Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru danatau. tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya,ketika Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sama sekalitidak mempertimbangkan tentang kebijakan PemerintahProvinsi Papua yang dalam untuk menciptakan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua dimana Kepala Dinas Provinsi telahmemberikan kebijakan dengan memberikan ijin pemungutanhasil hutan kayu masyarakat Hukum

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura maupun HakimPengadilan Negeri Manokwari' telah salah atau tidakmenjalankan hukum sebagaimana mestinya, karena dalampertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramaupun Hakim Pengadilan negeri Manokwari tidak secarabijaksana mempertimbangkan di dalam penyelenggaraanpemerintahan Negara terdapat 2 jenis peraturan yangdapat berlaku secara berdampingan yaitu peraturanperundang undangan dan peraturan kebijakan, dimanaperaturan kebijakan selalu muncul dalam lingkunganpenyelenggaraan

,MH., Penyelenggaraan Pemerintah seperti ini memberikanpelaku kebebasan melakukan kebijakan kebijakan bahwadaerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerahpenyelenggaraan kebijakan daerah merupakan tindak lanjutdari kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataanpembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatyang di daerah untuk ~~ meningkatkan pelayanan danpemberdayaan daerah dalam rangka kesejahteraanmasyarakat ;.

Olehkarena sejauh ini tidak terdapat bukti yang dapat membenarkantuduhan Tergugat tersebut maka dalil Tergugat yang menyatakanmutasi, skorsing dan PHK itu sebagai tindakan balasan kualitasnyasama dengan asumsi yang tidak dapat dibenarkan di dalam hukum...Bahwa Termohon Kasasi tidak mungkin membuat kebijakan mutasi, PHK,dan Skorsing dengan alasan yang kongkrit/tertulis, banhwa kebijakan itudiambil dalam rangka melakukan tindakan balasan dan intimidasi terhadapPemohon Kasasi, sekaligus di peruntukan

Karena tentunya menejemen (pengusaha) tidak akan bodohmembuat kebijakan union busting dalam bentuk kebijakan tertulis. Apabilaserikat pekerja/para pengurus serikat pekerja yang mengalami tindakanunion busting harus menunggu adanya bukti kongkrit, maka bukti tersebuttidak akan pernah ada.

Adanya penetapan/pengukuhan melalui surat keputusan (SK)mutasi.Dalam hal kebijakan dan proses mutasi Pemohon Kasasi, tidakada sama sekali memenuhi ke 7 (tujuh) tahapan/ketentuanmutasi tersebut. Sehingga hal ini mempertegas bahwa memangkebijakan Termohon Kasasi untuk memutasi Pemohon Kasasi,bukanlah kebijakan yang berdasar dan bukanlah kebijakan yangdapat dibenarkan secara hukum.

Dengan demikian sangat Jjelasbahwa kebijakan Termohon Kasasi untuk memutasi PemohonKasasi merupakan suatu bentuk upaya melemahkan gerakanSEKARGA dan merupakan suatu bentuk tindakan balasan kepadaPemohon Kasasi yang terlalu vokal.g.

Dan pengajukan permohonan MutasiSdr.Sandi Siregar ke Kantor Perwakilan Banjarmasin selaku SeniorFinancial Report Officer Kantor Perwakilan Pontianak, dikarenakanmemang pekerjaan yang drastis berkurang, sehingga KantorPerwakilan Pontianak tidak lagi membutuhkan Senior FinancialReport Officer.Dengan demikian sangat jelas bahwa kebijakan Termohon Kasasimemutasikan Pemohon Kasasi ke Kantor Perwakilan Pontianak,merupakan kebijakan yang sangat dipaksakan, tanpa dasar, dan tidaksesuai dengan aturan yang

Zubaidah Elvia, MPH, tertanggal 14 Januari 2021telah kadaluwarsa dan melanggar Pasal 10 dan Pasal 16 PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Bahwa tembusan Surat yang dikirimkan PPK maupun KPA memilikijedah waktu yang cukup lama, bertentangan dengan batas waktu selama5 (lima) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17Tahun 2018

7/G/2021/PTUN.PLG15.dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi DaftarHitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10603/2020tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi DaftarHitam an.

