Ditemukan 2018 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-05-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 62/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 2 Mei 2018 — CHAIDIR DT. RANGKAYO BASA, dkk. Melawan : SYAMSIAR, dkk.
3220
  • termasuk Penggugat 2Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT PDG(JENEWAR) pada tanggal 6 Juni 1981 telah membuat Surat Pernyataanatas keseluruhan tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebutdiatas sebagaimana disebut dalam dalil angka 2 (dua) dan surat pernyataanini diketahui oleh urang tuo empat jenis, Saksi sepadan dan benar surat inibelum seluruh pihak dapat bertanda tangan, dan kemudian pada tanggal 19Mai 2000 Penggugat 2 (JANEWAR) telah pula meminta penyelesaian objekperkara ini kepada Kerapatan
    Adat Nagari Guguk akan tetapi juga tidakmendapat penyelesaian secara tuntas, dan akhirnya baru lah pada tanggal13 Desember 2016 atas gugatan Penggugat atas objek perkara yang telahdikuasai oleh Tergugat A dan Tergugat B tersebut ke Kerapatan Adat NagariGuguk, maka Kerapatan Adat Nagari Guguk pada tanggal 20 April 2017,telah memberikan putusan atas perkara tersebut yang pada pokoknya telahmemenangkan pihak Penggugat, akan tetapi karena putusan KerapatanAdat Nagari tersebut tidak Final dan mengikat
Register : 21-07-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 43/PDT.P/2017/PN.PKY
Tanggal 28 Juli 2017 — - GERSON - MARTHA DASY
3313
  • - Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I GERSON (suami) dan Pemohon II MARTHA DASY (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 1999, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Tanga Padang, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk
    Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 0 (ktober 1994 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan
    tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sematamata untuk kepentingan ParaPemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN, Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2, Menetapkan bahwa Pemohon GERSON (suami) dan Pemohon ll MARTHA DASY (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Sl) (ktober (999 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan
Register : 11-04-1979 — Putus : 28-04-1979 — Upload : 16-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 261 SKT.3/1979
Tanggal 28 April 1979 —
123
  • Nama CEE EEE eer erecrerre reer reer eerer reer rere ererreersTgl. lahir/UmurPekerjaanAlamattelah menjatuhkan talak atas binti isterinya : NamaTgl. lahir /Umur Pekerjaan Alamat di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadipada hai ....ssssssseeeeeseeee tanggalTalak yang dijatuhkan:1. Talak yang keberapa2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. Isteri dalam keadaan : Suci, hamil atauhaidh4.
Putus : 20-12-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 38/PDT.PLW/2010.PN.PDG
Tanggal 20 Desember 2010 — SYAFRI FERI Gelar LELO DIRAJO ; melawan ; SYAMSIDAR, CS
749
  • BANDARO MUDO telahpula mengajukan ~~ gugatan secara perdata dat melaluiKerapatan Adat Nagari ( KAN) Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal8 Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI 1999;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut
    Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang tertanggal 8 Nopember 1999 Nomor30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut, maka ibu Terbantah IIyang bernama ALIMAH telah pula mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Padang, yaitu) dimana ibu Terbantah IItelah menggugat RAMAWI, LEKAH, SYAMSIDAR, SYAMSINAR danHASAN BASRI secara pribadi atas penguasaan Tanah Pusakamilik kaum Pembantah dan Terbantah I yang terletak diGurun Kudu ( Tepi Bukit
    sebagai berikutDALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi =: Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dari10Yahya ; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan
    PT.PDGMengadili Sendiri :DALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi:13Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dariYahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan
    Fotocopy tanpa asli, Putusan Kerapatan Adat nagarino.30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 P.IX);10. Fotocopy tanpa asli, Surat Ninik Makak Pemangku AdatBajinih Suku Jambak Nagari Lubuk Kilangan, PerihalRanji Kaum Dedong Lelo Dirajo, tanggal 28 Mei 2001(P.X) ;11. Fotocopy tanpa asli, Surat Keterangan Kerapatan Adat32Nagari Lubuk Kilangan Nomor :53/KAN/LK/V 2001 (P.XI) ;12. Fotocopy tanpa asli, Surat Pernyataan Pemilikan tanahtanggal 7 April 1995 (P.XII a);13.
Putus : 14-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO, DKK VS PT SUKSES JAYA WOOD
7647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2071 K/Pdt/2016Dalam Provisi:Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan AdatNagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, ProvinsiSumatera Barat;Menyatakan
    bentuk lain yangdisepakati;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding /Para Penggugat yang juga sudah disampaikan dalam memori bandingtersebut, sejalan dengan surat bukti atas objek sengketa adalah tanahulayat Nagari, hal mana seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagiMajelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan juga dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai putusanyang menyatakan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/ParaPenggugat selaku pengurus Kerapatan
    Tapi adalah tanah ulayat Nagari yangberhak dikelola oleh masyarakat Nagari di bawah penguasaan danpengaturannya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) danPemerintah Nagari menurut Hukum Adat Minangkabau dan dapatdituangkan dalam peraturan Nagari, ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat UntukPenanaman Modal (Terlampir 4).
    Nomor 2071 K/Pdt/2016 Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang; Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut; Kemudian juga dikuatkan dengan adanya Peta berdasarkan SKGubernur Sumatera Barat Nomor 5221342011 tanggal
Register : 02-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 492/Pid.B/2018/PN Rhl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
SUKARNO ALS KARNO Bin MAULUDDIN SALIM
189110
  • ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu,ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akteNotaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehinggatanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milikmaupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu HambaRaja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjianPenyerahan
    KHAIDIR M.WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijualkembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja; Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahanseluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep.
    Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dariMajelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yangtidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M.
    LAILATUL KAFTIAH CS)dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku MelayuHamba Raja;Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alashak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUF KAFTIAH CS tersebut, oleh karenaitu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanahyang telah diserahkan diambil alin oleh SUKARNO CS.
    Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata daritanah yang 50 ha tersebut;Bahwa menurut pendapat Ahli, sejaun pengurusan atau wewenang yangdiberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalahsah menurut hukum.
Register : 18-03-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
ZAMZAINI
Tergugat:
1.SUARTI
2.RUSTAM Gelar Dt. Sinaro Sati
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
10219
  • Bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta agarMenyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 November 1999 antaraPenggugat dengan Tergugat 1 dan 2 harus dibatalkan atau bataldemi hukum akibat dari Perbuatan Tergugat 1 dan 2 telahmembuat pengaduan ke kantor Kerapatan adat Nagari PucukAdat Nan Baulayat Dalam Nagari Kataping dan juga membuatlaporan Polisi No.
    Fotokopi surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Pucuk Adat Nan BaulayatDalam Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman, tertanggal 26 Juli 2027, telah dibubuhi meterai secukupnya,fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P. 12;13.
    Bahwa Penggugat dalam dalil posita angka 10 halaman 5menyatakan Kerapatan Adat Nagari Kataping Pucuak Adat NanBaulat Dalam Nagari Kataping telah merugikan hakhakPenggugat melalui Surat Keputusannya tertanggal 26 Juli 2007;. Bahwa disamping itu Penggugat dalam dalil posita angka 8halaman 4 sampai 5 juga menyatakan telah menandatanganiSurat Perdamaian tertanggal 13 November 1999;.
    Bahwa karena Penggugat tidak menggugat Kerapatan AdatNagari Kataping Pucuak Adat Nan Baulat Dalam NagariKataping dan pihak lain (Adlis Legan, Helmi, Dahniar); dalamSurat Perjanjian tertanggal 13 November 1999 maka gugatanPenggugat menjadi kekurangan Tergugat, oleh karena itugugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);1.3 Eksepsi obscuur libel1.3.1 Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;1.
    Bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta agarMenyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 November 1999antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 harus dibatalkanatau batal demi hukum akibat dari Perbuatan Tergugat 1 dan 2telah membuat pengaduan ke kantor Kerapatan adat NagariPucuk Adat Nan Baulayat Dalam Nagari Kataping dan jugamembuat laporan Polisi No.
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
335241
  • Bahwa proses yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana PositaGugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 adalah sebuah rekayasa,seolaholah Para Penggugat telah melakukan penyelesaian persoalantanah ulayat secara benar dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagarisebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah KabupatenPasaman Barat tentang Kerapatan Adat Nagari;d. Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapar yang sah adalah yang diketuai olehAlman Dt. Gampo Alam (Tergugat !)
    , bukan oleh bukhaini, sebagaimanasurat Wali Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor140/60/PEM/WNK2017 tanggal 24 Maret 2027 yang ditandatangani olehYulizar selaku Wali Nagari Kapar yang ditujukan kepada Bupati PasamanBarat tentang Pengiriman Data Kepengurusan Kerapatan Adat NagariKapar;Bahwa dalam struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapar tanggal 23Maret 20017 tersebut, yang menjabat sebagai Ketua adalah H. Alman,S.H., Gampo Alam dengan Sekretaris Afrianto Dt.
    MajoBasa;Bahwa surat yang dibuat oleh Para Penggugat kepada KAN Kapar yangkemudian KAN Kapar melakukan musyawarah adalah Kerapatan AdatNagari tandingan yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud. Sehinggaproses dugaan rekayasa yang dibuatoleh Para Penggugatternyata terbacapada Posita Para Penggugat Point ke 19 yang Tergugat Ill jelaskandibawah ini.12.
    Mamak Pemangku Adat,sesuai dengan adat yang berlaku Salingka Nagari yangbersangkutan;Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) bertujuan untukmelindungi kaum Adat dan melestarikan kebudayaan Adat AlamMinangKabau;Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) didirikan/dibentuksemenjak 1983, dan tetap terpelihara sampai sekarang dan dikuatkandengan Surat Keputusan Lembaga Kerapatan Adat AlamMinangkabau(LKAAM);Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) berkedudukan di Nagari Kapa,Kecamatan Luhak Nan Duo,
    Adat Nagari Kapa (KANKapa), baiksecara lisan maupun tertulis dan bahkan Kerapatan Adat NagariKapa (KAN Kapa) sudah melakukan mediasi langsung dengan PihakPerusahaan tetapi hasinya tidak tercapai;Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) sejatinya bersifat netraldan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena memang tujuandibentuknya Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) adalah sebagaiwadah musyawarah para ninik mamak di Luhak Saparampek NagariKapa;Bahwa berdasarkan apa yang telah Turut Tergugat
Register : 03-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 102/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 20 Agustus 2019 —
Terbanding/Tergugat VII : Kerapatan Adat Nagari KAN Silungkang
Terbanding/Tergugat V : DIANA LESTARI, SH
Terbanding/Tergugat III : RAMLI
Terbanding/Tergugat I : M.YAZID DT.RAJO LELO Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
Terbanding/Tergugat VI : ERIYOLSON DT. KHOTIB IBRAHIM,
Terbanding/Tergugat IV : HARRY. A. NOER Diwakili Oleh : ANDRE PANDOE, S.H.
Terbanding/Tergugat II : ISMAR Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
3414

  • Terbanding/Tergugat VII : Kerapatan Adat Nagari KAN Silungkang
    Terbanding/Tergugat V : DIANA LESTARI, SH
    Terbanding/Tergugat III : RAMLI
    Terbanding/Tergugat I : M.YAZID DT.RAJO LELO Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
    Terbanding/Tergugat VI : ERIYOLSON DT. KHOTIB IBRAHIM,
    Terbanding/Tergugat IV : HARRY. A. NOER Diwakili Oleh : ANDRE PANDOE, S.H.
    Terbanding/Tergugat II : ISMAR Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
    KHOTIB IBRAHIM, umur Ik. 51 Tahun, agama Islam, jeniskelamin Lakilaki, pekerjaan Wiraswasta, suku Melayu, alamat DusunStasiun, Piliang Bawah, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang,Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semulaTergugat 6;Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PDG7.Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, JI.
    Khotib Ibrahim suku melayu selakuMamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum panai 4 rumah/Guguak BinokNagari Silungkang, berdasarkan dengan surat pernyataan Eriyolson Dt.Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal 9 Juli 2010 yang diketahuloleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang dan terbitnya SuratKeputusan Kerapan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor.08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010..
    Khotib Ibrahim dan anggotakaumnya tanggal 9 Juli 2010 dan diketahui oleh Lembaga berwenangyaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang dan terbitnya SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor.08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Berdasarkan alasanalasan eksepsi yang berdasar hukum diatas, makagugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apaapa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatasadalah satu kesatuan yang tak
    Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal9 Juli 2010 yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silungkang dan terbitnya Surat Keputusan Kerapan Adat Nagari (KAN)Silungkang Nomor. 08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PDGb.
    Rajo Lelo, SebelahSelatan dengan jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur dengan SungaiBatang Lasi, dan sebelah Barat dengan tanah ulayat kaum Harun AlRasyid (alm)/Fauzul Azim dan sesuai surat pernyataan Eriyolson Dt.Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal 9 Juli 2010 dan diketahuioleh Lembaga berwenang yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silungkang dan terbitnya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Silungkang Nomor. 08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Berdasarkan alasanalasan eksepsi yang
Register : 27-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Swl
Tanggal 22 Desember 2020 — Terdakwa
14826
  • Chairunnas alias Nas Panggilan Pak De dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui dari Bidan Desa bernama Wenni Zurman yangmelakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban yangmasih bersetatus belum menikah telah hamil;Bahwa Saksi kemudian memberi tahu Ketua KAN (Kerapatan AdatNagari)bernama Marli Datuak Sultan Rajo Lelo Alias Marali PanggilanDatuak Sultan;Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) mengadakan rapat adat padahari Sabtu tanggal 12 September
    2020 pada malam hari di Surau LuwakGuguak Bungo Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto danyang kedua pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 pada malam haridi Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto denganmenghadirkan seluruh anggota Kerapatan, Alim Ulama, Cadiak Pandai,Pemerintahan Desa dan menghadirkan kedua anak yang bermasalah yaituHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN SwlAnak Korban Disamarkan dan Anak;Bahwa mengenai tindak pidana persetubuhan
    Marli Datuak Sultan Rajo Lelo alias Marali Panggilan Datuak Sultandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengetahui peristiwa telah terjadi persetubuhan di kampungSaksi dari Mamak Anak Korban dan Anak yaitu Panggilan Palin danPganggilan Jamili melaporkan kepada Saya selaku Datuak Pucuak SukuSupadang Empat Dapur/ Ketua KAN Kerapatan Adat Nagari DesaLumindai tentang kejadian persetubuhan;Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Kami mengadakan rapat adat padahari Sabtu tanggal
    12 September 2020 pada malam hari di Surau LuwakGuguak Bungo Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto danyang kedua pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pada malam haridi Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto deganmenghadirkan seluruh anggota Kerapatan, Alim Ulama, Cadiak Pandai,Pemerintahan Desa dan menghadirkan Anak Korban Disamarkan dan Anak;Bahwa hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada malamhari di Surau Luwak Guguak Bungo Desa Lumindai
    Kecamatan BaranginKota Sawahlunto dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 September2020 pada malam hari di Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan BaranginKota Sawahlunto degan menghadirkan selurun anggota kerapatan, alimHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN Swiulama, Cadiak Pandai, Pemerintahan Desa dan menghadirkan Anak KorbanDisamarkan dan Anak adalah yang mana kejadian persetubuhan tersebutmemang benar terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulanApril 2020 sebanyak
Putus : 07-03-2011 — Upload : 01-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2904 K/Pdt/2010
Tanggal 7 Maret 2011 — ALI AMRAN, DK VS SYAFRI, DK DAN SYUKRI
4530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2904 K/Pdt/2010Bahwa terhadap perkara ini, secara berjenjang naik danbertangga turun, menurut Perda No. 13 Tahun 1981 TentangPeranan Kerapatan Adat Nagari, perkara ini telah pernahPenggugat ajukan kepada Kerapatan Adat Nagari Sunur tanggal16 Juni 2005, dari hasil keputusan Kerapatan Adat NagariSunur tanggal 16 Juni 2009 Kerapatan Adat Nagari Sunur initelah memberi keputusan dan kesimpulan sebagai berikut:1. Tanah sengketa diserahkan kembali penguasaannya kepadaSdr.
Register : 02-01-1979 — Putus : 29-01-1979 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 48 SKT.3/1979
Tanggal 29 Januari 1979 —
30
  • atemon Kesc,telah menjatuhkan talak atas isterinya:21 t...huntan/.Pikt01101)ut.'1.7,ahne.NamaTgl. lahix/Umur Pekerjaan AlamatbintiSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNoe 48 ZIKT. 3 1979di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Sparliyah/Kerapatan Qadi'latr.".AUOVA .....sesseseeeeesSeNE Ee Er EEE pada hari errtanggal 29 Januari 1979 Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa2 Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3.
Register : 20-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT PADANG Nomor 9/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 18 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : DESWANDI Diwakili Oleh : O, SH
Pembanding/Tergugat II : ROSMIATI pgl. SIMI Diwakili Oleh : O, SH
Pembanding/Tergugat III : INDRAWATI pgl. IN Diwakili Oleh : O, SH
Pembanding/Tergugat IV : NELVIATI pgl. SINE Diwakili Oleh : O, SH
Pembanding/Tergugat V : YASNIATI pgl. YAS Diwakili Oleh : O, SH
Terbanding/Penggugat I : SARUNI
Terbanding/Penggugat II : M.SYAFRULLAH DT.RAJO MALANO, S.Ag. M. Hi
Terbanding/Penggugat III : MASNI
Terbanding/Penggugat IV : M.SYUKRI
Terbanding/Penggugat V : ZAIMINAR
Turut Terbanding/Tergugat VI : YUSMARDI
Turut Terbanding/Tergugat VII : YANEL SOFIALEDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : M.SUHARDI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SYAMSI DT.RANGKAYO BASA NAN PANJANG
Turut Terbanding/Tergugat X : ASRIL DT.RANGKAYO BASA NAN PUTIAH
Turut Terbanding/Tergugat XI : APRIANTI DT. RANGKAYO BASA NAN MUDO
Turut Terbanding/Tergugat XII : PUTRA NANDA DT.NANRO ANSO NAN RATIAH
Turut Terbanding/Tergugat XIII : HARNEDI DT.NARO ANSO NAN
9340
  • Bahwa Putusan Perkara aquo halaman 53 yang berbunyi Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy suratKeputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang NagariMungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor01/KASP/M/!2012 tanggal 21 Februari 2012 dapat diketahui bahwaterhadap tanah objek perkara sudah Pernah diselesaikan di KerapatanAdat Suku Pitopang, Nagari Mungo dimana yang menjadi Penggugatsaat itu adalah Zaiminar ( kaum Dt.
    Bahwa, uraian Para Pembanding dalam memorie bandingnyaangka 7 berupa tanggapan atas surat bukti Para Terbanding bertandaP4 (Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat SukuPitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh KotaNomor 01/KASP/M/I2012 Tanggal 21 Februari 2012) dinyatakanharus dikesampingkan dengan alasan Surat Keputusan AnjuranPerdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo KecamatanLuak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I2012 Tanggal21 Februari 2012 hanya
    MARAJO NAN KARUIK merupakan ketua sidang makayang berhak menandatangani Surat Keputusan Anjuran PerdamaianKerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan LuakKabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I2012 Tanggal 21Februari 2012 tentu ketua sidang itu sendiri sedangkan peserta sidangbertanda tangan pada berita acara sidang, namun demikian ketuasidang atas nama SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK yangdihadirkan Para Terbanding di persidangan telah membenarkan buktiP4 (Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan
    Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 19 yangmenyatakan objek perkara bidang , II dan III harta pusaka tinggIkaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Rajo Malano, sukuPitopang, Kenagarian Mungo adalah benar dan telah mempunyaialas hak yang sah berupa Surat Keputusan Anjuran PerdamaianNomor : O1/KASP/M/I2012 tanggal 14 Maret 2012 yangditerbitkan oleh Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari MungoKecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota (Ctt. bukti P4).2.
    Oleh karena itulahkami Para Turut Tergugat C telah menerima secara baik isi SuratKeputusan Anjuran Perdamaian Nomor : O1/KASP/M/I2012tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kerapatan AdatSuku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten LimaPuluh Kota.4.
Register : 01-04-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 06-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 30 September 2015 — RENI ELMA,SKM LAWAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI
8043
  • Nomor 644/19/BP2TPMPP/2015 (surat terlampir) 5Tanggal 7 Februari Kerapatan Adar Nagari ( KAN) Kota Selayan KotaBukittinggi melayangkan surat kepada Kantor BP2TPM untuk menundaatau membatalkan SK Nomor 644/19/BP2TPMPP/2015 supaya dipelajarikembali untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku;Dari semua sanggahan yang dilayangkan kepada Tergugat baik secaralisan dan tulisan oleh kaum penggugat dan juga oleh Kerapatan AdatNagari ( KAN) Koto Selayan, tidak ada mendapat tanggapan atau jawabandari Tergugat
Putus : 29-09-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1990 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — 1. TASAR Glr. MALIN MARAJO, DKK. VS A. SYAMSUIR CHAN, DKK.
9437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KASANGKECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, berkedudukan di Jalan Raya PadangBukittinggiNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten PadangPariaman;D. 1. Tuan HASRIL/Lk, bertempat tinggal di Korong CaniagoNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;2.
    B (BPN) akhirnya diselesaikan di lembaga Kerapatan AdatNagari Kasang, namun objek yang dipersoalkan tanah samping SD 04Kasang dirubah objeknya menjadi 8 (delapan) bidang, padahal semulaobjek cuma 1 (satu) bidang, diperiksa 8 (delapan) bidang dan HartaPusaka Tinggi Kaum orang dibagi dua, tanpa melibatkan atau memanggilMamak Kepala Waris dalam Kaum, orang yang berselisih (Syamsuir Chandengan Amdasni alias Supik Gaek, Cs), putusan Kerapatan Adat NagariKasang Nomor 01/KPTS/KANKS/2010, tanggal 18 Mei
    A (Syamsuir Chan) selaku kemenakan orangperbuatannya sudah keluar dari adat Minangkabau, begitu juga halnyadengan KAN Kasang tidak berpedoman kepada pepatah Minangkabau,selaku Pemangku Adat di Nagari Kasang, hal ini terjadi dalam perbuatanatau kerja di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kasang (vide keputusannyayang diuraikan diatas). Kenapa demikian?
    Kesalahan objek, lain yang di suruh selesaikan lain pula yang diputuskan(Baca Surat BPN Nomor 570//2010, tanggal Maret 2010 perihal:Keberatan atas nama Syamsuir Chan, Cs yang ditujukan atau dialamatkankepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (Batuka Baruak Jo Cigak);2. Yang berselisih anggota dalam satu kaum/samasama kemenakan orang,harusnya oleh KAN Kasang dipanggil Mamak Kepala Waris Kaum, yaituHalaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1990 K/Padt./201621.22.Penggugat (Tasar Gir.
    AdatNagari, sebab kata mufakat itu sesuai akan adat dan perikemanusian dantidak melanggar hukum, yang masuk ke dalam keadilan sosial;Bahwa pembahagian atau putusan (KAN) Kerapatan Adat Nagari Kasang yangmembagi Harta Pusaka Tinggi Kaum orang lain "sudah jauh menyimpang daritugas KAN itu sendiri", oleh karena tugas KAN bukan untuk membagi HartaPusaka Tinggi Kaum orang dalam Nagari, melainkan mendamaikan dari kaumHalaman 24 dari 31 hal.
Register : 26-05-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 11-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 13 Nopember 2014 — RATNA NILA JUWITA SYAHRUL lawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM 2. PT. AMP PLANTATION
12864
  • BAGINDOAMIR, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari II Koto danCamat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung, dimana RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah anak dari Alm.
    Bawan membuat Surat Pernyataan, pada tanggal 9 Agustus1988, yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut keKantor Agraria, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Alung; (BuktiP7);Surat Pernyataan Ninik Mamak Bawan, tanggal 22 Agustus 1988, yangisinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan, dan juga menyetujuidimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang, yang diketahui olehKepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Camat PerwakilanKecamatan Lubuk Basung, dan Ketua Kerapatan
    Kharisma BawanIndonesia), tanggal 22 Agustus 1988, seluas lebih kurang 900Ha (sembilanratus hektar), didalamnya termasuk seluas 200Ha tersebut di atas, yangdiketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala D Lubuk Alung B n,Kerapatan Adat Nagari II Koto, Camat Perwakilan Kecamatan LubukBasung Bawan, dan Camat Lubuk Basung (Bukti P9), Ny. RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah Presiden Direktris PT. KHARISMA BAWANINDONESIA;PetaPeta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan untuk perkebunanPENGGUGAT (PT.
    KHARISMA BAWAN INDONESIA), tanggal 22Agustus 1988, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Koto Bt.Kambing; (Bukti P10 s/dSurat Keputusan Ninik Mamak Bawan, dan Alim Ulama beserta CadiakPandai dalam Desa Bawan I Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing,Halaman 13 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUNPDGKecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25Nopember 1990, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto BatuKambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kepala
    I Agam,Camat Lubuk Basung dan Camat Perwakilan Lubuk Basung, pada lembar I,bagian menimbang, poin 2, yang pada pokoknya menyatakan:bees tanah yang terletak di atas, antara Masang Kiri dan Masang Kanansebagiannya telah disetujui Ninik Mamak Desa Bawan pengarapannya PT.KHARISMA BAWAN ; (Bukti P12);Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari I Koto PWK.Kec.
Register : 30-09-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
1.JALIDAR
2.DENDI HAMDANI
Tergugat:
1.Marah Zulkarnain
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
12137
  • ;Bahwa sejak tahun 1982 sampai saat sekarang (Selama lebih kurang tigapuluh delapan tahun) objek perkara digarap dan dikuasai oleh ParaPenggugat dengan menanam pisang, tebu, kelapa dan mendirikan pondokdiatasnya tanpa ada ganguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ,dan bahkan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh selaku pemilik ulayat telahmengakui bahwa objek perkara merupakan ulayat Nagari Sungai Buluhyang sudah diberikan kepada Para Penggugat selaku anak kemenakandalam susunan adat di Kanagarian
    ;Bahwa sekira tahun 2018, objek perkara terkena dampak PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, dan pada saatTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai melakukan Survei,untuk pematokan objek perkara, Pengugat telah menjelaskan kepadaTergugat II bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat dan bukanmilik Tergugat I, termasuk Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh ikutmenjelaskan.
    Bahkan pada tanggal 25 Maret 2019, Kerapatan Adat NagariSungai Buluh sebagai pemilik ulayat juga telah mengajukan keberatanmelalui gugatan No. 10/Sp/KANSB/III2019 kepada Tergugat II denganmenjelaskan bahwa Tergugat bukanlah nama yang berhak atas objekperkara.
    Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluhmelalui suratnya tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 10/Sp/KANSB/III2019Perihal: Gugatan.5.
    Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh KecamatanBatang Anai Kab. Padang pariaman No. 27/G/KANSB/VIII2020,tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnyadan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P.6B;7.
Register : 27-05-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 84/PDT/2013/PT PDG
Tanggal 12 Nopember 2013 — Pembanding/Tergugat : H.YULMAN, SH MH, Dkk
Terbanding/Penggugat : JAFRI RAY Glr.RAJO ENGKA, Dkk
5218
  • Atasperbuatan Maidin, Nao, Nawar dan Kani mamak ( Tergugat B ) tersebutdikadukan kepada KAN Pauh IX oleh Riah ( saudara Mande dan Nenek daripenggugat yang dikenal dengan perkara No. 09/PRDT/KANPIX/1989;Bahwa melalui keputusan perdata No. 09/PRDT/KANP.IX/1989tertanggal 7 Oktober 1989 tersebut, kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telahmemberikan kesimpulannya yang pada pokoknya : Rabiah( penggugat sekarang ini ) tidak sekaum dengan Maidin, Mao,Nawar dan Kani ( Tergugat B sekarang ini ) : Menyatakan Maidin
    tingkat pertama tersebut tidakHal.21 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDGberdasarkan hukum adat Minang kabau, karena dalam hukum adat Minangkabautidak ada/tidak dikenal Ninik mamak nan berjenis adat, yang ada hanyalembaga/orang IV ( Empat JINIH), oleh karena itu pertimbangan hakim tingkatpertama yang menyebutkan Ninik Mamak Nan Berjenis Adat dalam sukuSikumbang tersebut membingungkan sebab tidak dikenal dalam adatMinangkabau ;Menimbang, bahwa bukti produk P.V berupa surat keputusan/kesimpulandari kerapatan
    dengan Maidin, Nao, Nawar danKani dipihak lain, oleh karena itu jelas bahwa bukti produk p.V yang dikeluarkanKerapatan Adat Nagari Pauh IX tersebut hanyalah merupakan kesimpulanmengenai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihakdengan Maidin, Nao, Nawar dan kani dipihak lain pihak tanpa melibatkan sikunmaupun anakanak dari Sikun yang semula menguasai tanah tersebut maupunpihak orang tua (pihak bapak SI KUN ) yang semula memberi izin untukmenguasai tanah tersebut, dan juga Kerapatan
    Adat Nagari (KAN) yangberusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana buktiproduk P.V tersebut ternyata kurang meyakini dengan kesimpulan yangdiambilnya, dimana kepada pihakpihak yang tidak merasa senang terhadapkesimpulan yang diambil KAN tersebut, maka kepada pihak tersebut dipersilahkanmengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang Untuk dicari keadilan nya yanglebih cermat dan ternyata pula tidak satupun pihak pihak tersangkut yangmenuruti saran dari Kerapatan Nagari tersebut
    PDGmenuruti saran kerapatan adat Nagari ( KAN ) kenapa para penggugat tidakmempunyai kemauan menuruti saran Kerapatan Adat Nagari agar mengajukanperkaranya ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan kepastian hukum,segera setelah penyelesaian oleh KAN tahun 1989 yang lalu tersebut, keraguraguan para penggugat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sesuaisaran Kerapatan Adat Nagari tahun 1989 tersebut bisa jadi disebabkan parapenggugat menyadari betul masih ada orangorang ( saksi hidu
Register : 16-07-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Pnn
Tanggal 20 Juli 2018 — Pemohon:
N. EFFENDI
173
  • EFFENDI ;** Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat TandaTamat Belajar Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosialdan IIlmu Politik Pancasakti Bukittinggi (S1) dengan nama NENG EFFENDI;+ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto BerapakNomor : 014/KPTS./KANKB/II 2016 tertanggal 1 Februari 2016 dengannama N.
    Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nagari Koto Berapak yangdikeluarkan di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau KenagarianPenetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN PnnKoto Berapak Nomor : 014/KPTS/KANKB/II 2016 tertanggal 1 Februari 2016atas nama N.
Register : 16-01-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn
Tanggal 3 Agustus 2017 — MAWIR berlawanan dengan SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI
14130
  • tanah ObjekPerkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4(empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat jugatidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, yang digugathanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja; Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 3 dari 19Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadapPENGGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan
    AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Barutersebut Penggugat melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugatberkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) PasarBaru No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR dengan amar putusannya sebagaiberikut :DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai MamakKepala Waris Dalalam Kaum
    Menyatakan sah dan kuat secara hukumputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir SelatanNo.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;7. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Objek perkarapertama, kedua,ketiga dan keempatdari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT danmeyerahkan secara baikbaik kepada PENGGUGAT, jika engkar denganbantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;8.
    Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4 Juni2016 Nomor 04/Pdt. Adat/2016/KAN/PS.BR, sesuai dengan aslinya, diberitanda P2;3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari 1972,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M.
    PISNAWATI melawanMAWIR CS yang pihak yang menggugat kepada Kerapatan Adat Nagari PasarBaru) bukan hanya SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI namun ada 8 orangyaitu 2. JOHN KENEDI, 3. NOFRIADI, 4. DARMALIS, 5. SAHAR, 6. ASRIZAL, 7.SABRI, 8.