Bahwa perlu diketahui bersama kebijakan semenamena PHKsepihak tersebut tanpa pernah adanya penghargaan sedikitpunkepada Penggugat sebagai karyawan yang telah lama mengabdidan juga sebagai Pengurus Serikat Pekerja Farkes Reformasi RSKebonjati yang keberadaannya dilindungi oleh UndangUndangNo.21 tahun 2000, dengan tibatiba menerima putusan PHKmelalui Pos , dan pemberitahuan surat PHK sepihak Tergugatkepada Penggugat ditembuskan ke Disnaker Kota Bandungtertanggal 30 Oktober 2007 ;.

yang bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 170 danpermohonan PHK Tergugat tidak dapat diproses, sehinggaSangatlah janggal kemudian Tergugat' tetap tidakmemperbolehkan Penggugat untuk masuk kerja (Sskorsing) danyang terjadi hak upah dan hak normatif lainnya Penggugat(Skorsing) tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak pemberitahuanPHK sepihak Tergugat tertanggal 30 Oktober 2007 ;Bahwa perlu diketahui bersama kebijakan Tergugat denganmenolak Penggugat yang sampai saat

Yuridis / UndangUndang Ketenagakeriaan4.Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kebijakan PHKsepihak yang dilakukan pengusaha (Tergugat) tidak dapatdilaksanakan mengingat:. Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 :1). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum.2).

Oleh karena itu berdasarkanpasal 159 tersebut tidak ada kewenangan dari Disnaker KotaBandung mencampuri kebijakan Tergugat, dengan demikianmaka keputusankeputusan yang dikeluarkan oleh Disnakerterhadap kebijakan Tergugat tidaklah beralasan dan mengikat,oleh karenanya haruslah dikesampingkan putusanputusanDisnaker yang menghalangi keputusan Tergugat tersebut ;; Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalamgugatannya pada bagian 2 point 6 dan 7 adalah posita yangkeliru karena faktanya kebijakan Tergugat

Jadi terbuktilah bahwa dilakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k bukanlahtanpa pertimbangan dan dasar hukum ;Berdasarkan segala sesuatu. yang telah Tergugat d.k/Penggugat d.r uraikan pada pointpoint jawaban dan gugatanrekonpensi di atas maka tidaklah terlihat adanya kebijakan dariTergugat d.k/Penggugat d.r yang menyimpang dari peraturan yangberlaku terhadap Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugatd.k/Tergugat d.r.

Merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang keuangan,pelaksanaan keuangan perusahaan, menyusun dan mengendalikanpenggunaan anggaran pengeluaran perusahaan, menyusun~ danmengendalikan penggunaan anggaran pengeluaran perusahaan, sertamenetapkan dan memutuskan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan;. Menetapkan Visi, Misi, Strategi dan kebijakan perusahaan dalam mencapaitujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapbkan Rapat Umum PemegangSaham;.

Merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang keuangan,pelaksanaan keuangan perusahaan, menyusun dan mengendalikanpenggunaan anggaran pengeluaran perusahaan, menyusun~ danmengendalikan penggunaan anggaran pengeluaran perusahaan, sertamenetapkan dan memutuskan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan;3. Menetapkan Visi, Misi, Strategi dan kebijakan perusahaan dalam mencapaitujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapbkan Rapat Umum PemegangSaham;4.

Malahsebaliknya kebijakan Pemerintah guna mengisi kelangkaan konsumsi terpenuhi;Adanya ketentuan didalam Pasal 46 ayat (1) Undangundang R.I.

mengambil kebijakan dan menerbitkan rekomendasi pada PT.

konsumsi;Menimbang, bahwa semua kebijakan import yang dilakukan oleh BUMNdalam hal ini PT.

No. 787 K/Pid.Sus/2011RITA NURLILI sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangandengan Buku Kebijakan Kredit (BKK) dan Standar Operasional Prosedur(SOP) yang berlaku di Bank Danamon yang seharusnya menjadi pedomanbagi Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memberikan kredit .Bahwa berdasarkan hasil Audit dilapangan yang dilakukan oleh Bank Danamon melalui saksi LATUPEIRISSA DAVY RINALDI dan Sdr.

selaku Cluster Managermengetahui ketentuan yang berlaku dalam Buku Kebijakan Kredit dansudah seharusnya ketentuan dalam Buku Kebijakan Kredit tersebut harusdilaksanakan oleh Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Oktober 2006 sampaidengan Nopember 2007, di mana Terdakwa selaku Cluster Managermengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap sekitar 14 debituryang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000) yang menjadi kewenangan terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit(BWMk) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYYANTO, HERI WINDARTO, LILIS SETIYANI, LILYMULYANI, MOH.

No. 787 K/Pid.Sus/2011meminta CCO (Cluster Credit Officer) untuk melakukan survei serta menyerahkan seluruh proses kredit DP200 kepada unit Kragan dan Terdakwa jugatelah dengan sengaja mengabaikan ketentuanketentuan yang berlakudalam Buku Kebijakan Kredit dan Standar Operasional Prosedur (SOP)padahal seharusnya ketentuan dalam Buku Kebijakan Kredit dan StandarOperasional Prosedur (SOP) tersebut harus dilaksanakan dan dijadikanpedoman oleh Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memberikanKredit, namun

No. 787 K/Pid.Sus/201 1mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur dan dari 26debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 debitur yang mengajukanDP200 (kredit diatas 50.000.000,) yang menjadi kewenangan Terdakwaselaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMk) yaitu debitur atasnama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTIYANTO, HERIWIENDARTO, LILIS SETYANI, LILI MULYANI, MOH. MAHMUD, RITANURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFE!

Amir Simamora dengan alasan Sdr.Fauzi Kanos itu sudah merupakan Kebijakan saksi (sdr. Fauzi Kanos)saksi sendiri tidak tahu itu merupakan kebijakan siapa yang saksi tahuitu merupakan ucapan dari Sdr. Fauzi Kanos ;Selanjutnya saksi menjawab kalau memang begitu keputusannya saksimeminta untuk dibikinkan Akta Notaris memberi kuasa penuh kepadaSdr.

Ahmad Fauzi Kanos (Kepala Dinas PU PASBAR) ia langsung bicara kepadasaksi proyek 5 unit jembatan ini adalah untuk Amir Simamora kemudian saksijawab tidak bisa saksi yang mengerjakan, dijawab lagi oleh Fauzi Kanos Inimerupakan kebijakan saksi ;Amir Simamora berbicara kepada saksi, Pak Anas kalau memang sudah begitukata Kepala Dinas bermurah hatilah Pak Anas menyerahkan proyek itu kepadasaksi, masalah administrasi dan biayabiaya yang telah bapak keluarkan nantisaksi ganti ;Syofianis, tidak ada berbicara

Nasril Munaf kenapa diberikan pekerjaanpelaksanaan 5 (lima) jembatan di Pasaman Barat kepada orang bernamaAmir Simamora dan suami saksi saat itu tidak bisa menolak permintaantersebut karena yang meminta pekerjaan tersebut Kepala Dinas PekerjaanUmum (Fauzi Kanos) dan itu sudah merupakan kebijakan dan saksi jugatidak tahu tentang kebijakan siapa, setelah itu saksi pergi keluar dari RMMakan Simpang Raya tersebut ;Bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan saksi dalam perkaradugaan tindak pidana korupsi

Amir Simamora dengan alasan Sdr.Fauzi Kanos itu sudah merupakan Kebijakan saksi (sdr.Fauzi Kanos)saksi sendiri tidak tahu itu merupakan kebijakan siapa yang saksi tahuitu merupakan ucapan dari Sdr. Fauzi Kanos ;Selanjutnya saksi menjawab kalau memang begitu keputusannya saksimeminta untuk dibikinkan Akta Notaris memberi kuasa penuh kepadaSdr.

Sus/2010Amir Simamora dan Suami saksi saat itu tidak bisa menolak permintaantersebut karena yang meminta pekerjaan tersebut Kepala Dinas PekerjaanUmum (Fauzi Kanos) dan itu sudah merupakan kebijakan dan saksi jugatidak tahu tentang kebijakan siapa, setelah itu saksi pergi keluar dari RMMakan Simpang Raya tersebut.Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal22 Oktober 2009 dibawah sumpah sebagai saksi dalam perkara atas namatersangka H.

