena putusan).
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 18-08-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 12 Nopember 2014 — CV. DUTA CIPTA LEADER Melawan ULP POKJA PEMERINTAH KOTA DUMAI
102 — 39
  • atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, maka prosedur yangditempuh disebut keberatan ;Bahwa menutrut Pasal 53 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009, menentukan bahwa ada dua alasan yang dapatdiajukan sebagai dasarmengajukan gugatan TUN: Satu, Keputusan TUN yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundangan; Dua, Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 25 Juli 2017 — IRAWATI HERMAWAN, S.H., C.N., M.H., dkk MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
240 — 251
  • Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia;Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG1.12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.Dengan demikian, telah terbuktisecara jelas dan nyatabahwaKeputusanGubernur No. 561/Kep.643Huk/2016 baik secarakeseluruhan maupun pada bagian Lampiran Ill yang merupakansatukesatuanyangtidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur No.561/Kep.643Huk/2016 tersebutmerupakan suatuKeputusan TUNyang
    Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, menyatakan suatu Keputusan TUNyang dapat digugat adalah Keputusan TUN yang bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik, lebih lanjut penjelasandalam Pasal 53 ayat (2) huruf B UU PTUN tersebut, menjelaskan lebihrinci mengenai asasasas umum pemerintah yang baik, antara lainadalah:1) Kepastian hukum;2) Tertib penyelenggaraan negara;Halaman 29 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG3.2.oo)))))8)N OO FfKepentingan Umum;Keterbukaan;Proporsionalitas
    ;Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakantidak sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut pendapat Penggugatterhadap keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)PP Nomor 78 Tahun 2015, Permenaker Nomor 7 tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) danayat (2), dan Tergugat selaku Pejabat TUN telah mengeluarkan Keputusan TUNyang sewenangwenang yang bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-10-2008 — Putus : 27-01-2009 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 27 Januari 2009 — H.R. Muraedi Riyadi Bin R. Asep Suryana;1. General Manager Pemasaran BBM Retail Region III PT. Pertamina (Persero)2. Sudrajat Jayaatmaja
81 — 40
  • Gugatannya angka 1, bahwa Gugatan a quodiajukan sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 UUNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yangberbunyiKeputusan tata usaha negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badanatau. pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukumBahwa Keputuan TUN yang menjadi obyek dalamgugatan a quo, BUKAN merupakan keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 304/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2017 — MARWANTO LINGGA., S.H ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
67 — 46
  • diperlukan adanya bunyi amar putusan pengadilan pidanayang menyatakan pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidanatetapi yang diperlukan hanya putusan pidana yang menyatakan PNStersebut terbukti melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan;Bahwa Pasal 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara mengatur tentang pengecualian dari Keputusan TataUsaha Negara, akibat hukumnya apabila ada Keputusan TUN yangdigugat tetapi keputusan tersebut termasuk salah satu Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Putus : 27-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 19/G/2010/PTUN.SMD.
Tanggal 27 Desember 2010 — -M.Sattar Alias M. Sattar HM, DKK -CAMAT KOTA BANGUN
51 — 26
  • Bahwa selanjutnya penjelasan pasal 67 Undang Undangtentang PERATUN menegaskan bahwa Pengadilan TUNdapat mengabulkan permohonan penundaan hanya apabilaterdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jikakerugian yang akan diderita penggugat akan sangattidak seimbang dibanding dengan manfaat bagikepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaanKeputusan TUN tersebut;Bahwa kriteria yang dapat dipakai sebagai acuanPengadilan TUN sebelum menerbitkan penetapanpenundaan terhadap' pelaksanaan Surat Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 13-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 87/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 13 Desember 2017 — PENGGUGAT : AIDIL PUTRA, Amd VS TERGUGAT : KEPALA DESA TAPAK KUDA KECAMATAN TANJUNG PURA
38 — 29
  • Penggugat telahmenjalankan Tugas dan fungsinya dengan baik sebagai SekretarisDesa dan terbukti tidak pernah adanyalaporan negatif dari masyarakatterhadap kinerja Penggugat selaku Sekretaris Desa Tapak Kuda ;Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 87/G/2017/PTUNMDN10.11.12.13.Bahwa beradasarkan ketentuan peraturan perundangundanganmenentukan bahwa sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan,pegawai yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membeladiri maka keputusan Penggugat mengeluarkan Objek Sengketa TUNyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 09-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 2 Agustus 2017 — ALI NANGCIK VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; 2. Ir. ARIFIN DAUD, M.T
117 — 70
  • Oleh karena KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang selaku TERGUGAT bukan sebagai Pejabat TUNyang menerbitkan keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa, makatidak ada tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan tidak pula melanggar asasasas umum pemerintahan yangHalaman 16 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUNPLGDALAM EKSEPSI.1.2.DALAM POKOK PERKARA.baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang padaakhirnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA vs GUBERNUR BANTEN
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu ketigaKeputusan TUN dapat dikelompokkan dalam sebutan "Keputusan TUNyang bersifat umum";Bahwa mengacu pada pendapat Indroharto, SH sebagaimana diuraikan diatas maka apabila benar objek sengketa a quo merupakan pengaturanyang bersifat umum atau memiliki jangkauan yang bersifat umum, quodnon, padahal tidak, maka bentuk objek sengketa a quo seharusnya bukanberbentuk penetapan tertulis, juga bukan pula suatu norma konkret, bukanpula suatu rencana, bukan pula suatu perundangundangan semu danbukan
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 24-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 28/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.Widi Utomo, SH
Terdakwa:
Rahmatan Fitra Bin Subhan Alm
73 — 25
  • keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan denganperistiwa pencurian; Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hariRabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah seseorangyang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya yang terletak di jalan Unsyiah,Kampung Tunyang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 379/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat VII : PT BANK MEGA TBK Kantor cabang Cirebon
Terbanding/Penggugat II : NITA SETIAWATI IRAWAN
Terbanding/Penggugat III : HARRY SETIADI IRAWAN
Terbanding/Penggugat I : H. WAWAN RUDI IRAWAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : DODDY SAEFUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BUDI SUMARWAN
Turut Terbanding/Tergugat V : IIN ROHINI, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : HERI SUCIPTONADA
Turut Terbanding/Tergugat I : EKA WAHANA
Turut Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN INDRAMAYU
206 — 128
  • daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Sedangkan Pasal 1 angka 9 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan / Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individualdan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata, dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-09-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Januari 2017 — AKHMAD GOJALI HARAHAP, M.Si ; SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
71 — 49
  • Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan PeraturanPerundangundangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telahmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUNdan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang dapatdikutip secara berturutturut sebagai berikut:Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUNYang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yang baikadalah meliputi asas: kepastian Hukum; tertib