tidak berhasil.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaPerma No. 1 Tahun 2016 tidak terlaksana, kemudian pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanbukti surat yaitu Surat Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai NegeriHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7676/Pdt.G/2018/PA.CmiSipil atas nama Ajeng Srie Nurambari, Nomor 800/kepeg

JOHANES RINALDO SARE selaku Kepala CabangBank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkanSurat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg/V/2010 tanggal 18Januari 2010, baik secara sendirisendiri maupun bersamasama denganDrs.

JOHANES RINALDO SARE diangkat selaku KepalaCabang Bank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor:04/Kepeg/l/2010 tanggal 18 Januari 2010 memiliki Tugas dan tanggungjawab yaitu:Mengkoordinir Operasional Kantor Cabang dalam bentuk menghimpundana Masyarakat dan Pemerintah dalam bentuk Tabungan, Giro danDeposito serta menyalurkannya dalam bentuk Kredit; Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Ir.

JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala CabangBank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkanSurat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg//2010 tanggal 18Januari 2010, baik secara sendirisendiri maupun bersamasama denganDrs YOHOSUA AWOITAUW, M.Si selaku Mantan Penjabat Bupati Sarmidan ARNOLD PENEHAS MARWA yang berkas perkaranya diajukan secaratersendiri, pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, atausetidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011

Sarmi Nomor:SK.821.3/54/KEPEG/2008 tentang pengangkatan jabatan tanggal 01Desember 2008;56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran SK Bupati Kab. Sarmi Nomor :SK.821.354 tanggal 01 Desember tentang pengangkatan jabatanatas nama OBETH MEHARA sebagai Kepala Bagian KeuanganDaerah;57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesekretariat daerah Kab.

.: 1038/ TU Kepeg / RSUD / 2018 pada tanggal 27 Juni yangditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasil darites urine terdakwa I Zulfahayadi Pgl. Zul Bin Munsir menunjukanMethamphetamine : Positif (+) Reaktif.Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan No.: 1037/ TU Kepeg / RSUD / 2018 pada tanggal 27 Juni yangditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasil darites urine terdakwa II Diki Wahyu Pgl.

Dengan sikap Termohon demikian sekarang Pemohontidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dan memutuskan berpisah;Bahwa semenjak tanggal 07 Desember 2018, antara Pemohon denganTermohon berpisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang telah duabulan;Bahwa Pemohon adalah seorang Wali Nagari Koto Tinggi telah mendapatRekomendasi dari atasan dengan Nomor: 008/23/KEPEG/CEL/I2019,yang dikeluarkan oleh Camat Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman, tanggal 31 Januari 2019;Bahwa usaha damai tidak ada

dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,namun tidak berhasil.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaPerma No. 1 Tahun 2016 tidak terlaksana, Kemudian pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanbukti surat yaitu Surat Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai NegeriSipil atas nama Ajeng Srie Nurambari, Nomor 800/kepeg

DASAR DAN ALASAN GUGATANLsBahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:813.3/1253.D/2000 ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2000 denganGolongan/Ruang Gaji: Ill/a, kKemudian Penggugat diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati TapanulliTengah Nomor: 821.3/259/KEPEG/2001 yang ditetapkan pada tanggal27 Juli 2001 Pangkat: Penata Muda, Golongan/Ruang Gaji: IIl/a danselanjutnya Penggugat menjalankan

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 021.3/259/KEPEG/2001, tanggal 27 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda(Bukti P20) ;21.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 151/KEPEG/2004, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor : 155/G/2018/PTUNMDN Halaman 4022.23%24.25.26.27.28.Bupati Tapanuli Tengah, tertanggal 07 April 2004, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P21);Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 667/ BKD/2006, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil BupatiTapanuli Tengah, tertanggal 05 September 2006, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P22);Foto copy Petikan Keputusan

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor:821/3/259/KEPEG/2001 tertanggal 27 Juli 2001, yang pada pokoknyamenetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas namaRosehard Lumbantobing, S.Pi terhitung mulai tanggal 01 Agustus2001 (vide bukti: P20);2.

2010;111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 0051;112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;116. 1 (

Juni 2010;111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1;112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) denganNomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafHal 17 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.18Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintah

JembranaNomor : 821/174/Kepeg/2010 tanggal 22 Juli 2010 diKecamatan Jembrana;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksisebagai Bendahara penatausahaan administrasikesekretariatan, administrasi keuangan (termasuk membuatSPJ kecamatan dan desa untuk diajukan ke KPU Kabupatenuntuk dilakukan legalisasi);e Bahwa terkait pajak honor panitia:Hal 93 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.94a.

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari2010;116. 1 (satu) Lembar

Surat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor474.2/KPTS.322/KEPEG.2/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian4Pegawai Negeri Sipil Atas nama Penggugat, , kemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda P.3Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan saksi yaitu :1.

Berdasarkan keterangan saksi Aspat dan saksi Sudin Sunusi, dibawahSumpah menerangkan, bahwa tanda tangan yang terterah diatas SuratPenyerahan No.68 / STP / CB / 2003 tertanggal 29 oktober 2003bukanlah tanda tangan Supardi Lahaleke, S.E. adalah fakta hukum yangterungkap dipersidangan yang tidak terbantahkan, dan kesaksian iniberkorelasi dengan Bukti T6, dimana bentuk tanda tangan SupardiLahaleke, S.E. pada Surat Keterangan No. 800 / 82.01 / Kepeg, adalahsangat berbeda dengan tanda tangan dalam Surat

,yang menyatakan bahwa tanda tangan Camat Baolan yang tertuangdalam Surat Penyerahan No. 68 / STP / CB / 2003 bukanlah tandatangan Supardi Lahaleke, S.E. selaku Camat Baolan ketika itu, hal manaHalaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT PALdidukung pula oleh Bukti T6 tentang Surat Keterangan No. 800 / 82.01 /Kepeg. Sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa produk SuratPenyerahan dimaksud bukanlah Akta Autentik bahkan mengandungcacat yuridis;.

aslinya ternyatatelah sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian olehKetua Majelis ditandai dengan P.7;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi dipersidangan bernama SAKSI I, menerangkan di bawahsumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetanggaBahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonandispensi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAKPEMOHON, karena umurnya masih kurang; Bahwa Pemohon sudah ke KUA setempat akan tetapiditolak dan disuruh minta dispensasi kePeg

STERREN SILAS SAMBERI memberikan Izin meninggalkan tempat tugaskepada EBSAN SITUMEANG, pada tanggal 02 Agustus 2012.1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan nomor : 820 / 249 / KEPEG / 2011An. ENDAH WIDIASTUTI, pada tanggal 02 Januari 2011.1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan nomor : 800 / 03002 / RSUDASMAT / 10 An.

ALBERT MARSEL AWARAWI Alias MARCEL.1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820 / 255/ KEPEG / 2011,An.

SULASMI,A.MK Alias LASMY.1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/147/KEPEG/2009,SULASMI, A.MK Alias LASMY, pada tanggal 02 Januari 2009.3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerahdengan Nomor : 800/01814/VII/2012, SULASMI, A.MK, pada tanggal 27 Agustus2012.1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai NegeriSipil An.

ALBERT MARSEL AWARAWI Alias MARCEL.132146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.164.165.1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820 / 255/ KEPEG / 2011,An.

URSULA Alias URSULA OFATS.1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/532/KEPEG/2009, An.WILLEM MONAHANA, pada tanggal 02 Januari 2009.1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : KP.00.03.1.3269, An. WILEMR. R. POMEO, pada tanggal 03 September 1998.1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : KP.00.2.1.1327, An. WILEMR. R.

(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Papua Kantor PusatJayapura No.156/Kepeg/X/2011 yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 07Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direksi PT.

(satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Papua Kantor PusatJayapura No.156/Kepeg/X/2011 yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 07Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direksi PT.

ISMAN, SE.13 1(satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Papua KantorPusat Jayapura No.156/Kepeg/X/2011 yang ditetapkan di Jayapura padatanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Direksi PT.

Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg;---

38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu);

39.

Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;

42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg;

43.

Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;

45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit;

46.

Indramayu Nomor : 266/02-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;

49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI;

50.

Indramayu Nomor :266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang PegawaiPD. BPR Sliyeg;45.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 halaman 17 dari 35 halaman putusan No. 15/TIPIKOR/2012/PT.Bdg8.Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

Indramayu Nomor :266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal O02 Januari 2009 tentangPegawai PD. BPR Sliyeg;Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

Indramayu Nomor: 266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentangPegawai PD. BPR Sliyeg; Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

HAMKA JABIL sebagai kepala Bagian Umum setda Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 9 Januari 201440. 1 (Satu) lembar Fotocopi legalisir surat pernyataan pelantikan No: 800/670/Kepeg/2014 tentang pelantikan a.n DRS.HAMKA JABIL tanggal 25 Juli 201441. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No:800/671/Kepeg/2014 a.n DRS.HAMKA JABIL tanggal 25 Juli 201442. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Pernyataan Telah menduduki Jabatan No: 800/672/Kepeg/2014 a.n DRS.HAMKA

Musi Rawas Utara tanggal 9 Januari2014;1 (satu) lembar fotocopy Legalisir surat pernyataan pelantikanNo:800/670/Kepeg/2014 tentang pelantikan a.n. DRS. HAMKAJABIL tanggal 25 Juli 2014;1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas No:800/671/Kepeg/2014 a.n. DRS. HAMKA JABIL tanggal 25Juli 2014;1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Telahmenduduki Jabatan No : 800/672/Kepeg/2014 a.n DRS.

