Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB22.920.000,00 22.920.000,00 PKB22.920.000,00 22.920.000,00 Jumlah Bahwa atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo,Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10156 tanggal 10 November 2010 dan denganKeputusan Terbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda tanggal 21 Oktober2011 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga denganSurat Nomor: MH:

saw/NNT/0112/1213 tanggal 9 Januari 2012 mengajukanbanding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor:MH:saw/NNT/0112/1213 tanggal 9 Januari 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikutini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotior Jenis AlatAlat Berat dan Besar yang menyatakan

Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013Surat Keputusan Nomor: 073/3589/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat

Bermotior tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihilyang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok SanksiAdm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40375/PP/M.X1I/04/2012, tanggal 28 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda

Put.40375/PP/M.X1I/04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan BesarHalaman 18 dari 47 halaman.

SALINANPUTUSAN Nomor : 2313/Pdt.G/2006/PA.ClIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Penggugat, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di, KabupatenCilacap, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan:Tergugat, umur 45 tahun Agama Islam, pekerjaan PNS (Dipenda Cilacap

Pemohon Banding)untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/2127/02/Dipenda

., Tanggal 28 November 2013yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1893/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012tentang surat jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis AlatAlat Beratdan Besar yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon

dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48566/PP/M.XII/04/2013., Tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1893/02/Dipenda

Put.48566/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1893/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 275/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1893/02/DIPENDA

Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/2015Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48566/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 973/1893/02/Dipenda, Tanggal 3 Desember 2012 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor

MA, Pr di Gereja Pantelosta di Indonesia (GPdI) Imanuel Dipenda Mas Kairagi Dua dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09 Februari 2016 sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 7171CPK201600177 putus karena perceraian;

ASL.AM, SH. mewakili Dipenda PropinsiJateng, asal barang ini disita.s. Satu lembar Prasasti bertuliskan :" REHABILITAS! GEDUNG INI DIPRAKARSAI OLEH DRS. AGOESSOEMADI KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINS DAERAHTINGKAT JAWA TENGAH DAN DIRESMIKAN OLEH BAPAKSARDJOE WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il TEGALPADA TANGGAL 3 JANUARI 1975" ;Dikembalikan kepada Sdr. ASLAM, SH mewakili Dipenda Prop. Jateng,asal barang ini disita.t.

AGOESSOEMADI KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINS DAERAHTINGKAT JAWA TENGAH DAN DIRESMIKAN OLEH BAPAKSARDJOE WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il TEGALPADA TANGGAL 3 JANUARI 1975" ;Di mana barang bukti tersebut adalah milik Kantor Dipenda PropinsiJawa Tengah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadaKantor Dipenda Propinsi Jawa Tengah, melalui saksi ASLAM, SH.Asli satu Buku tabungan BIMA Bank BPD Jateng Cabang Tegal NomorRekening : 20041651 atas nama FUAD NASSER NAGB.26.

2004 danmemperoleh bunga bank atas uang tersebut adalah merupakandakwaan yang keliru karena perouatan dimaksud adalah bukanmerupakan perbuatan pidana Korupsi dan Negaratidak dirugikan karenanya, sebab meskipun selepas pelaksanaanpemberian ganti layak tersebut timbul masalah antara DipendaPropinsi Jawa Tengah dengan Ny.Farida di mana masingmasingpihak mengklaim sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugiatas tanah dimaksud, masalah tersebut adalah murni masalahsengketa kepemilikan/perdata antara Dipenda

Farida dengan pihak DispendaPropinsi Jawa Tengah, muncul karena dalarn Warkah tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No.321 yang ada di kantor PertanahanKota Tegal tertulis atas nama Ny.Farida akan tetapi secara fisiktanah rumah dimaksud dikuasai oleh Dispenda Propinsi JawaTengah yang sekarang disewakan kepada kantor Lelang danPiutang Negara.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aslam SH. bin Sofyan(Kepala UPPD Dipenda Kota Tegal), saksi Raharjo SH.

Bangunan dinilai untuk Dipenda dan tanah dinilai untuk Ibu Farida;4. Apabila Ibu Farida tidak puas dengan ketiga opsi tersebut bisamengajukan ke Pengadilan.Bahwa dari empat opsi tersebut Ny. Farida memilih opsi kedua,sehingga melalui kuasanya yaitu Fuad Naser Najib pada tanggal 12Juli 2004 menawarkan tanah Hak Guna Bangunan 321 kepadaDispenda dan oleh Bp.

.* Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekarang Kantor DinasPendapatan Dareah (DIPENDA) Kota Tasikmalaya yang telah mengeluarkan suratpemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) yangdijadikan salah satu dasar oleh tergugat 1 (Satu) untuk mengajukan PermohonanSertipikat kepada Turut Tergugat 4 (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) tanpaperan Kantor Pajak/ DIPENDA Kota Tasikmalaya adalah tidak mungkin PermohonanPendafitaran Sertipikat tersebut bisa masuk ke Kantor Pertanahan

Siti Turiahsementara H. king Daryan menikah beberapa kali, ternyata tidakmengikutsertakan saudara kandung lain dari Penggugat maupun anakanak laindari isteriisteri H. king Daryan, selain itu, Turut Tergugat NV juga menyatakanbahwa dengan tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunanyang sekarang adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) KotaTasikmalaya yang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) yang mendasari penerbitan SertipikatHak

karena gugatan yangdiajukan oleh Penggugat bukan mengenai sengketa kewarisan dan bukan gugatanuntuk memperoleh pembagian harta warisan tetapi gugatan Penggugat adalahmengenai perbuatan melanggar hukum yang diduga dilakukan oleh pihakpihak yangbukan merupakan ahli waris dari H. king Daryan, sehingga gugatan Penggugat yangtidak mengikutsertakan ahli waris lain dari H. lking Daryan maupun tidakmengikutsertakan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang sekarang adalahKantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA

) Kota Tasikmalaya, karena menurutPenggugat ahli waris lain dari H. king Daryan maupun Kepala Kantor Pajak Bumidan Bangunan yang sekarang adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)Kota Tasikmalaya bukan merupakan pihak yang oleh Penggugat dianggapmelakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikannya, dan lebih dari itu,mengenai siapasiapa yang akan digugat dan didudukkan sebagai apa merupakanhak Penggugat, karena Penggugatlah yang mengetahui pihak mana yang telahmelakukan perbuatan melanggar

hukum yang merugikannya, maka gugatanPenggugat a quo yang tidak mengikutsertakan ahli waris lain dari H. lking Daryanmaupun tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yangsekarang adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Tasikmalayamenurut Majelis tidak kurang pihak, karena itu eksepsi demikian harus ditolak; AQ Menimbang, bahwa perihal eksepsi tentang gugatan telah lewat waktukarena atas bidangbidang tanah yang dipermasalahkan Penggugat telah diterbitkanSertipikat

Pemohon Banding)untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/2125/02/Dipenda

Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2015 458.000,00 = 458.000,00 PKB458.000,00 = 458.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121342kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1888/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon

Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48561/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1888/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 270/XI/AB/07Etanggal 16 November

Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48561/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1888/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1888/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : = 511.2/155/Dipenda/2004 tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang29digunakan sebagai Areal Parkir di Pasar Umum Sukawati ;4. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05F/HK/2010 tentangPenunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di KabupatenGianyar; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010tentang Retribusi tempat Khusus Parkir dan PelayananParkir di Tepl Jalan Umum ;6.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/Dipenda/2004tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang digunakan sebagaiAreal Parkir di Pasar Umum Sukawati ; 29. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05F/HK/2010 tentangPenunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di KabupatenGianyar; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentangRetribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum ; 31.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/Dipenda/2004tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang digunakan sebagaiAreal Parkir di Pasar Umum Sukawati ; 29. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05F/HK/2010 tentangPenunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di KabupatenGianyar;30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentangRetribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum ; 31.

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding. telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48529/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding. dengan posita perkara sebagaiberikut:Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor Nomor 511 /B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1856/02/Dipenda

.828.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB828.000,00 828.000,00 PKB828.000,00 828.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121310kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1856/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48529/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1856/02/Dipenda

Pajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Bel( Nama KendaraanBermotor yang ditetapbkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1856/02/DIPENDA

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48583/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1910/02/Dipenda

Rp436.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB436.000,00 436.000,00 PKB436.000,00 436.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121364 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1910/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48583/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1910/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48583/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1910/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis

Putusan Nomor 66/B/PK/PJK/2015Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121331 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1877/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonBanding ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagai

Putusan Nomor 66/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48550/PP/M.XI1I/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1877/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor:257/X/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011

Pajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkankepada landasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan TerbandingNomor: 973/1877/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48550/PP/M.XII/04/ 2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1877/02/Dipenda, Tanggal 3 Desember 2012 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis

AB/07Esebesar Rp16.086.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB16.086.000 16.086.000 PKB16.086.000 16.086.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat NomorMHsaw/NNTPKBBBNKB/XI1/10085 kepada Terbanding sehubungandengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3518/02/Dipenda

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/2013telahMembatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3518/02/Dipenda tanggal21 Oktober 2011, tentang Surat Jawaban Terbanding atas PermohonanKeberatan PT NNT atas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan BesarNomor 58/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama: PT.

Asli 49 (empatpuluhsembilan) lembar SKPD WajibPajak.7 7. 92 (Sembilan puluhdua) Arsip BBN1Dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih; 8. 1 (satu) bundleberkas data pendaftarandari system IT DIPENDA terkaitke 111 kendaraanbaru di SamsatGunungSugihKabupaten Lampung Tengah.Dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung;9 70 (tujuhpuluh) legalisir SKPD.10 25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legalisir.11 1 (satu) berkasFotocopyLegalisirAktePendirian CV.

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TK 1 (satu) bundleberkascacatanpenerimauang PNBP Administrasi STNKdan TNKB diloket 2 SamsatGunungSugihKabupaten Lampung TengahTahun 20142015. 6 Asli 49 (empatpuluhsembilan) lembar SKPD WajibPajak.7 92 (Sembilan puluhdua) Arsip BBN1No. 3 s/d 7 dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih;8 1 (satu) bundleberkas data pendaftarandari system IT DIPENDA terkaitke111 kendaraanbaru di SamsatGunungSugihKabupaten Lampung Tengah.No.8 dikembalikan Kepada

Dipenda Provinsi Lampung;9 70 (tujuhpuluh) legalisir SKPD.10 25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legaiisir.11 1 (satu) berkasFotocopyLegalisirAktePendirian CV.

No.8 dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung; 9 70 (tujuhpuluh) legalisir SKPD. 10 25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legaiisir. 11 1 (satu) berkasFotocopyLegalisirAktePendirian CV. Agung Lestari. 12 1 (satu) berkasFotocopyLegalisirSuratPerjanjian / MOUSlametRiadidengan CV. Agung Lestari. 13 1 (satu) lembarSuratPertanggungjawabanSdr. SLAMET RIADI. 14 1 (satu) lembarFotocopyLegalisirSuratP enunjukanNomorrekeningSdr.

Asli 49 (empatpuluhsembilan) lembar SKPD WajibPajak.7. 92 (Sembilan puluhdua) Arsip BBN1Dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih;8. 1 (satu) bundleberkas data pendaftarandari system IT DIPENDAterkaitke 111 kendaraanbaru di SamsatGunungSugihKabupatenLampung Tengah.Dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung;9 70 (tujunpuluh) legalisir SKPD.10 25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legalisir.11. +1 (Satu) berkasFotocopyLegalisirAktePendirian CV.

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);= Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB danSW Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu:e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dipenda Prop.Sulteng;e Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;e Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip SamsatKotaraya;e Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pospelayanan pembantu Samsat Kotaraya (pihak kepolisian

Memberikan paraf pada SKPD; Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor;e Menyerahkan KTP asli, BPKB Asli dan SKPD Asli kepada pemohon;e Meneruskan berkas keunit pembayaran;Mekanisme Pembayaran dan Penyerahan;e Menerima Pembayaran Sesuai Dengan SKPD dan MembubuhkanValidasi Pada SKPD;e Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetakPeneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK;e Menyerahkan Lembar Asli SKPD yang telah divalidasi kepadaPemohon;e Mendistribusikan tindasan SKPD Kepada Dipenda

Jasa Raharja (Santunan atau AsuransiKecelakaan);Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKBdan SW Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkapyaitu: Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajake Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dipenda Prop.Sultenge Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharjae Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip SamsatKotarayaHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PT PALory n un fF W WNe Lembaran kelima warna Kuning

pendaftaran kendaraan bermotor;Menyerahkan KTP asli, BPKB Asli dan SKPD Asli kepadapemohon;Meneruskan berkas keunit pembayaran;Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PT PALe Mekanisme Pembayaran dan Penyerahan.e Menerima Pembayaran Sesuai Dengan SKPD dan MembubuhkanValidasi Pada SKPD;e Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetakPeneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK;e Menyerahkan Lembar Asli SKPD yang telah divalidasi kepadaPemohon;e Mendistribusikan tindasan SKPD Kepada Dipenda

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);> Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB danSW Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu:e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dipenda Prop.

denda; Memberikan paraf pada SKPD;Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor; Menyerahkan KTP asli, BPKB Asli dan SKPD Asli kepadapemohon; Meneruskan berkas keunit pembayaran; Mekanisme Pembayaran dan Penyerahan; Menerima Pembayaran Sesuai Dengan SKPD dan MembubuhkanValidasi Pada SKPD; Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugaspencetak Peneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK; Menyerahkan Lembar Asli SKPD yang telah divalidasi kepadaPemohon; Mendistribusikan tindasan SKPD Kepada Dipenda

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);> Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB danSW Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu:e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajake Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dipenda Prop.

Menerima Pembayaran Sesuai Dengan SKPD dan MembubuhkanValidasi Pada SKPD; Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetakPeneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK; Menyerahkan Lembar Asli SKPD yang telah divalidasi kepadaPemohon; Mendistribusikan tindasan SKPD Kepada Dipenda dan PT.

Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put.40386/PP/M.XII/04/2012,tanggal 28 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan positaperkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 073/3600/02/Dipenda

sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB24.066.000,00 24.066.000,00 PKB24.066.000,00 24.066.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10167 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 073/3600/02/Dipenda

Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40386/ PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 073/3600/02/Dipenda

MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40386/PP/M.XII/04/20 28September 2012 ;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali : PT NEWMONT NUSA TENGGARA BARAT untuk seluruhnya ;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3600/02/Dipenda

07E sebesar Rp 16.086.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB16.086.000 16.086.000 ) PKB16.086.000 16.086.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, PemohonBanding telah mengajukan Surat Keberatan dengan Surat NomorMHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10078 kepada Terbanding sehubungandengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3511/02/Dipenda

Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42360/PP/M.XV/04/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3511/02/Dipenda

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB348.000,00 348.000,00 PKB348.000,00 348.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121293kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1839/02/Dipenda

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48512/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding Nomor973/1839/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2015kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48512/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1839/02/DIPENDA tanggal 03 Desember

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1839/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali