Ditemukan 2855 data
34 — 6
Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkanoleh perkara ini sebesar Rp 1.681.000,( satu juta enam ratus delapan puluh saturibu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim PengadilanAgama Jambi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Miladiyah, oleh KamiDrs. Helmi, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Mulathifah, M.H. dan Drs.H. M.
11 — 2
Dengan demikian Makim berpendapat bahwaTergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat, sehinggademikian putusan ini dapat dijatuhkan ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalildalilgugatan Penggugat, namun karena perkara ini knhusus mengenai perkawinandalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukanbuktibuktinya di depan persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti P1,s/d P5 dan dua orang saksi di
13 — 8
rupiah) perbulan dan bekerja sebagai penjual ikan kelilingdengan penghasilan/keuntungan Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perhari,dan adanya komitmen masingmasing orang tua untuk ikut bertanggungjawabterhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, makaHakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebutuntuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas,sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim
298 — 63
Terdakwa Paldam /BB pada tanggal 4 April2011 sebagaimana Akte Cerai yang juga telah dikeluarkan oleh PengadilanAgama Lubuk Pakam Nomor : 217/AC/2011/PA/Lpk tanggal 4 April 2011,sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penuntutan Oditur Militer terhadapDakwaan Kedua haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidakmemenuhui syarat formil pengaduannya yang sudah tidak menjadi suami/istrilagi.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua tidak memenuhi syaratformil sebagai pengaduan yang sah, maka Majelis Makim
97 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena surat suara yang ditemukan tersebut yangmenjadi masalah dalam pelaksanaan Pemilinan Petinggi Desa Tulakanatau Majelis Makim sengaja mengambangkan masalah penemuansuratsurat ini serta tidak memberikan penilaian atau pertimbangan yangcukup atas penemuan surat suara ini, Karena apabila Majelis mengupaslebih jauh terhadap penemuan surat suara tersebut akan melemahkankepada Petinggi Terpilin dan berakibat pada dibatalkannya SuratKeputusan Bupati Jepara sehingga atas pertimbangan ini Majelis adakeberpihakan
19 — 3
Samator, dengan penghasilan/gajipokok dan tunjangan pada bulan Nopember 2009 (sekitar 5 tahun yang lalu) sebesar Rp.2.159.841, (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus emat puluh saturupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan kewenanganyang dimiliki Majelis Makim (ex officio), Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah sejumlahRp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah
24 — 12
mediasi yang dilaksanakan dalamperkara nomor: 196/Pdt.G/2019/PA.LIk telah gagal mencapai kesepakatanSelanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihakpihak yangberperkara, tetapi tidak berhasil;Kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan untuk perkara initertutup untuk umum;Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan suratgugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX dengan nomor:196/Pdt.G/2019/PA.LIkKemudian Majlis Makim
Terbanding/Tergugat : HELFI binti HOLIL
45 — 27
dapat diperiksa sekaligus diputus bersamasama denganperkara konvensi;Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut mengenai hak asuhanak agar ditetapkan Terbanding sebagai Pemegang hak asuh (hadlanah),nafkah anak (baiaya hadlanah), gugatan nafkah terhutang untuk Terbanding,gugatan nafkah untuk anak atau biaya hadlanah yang terhutang untuk anak,nafkah iddah dan mutah, gugatan Rekonvensi tersebut disampaikan secarasederhana tidak diformulasikan secara gugatan Rekonvensi lengkap, walaupunbegitu Majelis Makim
11 — 1
Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan dalampersidangan tanggal 5 Nopember 2012 yang benar Majelis Hakim memberikanpengarahan terhadap posita gugatan Penggugat point 2,3,4 dan 5 yang tidakcermat akan tetapi Penggugat tidak menyatakan memperbaiki posita tersebut danterhadap posita gugatan penggugat point 7 Majelis Makim mengarahkan untukmenambah Pasal 116 KHI yang kemudian ditanyakan kepada Penggugat apakahakan ditambahkan Pasal tersebut dan dijawab Penggugat bahwa Posita point
138 — 17
Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan alasan yangberdasar hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan otentik,maka sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu dan serta merta sekalipun ada upaya hukum (UVB)Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan hukum di atas,Penggugat dengan hormat mohon kepada Majelis Makim yang memeriksa perkaraini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut1.
85 — 13
Tergugat (Nuhdinbin Tarjo) tanpa diberi materai;Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dinyatakan bahwa DikenakanBea Meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan suratsuratlainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktianmengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifar perdata;Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dinyatakan bahwa....Makim
22 — 1
Membebankan biaya perkara sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus Sembilanpuluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 15Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shapar 1441 Hijriyaholeh kami Drs.
14 — 10
pekerjaan sebagai karyawan di Warung Bakso Idoladengan penghasilan sekitar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)perbulan, dan adanya komitmen masingmasing orang tua untuk ikutbertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, danpendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepadaanak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calonistrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Makim
33 — 8
Kemudian Majelis Makim berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Parigi Moutong telah menyerahkan Surat KeputusanBupati Parigi Moutong Nomor 856/1872/Bid.Pmg tentang Pemberian IzinPerceraian tertanggal 28 Nopember 2016 ditadatangani oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasiHal. 3 dari 23 hal., Put.
67 — 36
Pasal 1 PerjanjianSewa Menyewa (Lease Arreement) tersebut adalah : Pihak Pertamadengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana PihakKedua sebagaimana Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama(Peimise)Perjanjian ini diterima dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun yangdimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan harusberakhir pada tanggal 21 Mei 2022Bahwa memang benar Permohonan eksekusi Terbantah I/Terbanding adalah cacad hukum/cacad yuridis, dengan demikian pertimbanganhukum Majelis Makim
Terbanding/Penggugat : WILLY LISTON MANTJORO
120 — 60
Putusan Nomor 114/PDT/2018/PTTuhan hendak diceraikan oleh manusia itu adalah urusan Penggugatdengan Tuhan sebab Tergugat yakin Tuhan tidak akan membiarkanTergugat dan anakanak bahkan Tuhan akan menunjukkan kuasanyasampai kapanpun;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas mohon Majelis Makim yangterhormat menjatuhkan putusan dengan :Menolak setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima dan Mohon Keadilan ;DALAM REKONVENSIMNDMenarik Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam
24 — 1
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam riburupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 05Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441Hijriyah oleh kami Drs.
40 — 36
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 221.000,(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 27September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439Hijriyah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, NurhayatiMohamad, S.Ag dan Muh.
111 — 8
Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan alasan yangberdasar hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan otentik,maka sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu dan serta merta sekalipun ada upaya hukum (UVB)Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan hukum di atas,Penggugat dengan hormat mohon kepada Majelis Makim yang memeriksa perkaraini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut1.
Supriadi bin H. Muhakim
Tergugat:
Hj. Sakati B Mallebbang
Turut Tergugat:
1.Lahanong
2.La Silli
3.La Tang
4.La Cuandi
5.I Dali
97 — 35
., M.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor467/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 1 Agustus 2018.Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatanganioleh mediator tersebut, Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 17 September2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkaradilanjutkan.Bahwa selanjutnya Majelis Makim membacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa atas gugatan kewarisan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan