Ditemukan 2011 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-10-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683 K/Pdt/2011
Tanggal 25 Oktober 2012 — SYAFRI FERI Gelar LELO DIRAJO vs. SYAMSIDAR, dkk
2111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANDARO MUDO telah pula mengajukangugatan secara perdata dat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimanatersebut dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI1999 ;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999 tersebut, maka
    telah pula dinyatakanbatal Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983, serta menyatakan bahwaYAHYA (almarhum) adalah sewaris, sepusaka dan sekaum denganPembantah dan Terbantah ;10.Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtertanggal 8 Nopember 1999 Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999tersebut, maka ibu Terbantah II yang bernama ALIMAH telah pulamengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang, yaitu dimanaibu Terbantah Il telah menggugat
    berbunyi sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan
    ;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konvensi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan
Register : 02-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
SUKARNO ALS KARNO Bin MAULUDDIN SALIM
215127
  • ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu,ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akteNotaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehinggatanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milikmaupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu HambaRaja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjianPenyerahan
    KHAIDIR M.WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijualkembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja; Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahanseluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep.
    Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dariMajelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yangtidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M.
    LAILATUL KAFTIAH CS)dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku MelayuHamba Raja;Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alashak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUF KAFTIAH CS tersebut, oleh karenaitu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanahyang telah diserahkan diambil alin oleh SUKARNO CS.
    Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata daritanah yang 50 ha tersebut;Bahwa menurut pendapat Ahli, sejaun pengurusan atau wewenang yangdiberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalahsah menurut hukum.
Register : 14-01-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pyh
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
BASYIR DT.PANGERAN NAN SATI
Tergugat:
1.SYAFRIZAL Pgl SYAF
2.AFRIANTON Panggilan ANTON
3.RAMULIS Pgl MULI
6113
  • 1 dan IIl sudah melakukan Pengaduan/ MohonPenyelesaian Sengketa Soko dan Pusoko kepada Kerapatan Adat NagariSitanangSehinga Kerapatan Adat Nagari Sitanang sudah mengeluarkan kesimpulanpada Suratnya Nomor : 01/KANSTNII2020.j. Setelah kami teliti dan kami baca secara seksama satu persatu dalil gugatanpara penggugat kami menemukan banyak kejanggalan1) Dalil pada Poin 6 dan 8 tentang perkalian Harga Batu) 300 M3 X70.000.000 = 21.000.000.
    Fotokopi Daftar Susunan Niniak Mamak dari Kerapatan Adat NagariSitanang Kecamatan Luhak Kabupten Lima Puluh Kota Tertanggal 5 Januari1981, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P7;Fotokopi Berita Acara no: 108 / PPT / 86 dari Panitia Pembebasan Tanahdaerah Tk.II 50 Kota tertanggal 22 Maret 1986, selanjutnya setelah diperiksadiberi tanda P8;Fotokopi Keputusan/Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sitanang nomor :O1/KANSTN/II2020 dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang KecamatanLareh Sago Halaban
    Fotokopi Surat Keputusan/Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota Nomor 01/KANSTN/II2020 tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberitanda T1;2. Fotokopi Surat Silsilah/ Ranji Keturunan DT. Pangeran Suku MandahiliangNagari Sitanang tertanggal 15 Januari 2020, selanjutnya setelah diperiksadiberi tanda T2;3.
    Marajo Nan Bapayuangpersukuan Bendang;Bahwa Saksi di undang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.
    Pangeransekarang PT Tahiti tapi bagaimana pembagiannya Saksi tidak tahu;Bahwa adanya Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tanggal19 Maret 2020 adalah dalam rangka penyelesaian Ngalau Teduah(Objek Perkara); Bahwa Saksi mengetahui tentang Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.
Register : 03-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 102/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 20 Agustus 2019 —
Terbanding/Tergugat VII : Kerapatan Adat Nagari KAN Silungkang
Terbanding/Tergugat V : DIANA LESTARI, SH
Terbanding/Tergugat III : RAMLI
Terbanding/Tergugat I : M.YAZID DT.RAJO LELO Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
Terbanding/Tergugat VI : ERIYOLSON DT. KHOTIB IBRAHIM,
Terbanding/Tergugat IV : HARRY. A. NOER Diwakili Oleh : ANDRE PANDOE, S.H.
Terbanding/Tergugat II : ISMAR Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
3618

  • Terbanding/Tergugat VII : Kerapatan Adat Nagari KAN Silungkang
    Terbanding/Tergugat V : DIANA LESTARI, SH
    Terbanding/Tergugat III : RAMLI
    Terbanding/Tergugat I : M.YAZID DT.RAJO LELO Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
    Terbanding/Tergugat VI : ERIYOLSON DT. KHOTIB IBRAHIM,
    Terbanding/Tergugat IV : HARRY. A. NOER Diwakili Oleh : ANDRE PANDOE, S.H.
