Keputusan Menteri Keuangan Nomor:702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 75Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka ataspenyerahan batubara dari Termohon Peninjauan Kembalikepada pihak ketiga, terutang Pajak Pertambahan Nilai;12) Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon PeninjauanKembali sampaikan bahwa atas sengketa sejenisterkaitPKP2B Generasi Ill, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38141/PP/M.XVI/16/2012 dan Put.43787/PP/M.XVI/16

/2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk PKP2BGenerasi III tunduk pada ketentuan UU PPN Tahun 1994 danperaturan pelaksaannya.

VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengankaidahperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamnorma atau serta kebijakan ketentuan peraturanPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3

MEGA CAPITAL untuk tahun buku2012 investasi tersebut akan jatuh tempo tanggal 16 2013, pada saat kamimelakukan audit kami mencari bukti pencairan investasi jangka pendektersebut tidak di temukan pencairan di tanggal 16 Mei 2013 pencairan baruHalaman 23 dari 58 halaman Putusan Pidana No. 1226/Pid.B/2016/PN. Bks.terjadi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 ( dua milyarrupiah ) yang diterima di rekening bank PT.

Perpanjangan Penahanan keVI dari Pangdam Xil/Tpr selaku Paperaselama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggalHal 1 dari 48 hal Putusan : 10K/PM05/AD/II/201317 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan PenahananNomor : Skep/16//2013 tanggal 31 Januari 2013.3.

VI/16/2013 3.3.9.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahAgung dalam putusanputusan tersebut di atasmenyatakan antara lain adalah karena dalam perkara aquo pengkreditan atas Pajak Masukan haruslah dikaitkandengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukanoleh Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) sebagai PKP sesuai dengan norma atau kaidahserta kebijakan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5)dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat

MITRA SINDOMAKMUR seluas 516.512 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 24102012 No.00074/Cakung Timur/2012, berasal dariMilik Adat, Tanah Hak Milik dan Tanah Negara;Bahwa terdapat catatan Hak Tanggungan No.6411/2013 PeringkatPertama APHT PPAT Sri Hasmiyarti,SH No.16/2013 tanggal 25112013 pada Standard Chartered Bank, suatu Bank Swasta yangberkedudukan di London;Bahwa terdapat catatan Roya berdasarkan surat royaNo.CRD/1059/14 tanggal 22082014 dari Standard CharteredBank, cabang Jakarta Hak Tanggungan

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.V1/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.V1/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.V1I/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahAgung dalam putusanputusan tersebut di atasmenyatakan antara lain adalah

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar ;Kwitansi Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalamrangka Konsultasi Mengenai Pendidikan dan Kesehatan senilai Rp.118.800.000, tanggal 01 Maret 2013 ;Hal.15 dari 414halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Dpsbb.cc.dd.ee.ff.gg.hh.jj.kk.Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalamrangka Konsultasi mengenai Permendagri 16

/2013 serta perihalPendidikan dan Kesehatan selama 4 (empat) hari, tujuanDenpasarJakartaBekasiDenpasar;Surat Perintah Tugas No. 893.3/106/DPRD/IV2013 tanggal 28Pebruari 2013 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/262/DPRD/IV2013tanggal 28 Pebruari 2013 ;Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawatbagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar ;Surat Perintah Tugas No. 893.3/259/Sek.DPRD/IV2013 tanggal 28Pebruari 2013 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/267/DPRD

/2013 serta perihalPendidikan dan Kesehatan selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarBandungDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/318/DPRD/IV/2013 tanggal 2 April2013.Hal.17 dari 414halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Dps11.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.094/322/DPRD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.Voucher Hotel dari Sunda Duta Tours and Travel dan tiket pesawatbagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D).Kwitansi tanda terima senilai Rp. 19.989.700, tanggal 2 April 2013.Daftar

Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawatbagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar ;aa.Kwitansi Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalamrangka Konsultasi Mengenai Pendidikan dan Kesehatan senilai Rp.118.800.000, tanggal 01 Maret 2013 ;bb.Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalamrangka Konsultasi mengenai Permendagri 16/2013 serta perihalPendidikan

Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagipimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalamrangka konsultansi mengenai Permendagri 16/2013 serta perihalPendidikan dan Kesehatan selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarBandungDenpasar.h. Surat Perintah Tugas No. 893.3/318/DPRD/IN/2013 tanggal 2 April2013.i. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.094/322/DPRD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.j.

Foto copy surat Keterangan Bank Nomor; 03.Br.Spl/16/2013 tertanggal 07Januari 2013, yang diberi materai secukupnya, copy dari copy, diberi tanda(bukti : P 39) ;42. Foto copy Permohonan Pencabutan Kuasa Nomor: 025/MandiriGNK/I/2013tertanggal 18 Februari 2013, yang diberi materai secukupnya, copy dari copy,diberi tanda (bukti : P 40) ;43. Foto copy Akta Notaris atas Akta Pembukaan dan Kuasa Mengurus PerwakilanPropinsi Banten PT. GUNAKARYA NUSANTARA dari Akta Notaris M.S. ImanSantoso, SH Sk.

IV2013tanggal 28 Pebruari 2013 ;Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar ;Kwitansi Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangkaKonsultasi Mengenai Pendidikan dan Kesehatan senilai Rp. 118.800.000,tanggal 01 Maret 2013 ;Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah bagi Pimpinandan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai Permendagri 16

/2013 serta perihal Pendidikan dan Kesehatanselama 4 (empat) hari, tujuan DenpasarJakartaBekasiDenpasar;Surat Perintah Tugas No. 893.3/106/DPRD/I/2013 tanggal 28 Pebruari2013 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/262/DPRD/V/2013tanggal 28 Pebruari 2013 ;Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar ;Surat Perintah Tugas No. 893.3/259/Sek.DPRD/IV2013 tanggal 28Pebruari 2013 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/267/DPRD

/2013 serta perihal Pendidikan dan Kesehatanselama 3 (tiga) hari tuluan DenpasarBandungDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/318/DPRD/INV/2013 tanggal 2 April 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/322/DPRD/IV/2013tanggal 2 April 2013.Voucher Hotel dari Sunda Duta Tours and Travel dan tiket pesawat bagipimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D).Kwitansi tanda terima senilai Rp. 19.989.700, tanggal 2 April 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi StafPendamping

/2013 serta perihal Pendidikan dan Kesehatanselama 4 (empat) hari, tujuan DenpasarJakartaBekasiDenpasar;Surat Perintah Tugas No. 893.3/106/DPRD/I/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/262/DPRD/I/2013 tanggal28 Pebruari 2013 ;Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar ;Surat Perintah Tugas No. 893.3/259/Sek.DPRD/IV2013 tanggal 28 Pebruari2013 ;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/267/DPRD

/2013 serta perihal Pendidikan dan Kesehatanselama 3 (tiga) hari tuuan DenpasarBandungDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/318/DPRD/INV/2013 tanggal 2 April 2013.Hal 368 dari 415 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Dps14.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/322/DPRD/IV/2013 tanggal2 April 2013.Voucher Hotel dari Sunda Duta Tours and Travel dan tiket pesawat bagipimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D).Kwitansi tanda terima senilai Rp. 19.989.700, tanggal 2 April 2013.Daftar

., M.Kn selaku PPATAkta Jual Beli Nomor 16/2013 tanggal 24 April 2013 di buat oleh Siti YuliaIrfany Syariffudin,S.H ., M.Kn selaku PPATAkta Jual Beli Nomor 17/2013 tanggal 24 April 2013 di buat oleh Siti YuliaIrfany Syariffudin,S.H ., M.Kn selaku PPATAkta Jual Beli Nomor 18/2013 tanggal 24 April 2013 di buat oleh Siti YuliaIrfany Syariffudin,S.H ., M.Kn selaku PPATAkta Jual Beli Nomor 19/2013 tanggal 24 April 2013 di buat oleh Siti YuliaIrfany Syariffudin,S.H ., M.Kn selaku PPATAkta Jual Beli tersebut

Put. 48188/PP/M.XVI/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18h, yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):...

Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18),yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):...

Put. 43188/PP/M.XVI/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18h, yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):... bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karenapenghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yangditerapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari faktayang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan alasan koreksi Terbanding kurang memadai

Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18j,yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):... bahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapatdilihat terdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepadaafiliasi dengan penjualan kepada pihak independen.

Put. 43188/PP/M.XVI/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut(Bukti PK18h, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):pahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karenapenghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yangditerapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari faktayang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan alasan koreksi Terbanding kurang memadai karenatidak

Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut(Bukti PK18j, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):Halaman 107 dari 164 halaman. Putusan Nomor 1513/B/PK/PJK/201756.5/7.pahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapatdilihat terdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepadaafiliasi dengan penjualan kepada pihak independen.

Terbanding tidak dapatmenunjukkan bukti yang cukup yang menjadi dasar koreksinya, selainBahwa Pemohon Banding dapat memberikan penjelasan yangmemadai atas adanya selisin yang dijadikan koreksi oleh Terbanding,Oleh karenanya menurut Majelis, koreksi Terbanding tidak mempunyaidasar yang kuat sehingga koreksi Peredaran Usaha sebesarRp2.849.577.075,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;"(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43188/PP/M.XVI/16

/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18h,yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):... bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karenapenghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yangditerapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari fakta yangdisampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanalasan koreksi Terbanding kurang memadai karena tidak sesuaidengan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18j,yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):... bahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapat dilihatterdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepada afiliasi denganpenjualan kepada pihak independen.

Sagino telah meninggal duniapada tanggal 22 september 2013 di Kel.Pamak Kec.Tebing berdasarkan SuratKeterangan Kematian No: 474.3/140/PMK/X 16/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;5.

Put. 43188/PP/M.XVI/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut(Bukti PK18h, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karenapenghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yangditerapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari faktayang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan alasan koreksi Terbanding kurang memadai

Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut(Bukti PK18j, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):Halaman 115 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/201 756.... bahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapatdilihat terdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepadaafiliasi dengan penjualan kepada pihak independen.

TerbandingHalaman 107 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup yang menjadi dasarkoreksinya, selain bahwa Pemohon Banding dapat memberikanpenjelasan yang memadai atas adanya selisih yang dijadikan koreksioleh Terbanding, Oleh karenanya menurut Majelis, koreksiTerbanding tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga koreksiPeredaran Usaha sebesar Rp2.849.577.075,00 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan";Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43188/PP/M.XVI/16

/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1 putusanPengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18h,yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):..bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karenapenghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yangditerapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari fakta yangdisampaikan oleh Pemohon~ Banding, sehingga Majelisberkesimpulan alasan koreksi Terbanding kurang memadai karenatidak sesuai dengan

yang harus dibuktikan,beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelisberkesimpulan bahwa Terbanding tidak cukup bukti untuk melakukankoreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atasKredit Pajak sebesar Rp.3.388.525.469,00 tidak dapat dipertahankan;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44520/PP/M.VIII/16

/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4 putusanHalaman 108 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/201756.Ad. i.57.Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (Bukti PK18),yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):... bahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapat dilihatterdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepada afiliasi denganpenjualan kepada pihak independen.

SHGB No. 40 Surat Ukur Nomor 16/2013 seluas 32 M2, BlangkoBN.567020;5. SHGB No. 41 Surat Ukur Nomor 17/2013 seluas 32 M2, BlangkoBN.567019;6. SHGB No. 42 Surat Ukur Nomor 18/2013 seluas 32 M2, BlangkoBN.567018;7. SHGB No. 43 Surat Ukur Nomor 19/2013 seluas 32 M2, BlangkoBN.567017;8.

Put. 43188/PP/M.XVI/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut(Bukti PK18h, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):pahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karenapenghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yangditerapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari faktayang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan alasan koreksi Terbanding kurang memadai karenatidak

Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut(Bukti PK18j, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):pahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapatdilihat terdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepadaafiliasi dengan penjualan kepada pihak independen.