Judex Facti tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai BuktiT1 berupa temuan piutang Pasien Pos Pengambilan Spesimen (PPS) BITUNG,Bukti T3 berupa Surat keterangan pasien atas nama Fera Pinaria, dan Bukti T4berupa Kronologis Masalah BB (Belum Bayar) Pasien, Bukti T5 berupaKebijakan Sistem BB (Belum Bayar) Perusahaan, keterangan saksi danPerjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Prodia Widyahusada;Bahwa Bukti T1 berupa Temuan Piutang Pasien Pos Pengambilan Spesimen(PPS) BITUNG dihubungkan dengan Kebijakan

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tetap melakukan pekerjaannyadengan baik sebagai STAFF PHLEBOTOMIS di Pos Pengambilan Spesimen(PPS) BITUNG terhitung sejak tanggal 13 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31Mei 2010, tanpa sekalipun melakukan kelalaian atau masalah terkait keuangan;Bahwa Bukti T4 berupa Kronologis Masalah BB (Belum Bayar) Pasien adalahmenunjukkan benar Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengakuikesalahannya dan kelalaiannya menyetor uang lewat waktu dari 7 (tujuh) harisesuai ketentuan Kebijakan

No.112 K/Pdt.Sus/20121212Bahwa Bukti T5 berupa Surat Kebijakan Sistem BB (Belum Bayar) Perusahaanadalah merupakan pedoman tentang sistem pembayaran yang di dalamnyamengatur beberapa hal, antara lain (yang terkait dengan perkara ini): Pertama,bagaimana dan kapan suatu pembayaran dapat dilakukan oleh pasien, kedua,bagaimana dan kapan dilakukan penagihan atau pelunasan piutang pasien, danketiga, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembayaran,penagihan atau pelunasan piutang pasien tersebut

Hal ini sesuai dengan Bukti T5 berupa Surat Kebijakan Sistem BBPerusahaan bahwa penyetoran (uang) ke Perusahaan maksimal 7 (tujuh) hari;Bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi dan Bukti T5 dan T4,maka kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat hanyalahterhadap Pembayaran BB (Belum Bayar) atas nama EVA O.PONDAAG danFORMIDA NAPITUPULU total berjumlah Rp 95.000,00 (terhitung :sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Tetapi pada saat KepalaSeksi sebagai atasan langsung Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mengingatkanmasalah piutang tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat langsung segeramembayarkan selisih atau kekurangan pembayaran tersebut;Bahwa sekali lagi, hal tersebut merupakan kelalaian pencatatan dan kesalahandalam menjalankan prosedur kerja, yang selama ini tidak pernah diinformasikansebelumnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Pemohon Kasasidahulu Penggugat dimana sesuai dengan kebijakan Sistem

No. 730 K/Pdt.Sus/2011selalu berakhir dengan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secarasepihak dan sewenangwenang bahkan seringkali terjadi adanya upayapengkriminalisasian para Buruh ;Bahwa sejak bulan Maret 2010, dilingkungan kerja Tergugat telah berdiri SerikatBuruh yang menyatakan bernama PTP GESBURI PT. TCK (Pimpinan TingkatPerusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT. Tara Citra Kusuma) oleh 15orang buruh/pekerja.

Suyadi (Staff Divisi Hukum & Advokasi)dikenakan kebijakan PHK secara sepihak dan sewenangwenang yangdilakukan oleh Tergugat ;3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan)orang pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK dipanggil dan langsungdikenakan kebijakan PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 9 (sembilan)orang pengurus harian PTP GESBURI PT. TCK adalah Penggugat I(Wakil Ketua Umum) Penggugat III (Sekretaris Umum), Sdr. Purnomo(Bendahara Umum), Sdr.