HAMKA JABIL sebagai kepala Bagian Umumsetda Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 9 Januari 20141 (Satu) lembar Fotocopi legalisir surat pernyataan pelantikan No:800/670/Kepeg/2014 tentang pelantikan a.n DRS.HAMKA JABIL tanggal 25Juli 20141 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNo:800/671/Kepeg/2014 a.n DRS.HAMKA JABIL tanggal 25 Juli 20141 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Pernyataan Telah mendudukiJabatan No: 800/672/Kepeg/2014 a.n DRS.HAMKA JABIL sebagai kepalabagian

HAMKA JABIL sebagai kepalaBagian Umum setda Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 9 Januari20141 (Satu) lembar Fotocopi legalisir surat pernyataan pelantikan No:800/670/Kepeg/2014 tentang pelantikan a.n DRS.HAMKA JABILtanggal 25 Juli 20141 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas No:800/671/Kepeg/2014 a.n DRS.HAMKA JABIL tanggal 25 Juli20141 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Pernyataan Telah mendudukiJabatan No: 800/672/Kepeg/2014 a.n DRS.HAMKA JABIL sebagaikepala bagian

Fotokopi Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor474.2/2136/KEPEG/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkanoleh Bupati Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya. (Bukti P.3).B. Saksi:1. i BE tahun, Agama slam, PendidikanPS Peke cc EE tempat tinggal diSSEs cibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ibukandung Penggugat;Hal 5 dari 12 hal Put.

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Pemohon mengajukan permohonanijin perceraian kepada Bupati Blora;Bahwa pada tanggal 30 April 2018 terbit Keputusan Bupati BloraNomor : 474.2 /217/KEPEG/ 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati tersebut maka Pemohon(selaku Pegawai Negeri Sipil) secara normatif dapat mengajukanpermohonon cerai talak kepada Pengadilan Agama Blora;8.

Cacuk WNuryanto, Nomor3316092007700001, tanggal O05 Maret 2015, yang bermeterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya; (Bukti P.1);Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Nomor 445/16/XII/1997,tanggal 21 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya; (Bukti P.2);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 474.2/217/KEPEG/2018,tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Blora, yang bermeteraicukup

yang ditujukan kepada Gubemur Jawa Tengahyang dibuat oleh Sri Rusmiyatiningsih, tertanggal 19 Februari 2018,bermeterai cukup, tidak dapat dicocokan dengan aslinya; (Bukti T.7);Fotokopi Surat tanggapan atas pengaduan Sri Rusmiyatiningsih, yangditerbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah yang ditujukankepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, tertanggal 12 Maret2018, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokan dengan aslinya; (Bukti T.8);Fotokopi Keputusan Bupati Blora, Nomor 474.2/217/KEPEG

Namun dalam hal ini, pimpinanPenggugat tidak memberikan solusi, malah tambah membuat kondisiphisikis Penggugat sangat terganggu;Bahwa walaupun setiap masalah yang dituduhkan terhadapPenggugat, baik dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:862/1018/Kepeg/2007 maupun Surat Keputusan Walikota MakassarNomor: 862/303/BKD/V/2016, kedua surat keputusan tersebut tidakHalaman 12 dari 46 halaman.

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Walikota Makassar Nomor: 826./0053/Kepeg/2005,tanggal 10 Januari 2005, Tentang Penunjukan Pegawai NegeriSipil Mengikuti Pendidikan pada Program Pasca Sarjana (S2)Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) STPDNTahun Ajaran 2004/2005, atas nama SULASTRI, S.STP.

Bukti T7Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/1018/Kepeg/2007,tanggal 5 Juni 2007, Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat Berpa Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah UntukPaling Lama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdri. Sulastri, S.STP NIP010263845 Staf Bagian Kepegawaian Sekretariat KotaMakassar. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan, tanggal 20 Febaruari 2012, atas namaSulastri, S.STP., M.Si.

dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,namun tidak berhasil.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaPerma No. 1 Tahun 2016 tidak terlaksana, Kemudian pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanbukti surat yaitu Surat Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai NegeriSipil atas nama Ajeng Srie Nurambari, Nomor 800/kepeg

Bukti tersebut telahdinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kKemudian olehKetua Majelis diberi kode (P 1).Asli surat Pemberian Izin Perceraian Penggugat Nomor457/Kepeg/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Bupati KayongUtara Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda ( P2).Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut :1.

di Blora tanggal 8 Agustus 1981 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 03.OA.oa.0171080 tanggal 8 Juni 1994, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 03.OA.oe.0198266 tanggal 3 Juni 1997, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor: 03.Mk.0142850 tanggal 14 Juni 2000, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dengan Nomor: CE.016330/12010216330 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Blora dengan Nomor 813/168/KEPEG

di Blora tanggal 8 Agustus 1981 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 3.OA.oa.0171080 tanggal 8 Juni 1994, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 03.OA.oe.0198266 tanggal 3 Juni 1997, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor: 03.Mk.0142850 tanggal 14 Juni 2000, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dengan Nomor: CE.016330/12010216330 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Blora dengan Nomor: 813/168/KEPEG