Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNsebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhisyarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UUPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusanPemerintahan yang bersifat regulasi yang disebutbeleids' regel, dan dikenal sebagai peraturanperundangundangan semu, yang bukan menjadikewenangan PTUN;.

Abdul Rahman apakah perbuatanpidana atau bukan, maka dapat kita pedomani teori Golden Regel Holsman(catatan lembaran perpustakaan hukum pidana oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh)yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagiorang lain maka instrumen pidanalah yang digunakan untuk hal itu;Bahwa perbuatan H. Abdul RAHMAN Ismail Alias H. Botak Bin H.

Dit laat onverlet de regel datslechts dekantonrechter bevoegd is, alsn van de vorderingen een aardvorderingis enHal. 43 dari 79 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wsb.16.17.18.19.als de samenhang tussen de zaken zich verzet tegen afzonderlijkeln hogerberoep volgt niet ontvankelijkheid indien de optelregelten onrechte is toegepastbij de vraag ofde appelgrens is overschreden.(Cumulatie in het burgerlijkk procesrecht Jeroen Veldhuis, art. 94 lid 1 Rvenart. 332 lid 2 Rv)Bahwa selanjutnya M.

Bohn N.V.Haarlem, halaman 1 14, yang isinya sebagai berikut :Als bijzonder vereisle voor dc ontvankelijkheid derrechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiserdaarbij een genoegzaam belang moet hebben: pointd interet, point d'actiondan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut iamenulis sebagai berikut:Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaandehet misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat eendaad van rechtsvervolging, hoezeer in beginselgeoorloofd, niet kan worden

Putusan Nomor 1613 K/Pdt/2015e Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi belum/tidakmemeriksa secara menyeluruh serta belum/tidak memberikan alasanalasan yuridis yang jelas (regel van het objectiverecht), sekaligus belummenyempurnakan alasan hukum yang sempurna, sebagaimana diaturdalam Pasal 184 HIR ayat (1) dan (2).

Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yangtelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti, T8),Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwaHalaman 130 dari 137 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.JPRobjek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkandalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel

Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikutAls bijzonder vereisile voor de ontvankelijkheid derrechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij eengenoegzaam belang moet hebben: point dinteret, point dactiondan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulissebagai berikut: Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande hetmisbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad vanrechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan wordentoegelaten

SMRBahwa Herziene Indonesisch Reglement ( H.I.R ) BAGIAN KETIGAtentang musyawarah dan Putusan Hakim Pasal 178( 1 ) waktu musyawarah, hakim berwajiod karena jabatannya, mencakupkansegala alasan hukum, yang tidak dikemukan oleh dua belah pihak .( 2 ) hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan.(3) dia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut ,atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut.Penjelasnnya :Yang dimaksud dengan alasan Hukum ialan Kaidah hukum KANUN( Regel

kemudian Terdakwa DEDE SUHANDI menjawab ya sudah aturatur saja biarnanti yang kurangkurangnya Saksi akan tambah di pekerjaan yang lainBahwa seingat Saksi dalam pekerjaan Revitalisasi Pasar Wado KecamatanWado Kabupaten Sumedang, yang tidak sesuai dengan gambar antara lain :e Ada beberapa item baja BS (bekas/Reject) tetapi tidak banyak.e Regel yang seharusnya terpasang tetapi tidak dipasang karena sudah adaBesi Cor.Halaman 170 dari 353Putusan No. 08/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdge Pekerjaan Grill yang Saksi

tidak tahu ukuran dalam gambarnya seperti apa,Saksi hanya terima data/ukuranukuran mengenai bahan dan lainnya dariDEDE SUHANDI selaku Konsultan Pengawas.e Gapura depan seharusnya terdapat dua pintu tetapi dibuat jadi tiga pintukarena atas perintah Terdakwa DEDE SUHANDI.Bahwa Saksi tidak memasang item pekerjaan Regel karena sudah ada BesiCor, pada waktu itu Saksi sampaikan kepada Konsultan Pengawas yaituTerdakwa DEDE SUHANDI, dan ia setuju biayanya dialinkan ke pekerjaanyang lain.Bahwa Saksi menggunakan

gambar, mungkin akan tidak sesuai dengan gambar, akan adasedikit penurunan kualitas dan DODY menyetujui hal tersebut.Bahwa setiap pekerjaan yang Saksi kurangi atau yang tidak sesuai dengangambar, semuanya terlebih dahulu Saksi konsultasikan dengan KonsultanPengawas yaitu Terdakwa DEDE SUHANDI dan perubahan itu disetujui olehTerdakwa DEDE SUHANDI selaku Konsultan Pengawas.Bahwa seingat Saksi yang tidak sesuai dengan gambar antara lain :e Ada beberapa item baja BS (bekas/Reject) tetapi tidak banyak.e Regel

Juknis ini disebut dengan belits regel atau peraturan kebijakanyang lahir dari fries ermesson yang lahir dari kewenangan bebas.

Karena juknisini sebagai belits regel maka akan mengikat organ pemerintah karena juknismerupakan bentuk janji pemerintah sebagai wujud asas kepastian hukum ;Bahwa peran PPTK adalah menyiapkan dokumendokumen berkaitan denganpembayaranBahwa PPK melekat pada pekerjaan dan berakhir pada saat pekerjaaan ituberakhir ; Bahwa PPK diangkat oleh Pengguna Anggaran dan didasarkan pada suatupekerjaan, dan PPK menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PenggunaAngoaran ; 1eseeBahwa kalau kontrak Lunsum dilakukan pembayaran

Objek Sengketa yang berupa Keputusan Bersama dan diterbitkanoleh Para Tergugat bukan merupakan keputusan yang bersifatbeschikking, akan tetapi lebin kepada peraturan kebijakan atauyang dikenal dengan istilan beleids regel, maka sudahseharusnya menjadi kKewenangan Mahkamah Agung untukmelakukan pengujian/judicial review.2.

DINDING BEBAK5 Pekerjaan Kusen dan Tiang/ 0,37) M3 00 :3 Kolom Kayu Kls Il uk.6/12 80,64, M3 2,389,600. 884,152.004 Pekerjaan Regel dan Skur 18.00) Bh 00 1,908,627.8kayu kis Il uk.5/7 8 23, A6.. SE .Pekerjaan Dinding Bebak FOO Bos, 000.00Pas. Angker tiang besi dia 12mm (tiap tiang 2 bh)Sub 4,193,353.0Jumlah IV JOV PEKERJAAN ATAP 58.50 M2 49,362.00) 2,887,677.01. Pekerjaan Atap Seng o mi 23,698.00 02. gelombang BJLS 0,20 7.500 177,735.003.

DINDING BEBAK5 Pekerjaan Kusen dan Tiang/ 0,37; M3 00 884,152.003 Kolom Kayu Klis Il uk.6/12 80,64 M3 2,389,600. 1,908,627.84A Pekerjaan Regel dan Skur 18.00) Bh 00 135,000.00kayu kis Il uk.5/7 0 23,558.50Pekerjaan Dinding Bebak 720000Pas. Angker tiang besi dia12 mm (tiap tiang 2 bh)Sub 4,193,353.00Jumlah IVV PEKERJAAN ATAP 58.50 M2 49 362.00 2,887,677.001, Pekerjaan = Atap = Seng o m1 23,698.00! 177,735.002. gelombang BJLS 0,20 7.5003.

kemudian Terdakwa DEDE SUHANDI menjawab ya sudah aturatur saja biarnanti yang kurangkurangnya Saksi akan tambah di pekerjaan yang lainBahwa seingat Saksi dalam pekerjaan Revitalisasi Pasar Wado KecamatanWado Kabupaten Sumedang, yang tidak sesuai dengan gambar antara lain :e Ada beberapa item baja BS (bekas/Reject) tetapi tidak banyak.e Regel yang seharusnya terpasang tetapi tidak dipasang karena sudah adaBesi Cor.Halaman 93 dari 293 halamanPutusan No. 09/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdge Pekerjaan Grill yang

Saksi tidak tahu ukuran dalam gambarnya seperti apa,Saksi hanya terima data/ukuranukuran mengenai bahan dan lainnya dariDEDE SUHANDI selaku Konsultan Pengawas.e Gapura depan seharusnya terdapat dua pintu tetapi dibuat jadi tiga pintukarena atas perintah Terdakwa DEDE SUHANDI.Bahwa Saksi tidak memasang item pekerjaan Regel karena sudah ada BesiCor, pada waktu itu Saksi sampaikan kepada Konsultan Pengawas yaituTerdakwa DEDE SUHANDI, dan ia setuju biayanya dialinkan ke pekerjaanyang lain.Bahwa Saksi

Saksi GRANDY REGEL TUERAH, ST., ME Bahwa saksi adalah Kasubag Perencanaan dan Evaluasi pada DinasPendidikan Pemerintah Kabupaten Karimun; Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 pihak Universitas Karimun adamelaksanakan program Pendidikan Inklusif yaitu program pendidikanbagi murid berkebutuhan khusus yang dibiayai dari APBN perubahanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan anggaran sebesarRp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah).

Juga memuat Pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili.Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung RetnowulanSutantio, adalah kaidah hukum kanun (regel van het objectieve recht).Apabila Penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau kelirumenggunakan dasar gugatan, Hakim harus membuat pertimbangan yangcukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas.

dari pada apa yang diminta oleh penggugat;Bahwa, oleh karena Putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Bandingtersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan, karena adanya kelalaiankelalaian dalam menerapakandue proses of law, dengan alasan:e Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding belum/tidak memeriksa secaramenyeluruh serta belum/tidak memberikan alasanalasan yuridis yang jelas(regel

melihat ketebalan lantai tidak sampai 1 (satu)sentimeter;Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 121 dari 215 halaman122Bahwa ketika hujan air masuk kedalam rumah karena kayu dari atapberbubuk tidak lama sekitar bulan April 2007, pada kayu reng untukatap rumah menjadi lapuk sehingga posisinya turun danmengakibatkan sambungan seng menjadi tidak rata, sehingga airhujan dapat dengan mudah masuk kedalam rumah;Bahwa saat saksi pertama kali memasuki rumah, saksi melihat kayukayu pada rangka atap seng, regel

Pada saat itu baik KPA maupun LPAI menaruh atensiyang sama terkait dengan indikasi eksploitasi dalam komisi badminton.Tentu saja tidak hanya pada satu isu itu saja Saya berinteraksi denganPenggugat, ada isu stunting, dan isuisu terkait hak anak lainnya;Bahwa bedanya KPAI dengan LPAI adalah LPAI dibentuk yang difasilitasioleh Kemensos dan Menristek lalu kami memudahkan ke publik adalahLPAI biasa disebut sebagai regel presentasi masyakarat dan LPAI adalahpusat dari Lembaga perlindungan anak yang tersebar

Selain tanpa wewenang melakukan penafsiranterhadap Pasal 22 UU 5/1999, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010yang nota bene sebagai beleids regel, juga telah melampaui batasbatas kebebasan bertindak, dalam arti kata tidak lagi dalam kerangkafreies ermessen.

fi3601i720ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols29adjustrightrinOlin720itapOpararsid558 1404 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid2041268charrsid5581404 Majelis rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO if1insrsid2041268charrsid5581404 Judex rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO if1insrsid9579018charrsid5581404 Facti rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1linsrsid2041268charrsid5581404 belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas ( rtlchfcs1 af1ltrchfcsO if1insrsid2041268charrsid5581404 regel