Menurut pendapat paraPenggugat, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)sepihak dan sewengwenang yang telah dilakukan olehTergugat mengandung cacat prosedur formil, sebagaimanajelasjelas telah diatur dalam ketentuan pasal 151 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

No. 730 K/Pdt.Sus/201110Total2 Penggugat II 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,3 Penggugat III 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,4 Penggugat IV 11 Bulan 4 Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,5 Penggugat V 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,Rp. 59.631.000,Total (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).1 Penggugat I2Rp.1.084.200 : 21 x 12 Hari Rp.Bahwa atas istirahat/ cuti tahunan yang telah terhalangkarena pelaksanaan kebijakan PHK (PemutusanHubungan kerja) yang dijatuhkan

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah dilakukan olehTergugat adalah Tidak Sah Berdasar Hukum dan sangat terkait erat dengan upayapenghalanghalangan peran fungsi serta aktivitas PTP GESBURI PT.TCK yangdapat dikategorikan sebagai tindakan anti Serikat Pekerja/Buruh (Union Busting) ;3 Menyatakan dan memerintahkan, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)yang telah dlakukan oleh Tergugat tidak sah berdasarkan hukum maka batal demihukum.

Sis, tertanggal 29 Juli 2015;2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.26-30/V.68-6/99, perihal pemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaan PNS TA. 2014-2015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat dan Daerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAK HUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015. Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1. 1 (satu) buah KTP an. ASEP SAEFUL FASIH.2. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung.

Sis, tertanggal 29 Juli 2015;NNRWN eR10111 (satu) lembar Surat Nomor : AV.2630/V.686/99, perihal pemanggilanpeserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaan PNS TA. 20142015 yangditujukan kepada para PPK Pusat dan Daerah, tertandatangan Biro Humas an.TUMPAK HUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015.Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1 (satu) buah KTP an.

kebijakan khusus tanpa tes, dan untuk lebih meyakinkanmereka para pendaftar CPNS, saksi ASEP SAEFUL FASIH telah mengajaksaksi Drs.

jalur kebijakan khusus tanpa tes, danuntuk lebih meyakinkan mereka para pendaftar CPNS saksi ASEP SAEFULHalaman 1 1 dari 62 halaman,Putusan Pidana Nomor:1293/Pid.B/2015/PN.BdgFASIH telah mengajak saksi Drs.

Sudirman Garut;Bahwa benar pada saat mengenalkan diri terdakwa ASEP SAEFUL FASIHmemberikan penjelasan bahwa dirinya adalah utusan dari Badan KepegawaianNegara yang bisa membantu meluluskan CPNS dari jalur kebijakan umumkhusus jalur penambahan kuota baik yang sudah honorer maupun yang belumhonorer di Instansi manapun;Bahwa benar kemudian selang dua minggu sekitar bulan Februari 2014terdakwa ASEP SAEFUL FASIH datang kerumah saksi menawarkanpendaftaran CPNS dari jalur kebijakan khusus untuk keluarga

Sis, tertanggal 29 Juli 2015;1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.2630/V.686/99, perihal pemanggilanpeserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaan PNS TA. 20142015 yangditujukan kepada para PPK Pusat dan Daerah, tertandatangan Biro Humas an.TUMPAK HUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015.Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1 (satu) buah KTP an.

;Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;3. Nama >: M.LUHULIMA, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;4. Nama : TATTY H. RAHARENG, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;5. Nama : M.IRWAN SYAH, S.H.

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;6. Nama : CANDRAAITONAM, S.H.

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 22Agustus 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANNama : HARMAN SAHUPALA, S.E.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL ......................= Rp 1.060.753.270.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL ...............= Rp 1.060.753.270.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL .....................= Rp 1.060.753.270.(Satu milyar enampuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).2.

Sumber Daya Manusia Nomor0405/HC &GS /BMC/VII/2018, tentang Kebijakan Perilaku Bisnis..

sumber dayamanusia tentang kebijakan perilaku bisnis dan kebijakan kode etik yang telahditerbitkan oleh PT.

No : KU01/DS200/ 07/2004 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh Direktorat Pengembangandan IT Perum Bulog ;Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Direktorat Pengembangan dan IT PerumBulog Doc.

