Pasal 13 angka XI : pungutan pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah diIndonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.65/B/PK/PJK/20127.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehberlentangan dengan UndangUndang;Hal. 11 dari 28 hal.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesual dengan UndangUndang yang berlaku; Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah ; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, UndangUndang mengenai retribusidaerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quodnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 tahun 1957 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No.34 tahun 2000.

Melaksanakan pungutan pajak daerah, retribusi daerahdan pungutan lainnya yang menjadi wewenangnya, sesuaidengan tata cara pemungutan di bidang pajak danretribusi daerah dengan target yang dicapaisebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;2. Melaksanakan pembukuan, penyetoran hasil pungutanpajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnyasesuai dengan pembukuan dan penyetoran di bidang pajakdan retribusi ;3.

Melaporkan hasil pungutan yang telah disetor ke kasdaerah ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten RejangLebong setiap sesudah penyetoran;4.

Mengintensifkan pelaksanaan pungutan dalam rangkamengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektorpajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya ;Dalam lampiran Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebuttarget SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenRejang Lebong tahun 2009 dari pungutan/penerimaan retribusitempat rekreasi dan oleh raga sebesar Rp.107.000.000,(seratur tujuh juta rupiah) yang diantaranya berasal daritempat rekreasi Danau Mas Harun Bastari (DMHB) sebagaimanaPeraturan daerah

Melaksanakan pungutan pajak daerah,retribusi daerah dan pungutan lainnyayang menjadi wewenangnya, sesualdengan tata cara pemungutan di bidangpajak dan retribusi daerah dengantarget yang dicapai sebagaimanatercantum dalam lampiran keputusan ini32. Melaksanakan pembukuan, penyetoranhasil pungutan pajak daerah, retribusidaerah dan pungutan lainnya sesuaidengan pembukuan dan penyetoran. dibidang pajak dan retribusi =;3.

Melaporkan hasil pungutan yang telahdisetor ke kas daerah ke DinasPendapatan Daerah Kabupaten RejangLebong setiap sesudah penyetoran;4.

diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh)hari, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuanPasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 001/EPJBC/XI/2011 tanggal 31 November 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuanPasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masih harusdibayar sebesar Rp 14.343.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 7.171.500;bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkan fotokopidan/atau asli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean,MengingatMemutuskanCukai, dan Pajak (SSPCP) dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalampersidangan dan tidak menyerahkan atau mengirimkan fotokopi dan asli buktipelunasan dimaksud oleh karena itu Majelis tidak dapat meyakini bahwa 50% daritagihan pungutan

Mustar Ahmad, MM melakukan pungutan dana kontribusi terhadapPeserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut danakontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) pesertaCPNSD Gol. I, II dan HI yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) pesertadari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten BanggaiKepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut berdasarkan10keputusan Terdakwa Drs.

No. 117 K/PID.SUS/2014e Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat prajabatan CPNSDtahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang pesertayang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MMdari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagaimelalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010,dengan rincian sebagai berikut : NO GOL RINCIAN JUMLAH KET1.

Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon IIIb diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS LitbangKabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiap orang sebesar Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS LitbangKabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol.

Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII.a dan Eselon HI.b di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBanggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNSLitbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiaporang sebesar Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNSLitbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol.

dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.2 : Surat Pernyataan saudara Parwo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.3 : Surat Pernyataan saudara Suwoyo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah

) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.4 : Surat Pernyataan saudara Suwardi tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.5 : Surat Pernyataan saudara Satino tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehHal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor :1/G/

2011/PTUN BLPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.6 : Surat Pernyataan saudara Imam Syafeitentang kebenaran adanya pungutan dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T7.1 : Surat Pernyataan saudara Fatah Yasintentang kebenaran tidak pernah menerima uangTunjangan Penghasilan Kepala Desa danPerangkat Desa (TPKPD), dan Tidak

/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.2 : Surat Pernyataan saudara Tabroni yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.3 : Surat Pernyataan saudara Siswanto yangisinya menerangkan dan

membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.4 : Surat Pernyataan saudara Anwar yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Bukti T9.1 : Surat Nota Dinas dari

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RInomor 17 Tahun 2000 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran dan BelanjaNegera ditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankanmengadakan pungutan dan atautambahan pungutan yang tidak tercantumdalam undangundang dan atau PeraturanPemerintah.Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat padaperiode bulan Juni 2001 sampai dengan Oktober2004 terkumpul uang sebesar 9.088.165(Sembilan juta delapan puluh delapan ribuseratus enampuluh lima Yuan) denganperincian sebagai berikut

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2000Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negeraditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankanmengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidaktercantum dalam undangundang dan atau Peraturan Pemerintah.Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat pada periode bulan Juni2001 sampai dengan Oktober 2004 terkumpul uang sebesar 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratusenampuluh lima Yuan ) dengan perincian sebagai

biaya kawat yang telah dilakukan oleh terdakwaadalah sebesar 9.088.165 Bahwa uang hasil pungutan biaya kawat tersebut oleh terdakwa tidakdilaporkan/disetorkan ke kas Negara dan dipergunakan antara lain untukmenjamu tamu dst .....

Bahwa setiap penggunaan biaya kawat tersebut atas sepengetahuandan atas persetujuan terdakwaBahwa fakta hukum tersebut diatas sebenarnya Judex Facti berpendapatbahwa uang hasil pungutan biaya kawat seluruhnya dikuasai oleh terdakwakarena Judex Facti menyatakan bahwa total pungutan yang dilakukan olehterdakwa adalah sebesar 9.088.165 artinya uang yang diperoleh dari hasilkejahatan adalah sebesar 9.088.165, sehingga adalah suatu kekeliruanyang nyata serta un konsistensi dari judex facti dalam menerapkan

uang biaya kawat tersebut sebagain juga dipergunakan olehterdakwa secara pribadi sebesar 594.794.00.... dst, sehingga dengan tidakdisetorkannya pungutan biaya kawat tersebut ke kas Negara berakibat Negara menjadi rugi.

Blondo adalah :e Melaksanakan pungutan pajak terhadap sopir yang mengangkutbahan MBLB yang melintasi pos penarikan pajak Pare Ds. BlondoKec. Mungkid.e Melakukan pemeriksaan surat keterangan / bukti pembayaran MBLByang dilakukan di pos pungutan pajak MBLB sebelumnya (pospungutan pajak Salam maupun pos pungutan pajak dari daerahYogyakarta).e Melakukan perekapan jumlah perolehan pungutan pajak selamamelaksanakan tugas jaga 12 jam.

Semarang.Bahwa sopir truk pembawabahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds.Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangandimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidakdilakukan penarikan retribusi Kembali.

Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusiMBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dariperusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir trukpengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakHal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN MkdMBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Sleman yang berisi pembebasan biayaretribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahangalian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopirtruk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopiryang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Magelang, sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201915:16.17.Ayat (1) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dipakai untuk perhitungan PenetapanBesaran Pungutan terhadap hasil perikanan yang dilelangsebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;Ayat (2) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;Bahwa dalam Pasal 2

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 64 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutRetribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadiatau badan.

Hasil Perikanan Nomor3.185/PBPHP/XI/18, tertanggal 15 November 2018 (Bukti T4.5);Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019, RekapanPengecekan Komoditi yang diantarpulauakan tanggal 7 Mei 2019, SuratKeterangan Asal Ikan Nomor 523.2/884/V/19 tanggal 8 Mei 2019,Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 884/PBPHP/V/19,tertanggal 8 Mei 2019 (Bukti T4.6):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite tanggal 19 Mei2019

Pungutan Hasil Perikanan Nomor1.037/PBPHP/V/19, tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T4.9):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019, RekapanPengecekan Komoditi yang diantarpulauakan tanggal 23 Mei 2019, SuratKeterangan Asal Ikan Nomor 523.2/984/V/19 tanggal 23 Mei 2019,Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 984/PBPHP/V/19,tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T4.10);Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite, Surat Pernyataanatas

2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 19 September 2019,Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.013/IX/19 tanggal 18September 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor2.013/PBPHP/IX/19, tertanggal 18 September 2019 (Bukti T4.12):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite, RekapitulasiJenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 23 September 2019, BeritaAcara Hasil Pelelangan Komuditi Perikanan, Permohonan SKAI atasHalaman 32 dari 44 halaman.

pungutan tersebut karena atas ide atau gagasanterdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum , APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa , denganpengelola terdakwa H.

Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tersebut tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 danTA. 2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan aslliDesa yang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikattersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa,dengan pengelola terdakwa H.

petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan

tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Hal 3 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang

liar dilakukan dengan cara petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata, terus dilakukan walaupun terdakwa mengetahui hal tersebuttidak dibenarkan;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan

hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satuHal 5 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang

Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang Gila tidak diperbolehkan karena mengurangi Pendapatan Asli Daerahmeskipun terdakwa mengetahuinya terdakwa tetap melakukannya dan uanghasilnya kemudian dipergunakan untuk keperluan diri terdakwa sendiri atauorang lain;Bahwa terdakwa RADEN MAYANTO

Dan setelah pengunjung tersebut membayarbarulah petugas yang ada dipintu tersebut mengijinkanmereka untuk masuk;e Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh petugasyang ada dipintu masuk tersebut dihitung kemudian dibagibagi, dan Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.(sembilan puluh riburupiah) kepada saksi sambil mengatakan bahwa uangtersebut untuk dua orang anggota/(saksi...

SAP ;Bahwa, saksi turut melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa/ Budaya...Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;13Bahwa, saksi melakukan bersama saksi Zul Asri Pg Pajokdan saksi Drajat Indra Tama, sedangkan yang menyuruhsaksi untuk melakukan hal tersebut adalah atasan saksiyaitu terdakwa yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;Bahwa, sesuai perintah

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas Polisi yaitu saksiSyahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan ;6 Saksi ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, saksi turut melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan/tidak...tidak menggunakan karcis pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekirapukul 17.30 Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman Marga Satwabudaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, saksi melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah terdakwayang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin masuk maka

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalahsebagian uang hasil pungutan dari pengunjung setelahloket karcis ditutup pada hari sabtu tanggal 10 Agustus2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat Indra Tamakepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yangsedang melakukan pengamanan di Kebun Binatangtersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan;7SAKSI DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

Bahwa Terpidana adalah PNS yang melaksanakan pekerjaan sebagaistaff seksi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Majene (Bidang Bina Marga) bersamasama dengan M.Bakri Jaya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Majene yang juga merupakan PPK untuk pekerjaandi Bidang Bina Marga, dengan dalih untuk biaya penggandaandokumen kontrak pembuatan RAB dan pembuatan papan atau plangproyek, menerima dan meminta pungutan dari perusahaan rekananpelaksana pekerjaan atau proyek

Bahwa perusahaan rekanan yang telah melakukan pembayaranpungutan dan telah diterima serta dikumpulkan oleh Terpidanasebanyak 70 perusahaan rekanan dengan jumlah pungutan sebesarRp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah);Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019c. Bahwa dari keseluruhan jumlah pungutan tersebut, uang sebesarRp10.000.000,00 dibagibagikan ke Terpidana dan tenaga honorerDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Majene;d.

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terpidana tidak ada dasarhukumnya sehingga dapat dikatakan pungutan tersebut adalahpungutan illegal (liar);Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Bakri Jaya sebagai KepalaBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yangjuga merupakan PPK untuk pekerjaan di Bidang Bina Marga (dalamberkas terpisah) untuk menerima dan meminta pungutan dariperusahaan rekanan pelaksana pekerjaan atau proyek pada BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene; Bahwa sebagai seorang staff tidak mungkin Terpidana yangmempunyai inisiatif untuk menerima dan meminta pungutan tersebut; Bahwa atasan Terpidana yaitu M.

Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa dari jumlah keseluruhan uang pungutan Terdakwa hanyamenerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Bahwa uang pungutan tersebut secara faktual tidak digunakan untukkepentingan Terpidana akan tetapi untuk keperluankeperluansebagai berikut: digunakan untuk penggandaan dokumen, pembuatanpapan proyek, pembuatan RAB, biaya konsumsi kantor Bina Marga,dibagibagikan ke staf & honorer di Bina Marga dan dipinjam oleh stafdi Bina

Tidak berapalama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung membawaTerdakwa ke Polres Pelalawan;e Bahwa sebelumnya para Terdakwa juga pernah menghentikan saksipada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di lokasiyang sama, untuk meminta pungutan Rp 50.000,. Ketika itu saksijuga tidak mau membayar, kemudian saksi disuruh pergi.

Arara Abadi tersebut, apakah sudahdisampaikan kepada perusahaan atau belum;Bahwa Terdakwa lalu mengajak para supir truk ke rumah makan yangterletak di pinggir jalan untuk membahas mengenai pungutan tersebut.

Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, untuk menanyakan mengenai pungutan Rp 50.000, per truktangki yang lewat di jalan tersebut untuk kepentingan Federasi SerikatBuruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) dan IPK, yang disampaikan beberapawaktu lalu;11e Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaedimeminta para supir truk untuk membicarakan mengenai uang pungutantersebut di rumah makan di simpan jalan poros PT.

Terdakwa II Edison bersamadengan Terdakwa Ill Junaidi yang datang kemudian, lalu meminta para supir truktangki untuk membicarakan soal pungutan tersebut di rumah makan di simpangjalan poros PT. Arara Abadi.

Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Demson Johanes Saragihh yang kemudian melarang supir truk tangki untukmelanjutkan perjalanan jika mereka tidak mau membayar pungutan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) tersebut.Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa Demson juga ada mengatakankepada para supir truk tangki jika ada yang berani berangkat, maka mobilnya akandihancurkan.

melainkan dicatatdalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona);1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sar.FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwaPeraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona belum ada;1 (satu) exemplar PERDES LAJUT Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Lajut tahun 2014;1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT Nomor : 01 Tahun 2014 tentangjenis dan besarnya pungutan

No. 195 PK/Pid.Sus/2018Bahwa dari pungutan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)yang telah ditetapbkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana,sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dari 150 (seratus limapuluh) Pemohon Prona membayar penuh sebesar Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah), 3 (tiga) orang tidak membayar sama sekali, dan 1(satu) orang membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)sehingga terkumpul Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enamratus ribu rupiah).

sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak beralasan;Bahwa dari faktafakta inisiatif adanya pungutan sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Prona adalah dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedangkan Sekretaris DesaHal. 16 dari 23 hal.

No. 195 PK/Pid.Sus/2018(Sahrin) adalah pihak yang bertugas mengumpulkan pungutan tersebutyang kemudian hasilnya diserahkan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana setelah keseluruhan pungutan sejumlahRp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)dikurangi biaya materai, pal batas dan pembelian map sebesarRp18.682.000,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua riburupiah).

Akan tetapi ternyata sisa pungutan tersebut dikuasai PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/T erpidana; Bahwa oleh karena peran antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa Sahrin berbeda maka tentunyakonsekuensi hukum atas tindak pidana dan penjatuhan pidananyaadalah berbeda pula; Bahwa namun demikian terhadap keberatan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana terkait dengan pemidanaan dapat dibenarkan, olehkarena terjadi

Bahwa pungutan dilemar kemasyarakat lewat anak buahterdakwa kalau setuju lanjut kalau tidak setuju ya sudah ;4.

Bahwa pungutan di lempar ke masyarakat kalau sdetuju lanjut kalautidak setuju ya sudah ;4.

Prona yang dilakukan oleh saksi Abdul Hamidseluruhnya diserahkan kepada terdakwa begitu juga uang pungutan pronayang berasal dari Nasrullah dan H.

uang prona dari Hairudin sejumlahRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selain terdakwa menerima uang pungutan Pronayang berasal dari saksi Abdul Hamid dan Hairudin terdakwa juga berturut turut menerim uang pungutan dari beberapa warga Desa Ritesebagaimana tercantum dalam bukti surat yang terdiri dari :83.

Sepanjang membawamanfaat bagi wisudawan peserta UPI dan masyarakat, saya kira pungutan sebagai kontribusikegiatan tambahan, tidak ada masalah.

Kalau ditanya apakah sah pungutan kontribusi dari calonwisudawan Rp.1.500.000, sedangkan petunjuk melalui surat edaran Wakil Rektor UT Pusatdan Katalog 2012 ditetapkan Rp.625.000,, sah saja karena itu kebijakan kepala UPBJJ UTPalu, atas saran panitia pelaksana. Kepala UPBJJ Palu (Terdakwa) dalam mengeluarkanpenetapan kontribusi pungutan Rp.1.500.000, sah menggunakan kewenangan diskresinyamengingat ada kegiatan tambahan panitia UPI yang akan dilaksanakan.

ALEXANDER, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui diminta sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya TindakPidana Korupsi tentang Pungutan tidak resmi / pungutan liar pada kegiatan Wisuda danUpacara Penyerahan Ijazah (UPI) Univeritas Terbuka (UT) Palu tahun 2011 s/d 2012.Bahwa saksi mengenal Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M. Kes., karena beliau pernahmenjabat sebagai Kepala UPBJJUT Palu.

PalBahwa sepengetahuan saksi pungutan dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah)tersebut yang berinisiatif adalah Kepala UPBJJ UT Palu Sdr. Drs. H.

yaitu :> Pungutan sebesar Rp. 625.000, yang merupakan keuangan negara., dan> Pungutan sebesar Rp. 825.000, yang tidak termaksud dalam kategori keuangan negarasesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003.Bahwa untuk pingutan Rp. 625.000 merupakan keuangan Negara karena sudah diatur dalamketentuan UT Pusat dan Buku Katalog namun sisa dari pungutan Rp. 825.000, bukanmerupakan keuangan Negara karena diperoleh dari pungutan yang tidak sesuai denganketentuan namun penggunaannya diperuntukan seluruhnya

padasaat itu, kKnususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemohonBanding, undangundang mengenai retribusi daerah No. 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajakatau retribusi daerah pada saat kontrak karya ditandatangani

Tahun 1986 adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusidaerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957,Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangandengan

kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerahdan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelisberpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndangPajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan

2012adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antaraPemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalamgolongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukanperjanjian; Bahwa pungutan

Putusan Nomor. 843/B/PK/PJK/2012pajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalah yang telahada sebelumnya dan besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebin besar dari undangundangdan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa I bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa 1 bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, dikenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000,per Ha, perbulan. Buah kelapa sawit dibeli KUD RaharjaTani Jaya dan bentuk tugas yang menagani sebanyak 2 orang2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya dan uangnya disetor kekaur Desa/Bendahara Desa I Bulan sekali 12 bulan.3.

Yang telah dikuasaidan ditanami tanaman kelapa sawit wajib untuk membayar uang pungutan desa sebesarRp. 35.000, per Ha.

Desa, selanjutnya pada tanggal 6November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBAl menandatangani kembaliPeraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak; Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

(sepuluh ribu rupiah per meterkubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataankomitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan

dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak;Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.