Ditemukan 3400 data
93 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
adapun pasal 73 ayat 10 PKB selengkapnya berbunyi,menentang penugasan yang wajar tanpa alasan yang dapat diterima olehatasan langsungnya;Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 73 ayat 10 PKBPT Assab Steels Indonesia periode 20162018 tidak sesuai denganketentuan dalam PKB, karena sanksi yang seharusnya diberikan kepadaTergugat atas pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas berdasarkanketentuan PKB adalah surat peringatan , dan bukan SPIII;Menimbang, bahwa alasan kedua Penggugat memberikan sangsi
95 — 54
Selanjuntyaperjanjian hutang piutang tersebut mengatur mengenai tata cara pembayarannya,akan tetapi tidak memuat sangsi apabila pihak yang berutang tidak memenuhikewajibannya;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haz Jauhari Saputra (mantanKepala Desa Majangtengah) dan saksi Sugeng Mulyono dapat diketahui bahwaTergugat Il pernah datang ke Kantor Desa Majang Tengah dan ke KantorKecamatan Dampit untuk mengurus Akta Jual Beli obyek sengketa antara orangyang bernama Andy Hermanto dan Henny Susilowati
37 — 15
Kalcukup untuk mengurus Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, namunhingga batas waktu 6 (enam) bulan atasan Penggugat belum memberikanjawaban baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan ceraiPenggugat, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majeis Hakim pemeriksaperkara No. 374/Pdt.G/2020/PA.Kdl agar melanjutkan perkara tersebut, danPenggugat bersedia menerima sangsi apapun dari atasan / institusi Penggugat,sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24Agustus 2020
30 — 11
(Konggres Advokad Indonesia ) yang masih berlaku hingga 11 Pebruari 2021serta menunjukakan Berita Acara Pengambilan SumpahNo.Reg:132/HK.ADV/10/2015/PT.SBY tertanggal 19 Oktober 2015 di PTSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, Sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisanya terhadap advokatyang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 18 Tahun
71 — 8
oleh Penggugat Rekonpensi secaramatematika tidak dapat dinilai dengan uang beban berupa perasaan maluditanggung akibat adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat konpensi terhadapTergugat Konpensi namun jika ditaksir dan dinilai dengan uang maka kerugianinmaterial yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) hal ini harus dibayar oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi secara sekaligus dan8 Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merasa sangsi
PT. CITILINK INDONESIA
Tergugat:
RICKY LUKMAN
113 — 26
membenahiSDM Citilink Indonesia pada Human Capitol.e Bahwa saksi atau adanya permasalahan para Pilot ini setelah membaca darihasil Audit Internal.e Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pemutusan hubungan kerjakepada Tergugat tertanggal 30 September 2016, maklum saja baru bergabungdi Citilink Indonesia pada bulan April 2018 sedangkan surat PHK kepadaTergugat pada tanggal 30 September 2016.e Bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugatdikategorikan pelanggaran berat dengan sangsi
95 — 18
kepala desa Karangjambu dijadikan terdakwakarena telah meminam dana ADD yang peruntukannya untuk pembangunansepuluh rumah miskin dan pos pos yang lain seperti perbaikan Balai DesaKarangjambu yang pengembaliannya tersendat menjadikan program pembangunansepuluh rumah miskin menjadi terlambat;" Bahwa anggaran dana ADD dalam tahun anggaran satu tahun misal tahun 2009 yaharus digunakan pada tahun anggaran tahun 2009 tidak boleh lebih dari satu tahun,jadi kalau sampai melebihi dari satu tahu maka kena sangsi
49 — 28
beroperasi tetapi alat tersebut masih bisa difungsikanatau dioperasikan apabila kabel yang telah dicuri tersebut tidakhilang kemudian saksi tidak tahu apakah di areal Washing Planttempat hilangnya kabel tersebut ada pengamanan khusus dari pihakkeamanan perusahaan karena bukan bagian dari tugas saksi dansaksi tidak pernah mengecek kesana;e Bahwa dengan adanya kejadian pencurian kabel tersebut adalahsupaya pengamanan di areal perusahaan lebih ditingkatkan lagi danpelaku pencurian kabel tersebut diberikan sangsi
114 — 58
Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut di atas akan dikenakan sangsi Adat seperti dibawah ini:1. Harus mengganti/membayar biaya pembuatan Tanda Batassesuai biayanya;2. Membayar kas opan orang yang ikut hadir pada waktupenyelesaian Batas tersebut diatas sebesar masingmasingRp.20.000,;3. Membayar gajih orang yang merintis Batas sebesar Rp.50.000perorang X per hari.
124 — 60
beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
480 — 114
Bahwa di dalam Marketing Agreement yang di sepakati bersama,termuat hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat ),termasuk sangsi di antaranya terhadap Penggugat sebagai Agen wajibmemberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar 200.000 USD (DuaRatus Ribu Dollar Amerika) sebagai Denda atas keterlambatanPenjualan, jika masih terdapat pembayaran yang tertunggak dari Pembelikepada Tergugat sejak tanggal 1 November 2015 ;9.
108 — 28
maksimum yaitu 70 km perjam dan minimum 40km perjam dan dijalan tambang ada ramburambu dipasang mengenai kecepatantersebut ; Bahwa dalam bekerja setiap unit DT ada target yaitu minimal 4 1/2 ret perhari danapabila tidak mencapai target akan berakibat gaji juga kurang ; Bahwa saksi tahu ada kejadian over speed setelah diadakan investigasi, saksijuga tahu ada aturan baku tentang Golden Rules yang dibuat PT KPC ada 12point salah satunya mengenai Golden Rules kecepatan, kecepatan melebihi 30km perjam sangsi
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ANDRI JOHAN alias ANDRI bin MARJOHAN
117 — 15
Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana; Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MM, Novi prihatni SH, Lestari Kissoebekti S.Sos,Armeini, Gatot Sophian Damas SE, Supriyanto (Tato), Purwanto(Ipung), Dr.Sri Lestari Rahayu Andwitono, dan Sucipto diberikanTeguran apalagi Sangsi tegas oleh Pimpinan/Direksi BadanPengelola ;14 Bahwa selanjutnya saya melihat bahwa tindakan Badan PengelolaGedung Manggala Wanabakti (selaku badan Hukum) dan IrSoedartoKartodihardjo MM, yang tidak melakukan tindakan apaapa dimanaseharusnya Badan Pengelola Gedung manggala Wanabakti (selakubadan hukum) dan
109 — 67
Kokodakasebagai kepala desa, sejalan dengan hal tersebut harapan Tergugat dua mohon agarMajelis Hakim dapat mencermati faktafakta yang diungkapkan ini berdasarkankenyataan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat satu dan oknumkepala desa sehingga pantaslah Tergugat satu diberikan sangsi atau hukuman gantirugi terhadap Penggugat.sesuai dengan kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat dua menyetujui tentangperbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terguagt satu dan oknumkepala desa
257 — 73
Mig.Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi berupa pidana penjara Sesuai pasal 71 ayat (1) hurufe UU RIno 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan
136 — 56
Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa Biji dan Daun sertabatang Ganja kering yang sudah halus yang ditemukan pada saat dilakukanpengeledahan dirumah Terdakwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.11 Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani fakta Integritassebanyak 1x (satu kali) di Kodim 0409/RL, yang mana isi fakta Intergritastersebut apabila Terdakwa terbukti/kedapatan menggunakan, mengkonsumsi,membawa, memiliki, mengedarkan dan menjadikan Bandar Narkoba, makaTerdakwa menerima sangsi
YULIA SETIANA MULDER
Tergugat:
PT. TUNAS MANDIRI FINANCE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL tiga JAWA TENGAH DAN DIY
108 — 28
atau ada debitur tidak bayar bagaimana batas waktu yangdiperjanjikan ; Bahwa kedua belah pihak harus sepakat tidak boleh salah satukesampingkan ;Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 255/Pdt/G/2018/PN Smg.Bahwa dalam keadaan tertentu debitur menjaminkan barang tidakbergerak / bergerak ( fidusia ), Sesuai Undang No. 42 tahun 2009mengatur jaminan Fiduisa dan undang Undang No. 86 Tahun 2000 tatacara pembiayaan fidusia ;Bahwa fidusia jaminan apa, berapa bila wanprestasi Debitur tidak bisadieksekusi ;Bahwa sangsi
1.LIM HERWADI
2.NANANG SUJATMIKO
3.ELDI AFRIANTO
4.EFRAN NOERHADI
5.HARI BUDI SANTOSO
Tergugat:
PT TUNAS MOBILINDO PERKASA DAIHATSU BENGKULU
234 — 106
Mobilindo Perkasa sejak tahun2012 sampai dengan tahun 2019;Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat masih status pegawaikontrak;Bahwa saksi terakhir kali tanda tangan kontrak kerja pada tahun2017;Bahwa saksi selama bekerja apabila target penjualan tidak tercapalmaka akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke1 (Satu) sampaidengan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga);Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga) padatahun 2019;Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) masih tetapbekerja;Bahwa sangsi
181 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi, Pasal 29 ayat (2) bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasilpekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapanpekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepatbiaya, tepat mutu, dan tepat waktu serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat(2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksaaanPengadaan Barang Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sangsi
Terhadap penggunaan undangundang pemberantasan tindak pidanakorupsi tersebut didasarkan pada asas logische specialiteit (asas kekhususan yanglogis) dan asas lex specialis systematic derograt lex generalis (asas kekhususansistematik).Memang pada prinsipnya undangundang pemberantasan tindak pidana korupsitidak akan diberlakukan terhadap bidang tertentu sepanjang peraturan perundangundangan dibidang tertentu itu mengatur tentang sangsi pidana dan tata carapengembalian keuangan negara secara tersendiri