    Terbanding/Tergugat II : ISMAR Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
    KHOTIB IBRAHIM, umur Ik. 51 Tahun, agama Islam, jeniskelamin Lakilaki, pekerjaan Wiraswasta, suku Melayu, alamat DusunStasiun, Piliang Bawah, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang,Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semulaTergugat 6;Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PDG7.Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, JI.
    Khotib Ibrahim suku melayu selakuMamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum panai 4 rumah/Guguak BinokNagari Silungkang, berdasarkan dengan surat pernyataan Eriyolson Dt.Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal 9 Juli 2010 yang diketahuloleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang dan terbitnya SuratKeputusan Kerapan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor.08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010..
    Khotib Ibrahim dan anggotakaumnya tanggal 9 Juli 2010 dan diketahui oleh Lembaga berwenangyaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang dan terbitnya SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor.08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Berdasarkan alasanalasan eksepsi yang berdasar hukum diatas, makagugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apaapa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatasadalah satu kesatuan yang tak
    Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal9 Juli 2010 yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silungkang dan terbitnya Surat Keputusan Kerapan Adat Nagari (KAN)Silungkang Nomor. 08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PDGb.
    Rajo Lelo, SebelahSelatan dengan jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur dengan SungaiBatang Lasi, dan sebelah Barat dengan tanah ulayat kaum Harun AlRasyid (alm)/Fauzul Azim dan sesuai surat pernyataan Eriyolson Dt.Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal 9 Juli 2010 dan diketahuioleh Lembaga berwenang yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silungkang dan terbitnya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Silungkang Nomor. 08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Berdasarkan alasanalasan eksepsi yang
Register : 24-06-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN SOLOK Nomor - 60/Pid.B/2016/PN Slk.
Tanggal 26 September 2016 — - Roza Erlina Panggilan Lin;
10714
  • Lubuk Sikarah Kota Solok.Bahwa sampai saat proses persidangan, hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kota Solok tentang kepemilikan atas tanah tersebut belum mengeluarkankeputusan/hasil.Bahwa dalam keributan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi woianjiang ang, pantek amak ang, merampok se karajo ang mah (kamu anjing,kemaluan ibumu, mencuri saja kerjamu.Bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada saksi, karena jarak saksi denganterdakwa lebih kurang 1 (satu) meter.Bahwa di tepi sawah tersebut ada saksi
    Bahwa upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihansawah tersebut adalah menunggu hasil dari Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) karea Tanah pusako Tinggi, yang akan keluar dalam bulanAgustus ini. Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah orang yang selalu berbuat baik,tidak pernah sekalipun dalam bergaul berbicara kotor ataupun kasar.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan;3.
    Lubuk SikarahKota Solok.Bahwa sampai saat proses persidangan, hasil Kerapatan Adat Nagari(KAN) Kota Solok tentang kepemilikan atas tanah tersebut belummengeluarkan keputusan/hasil.Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WIBdi Sawah Kucai Lukah Pandan Kel. IX Korong Kec.
    Wondengan terdakwa dari tahun 2012 sampai sekarang yakni kepemilikan hakkatas tanah pusaka tinggi ynag jatuhn ketangan terdakwa.Bahwa telah keluar hasil dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah KotaSolok tentang kepemilikan yang sah menurut adat di Sawah Kucai LukahPandan Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok tersebut, dan yangberhak adalah Kaum terdakwa yang dikelola oleh terdakwa, dan KaumHal8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Siksaksi korban Nofitri Dt Endah Kayo Pgl.
    Won dan terdakwa terkait permasalahan/sengketa mengenai hak milik atastanah Sawah tersebut yang masih dalam proses persidangan Kerapatan AdatNagari (KAN) Kota Solok;Menimbang, bahwa bermula saksi Nofitri Dt Endah Kayo Pgl. Won sedangmenggarap sawah tersebut kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksiNofitri Dt Endah Kayo Pgl.
Putus : 22-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PT PADANG Nomor 172/PDT/2017/PTPDG
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNIRDAM, CS LAWAN ROHIMAN TAHER Dt Rajo Nan Putiah, CS
160127
  • perkara;Bahwa dengan adanya pihak Badan Perlanahan (BPN) KabupatenSolokmelakukan Pengukuran atas tanah perkara, maka Penggugat Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat E tanggal 27 april 2015, agar prosespensertifikatkan atas tanah perkara di tangguhkan dengan alasan PenggugatPenggugat selaku anggota kaum Tergugat Tergugat A tidak dilibatkan dalamproses pensertifikatkan atas tanah perkara tersebut;Bahwa atas adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, akhimyaTergugat E telah menyurati Kerapatan
    Adat Nagari Selayo untuk berupayamenyelesaikan secara musyarawah di tingkat Ninik Mamak atau tingkat Nagan;Bahwa oleh Kerapatan Adat Nagar (KAN) telah berupaya untukmenyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil;Bahwa dengan gagalnya Kerapatan AdatNagari ( KAN ) menyelesaikanpersoalan antara Pengggat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tersebutselaniuinya Kerapatan Adat Nagari Selayo telah menyurati Tergugat E sesuaidengan surainya terlanggal 8 juli 2016 Nomor: 054/UmunVKANS/2016, yangpada pokoknya
    Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo mengatakan tidak bisamenyelesaikan dan proses selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan;Bahwa berbekal surat dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Selayo tersebut,akhimya Tergugat E menyuratii Penggugat Penggugat, agar PenggugatPenggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggangwakiu 90 hari terhitung semenjak tanggal 20 oktober 2016;Bahwa di atas tanah perkara tumpak Satu ada sebuah rumah permanen dansebuah rumah kayu yang didiami oleh Tergugat
    Ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yakni DjanatinDt Putieh, dimana Djanatin Datuk Putian adalah mamak kandungTergugat A/tetapi mamak lain jurai dari Penggugat, yang olehDjanatin Datuk Putiah tersebut sangat jelas disebutkan adanyajurai Penggugat sebagai anggota kaumnya, an Ranji tersebutdiketahui oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo serta Wali Nagari;B.
    Dimana Djanatin Dt Putih tersebut adalah MamakKandung bagi Tergugat Tergugat tetapi Mamak lain jurai denganPenggugat/Pembanding, Dalam bukti P.1 jekas dikatakan dibuat olehHalaman 12 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu suku Tapi AiaY.Datuk Penghulu Sati dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), artinyaformil Ranji P.1 terpenuhi sudah.
Register : 11-04-1979 — Putus : 28-04-1979 — Upload : 16-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 258 SKT.3/1979
Tanggal 28 April 1979 —
896
  • iyall/Kerapatan. Qadii ....2..:::s:csssssseseeeeeeeeeeeseeeeseeespada hari ........ 4abta tanggal Talak wana diiatuhkan1. Talak yang keberapa2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. Isteri dalam keadaan : Suci, hamil atauhaidh4.
Register : 10-01-1979 — Putus : 08-02-1979 — Upload : 13-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 69 SKT.3/1979
Tanggal 8 Februari 1979 —
70
  • Syar'iyah/Kerapatan QachNikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agama dipada tanggal tanggal .......ccsssceseseeeeeeeen eee dengan Akte Nikah No .........sssseeeeSurat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutarr guna mendapatkanKutipan Buku Pendaftaran Talak pada KUA Kecamatan Kutipan Akte/Surat Nikah dari Suami/Isteridisimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam map berkaspPperkara NO. ...cccssseeeeeeeee eens tiA,tanggalKeterangan:BONDOWOSO 08 FEBRUARI 1979KETUATIDDRS.MUCHSINUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
ZAMZAINI
Tergugat:
1.SUARTI
2.RUSTAM Gelar Dt. Sinaro Sati
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
11819
  • Bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta agarMenyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 November 1999 antaraPenggugat dengan Tergugat 1 dan 2 harus dibatalkan atau bataldemi hukum akibat dari Perbuatan Tergugat 1 dan 2 telahmembuat pengaduan ke kantor Kerapatan adat Nagari PucukAdat Nan Baulayat Dalam Nagari Kataping dan juga membuatlaporan Polisi No.
    Fotokopi surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Pucuk Adat Nan BaulayatDalam Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman, tertanggal 26 Juli 2027, telah dibubuhi meterai secukupnya,fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P. 12;13.
    Bahwa Penggugat dalam dalil posita angka 10 halaman 5menyatakan Kerapatan Adat Nagari Kataping Pucuak Adat NanBaulat Dalam Nagari Kataping telah merugikan hakhakPenggugat melalui Surat Keputusannya tertanggal 26 Juli 2007;. Bahwa disamping itu Penggugat dalam dalil posita angka 8halaman 4 sampai 5 juga menyatakan telah menandatanganiSurat Perdamaian tertanggal 13 November 1999;.