No : KU01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 pada Bab II Maksuddan Tujuan menyebutkan : " kebijakan umum ini merupakan dasar dan pedomanbagi proses pengajuan, pengesahan, dan pelaksanaan usulan program dalampengembangan usaha bidang komersial dan lainnya yang dapat menghasilkankeuntungan bagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan" ;Bahwa dalam rangka pengembangan usaha bidang komersial di Divisi RegionalRiau, Perum Bulog Pusat telah melakukan dropping dana kepada Perum BulogRiau Divisi

No :KU01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 :a Bab II Maksud dan Tujuan menyebutkan : " kebijakan umum ini merupakan dasardan pedoman bagi proses pengajuan, pengesahan, dan pelaksanaan usulan program dalampengembangan usaha bidang komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntunganbagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan ;b Bab VI Pernyataan Kebijakan, angka 1 tentang Kebijakan Umum, angka 1.7tentang Bentuk Usaha Komersial Dapat Dijalankan dalam berbagai bentuk PolaPengoperasian

No : KU01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh Direktorat Pengembangan danIT Perum Bulog ; Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Direktorat Pengembangan dan IT PerumBulog Doc.

No : KUO01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004, yaitu :a Bab II Maksud dan Tujuan menyebutkan : "kebijakan umum ini merupakan dasardan pedoman bagi proses pengajuan, pengesahan, dan pelaksanaan usulan program dalampengembangan usaha bidang komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntunganbagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan" ;b Bab VI Pemyataan Kebijakan, angka 1 tentang Kebijakan Umum, angka 1.7.tentang Bentuk Usaha Komersial Dapat Dijalankan dalam berbagai bentuk PolaPengoperasian

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur dicabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankandan pemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yangberlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;Costumer/Pelanggan:a.

Persetujuan Kredit, angka 441 tentangpermohonan kredit yang menyatakan bahwa:a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkapdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya padabank lain;b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlumemperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harusmemastikan kebenaran data dan informasi yangdisampaikan dalam permohonan kredit.Bab WV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiappermohonan

Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1)Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakanbahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%,Putusan perkara Tipikor Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur dicabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yangberlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategidan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerjadengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;Costumer/Pelanggan:a.

Perkreditan, Angka7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan.

FENNO TREES TAHALELE, MPH. terhadap anggarantersebut dilakukan pemblokiran dengan pertimbangan karenapelaksanaan pekerjaan di Lokasi belum selesai 100 % ;Bahwa bersamaan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dr.

No 1457 K/PID.SUS/2010e Bahwa dengan demikian akibat kebijakan Terdakwa DJAMALUDINMASUKU, S.H. selaku PPK telah memperkaya diri orang lain atau suatukorporasi, yaitu Saudara FERRY FENINLAMBIR (CV.

FENNO TREES TAHALELE, MPH.terhadap anggaran tersebut dilakukan pemblokiran dengan pertimbangankarena pelaksanaan pekerjaan di lokasi belum selesai 100 % ;Bahwa bersamaan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dr.

Disamping itu dalam Negara Hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum ; Bahwa Judex Facti juga hanya menjelaskan kebijakan Diskresionertersebut sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik, tetapi Judex Facti juga tidak menguraikan secara jelas dantegas bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik masuk kategori yang mana karena sesuaidengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam perkara

tidak ada kevakuman hukum tentang pelaksanaanPEDOMAN PELAKSANAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ;Bahwa selain uraian tentang Kebijakan Diskresioner dari Terdakwa yang telah diuraikan di atas maka Judex facti juga telah melakukankesimpulan yang salah dan keliru terhadap Kebijakan Diskresioneryang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan pertimbangannya padahalaman 97, yang berbunyi : Majelis berkesimpulan bahwa perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah satu kebijakanDiskresioner yang dapat dibenarkan

KadisPUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidakada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempatsaya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamupunya. Keserakahan kadis seperti ini biasanya daerah pemerintah gampangmemicu konplik.

KadisPUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidakada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempatsaya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRHalaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptkjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamupunya.

Kadis PUPRseperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya perkejaan tidak adakata nya habis kata nya dimakan setan. Kemaren saksi kekantor sempatsaksi dengar ABT titik nol. Kadis PU dari pada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah Jak kantor PUPR kerumah kamu. KadisHalaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN PtkPUPR jangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenekmoyang kamu punya.

Kadis PUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan, tidak ada katanya, habis dimakan setan katanya.Bahwa Ahli menerangkan perihal pemerasan yang juga dilakukan oleh AbuBakar Karni melalui FBnya terhadap Pak Kadis PUPR KKR, dapat dijelaskanmelalui perspektif Filsafat Bahasa sebagai berikut.

Kadis PUPR sepertikesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidak ada katanyahabis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempat sayadengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat seperti bagussewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamuHalaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptkpunya.

AINPAMERO.Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan olehterdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketuadan Anggota KPPS beserta saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiuntuk tidak dihitung.Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds.

Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan olehterdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketuadan Anggota KPPS beserta saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiuntuk tidak dihitung. Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapitetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.

Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6(enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh),sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat2y12suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calonnomor 6 sebanyak 1 suara sehinggga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluhsembilan) surat suara.Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat

justice dalam putusan hakim sehingga setimpaldengan perbuatan Pembanding/Dahulu Terdakwa;Dan selanjutnya kami Penasehat Hukum Pembanding/DahuluTerdakwa menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia MajelisHakim tingkat banding agar kiranya Pembanding/Dahulu Terdakwadapat diberikan hukuman yang paling meringankan atau seadiladilnyaatau hukuman pidana bersyarat kepada Pembanding/Dahulu Terdakwa,apalagi saat ini negara Republik Indonesia sedang dihadapkan denganpandemi korona (covid19), sudah beberapa kebijakan

Maklum sajaHal. 6 dari10 halaman Putusan Nomor 220/Pid /2020/PT.MKSdengan adanya pandemi ini mengakibatkan kerugian bagi bangsaIndonesia dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi sampai pendidikan.Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dengansocial distancing, kemudian istilah tersebut berganti menjadi physicaldistancing.

Himbauan juga digaungkan oleh pemerintah kepadamasyarakat, yaitu untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.Kemudian kebijakan yang sempat menuai pro dan kontra juga akandiambil oleh pemerintah, yaitu darurat sipil, tetapi darurat sipil tidakrelevan jika diterapkan dengan keadaan saat ini.

Akhirnya pemerintahmengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) denganmengacu pada UndangUndang Nomor. 6 Tahun 2018 tentangKekarantinaan Kesehatan dan menetapkan status Darurat KesehatanMasyarakat.Kemudian kebijakan yang menjadi perbincangan lainnya adalah terkaitpembebasan beberapa warga binaan dengan alasan covid19.

Dasardari pengeluaran dan pembebasan tersebut adalah Peraturan MenteriHukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat PemberianAsimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam RangkaPencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID19.ALASAN WABAH DAN ALASAN KEMANUSIAAN.Bahwa alasan kebijakan ini dikeluarkan adalah untuk mencegahpenyebaran covid19 di rutan, bukan rahasia umum lagi apabila lapasdan rutan yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan standar dan overkapasitas.

obyeksengketa;Bahwa kondisi usaha yang dijalankan dan ditekuni oleh Para Pembantahdalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini mengalami penurunan,sehingga berakibat pada tidak optimalnya pendapatan usaha ParaPembantah yang selama ini diharapkan untuk bisa dijadikan sumberangsuran yang ada di Terbantah, terlebih lagi diawal tahun 2020 ini, terjadibencana alam berupa wabah Covid 19 yang melanda Bangsa bahkandiseluruh Negara di Dunia, kondisi ini tentu menimbulkan lumpuhnya sendisendi kehidupan, akibat kebijakan

seluruh belahan Dunia, telah ditetapbkan menjadibencana Nasional oleh Pemerintah Indonesia, hal ini sangat dirasakan olehmasyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali padakhususnya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian rakyat Balibaik dari kalangan Pengusaha berskala besar hingga Usaha Kecil termasukjuga usaha Para Pembantah yang satusatunya sumber penghasilan dansumber pengembalian kredit kepada Terbantah, dengan adanya situasiNasional ini, Pemerintah/Negara telah mengeluarkan kebijakan

untukmengurangi beban rakyat yang begitu serius dirasakan masyarakat,dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengaturRelaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar, dimana Peraturan OJKdimaksud telah diundangkan dan telah diberlakukan diberbagai LembagaKeuangan di Indonesia, termasuk juga Bankbank yang ada di Bali,Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan OJK yang kamiHlm 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia10.11.12