Zubaidah Elvia, MPH tanggal 14Januari 2021 telah kadaluwarsa dan melanggar Pasal 10 danPasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar HitamDalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak tepatdikarenakan maksud dari Pasal 10 dan Pasal 16 PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah adalah bahwa KPA menerbitkan SuratKeputusan Penetapan

tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaanditandatangani .Sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang SanksiDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telahdilaksanakan.b.

Diantar langsung.Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi DaftarHitam kepada Penggugat melalui Whatsapp berupa dokumenelektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah..

Atas pertimbangan hukum tersebut Judex Yuris tidak memberikanpenjelasan apakah benar Terdakwa telah mengambil kebijakan, kalaufaktanya ada kebijakan yang diambil oleh Terdakwa, kebijakannya sepertiapa ?, dan apa dasar Judex Yuris untuk menilai kapasitas Terdakwadihubungkan dengan kewenangan untuk mengambil kebijakan tersebut ?.Terdakwa sebagai Asisten Manager seharusnya tinggal melaksanakankebijakankebijakan yang telah diambil oleh Manager.

Menurutketerangan saksi WAHIDIN SITOMPUL, Surat Facsimile No. 163/WKSKT/2008, tanggal 26 September 2008, prihal PengendalianPemasangan Baru Untuk Penertiban Sambungan Bukan Pelanggantersebut adalah merupakan kebijakan untuk melakukan penertibanpemakaian tenaga listrik (P2TL) yang kemudian ditindak lanjuti denganpenyambungan baru bagi pemilik rumah yang sudah membayar ganti rugiakibat pelaksanaan P2TL tersebut, kebijakan penyambungan barutersebut dikeluarkan untuk mencegah pencurian listrik yang terjadiberulangulang

M.Si, SK Direksi No. 68/2000 dan SK DIreksi No. 234/2008yang dijadikan dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanmerupakan peraturan melainkan merupakan kebijakan. Menurut saksi ahli Prof.DR. SYAMSUL WAHIDIN, SH.

M.Si yang dimaksud dengan Kebijakanmenurut hukum administrasi negara adalah produk dari suatu lembaga yangmerupakan kebijakan yang dibuat sebagai refleksi dari adanya suatu peraturan,dengan ciriciri sifatnya internal, mudah dirubah, diperbaiki atau dicabut danberlakunya hanya temporer tidak secara terus menerus, adapun fungsi darikebijakan tersebut menurut saksi ahli adalah untuk menjabarkan suatu keadaanyang bersifat internal, dan suatu kebijakan bukanlah merupakan peraturan.Bahwa masih menurut

M.Si,apabila ada pelanggaran terhadap suatu kebijakan maka sanksinya adalah sanksiadministrasi dan yang memberikan penilaian terhadap dilanggar atau tidaknyasuatu kebijakan adalah dari lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut, danyang memberi sanksi adalah lembaga itu sendiri, akan tetapi menurut saksi ahlisebelum sampai kepada tahap pemberian saksi terkait dengan pelanggaranterhadap kebijakan, pertama yang harus dilakukan adalah memberikanperingatan, karena suatu hal yang tidak dilaksanakan

No.1914 K/Pid.Sus/2011e Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutupendidikan; Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll);e Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilin secarademokratis berdasarkan jenjang kelas;e Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa danmandiri;Yang bertujuan :e Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalammelahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuanpendidikan;e Meningkatkan tanggung

;Namun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KepalaSMA Negeri 1 Ngawi pada tanggal 30 Agustus 2008, tidak melalui tahapanserta prosedur yang melibatkan komponenkomponen yang ada maupun RapatPleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagai dasar atas adanyapengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawiguna keabsahan atas penarikan luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009secara resmi sebagaimana

Yudho Ilham Wibowo;Guna membeli Mobil Operasional Sekolah pada tanggal 13 Juli 2008.Kemudian dengan berdasarkan atas Surat Tugas tersebut, maka padatanggal 15 Juli 2008 pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah membeli 1 (Satu) unitmobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna coklatmuda metalik dengan Nomor Rangka : MHKV3CA3J8K002931, Nomor Mesin :DAL7699;Bahwa kebijakan Terdakwa terhadap pembelian 1 (Satu) unit mobil merkDaihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua

No.1914 K/Pid.Sus/2011Kanakkanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/ 2010,telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran2009/2010;Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi dalampelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009atas adanya biayabiaya yang tertuang di dalam Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009,dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental tanpa adanyaijin/rekomendasi

No.1914 K/Pid.Sus/2011melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponenkomponen yangada maupun Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagaidasar atas adanya pengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawi guna keabsahan atas penarikan luran InsidentalTahun Pelajaran 2008/2009 secara resmi sebagaimana diatur dalam SuratEdaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentangPungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa.

Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBDTA 2011;Bahwa untuk menindaklanjuti penyusunan Rancangan Kebijakan UmumPerubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD TA 2011, dibentuklah TimTAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Sijunjung Nomor : 188.45/624/KPTSBPT/2010 tanggal 13 Juli 2011dengan susunan sebagai berikut:1.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kKeuangan daerah;b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah;d.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kKeuangan daerah;b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;c.

Dikarenakan DPPA SKPD merupakan dokumenpelaksanaan APBD dan masuk dalam aspek administratif maka DPPASKPD tidak membutuhkan pengesahan dari DPRD;Bahwa menurut ahli semua kebijakan yang disusun oleh PemerintahDaerah setelah Perda APBD ditetapkan adalah kebijakan operasionaldalam rangka pelaksanaan kesepakatan, bukan merupakan kebijakanyang bersifat konsepsional yang berujung pada perubahan substansikesepakatan (APBD).

Air Mas Dunia KencanaPemangkat memberikan kebijakan 1 (satu) kali Pesangon, PenghargaanMasa Kerja, Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kerugianlainnya, dengan perincian sebagai berikut:a. Uang Pesangon 9 x Rp1.650.000,00 = Rp14.850.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00= Rp24.750.000,00c.

Arifin, Yumiarti, Anastasia dan Ferdi Olin, yang padapokoknya mengetahui semua karyawan akan dilakukan mutasi dariPemangkat (Kabupaten Sambas) ke Pontianak (lbukota Provinsi Kalbar),dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat, namun tidak ada saksi yangmenyatakan mutasi dilakukan melalui via telepon;UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (UUK)memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalahkarena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan;Kebijakan mutasi merupakan

hak mutlak dari perusahaan dan merupakansebagai bagian dari syarat perjanjian kerja, namun kebijakan mutasi yangdilakukan bukan dilakukan tanpa pertimbangan hokum.

dilaksanakan berdasarkan asasterbuka,bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi;(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum;(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuaidengan kebutuhan program Nasional dan Daerah;Selain itu kebijakan

Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangantenaga kerja tanpa merekrut dari luar;Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan;Agar tidak terjadi kejenuhan;Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, berkat tantangan dansituasi baru yang dihadapi;Halhal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan pendapat Simamora(2000:66) terhadap kebijakan pelaksanaan mutasi oleh perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan

Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum Putusandari Termohon haruslah dibatalkan;Bahwa, adanya kebijakan Kuota bukan atas kebijakan ataukemauan maupun Intervensi dari Pemohon maupun Para Terlaporlainnya, tetapi adalah Kebijakan Pemerintah R.I.

Oleh karena kebijakan kuotaadalah kewenangan Instansi pemerintah, sedangkan Pemohonhanya menerima dan melaksanakan kebijakan kuota tersebut;Halaman 66 dari 572 him. Putusan Nomor 2/Pdt.SusKPPU/2015/PNJkt.

Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukumPutusan dari Termohon haruslah dibatalkan;42.Bahwa, adanya kebijakan Kuota bukan atas kebijakan atau kemauanmaupun Intervensi dari Pemohon maupun Para Terlapor lainnya, tetap!adalah Kebijakan Pemerintah R.I.

Secara teori, pilihan rejim kebijakan pembatasanimpor dengan non tariff barrier dalam pengaturan kuota, umumnyadimaksudkan untuk melindungi produsen di dalam negeri. Padahalberdasarkan faktafakta persidangan dan keterangan dari pelaku usaha,Majelis Komisi menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan kuota untuk ImporBawang Putin adalah kebijakan yang salah.

Perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negerib. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeric.

,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai denganPeraturan Perundangundangan maupun kebijakan yang ditetapbkan oleh KepalaDinas;Kepala UPTD mempunyai fungsi :a.

,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai denganPeraturan Perundangundangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh KepalaDinas;Kepala UPTD mempunyai fungsi :a.

yang mereka ambil saat itu adalah kebijakan berupa penggunaanpajak langsung, tanoa melalui mekanisme yang seharusnya ;Halaman 68 dari125 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017.

mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai denganPeraturan Perundangundangan maupun kebijakan yang ditetapkan olehKepala Dinas; Kepala UPTD mempunyai fungsi :a.

Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikanpenyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan DinasPendapatan Daerah;b.

Demikianjuga pengenaan sanksi daftar hitam mengacu pada Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (perka LKKP)Nomor 18 Tahun 2018.Tentang Daftar Hitam.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia apabila :Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, ataudilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan olehkesalahan Penyedia Barang/Jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan

ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh :a.

lambat 3 (tiga) hari setelah Berita AcaraPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani ataudokumen/bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,menyatakan bahwa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerahmenyampaikan surat permintaan rekomendasi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatansebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pencantumandalamDaftar Hitam selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:

No. 730 K/Pdt.Sus/2011selalu berakhir dengan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secarasepihak dan sewenangwenang bahkan seringkali terjadi adanya upayapengkriminalisasian para Buruh ;Bahwa sejak bulan Maret 2010, dilingkungan kerja Tergugat telah berdiri SerikatBuruh yang menyatakan bernama PTP GESBURI PT. TCK (Pimpinan TingkatPerusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT. Tara Citra Kusuma) oleh 15orang buruh/pekerja.

Suyadi (Staff Divisi Hukum & Advokasi)dikenakan kebijakan PHK secara sepihak dan sewenangwenang yangdilakukan oleh Tergugat ;3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan)orang pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK dipanggil dan langsungdikenakan kebijakan PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 9 (sembilan)orang pengurus harian PTP GESBURI PT. TCK adalah Penggugat I(Wakil Ketua Umum) Penggugat III (Sekretaris Umum), Sdr. Purnomo(Bendahara Umum), Sdr.

Menurut pendapat paraPenggugat, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)sepihak dan sewengwenang yang telah dilakukan olehTergugat mengandung cacat prosedur formil, sebagaimanajelasjelas telah diatur dalam ketentuan pasal 151 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

No. 730 K/Pdt.Sus/201110Total2 Penggugat II 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,3 Penggugat III 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,4 Penggugat IV 11 Bulan 4 Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,5 Penggugat V 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,Rp. 59.631.000,Total (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).1 Penggugat I2Rp.1.084.200 : 21 x 12 Hari Rp.Bahwa atas istirahat/ cuti tahunan yang telah terhalangkarena pelaksanaan kebijakan PHK (PemutusanHubungan kerja) yang dijatuhkan

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah dilakukan olehTergugat adalah Tidak Sah Berdasar Hukum dan sangat terkait erat dengan upayapenghalanghalangan peran fungsi serta aktivitas PTP GESBURI PT.TCK yangdapat dikategorikan sebagai tindakan anti Serikat Pekerja/Buruh (Union Busting) ;3 Menyatakan dan memerintahkan, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)yang telah dlakukan oleh Tergugat tidak sah berdasarkan hukum maka batal demihukum.

Dengan kata lain,kebijakan Termohon yang meningkatkan batas produksi rokok melalui ObjekPermohonan adalah kebijakan yang secara aktif mendorong pula naiknyajumlah konsumen rokok dalam negeri.Selain itu, peningkatan jumlah konsumen dalam negeri sebagai sebuahkeniscayaan sangat dipengaruhi pada kebijakan pemerintah yang masihmengizinkan adanya iklan dan promosi rokok.

Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016tentang Kebijakan Industri Nasional, yang konsekuensinya perludikendalikan dan diawasi secara khusus dan ketat.Kondisi IHT, kKnhususnya produksi rokok pada tahun 2015 adalahsebesar 348 milyar batang menurun 1,1% dari 352 milyarbatang (tahun 2014).

Termohon mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian a quoadalah sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuatsasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri HasilTembakau yang kemudian dalam pelaksanaannya berdampaksecara langsung pada keberlangsungan perkebunan tembakaudan cengkeh di Indonesia.

Termohon tegaskan, bahwa kebijakan cukai bukanlahkewenangan Termohon melainkan Kementerian Keuangan. Selainitu, dilihat dari sisi kebijakan, kenaikan tarif cukai merupakan salahsatu bagian dari strategi pengendalian konsumsi rokok dalamHalaman 51 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016kerangka peta jalan Industri Hasil Tembakau 2015 2020.

berupa dokumen perencanaan nasional yangmemuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri HasilTembakau dan BUKAN kebijakan yang berupa PENETAPAN.Merupakan hipotesa yang berlebihan dan hanya pemikiran sempitbelaka jika Pemohon menganggap bahwa Termohon dengansemenamena begitu saja menetapkan rokok sebagai warisanbudaya bangsa.Adapun penggunaan kata produk warisan budaya bangsa dalamLampiran Peraturan Menteri Perindustrian a quo sematamataadalah penegasan bahwa kretek adalah rokok khas

Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompokkelompok strategis dalamproses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;3. Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitrajaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantaupenegakan hukum;4. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum,politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi;5. Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi;6.

Mendorong aktoraktor potensial di pemerintahan, parlemen danpenegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalammengubah kebijakan;8. Melakukan upaya hukum publik untuk mendorong reformasi hukum,membela hakhak korban korupsi dan perubahan kebijakan yangberpihak kepada rakyat;9.

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari UndangUndangtentang Keterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang:Pasal 3 :UndangUndang ini bertujuan untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari UndangUndang tentangKeterbukaan Informasi Publik itu berbunyi:Pasal 3, UndangUndang ini bertujuan untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan

para penyelenggara Negara juga dijamin secara tegas,sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan tujuan dari adanya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp 17.932.525,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat II Lela Herawati berupa uang penggantian hak dan uang pisah -------------------42( 42 )dan uang pisah yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.828.750,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang kebijakan

Lebih lanjut, seperti yang dimuat dalam HarianKompas tanggal 16 Maret 2013 halaman 17, ASMINDO memiliki visi untukmenjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk pembeli mebel,apakah keberlakuan Permenkeu telah mencerminkan kebijakan Pemerintahsaat ini?

Jelas jawabannya, tidak;Bahwa dalam MembersAlert DPP Apindo Jakarta, tanggal 23 Agustus2013, dalam topik "Dollar Tembus Rp11.000,00, ini 4 Paket Kebijakan EkonomiPemerintah", sangat jelas sekali Presiden SBY yang diwakili oleh MenkoPerekonomian Bapak Hatta Rajasa, Menteri Keuangan BapakChatib Basri, danGubernur Bank Indonesia (BI), Bapak Agus Martowardojo, mengeluarkan4(empat) paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah seperti:a) bahwa mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepadaindustri yang

Putusan Nomor 1775/B/PK/PJK/2016Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang KementerianKeuanganfungsi dan BKF;a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis danperumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sertakerja sama ekonomi dan keuangan internasional;b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskaldan sektor keuangan.c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuanganinternasionan.d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan

sektorkeuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menten.;42.

Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentangKementerian Keuangan dan untuk mengubah suatu kebijakan tidaklahsegampang membalikkan telapak tangan dan tentu pastinya untukmengubah suatu kebijakan haruslah didahului dengan analisis terlebihdahulu dan juga mendengarkan masukanmasukan dari masyarakat yangmendapat dampak dari penerapan kebijakan suatu peraturan tersebut;PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DIPERLUKAN BAGI KEPENTINGANUMUM46.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankandan pemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

Hal. 8 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIRtanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IllOrganisasi dan Manajemen Perkreditan.