    Bahwa karena Penggugat tidak menggugat Kerapatan AdatNagari Kataping Pucuak Adat Nan Baulat Dalam NagariKataping dan pihak lain (Adlis Legan, Helmi, Dahniar); dalamSurat Perjanjian tertanggal 13 November 1999 maka gugatanPenggugat menjadi kekurangan Tergugat, oleh karena itugugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);1.3 Eksepsi obscuur libel1.3.1 Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;1.
    Bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta agarMenyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 November 1999antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 harus dibatalkanatau batal demi hukum akibat dari Perbuatan Tergugat 1 dan 2telah membuat pengaduan ke kantor Kerapatan adat NagariPucuk Adat Nan Baulayat Dalam Nagari Kataping dan jugamembuat laporan Polisi No.
Putus : 09-06-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 PK/Pdt/2011
Tanggal 9 Juni 2011 — Tn. RASYID RASAID MALIN MANGKUTO vs. Tn. HASAN Dt. TUNARO ; Tn. Drs. ZULFAHREIN Dt. RAJO BAGUNO
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berhubung Tergugat tidak juga bersedia menyerahkansecara baik baik obyek perkara kepada para Penggugat, maka padatanggal 16 Juli 2002 para Penggugat melaporkan Tergugat ke pihakkepolisian sektor Tilatang Kamang di Pakan Kamis atas pemalsuansurat surat yang dilakukan oleh pihak pihak Tergugat terhadapobyek perkara;Bahwa berhubung laporan dari Penggugat tersebut belum adajuga tindak lanjutnya dari pihak Polsek Tilatang Kamang makapada tanggal 26 Juli 2002 Penggugat melaporkan permasalahan inike Ketua Kerapatan
    Setelah melalui beberapa kali sidang, Tergugat' tidakbersedia lagi melanjutkan sidang di Kerapatan AdatNagari, dan siap menerima tindak lanjut dari Penggugat;B. Penilaian dan Pertimbangan Hukum Adat:b1. Menimbang raso jo pareso, menimbang jo harato bando, danmenimbang jo nyao badan;b2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat tali keluargabako dan keluarga anak pisang;b3. Manimbang adat bakorong bakampuang;b4.
    No. 263 PK/Pdt/2011Bahwa pihak Tergugat tidaklah pernah melaksanakan keputusandan saran dari Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir tersebut,bahkan sama sekali tidak punya itikad baik untuk menyelesaikanpermasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat, sehinggaakhirnya para Penggugat terpaksa menempuh jalan penyelesaiannyamelalui gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini;Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara tanpahak, karena obyek perkara bukanlah pusaka tinggi dari Tergugatdan
    Wali Nagari Kamang Hilir; Ketua Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir;Bahwa kedua instansi dan lembaga tersebut sangat berperandalam proses mengeluarkan surat surat pernyataankepemilikan tanah dan surat surat keterangan Wali NagariKamang Hilir untuk mendukung surat pernyataan Tergugatuntuk mendapatkan sertifikasi hak atas tanah Obyek Perkara; Pemerintah Republik Indonesia/BPN Pusat di Jakarta Cq.Kakanwil BPN Propinsi Sumatra Barat Cq.
Register : 27-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Swl
Tanggal 22 Desember 2020 — Terdakwa
16326
  • Chairunnas alias Nas Panggilan Pak De dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui dari Bidan Desa bernama Wenni Zurman yangmelakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban yangmasih bersetatus belum menikah telah hamil;Bahwa Saksi kemudian memberi tahu Ketua KAN (Kerapatan AdatNagari)bernama Marli Datuak Sultan Rajo Lelo Alias Marali PanggilanDatuak Sultan;Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) mengadakan rapat adat padahari Sabtu tanggal 12 September
    2020 pada malam hari di Surau LuwakGuguak Bungo Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto danyang kedua pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 pada malam haridi Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto denganmenghadirkan seluruh anggota Kerapatan, Alim Ulama, Cadiak Pandai,Pemerintahan Desa dan menghadirkan kedua anak yang bermasalah yaituHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN SwlAnak Korban Disamarkan dan Anak;Bahwa mengenai tindak pidana persetubuhan
    Marli Datuak Sultan Rajo Lelo alias Marali Panggilan Datuak Sultandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengetahui peristiwa telah terjadi persetubuhan di kampungSaksi dari Mamak Anak Korban dan Anak yaitu Panggilan Palin danPganggilan Jamili melaporkan kepada Saya selaku Datuak Pucuak SukuSupadang Empat Dapur/ Ketua KAN Kerapatan Adat Nagari DesaLumindai tentang kejadian persetubuhan;Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Kami mengadakan rapat adat padahari Sabtu tanggal
    12 September 2020 pada malam hari di Surau LuwakGuguak Bungo Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto danyang kedua pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pada malam haridi Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto deganmenghadirkan seluruh anggota Kerapatan, Alim Ulama, Cadiak Pandai,Pemerintahan Desa dan menghadirkan Anak Korban Disamarkan dan Anak;Bahwa hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada malamhari di Surau Luwak Guguak Bungo Desa Lumindai
    Kecamatan BaranginKota Sawahlunto dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 September2020 pada malam hari di Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan BaranginKota Sawahlunto degan menghadirkan selurun anggota kerapatan, alimHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN Swiulama, Cadiak Pandai, Pemerintahan Desa dan menghadirkan Anak KorbanDisamarkan dan Anak adalah yang mana kejadian persetubuhan tersebutmemang benar terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulanApril 2020 sebanyak
Register : 28-11-2013 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Pin
Tanggal 23 September 2014 — HENDRI TOSMAN, DKk b/d MASRIL, Dkk
10715
  • Kepala Nagari Inderapura Periode Tahun 2008 Cq SUKADIK,S.Sos;5.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Inderapura Cq. SALMINRKY.R.MELAYU pada Tahun 2008;Bahwa berdasarkan daftar namanama dan faktafakta hokum yangtelah Tergugat kKemukakan diatas, maka haruslah gugatan Penggugatditolak, dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;A. DALAM POKOK PERKARAHalaman 17 dari 85 Putusan Nomor 30/Pdt.
    Zuloaidah dan keponakan dari Mias Rky RajoIndo;Bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri ada diselesaikandi tingkat Kerapatan Adat Nagari Inderapura;Bahwa hasil penyelesaian di tingkat KAN menyatakan bahwa tanahterperkara adalah tanah Pusako Tinggi kaum Mias;Bahwa saksi tidak ada melihat hasil Keputusan Kerapatan Adat Nagaritersebut, saksi hanya diberi tahu oleh Eriyanti;Bahwa yang menjabat Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugatsekarang adalah Masril, sedangkan sebelumnya adalah Mias Rky
    G/2013/PN PinBahwa saksi kenal dengan Obos beliau Ketua Kerapatan Adat NagariInderapura sedang Jasmil Rajo Indo sebagai ninik mamak;Bahwa yang membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) adalah Mias Rky. Rajo Indo ;Bahwa pada waktu transaksi jual beli tahun 2008 saksi menjabat Plt WaliNagari Inderapura ;Bahwa yang menjadi Ahli Waris dalam pelaksaan jual beli tanahterperkara adalah Masril ;Bahwa hubungan Mias Rky.
    Efendi ;Bahwa saksi ada menanda tangani surat bukti 1B1,2,3,4,5/lb danTB1,2,3,4,5/lla tersebut dan benar itu tanda tangan saya ;Bahwa jabatan saksi dalam kaum sebagai Mamak Kepala Suku dansebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Inderapura dan saksi ikut bertandatangan dalam surat bukti tersebut karena Mias tidak lagi sebagai anggotaKAN sedang jual beli harus ditanda tangani oleh penghulu pada KAN ;Bahwa saksi menjabat Ketua Kerapatan Adat Nagari Inderapura sejaktahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;bahwa
    Menimbang, bahwa bukti foto copy Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari Inderapura No. 71/KANIND/SK/X2013, tentang PenyelesaianSengketa Tanah antara Eriyantii, Amd.Keb dengan Mailiwati diKerapatan Adat Nagari Inderapura, tanggal 13 Oktober 2013 (Videbukti P1.2.3/4). Bukti ini setidaknya dapat dijadikan petunjuk bagiMajelis bahwa tanah terperkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum ParaPenggugat, Tergugat A.1,A.2 dan Alm. H.Efendi;.
Register : 22-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 32/Pid.B/2018/PN Pnn
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.RENI HERMAN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
YULIA NOVITA Pgl YUL Binti TAMENEK
726
  • Inal)

    • 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut tertanggal 24 Februari 2015;
    • 4 (empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterima oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

    (Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl.

    Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)(Semua Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam Berkas Perkaraan. SUTAMSIR Pgl. TAMSIR dan SYAFRINAL Pgl. INAL).4.
    terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa pada Tahun 2015 terdapat program Redist Tanah pada NagariSungai Sirah Kabupaten Pesisir Selatan tetapi karena dari hasilpemetaan yang dilakukan oleh pihak BPN dengan menggunakan GPSterdapat sengketa batas antara Nagari Sungai Sirah dengan NagariSilaut dan perbedaan antara objek tanah dengan alas hak sehinggaprogram redist di Nagari Sungai Sirah tersebut dibatalkan oleh pihakBadan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat.Bahwa pada Tahun 2015, Ketua Kerapatan
    Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl.
    Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor53/Pid.B/2018/PN.Pnn atas nama Terdakwa SUTAMSIR Pgl. TAMSIR danSYAFRINAL Pgl.
    Inal)1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015;Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Pnn. 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pnn atas nama TerdakwaSUTAMSIR Pgl. TAMSIR dan SYAFRINAL Pgl. INAL, dkk.6.
Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 PK/Pdt/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — KAMUS,dkk vs ZAINAL,dkk
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pangulu Basa Nan Kuning, hal ini telahdikuatkan dengan Putusan Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik No.01/PdtAT/2007/KANAia Tabik tanggal 04 Agustus 2007;Bahwa oleh karena kaum Tergugat orang yang melakok atau mengaku berrnamakkepada kaum Para Penggugat maka kepada kaum Tergugat dahulunya diberi hak pakaiatas objekobjek perkara oleh kaum para Penggugat, bukan hak mewarisi ataun untukdimiliki oleh kaum Tergugat, bahkan kaum tergugat dibiarkan untuk menghuni rumahgadang yang dibangun kaum para Penggugat
    Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 2: Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11 yang menyatakan bahwa: Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No.O1/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapiKeputusan Final berada pada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi Adat Nagari Aie Tabikserta membatalkan dan tidak berlaku lagi isi Keputusan Majelis Peradilan Adat NagariAie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik serta membubarkan
    Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 3: Surat Pencabutan Tanda Tangan Dari Badan Peradilan Adat NagariAie Tabik karena Putusan Badan Peradilan Adat Belum Berkekuatan Hukum dan jugaBelum Ditandatkngani oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Aie TabikPayakumbuh tanggal 13 Februari 2011;Oleh karena itu maka Putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Pyk jo. Putusan No. 169/PDT/2008/PT.PDG jo.
    Bahwa terhadap4(empat) hal tersebut di atas, maka kami uraikan bukti sebaliknya yaitu berdasarkanSurat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/KAN/AT/2010Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat yang menyatakan bahwaPemohon Peninjauan Kembali mempunyai Hubungan Tali Darah (Bukti PK 1, Aslidiperlihatkan dan fotocopy terlampir) sebagai berikut:Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/ KAN/AT/2010 Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat
    Oleh sebab ituPutusan Judex Facti dan Judex Juris batal demi hukum;Bahwa Putusan Judex Facti dan Judex Juris Telah dibuktikan sebaliknya olehPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11(Bukti PK 2, ash diperlihatkan dan fotocopy terlampir) yang menyatakan bahwa:Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KANAia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapi Keputusan Final beradapada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2940 K/PDT/2009
MUCHLIS DT. RAJO MANGKUTO NAN PANJANG LIDAH, DKK.; ZULIA MARTINA, DKK.
185 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari penyelesaian dalam perkaraini, bahkan pada tanggal 16 September 1995 Penggugat mohon penyelesaianmenurut hukum adat, yakni melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari danHal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2940 K/Padt/2009pada tanggal 25 Agustus 1996 Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto telahmengeluarkan putusannya.
    Akan tetapi para Tergugat tidak menghormatiputusan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto tersebut ;10.Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Tergugat Il adik dari Tergugat telah11pula mendirikan sebuah Bangunan rumah permanent yang terbuat daripondasi batu, dinding bata merah di atas tanah objek perkara tanpa seizindan persetujuan dari kaum Penggugat ;Bahwa perbuatan Tergugat Il yang telah dengan begitu saja mendirikanbangunan rumah permanent di atas tanah kaum para Penggugat tanpa seizindan persetujuan
Register : 12-11-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
MANSYAR
Tergugat:
1.MEDRIZAL
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
23622
  • ;Bahwa sebelum dikeluarkannya namanama yang berhak untuk menerimaganti rugi oleh Tergugat Il, Penggugat telah mengajukan keberatan kepadaTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai untuk kepentinganumum dan bahkan Kerapatan adat Nagari Sungai Buluh meminta kepadaTergugat Il untuk melakukan tunjuk batas atas Sertifikat Hak Milik (SHM)No.1158/Nagari Sungai Buluh, namun tidak diindahkan oleh Tergugat II, danTergugat serta Tergugat
    Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengindahkan keberatan danpermohonan Penggugat maupun Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluhuntuk melakukan tunjuk batas atas tanahn SHM No.1158/Nagari SungaiBuluh milik Tergugat yang berakibat seluruh tanah yang penggugat milikidan garap diluar pancang atau batas tanah SHM No.1158/Nagari SungaiBuluh dimasukan dalam tanah SHM No.1158/Nagari Sungai Buluh,sehingganya Tergugat II menjadikan Joesno Syarif (alm) ayah Tergugat sebagai penerima ganti rugi tanah objek
    Joesno Syarief, BA.11.Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Kanagarian (KAN) Sungai BuluhNomor : 27/G/KANSB/VIII2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihalpenangguhan ganti rugi Proyek Irigasi Batang Anai.12.Bahwa terhadap keberatan pada point 10 (Ssepuluh) telah Tergugat Iltanggapi melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. PadangPariaman Nomor : 75/PPT/IX/2020 tanggal 01 September 2020perihal : penangguhan ganti rugi proyek irigasi Batang Anai An.
    Fotocopy surat keterangan Kerapatan Adat Kanagarian (KAN) sungai buluhno : 30/kan/VIII/SB2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang telah dibubuhimaterai dan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai surat buktiP.2 ;3. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 63/PPT/VIII/2020, Kantor PertanahanKabupaten Padang Pariaman, Perihal : Undangan Atas Nama Mansyar,tertanggal 04 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai dan tidak dapatmemperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai surat bukti P.3 ;4.
    Fotocopy dari fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai BuluhKecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman No.27/G/KANSB/VIII2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai dantidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai surat buktiP.4 ;5.
Putus : 29-09-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1990 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — 1. TASAR Glr. MALIN MARAJO, DKK. VS A. SYAMSUIR CHAN, DKK.
10142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KASANGKECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, berkedudukan di Jalan Raya PadangBukittinggiNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten PadangPariaman;D. 1. Tuan HASRIL/Lk, bertempat tinggal di Korong CaniagoNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;2.
    B (BPN) akhirnya diselesaikan di lembaga Kerapatan AdatNagari Kasang, namun objek yang dipersoalkan tanah samping SD 04Kasang dirubah objeknya menjadi 8 (delapan) bidang, padahal semulaobjek cuma 1 (satu) bidang, diperiksa 8 (delapan) bidang dan HartaPusaka Tinggi Kaum orang dibagi dua, tanpa melibatkan atau memanggilMamak Kepala Waris dalam Kaum, orang yang berselisih (Syamsuir Chandengan Amdasni alias Supik Gaek, Cs), putusan Kerapatan Adat NagariKasang Nomor 01/KPTS/KANKS/2010, tanggal 18 Mei
    A (Syamsuir Chan) selaku kemenakan orangperbuatannya sudah keluar dari adat Minangkabau, begitu juga halnyadengan KAN Kasang tidak berpedoman kepada pepatah Minangkabau,selaku Pemangku Adat di Nagari Kasang, hal ini terjadi dalam perbuatanatau kerja di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kasang (vide keputusannyayang diuraikan diatas). Kenapa demikian?
    Kesalahan objek, lain yang di suruh selesaikan lain pula yang diputuskan(Baca Surat BPN Nomor 570//2010, tanggal Maret 2010 perihal:Keberatan atas nama Syamsuir Chan, Cs yang ditujukan atau dialamatkankepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (Batuka Baruak Jo Cigak);2. Yang berselisih anggota dalam satu kaum/samasama kemenakan orang,harusnya oleh KAN Kasang dipanggil Mamak Kepala Waris Kaum, yaituHalaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1990 K/Padt./201621.22.Penggugat (Tasar Gir.
    AdatNagari, sebab kata mufakat itu sesuai akan adat dan perikemanusian dantidak melanggar hukum, yang masuk ke dalam keadilan sosial;Bahwa pembahagian atau putusan (KAN) Kerapatan Adat Nagari Kasang yangmembagi Harta Pusaka Tinggi Kaum orang lain "sudah jauh menyimpang daritugas KAN itu sendiri", oleh karena tugas KAN bukan untuk membagi HartaPusaka Tinggi Kaum orang dalam Nagari, melainkan mendamaikan dari kaumHalaman 24 dari 31 hal.
Register : 30-09-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
1.JALIDAR
2.DENDI HAMDANI
Tergugat:
1.Marah Zulkarnain
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
15137
  • ;Bahwa sejak tahun 1982 sampai saat sekarang (Selama lebih kurang tigapuluh delapan tahun) objek perkara digarap dan dikuasai oleh ParaPenggugat dengan menanam pisang, tebu, kelapa dan mendirikan pondokdiatasnya tanpa ada ganguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ,dan bahkan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh selaku pemilik ulayat telahmengakui bahwa objek perkara merupakan ulayat Nagari Sungai Buluhyang sudah diberikan kepada Para Penggugat selaku anak kemenakandalam susunan adat di Kanagarian
    ;Bahwa sekira tahun 2018, objek perkara terkena dampak PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, dan pada saatTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai melakukan Survei,untuk pematokan objek perkara, Pengugat telah menjelaskan kepadaTergugat II bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat dan bukanmilik Tergugat I, termasuk Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh ikutmenjelaskan.
    Bahkan pada tanggal 25 Maret 2019, Kerapatan Adat NagariSungai Buluh sebagai pemilik ulayat juga telah mengajukan keberatanmelalui gugatan No. 10/Sp/KANSB/III2019 kepada Tergugat II denganmenjelaskan bahwa Tergugat bukanlah nama yang berhak atas objekperkara.
    Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluhmelalui suratnya tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 10/Sp/KANSB/III2019Perihal: Gugatan.5.
    Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh KecamatanBatang Anai Kab. Padang pariaman No. 27/G/KANSB/VIII2020,tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnyadan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P.6B;7.
Register : 26-05-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 11-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 13 Nopember 2014 — RATNA NILA JUWITA SYAHRUL lawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM 2. PT. AMP PLANTATION
14269
  • BAGINDOAMIR, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari II Koto danCamat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung, dimana RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah anak dari Alm.
    Bawan membuat Surat Pernyataan, pada tanggal 9 Agustus1988, yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut keKantor Agraria, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Alung; (BuktiP7);Surat Pernyataan Ninik Mamak Bawan, tanggal 22 Agustus 1988, yangisinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan, dan juga menyetujuidimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang, yang diketahui olehKepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Camat PerwakilanKecamatan Lubuk Basung, dan Ketua Kerapatan
    Kharisma BawanIndonesia), tanggal 22 Agustus 1988, seluas lebih kurang 900Ha (sembilanratus hektar), didalamnya termasuk seluas 200Ha tersebut di atas, yangdiketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala D Lubuk Alung B n,Kerapatan Adat Nagari II Koto, Camat Perwakilan Kecamatan LubukBasung Bawan, dan Camat Lubuk Basung (Bukti P9), Ny. RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah Presiden Direktris PT. KHARISMA BAWANINDONESIA;PetaPeta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan untuk perkebunanPENGGUGAT (PT.
    KHARISMA BAWAN INDONESIA), tanggal 22Agustus 1988, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Koto Bt.Kambing; (Bukti P10 s/dSurat Keputusan Ninik Mamak Bawan, dan Alim Ulama beserta CadiakPandai dalam Desa Bawan I Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing,Halaman 13 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUNPDGKecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25Nopember 1990, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto BatuKambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kepala
    I Agam,Camat Lubuk Basung dan Camat Perwakilan Lubuk Basung, pada lembar I,bagian menimbang, poin 2, yang pada pokoknya menyatakan:bees tanah yang terletak di atas, antara Masang Kiri dan Masang Kanansebagiannya telah disetujui Ninik Mamak Desa Bawan pengarapannya PT.KHARISMA BAWAN ; (Bukti P12);Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari I Koto PWK.Kec.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — H. NASIR ZET DATUAK DIKOTO vs WALIKOTA PADANG PANJANG, Dkk
3723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum Indonesia merdeka objek perkara dikuasai oleh Belandadengan membuat bendungan mata air Lubuk Mata Kucing untuk dijadikanirigasi/pengairan sawahsawah anak Nagari Bukit Surungan yang disetujuioleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemilik Ulayat/Niniak/Angku kaumPenggugat;. Bahwa sekitar tahun 1918 pihak Militer Belanda membuat kolam pemandianLubuk Mata Kucing tanpa seijin Kerapatan Adat Nagari dan PemilikUlayat/Niniak/Angku kaum Penggugat;.
    Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 63 paragraf ke1(satu) yang menyatakan, "Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkaraadalah tanah Negara, maka bukti P.5 dari Kerapatan Adat Nagari yangmenyatakan bahwa objek perkara/sengketa (Lubuk Mata Kucing) adalah milikkaum Pengugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sah sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum yang diambil alin secara utuh oleh Judex FactiPengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo adalahpertimbangan
    Bukti (P5) bukanlah bukti surat dari Kerapatan Adat Negeri melainkanSurat Penjelasan Palin Glr.
    Sutan Alamsyah tertanggal 12 Februari 1954(surat bukti dari Kerapatan Adat Negeri merupakan bukti P.8) sehinggapertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam menilai alat buktiPemohon Kasasi dilakukan dengan keliru;Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diambil alin secarautuh oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi yang telah salah dalam menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo; Makasecara imperatif (serta merta) Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah puladalam