.uraikan tersebut diatas, tentunya patut disambut dan didukung sertaseyogianya diikuti oleh semua lembaga perbankan termasuk olehTerbantah sendiri, guna dapat menciptakan keberlangsunganperekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali padakhususnya;Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikan tersebutdiatas, maka tidak tepat jika Terbantah melakukan Eksekusi Lelang atasobyek sengketa, karena belum menerapkan kebijakan pemerintahsebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK

Menghukum Terbantah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahsebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengaturRelaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar atas pembiayaan ParaPembantah adalah sah menurut hukum;7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Eksekusi Lelang perkara No.1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalahbatal demi hukum;8.

HARAPAN RAYA tersebutditerima oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB BuiputeraCabang Tarakan untuk diproses sesuai dengan SOP (StandarOperasional Prosedur) yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi(KDPA) Bank Garansi No : 575 Bank ICB Bumiputera 575.3 tentangProsedur Penerbitan Bank Garansi ICB Bumiputera.

SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGUTRANS CITRA selaku mitra usaha dengan mengabaikan tahaptahappenerbitan bank garansi sebagaimana diatur dalam Kebijakan danProsedur Admininstrasi (KDPA) Bank Garansi No. 575 Bank ICBBumiputera sehingga Bank Garansi bisa diterbitkan.

Harapan Raya sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank ICB Bumiputera TentangBank Garansi No. 575.1 Periode April 2004.Log Book Bank Garansi Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan.Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 42/SK/HRG/VII/2008 tanggal04 Juli 2008 Atas Nama EDI ALFIAN CHANIAGO.Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 342/GjCi/SKDIR/VII/2003tanggal 04 Juli 2003 Atas Nama WINDA NURMIANTO.Surat Keputusan PT.

Bahwa atas kebijakan Tergugattersebut Penggugat dengan perasaan yangsangat terpukul, mempertanyakan kepada Beng Sua /ncasu Personalia,namun Beng Sua menjawab dengan enteng bahwa hal ini adalahkeputusan manajemen;c. Bahwa dikarenakan Penggugat belum mendapatkan jawaban dankepastian atas kebijakan peralihan tugas tersebut, kembali mencobamempertanyakan kepada Manajer Factory dan hanya di jawab tidakmengetahui tentang pengalihan tugas tersebut;d.

Bahwa kebijakan Tergugat tersebut kembali menggoncang hati dan pikiranPenggugat, dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaranapalagi sampai merugikan Tergugat hal mana dibuktikan tidak sekalipunPenggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP);.

Bahwa kebijakan Tergugat yang secara sadar dan membabi butamenghakimi Penggugat lewat kebijakankebijakan sepihak tersebuttentunya sangat bertentangan dengan ketentuan Ketenagakerjaan yangberlaku;.

Bahwa atas perselisihan tersebut (kebijakan Tergugat atas mutasi dan bahkandemosi) sesuka hati, juga telah dimohonkan perundingan bipartite olehPenggugat melalui Kuasanya dengan Surat tertanggal 10 Februari 2016perihal permohonan perundingan Bipartite dan diterima Tergugat pada tanggal11 Februari 2016;. Bahwa benar dalam perundingan Penggugat dan Tergugat tertanggal 25Februari 2016 tidak ada menemukan titik penyelesaian perselisihan hubunganindustrial;.

Uang Penggantian hak :15 % X 94.487.680, 7 Rp. 14.173.152.Total Rp.108.660.832,Terbilang : seratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratustiga puluh dua rupiah.13.Kebijakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 155Halaman 6Putusan Nomor 133/Pdt.

Jakarta, tanggal 20Nopember 2014 , oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di tandatangani di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2014, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama EKO SUTRISNO.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor : 2 /BKN / VII /2015, perihalRegistrasi Daftar Nominatif CPNS Formasi tambahan lingkup kementrian yangdiperbantukan di provinsi / Kabupaten / Kota, yang diterbitkan pada tanggal 27Juli 2015.6 (enam) Lembar Foto Copy Daftar Nominatif pengangkatan CPNS Tahun2013 2014 (Jalur kebijakan

Cipinang Timur No. 6 RT. 07 RW. 02Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, terdakwaSUGIHARTO pernah menawarkan pekerjaan kepada saksi ANDI MAIDONARASINAGA untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta dengan jalurkhusus/ jalur kebijakan tanpa adanya test dan dijanjikan akan menjadi PNS padabulan Desember 2015 dengan persyaratan harus menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah).

Untuk meyakinkan saksi ANDIMAIDONARA SINAGA, terdakwa SUGIHARTO menunjukkan Daftar Nominatifpengangkatan CPNS tahun 20132014 (Jalur Kebijakan).Bahwa setelah terdakwa SUGIHARTO menerima dokumen dan uang dari saksiANDI MAIDONARA SINAGA, terdakwa SUGIHARTO menyerahkan dokumentersebut kepada Sdr. H. ZULKARNAEN sedangkan uang tersebut diserahkanoleh terdakwa SUGIHARTO kepada Sdr. H.

Cipinang Timur No. 6 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Cipinang,Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, terdakwa SUGIHARTO pernahmenawarkan pekerjaan kepada saksi ANDI MAIDONARA SINAGA untuk menjadiPegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta dengan jalur khusus/ jalur kebijakan tanpaadanya test dan dijanjikan akan menjadi PNS pada bulan Desember 2015dengan persyaratan haruSs menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah).

Situasi ini sangat dipengaruhi oleh Regulasi baru yangdikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dalam hal ini rujukan pasienberjenjang dimana pada umumnya pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah sakit tipe C bilamana rumah sakit tipe C tidak mampumemberikan pelayanan maka baru akan dikirim ke Rumah Sakit TipeB, otomatis kebijakan tersebut menjadi sangat berdampak.

Hal sebutmengakibatkan jumlah pemasukan semakin menurun dan Asepekpendapatan perusahaan pun terdampak dengan kebijakan tersebut .Dampak terbesarnya adalah pemberian Gaji Pekerja menjaditerlambat dan jadwal seharusnya setiap bulan.Beberapa point tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat sangatkesulitan dalam mengupayakan biaya operasional Perusahaan.Karena setiap bulan dari Kurun Waktu September tahun 2017 sampaidengan Februari 2019 Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan terusmerugi atau dengan kata lain

Tekait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah KetenagakerjaanNovember 2017 sampai dengan Maret 2019.Akibat kesulitan keuangan seperti yang Tergugat uraikan dalam pointdiatas, Tergugat melihat perlu. langkahlangkah konkret dalammenyehatkan perusahaan khususnya terkait Manajemenketenagakerjaan karena itulah dalam kurun waktu November tahun2017 sampai awal tahun 2019 Yayasan Sari Mutiara melakukanpenyeimbangan jumlah Tenaga Kerja di RSU Sari Mutiara Medan.Halaman 11Putusan Nomor 221/Pdt.

SusPHI/2020/PNMdnBahwa ada kebijakan konpensasi hanya untuk sebagian pegawai;Bahwa anjuran di Disnaker saksi tidak menyetujui;2.

ternyata atas kebijakan yang dilakukan Tergugat,tidak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik, dan pada akhirnya Tergugatdengan sangat berat hati melakukan penutupan terhadap RSU Sari Utiaradengan kata lain Perusahaan tidak dapat dipertahankan beroperasional, yangpada puncaknya pada tanggal 1 Maret 2019 tutup dengan bersamaanberakhirnya izin operasional RSU Sari Mutiara, vide bukti T1 ;Menimbang, bahwa atas penutupan terhadap RSU Sari Utiara dengankata lain Perusahaan tidak dapat dipertahankan