Perkreditan,Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

yang bernama Rifai;Bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil diberi nama Rifqi sesualdengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Rifqi, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan lbadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anak Para Pemohonyang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

sejak kecil diberi nama Rifqi Ssesuaidengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Rifqi, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan lbadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anak Para PemohonHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN Dpsyang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

berdasarkan keterangan saksi Faruk dan saksiMiqdad menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil adalah Rifqi,dan yang tercantum pada Akta Kelahirannya adalah Rifqi, dan sekarang ParaPemohon ingin menambah nama anaknya tersebut dari Rifqi menjadi Rifqi FuadSalhab, karena Para Pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh termasukmengajak anaknya yang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anakPara Pemohon yang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata,dan sesuai dengan kebijakan

dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundangundangan : Pasal 52UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberlandasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakatIndonesia, apalagi dengan alasan karena Para Pemohon akan melaksanakanIbadah Umroh termasuk mengajak anaknya yang bernama Rifqi tersebut, danoleh karena nama anak Para Pemohon yang bernama Rifqi tersebut adalah terdiridari 2 (dua) suku kata, dan sesuai dengan kebijakan

yangmerupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari dokumen laporan bulanan;4 Seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkaitpembayaran honorhonor kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PegawaiNon PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon pada tahun 2011;5 Dokumen Resmi berupa rekapitulasi lengkap Pegawai Non PNS di lingkunganSekretariat Daerah Termohon sampai tahun 2012 (data terakhir sampai saatdipenuhinya permintaan informasi publik);6 Dokumen peraturan yang menetapkan kebijakan

kekuranganpertimbangan serta ketidakadilan Majelis Komisioner dalam memutuskan sengketainformasi a quo sebagaimana dalam uraian berikut:a Bahwa permohonan dengan jumlah yang sangat besar serta dengan tujuan yangtidak jelas akan mencederai tujuan dari UndangUndang Keterbukaan InformasiPublik itu sendiri, tujuan dari undangundang tersebut bisa kita lihat pada:Bagian Kedua Pasal 3:UndangUndang ini bertujuan untuk:a menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, sertaalasan pengambilan suatu keputusan publik;b mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan badan publik yang baik;d mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak;f mengembangkan

No.2909 K/Pid/2006RSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

No.2909 K/Pid/2006ruang dan gudang farmasi ; Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

EMI SUKAEMI, Apt. selaku Kepala InstalasiFarmasi RSUD/BRSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon yangikut serta dalam mengambil penerapan kebijakan yang dibuat olehdr. H. HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., tidak dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehinggamemperkaya : Terdakwa Dra.

H.HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., pada saat menjadi KepalaRSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

Pengawasan kegiatan pelayanan dan penggunaan fasilitasruang dan gudang farmasi ;Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

bertentangan dengan peraturan per undangundanganyang berlaku yaitu Undangundang No. 28 Tahun 1999, TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,Dan Nepotisme, Undangundang No. 30 Tahun 2014, TentangAdministrasi Pemerintah serta Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah, No. 18 Tahun 2014, TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah ;5Bahwa, keputusan objek sengketa tidak memenuhi apa yang diatur dalamPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pencantuman / pemasukan dalam daftar hitam nasional ;Bahwa kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No. 18Tahun 2014, Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang pada pokoknya menyebutkan:Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan

Melampaui Wewenang,mencampur adukkan Wewenang dan bertindak sewenangwenang tanpadasar kewenangan (Pasal 17 dan 18 Undangundang AdministrasiPemerintahan) dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah, sebagaimana bukti surat yang ada pada Penggugat yaituNota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen No. 027/025BKKM, tanggal 12Januari 2016, yang ditujukan kepada Tergugat, mengenai

Bahwa, dalam klausul Menimbang huruf c objek sengketa yang isinyaBerita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 027/2924/PK/F/BKKMtertanggal 22 DesemberBahwa dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 12, point 4 sudah diaturformat yang benar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanKepala tersebut, dalam klausul Menimbang tentang Surat PemutusanKontrak dalam hal Surat Keputusan

Adapun alasan Penggugat mendalilkanhal tersebut adalah sebagai berikute Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan per undangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; Bahwa, objek sengketa diterbitkan dengan pertimbangan yang didasariNota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ternyata cacat hukumkarena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan olehPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah