Rezeki Graha Mas atau sekarang bernama PT.Rezeki Graha Mas Utama sudah membayar UWTO 30 tahun danmendapatkan PL, SPJ serta SKEP dari Otorita Batam ;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm.Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT. Rezeki Graha Mas ;Bahwa lokasi lahan tersebut masih kosong dan belum dibangun ;Bahwa dilokasi lahan tersebut dipagari pagar pembatas ;.

SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November2014 termasuk pembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebutkarena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam ;Bahwa pada saat Saksi DENLY RIANTO menanyakan denah lokasi lahantersebut kepada Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG,Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG tidak dapatHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm.menunjukkannya dan hanya berjanji akan segera diberikan namun denahlokasi tersebut tidak pernah diberikan.Bahwa

Rezeki Graha Mas Utamasudah membayar UWTO 30 tahun dan mendapatkan PL, SPJ serta SKEPdari Otorita Batam ; Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT.

SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014termasuk pembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebutkarena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam ; Bahwa pada saat Saksi DENLY RIANTO menanyakan denah lokasi lahantersebut kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang, Terdakwa danAndre Roberto Sitanggang tidak dapat menunjukkannya dan hanya berjanjiakan segera diberikan namun denah lokasi tersebut tidak pernah diberikan.Setelah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa

Rezeki Graha Mas Utama sudah membayarUWTO 30 tahun dan mendapatkan PL, SPJ serta SKEP dari Otorita Batam ; Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT.

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksuduntuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan olehdua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016sekitar pukul 10.00 wib, saat terdakwa bersama dengan saksi MEISILUDASITEPUberada di Dusun Otorita

MEISLUDA SITEPU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasatanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiRAMADHAN berada di dusun otorita, saksi mengajak terdakwa pulang kekwala sawit, lalu terdakwa berkata kepada saksi naik apa kita pulang aludiajawab oleh saksi udah tenang pokoknya kita pulang naik sepeda motor.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Sembiring berjalan kakimelewati Jalan

kejadianBahwa yang saksi meminta dari saksi HP dan uang.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan benar berita acara yangtelah saksi beri keterangannya.Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

waktu itu mengancam dengan pisau.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 satu unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpaplat nomor mesin JB51E1980799 nomor rangka MH1JB51167K991474.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam; Bahwa saksilah yang menyerahkan masingmasing sebanyak 2 (dua)bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias AriBin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallan dan sdr.Nasrullah alias Nas Bin Rahmat dan sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtutanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib; Bahwa posisi Terdakwa dan temanteman Terdakwa yaitu Saudara NasrullahAlias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, pada hari Sabtutanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib berada dikamar koskosan yangberalamatkan di Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Bahwa saksi memasukkan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabutersebut kedalam usus saya yaitu Toilet Kamar Kos tempat saya bersama rekanrekan saya menginap yang beralamat di Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.Bengkong Kota Batam, dan cara saya memasukkannya yaitu terlebin dahuluTerdakwa oleskan dengan cairan sabu mandi agar menjadi pelicin; Bahwa saksi baru pertama kali ini bekerja sama dengan sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Bahwa 2 (dua) bidang tanah kavling tersebut adalah bahagiandari lanan seluas lebih kurang 53,193 M2 (lima puluh tiga ribu seratussembilan puluh tiga Meter Persegi) yang diperoleh Tergugat secara sahsecara hukum dan telah membayar segala kewajibannya dari dankepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sekarangdisebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam, sebagaimana ternyata dalam antara lain :v Izin Prinsip;v Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO

Melunasi seluruh Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) atas Tanah Kavlingtagihantersebut sampai dengan jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun, terhitung mulai tanggal dua puluh Julidua ribu (20072000) sampai dengan sembilanbelas Juli dua ribu tiga puluh (19072030)e.

Melunasi seluruh tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) atas Tanah Kavling tersebut sampai dengan jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal dua puluhJuli dua ribu (20072000) sampai dengan sembilan belas Julidua ribu tiga puluh (19072030).e.

Mengurus dan menyelesaikan pemecahan GambarPenetapan Lokasi (PL) atas Tanah Kavling yang sudah harusselesai dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak diterimanya Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bagunan(SBPMB) dari Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam.h.

Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan kewajibannyamengurus dokumendokumen induk, sebagaimana tersebut dalamPasal 3 ayat 1 huruf c, yaitu dokumen yang terdiri dari :v Surat Keputusan (SKEP) Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,v Pengalokasian (SP) dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tanah Hak Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batamd.

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk :1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang Undang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,; d.

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Hal 35 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPIb) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk :1.

Mustofa Widjaya Ketua Otorita Batam (fotocopy sesual dengan aslinya); P5a : Surat PT. Utamamas Propertindo Nomor. 462/UMP/V/2008, tanggal25 Oktober 2010, Perihal Permohonan Perpanjangan PenerbitanFaktur UWTO (fotocopy sesuai dengan aslinya); P5b:Surat PT.Utamamas Propertindo tanggal 3 November 2010Nomor:Hal 48 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPI462/UMP/X/2010.

Tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (fotocopy dari fotocopy); T6 :Surat dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: B/37/KA/L/V/2003, tanggal 27 Mei 2003, Perihal IzinPenggunaan Lokasi Sementara, yang ditujukan kepada PT.

Otorita untuk memperolehperawatan medis. Pada hari Rabu tanggal 22 januari 2014 sekira pukul17.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS. Otorita Batam; Bahwa berdasar visum et repertum Nomor R/2/I/2014/Biddokk ngdibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. FAIZAL ZULKARN F,MHKes selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pense ;an faktaDari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diata Gbfakta sebagai berikut: ~~A. Fakta yang berkaitan dengan sah ane1.

Abdul Muis Nasution dan Tatto Perwira harus ditariksebagai pihak karena pihakpihak tersebut sangat menentukan prosespemeriksaan perkara a quo;Bahwa pihak lain yang paling menentukan dalam perkara ini adalahBadan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota Djakarta, sebagai pihak pemerintah yang melakukanHalaman 14 dari 43 Hal. Put.

Nomor 410 PK/Pdt/2017pembebasan tanah termasuk tanah objek perkara (yang dibentukberdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IlbukotaDjakarta Nomor Da. 11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan Pelaksana Otorita Pembangunan KuninganDaerah Khusus lbukota Jakarta, selanjutnya akan disebut "BadanOtorita"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakartadan merupakan' satusatunya pihak yang berhak melakukanpembebasan

Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 369 tanggal 1 Juni 1979tentang Pembubaran dan Perubahan Status Otorita/ Proyek/BadanPelaksana Proyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota SebagaiPembina Wilayah Dalam Hubungan Dengan Kegiatan Pembangunan diWilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan jugaharus ditarik menjadi Tergugat dalam perkara a quo;12.

Nomor 410 PK/Pdt/2017dibebaskan oleh Badan Otorita pada tahun 1972, kemudian diserahkan olehBadan Otorita kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan PerjanjianTahun 1972 juncto Perjanjian Tahun 1974;3.

Bahwa kebenaran dan keabsahan atas pembebasan yang dilakukan olehBadan Otorita atas objek perkara a quo telah dibenarkan oleh PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah AgungNomor 1963/2010, salah satu pertimbangannya:"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa perolehan hak dari TergugatIV atas tanah sengketa adalah bermula dari pembebasan yang dilakukanoleh Badan Otorita Pembangunan Kuningan DKI Jakarta dalam

Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual Beli UnitRumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan :Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada

Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm4.

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuanperundang undanganbahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukumyang menjadi pemegang hak terakhir.

hidup hajatorang banyak ; Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual BeliUnit Rumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan:Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita

Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor208/Pulau Buluh, tertanggal 15 April 1996 dengan dasar yang sah, yakniberdasarkan dokumen dari Turut Tergugat I, berupa: Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 tanggal 16 Februari1993 yang dikeluarkan oleh Pemengang Hak Pengelolaan (OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam); Surat Keputusan (SKEP) Nomor 25/SPJ/KAAT/II/1993 tanggal 16Februari 1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 tanggal 17 April 1990; Fatur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

Desember 1996 yang dilakukan di hadapanNotaris Usman Koloay,SH. adalah PT Noorsyaman Utama TransmaritimeService (PT Nutrans Maritime Service);Demikian pula dokumendokumen yang diakui Penggugat sebagai dasarSertipikat Hak Guna Bangunannya, berupa Surat Perjanjian (SPJ) Nomor26/SPJ/KAAT/II/93 tanggal 16 Februari 1993, Surat Keputusan (SKEP)Nomor 25/SPJ/KAAT/II/1993, tanggal 16 Februari 1993, GambarPenetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149, tanggal 17 April 1990, FakturLunas Tagihan Uang Wajib Tahunan = Otorita

Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sekarangBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasHalaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2276 K/Pdt/2016Batam (Turut Tergugat ) tidak pernah memberikan alokasi lahan kepadaPenggugat.

Chaerul Asril selakuDirektur PT Nutrans (Tergugat Il), Kepala Kantor Pertanahan KotaBatam (Tergugat IV), PT Setya Daya Bilcon (Turut Tergugat I), PTKarya Sumber Daya (Turut Tergugat Il) dan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam DahuluBernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,Berkedudukan Di Batam Center Pulau Batam (Tergugat III);Bahwa dalam perkara tersebut jelasjelas baik Penggugat maupun ParaTergugat dan Para Turut Tergugat juga menjadi pihak dalam

Nomor 2276 K/Pdt/20161) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam);2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor 25/SKEP/KAAT/II/1993 tanggal 16Februari 1993;3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 tanggal 17 April1990;4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor2/5/F/Dirum Keu/5/1990 tanggal 14 Mei 1990;Dimana hak alokasi tersebut telah dibatalkan oleh Turut Tergugat

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, dan Persetujuan BadanPengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL /03/2012 tanggal 07 Maret2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;7. Menghukum Tergugat V atau pihak yang mendapat hak atau kuasadaripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan keadaanbaik, berupa:a.

yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Sintai Industri Shipyard yang telahdibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V ;Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan Nomor 95020259, tertanggal28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan

oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialinkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Halaman 17Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIkecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; d.

;Bahwa berdasarkan uraian diatas Badan pengusahaan Batamdahulunya Otorita Batam pada tahun 2002 berani mengalokasiakanlahan kepada PT. Federal Investindo, sehingga menurut hemat kamigugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang mengadaada.; .

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mengeluarkanbiaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaTERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: a.

Fotokopi surat Izin Prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam kepada PT. Federal Investindo tertanggal 26 Februari2002 ect t eee tet ttetet titers tet seceee, (Bukti T2);3. Fotokopi surat perjanjian Nomor: 101/SPJA3/10/2015 tentangPengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam tertanggal 28 Oktober 2015wesc.

(Bukti T Il Intervensi 8);12.Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:480/F/PL/IV2002 kepada PT. Federal Investindo tertanggal 18Maret 2002; ......... 2.0... eeeeee ees. .(Bukti T I Intervensi 9);13. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita kepadaPT. Federal Investindo Nomor: 1138 /FPL/IV/2007 tertanggal 26April 2007 ; ......0.. 0. ee eeeeeeeeeee.(Bukti T Il Intervensi 10a);14. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Tagihan UWTO kepada PT.

Tergugat karena semua gajinya bahkan slip gaji Tergugat dikuasai olehOrang tua Tergugat;Bahwa pemicu pertengkaran juga diakibatkan karena Tergugat lebih memihak danmendengar perkataan orang tuanya, sehingga Penggugat merasa diabaikan;Bahwa selain itu juga Tergugat sering main perempuan dan setiap Penggugat nasehatiTergugat selalu marah dan memukul Penggugat, sehingga karena tidak tahan akhirnyaPenggugat pulang ke Dabo dan bermukim di Dabo;Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mengundurkan diri dari Pegawai Otorita

dengan Tergugatpernah mengajukan gugatan cerai namun pada tahun yang sama Penggugat denganTergugat rujuk kembali tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga Tergugat, sehinggasampai saat ini mereka tidak mengetahuinya;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga sering main perempuan dan kalaudinasehati selalu marah bahkan pernah memukul Penggugat, sehingga karena tidak tahanakhirnya Penggugat pulang ke kampung dan sampai sekarang bermukim di Dabosingkep,sedangkan Tergugat setelah mengundurkan diri dari Otorita

ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

YANI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jualbeli tersebut merupakan milik Tergugat , kKemudian Tergugat , telahmenyerahkan dokumen dokumen asli berupa IP (izin Prinsip), FakturUWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) 30 (tiga puluh tahun) yangakan dibayar oleh Penggugat sebesar 1.763.350.675 (satu milyarTujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah), yang telah Tergugat , serahkan di kantorNotaris / PPAT YONDRI DARTO, S.H.;7.

BATAM)dahulu OTORITA BATAM, karena lahan yang menjadi Objek Jual Beliyang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHalaman 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.BtmHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;8.

Bahwa BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu OTORITA BATAMkami tarik menjadi pihak Turut Tergugat adalah untuk mengamankanhak hak hukum Penggugat agar terlindungi sebagaimana suratpemberitahuan hukum yang telah kami sampaikan pada tanggal 26Maret 2014 yang pada intinya agar Tergugat tetap melanjutkan jualbeli (Peraiihan Hak) kepada Penggugat dan ketika pelaksanaanperalihan hak dilaksanakan agar diketahui oleh Turut Tergugat;9.

Menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m2yang tertetak di setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayahpengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota,Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) danForm Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) dahulu OTORITA BATAM tertanggal sepuiuh Maret dua ribuempat belas (10 032014) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan mengikat

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahtersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;3: menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuanPasal 41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria4, menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajibtahunan.b) Peraturan Menteri

Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugatadalah selaku pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas 192 Myang terletak dilokasi Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai, KecamatnBengkong Kota Batam;Bahwa Tergugat Keberatan dengan dijadikannya surat kavling menjadidasar kepemilikan hak atas tanah disebabkan surat kavling tersebut belumdapat dijadikan barangbukti yang otentik serta di Kota Batam Pemilik sahtanah adalah Otorita Batam;Bahwa berdasarkan

D4, dan E3,dengan harga Rp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah); Bahwa saksi menjual Kavling tersebut kepada saudara Fandiaspada tahun 2013; Bahwa Pada saat saksi menjual Kavling tersebut, suratsurat yangdiserahkan kepada Pak Fandias hanya menyerahkan Kwintasi Pembeliansaja;Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Btm Bahwa saksi tinggal dilokasi tersebut sudah sekitar 6 (enam)tahun; Bahwa setahu saksi sekarang lahan tersebut, masih dalampengurusan WTO di Otorita

dengan nama Koperasi KUB BANTARA(bukti P2 dan P3) dan saksi juga mengetahui Gambar Lokasi ini (bukti P7), yaitu Lokasi yang disengketakan sebelum kejadian perkara ini; Bahwa setau saksi yang memasang pagar adalah Pak Fandiaskarena sempat terjadi keributan dilokasi tersebut;Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Btm Bahwa pada tanah kavling yang sekarang disengketakan tersebut,setahu saksi belum dilakukan pembayaran UWTOnya, karena ada 2 (dua)kepemilikan, oleh sebab itu Otorita

Koperasi KUB BANTARA; Bahwa saksi tidak tahu Koperasi KUB BANTARA, bergerak dalambidang apa; Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lainnya mendapatkanKavling tersebut, dasarnya adalah Izin Prinsip yang diterbitkan olehOtorita Batam pada tahun 2000 selanjutnya Koperasi melakukanpengurusan tersebut dengan catatan membayar uang pendataan sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa Izin Prinsip tersebut dikeluarkan dan ditujukan kepadaKoperasi KUB BANTARA; Bahwa setahu saksi Otorita

Fotokopi Surat Hal Ijin Prinsip, Nomor: 136/IP/IV/2000, Tanggal 27 April2000, dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, selanjutnyaCIDETITANGA..... 20. ce cece cee ce cee cee eee eee ee eee cee tee ete eeeseteeneeeeseeneeesesees Dell233. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi, Tanggal 4Januari2000, Selanjutnya CIDEritanda ...........c cece cee cee eee eee eee eee eeeeeetseeeeeeeee Tall;4.

Bahwa pada tahun atau tepatnya tanggal 24 September 2013, BadanPengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Batam selaku pihak yangmengatur Hal Pengelolahan seluruh areal tanah di pulau Batamsebagaimana diatur Keppres No. 43 Tahun 1971 Jo Permendagri No.43Tahun 1997 tentang Hak Pengelolahan Tanah bagian tanah tanahHal 1 dari 14 Putusan No. 210/Pdt.G/2014/PN.Btmtertentu milik Negara yang diberi kewenangan kepada Badan Otorita,telah mengeluarkan izin Prinsip No. B 18700 /KA / 9 / 2013 kepada PT.

Fres Tyfina ; Bahwasaksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut ; Bahwasaksimelihat Penggugat dan Tergugat berbicara, tetapi saksi tidaktahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat ; Bahwa setahu saksi ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugattentang lahan tersebut ; Bahwa kerjasama dimaksud adalah bahwa Penggugat selaku pengurusdokumen atau ijin lahan itu ke Otorita Batam ; Bahwasaksi tidak tahu ijin dimaksud itu untuk apa ; Bahwasaksi tidak tahu status tanah tersebut ; Bahwasaksipernah

(dua ratus jutarupiah) ; Bahwa saksi tidak tahu vang tersebut mengurus dokumen apa, tetapiPenggugat mengatakan untuk mengurus dokumen Tergugat ; Bahwa saksi memberikannya kepada Penggugat berupa cek dan saksiberikan diparkiran Otorita Batam;Menimbang terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugatmembenarkannya.Menimbang penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnyamenyatakan tidak akan menyampaikan apaapa lagi, serta mohon putusan.Menimbang untuk mempersingkat uraian putusan ini

Tempat tinggal : Ruli DAM Otorita Pintu 7 Kel. Muka Kuning Kec. SeiBeduk Kota Batam7. Agama : Islam8. Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa Munawar als Gade Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 20202. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020sampai dengan tanggal 13 Juni 20203. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni20204.

Atas laporan dari saksi ZAINALtersebut, saksi SURYA PURNOMO dan= saksi MASRIZAL melakukanPenyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 04.50 Wib didaerah Kampung Aceh Simpang DAM, saksi SURYA dan saksi MASRIZALmendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di RuliDAM Otorita Pintu 7 Kel. Mukakuning Kec.

Atas laporan dari saksi ZAINALtersebut, saksi SURYA PURNOMO dan saksi MASRIZAL melakukanPenyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 04.50 Wib didaerah Kampung Aceh Simpang DAM, saksi SURYA dan saksi MASRIZALmendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di RuliDAM Otorita Pintu 7 Kel. Mukakuning Kec.

Sarumpaet, dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam danmengakibatkan BAGUS SETIAWAN meninggal dunia sebagaimana SuratKeterangan Kematian No. R/317/RS/X/2011 tanggal 29 September 2011yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam. ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan. ;3.

Yangdiketahui oleh Lurah Panaikang dan Camat Panakkukang, yang disetujuioleh otorita Panakkukang plan dan Industrial Kotamadya Ujung Pandangterhadap tanahnya yang diambil jalanan tersebut.

Timurama melalui badan Otorita PanakkukangPlan;3.

(tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) tidak pernahdibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupun oleh PT.Timurama.Menimbang, Bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kasasi dan Kontra memoriPeninjauan Kembali dinubungkan dengan putusan judex juris dalam tingkatkasasi dan putusan judex facti dalam perkara a quo ternyata tidak terdapatadanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex yuris

yangberkantor di Taman Duta Mas Komp.Ruko Trafalgar Blok T no.29 RT 04 RW 02Baloi Permai Kec.Batam Kota.Batam mendapatkan pengalokasian lahan dariOtorita Batam dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi antara lain :Ijin PrinsipSkep (Surat Keputusan)SPJ ( Surat Perjanjian)PL (Penetapan Lokasi)Fatwa PlanologiIMBFaktur UWTOSertifikat IndukOG Noa PF Wr FPBahwa Pembangunan Perumahan Citra Batam tersebut dibangundengan segala fasilitas nya sebagaimana petunjuk dan ketentuanketentuanyang telah ditentukan oleh Otorita

Persyaratan ini berlaku umum untuk setiap perusahaanpengembang atau Developer yang mendapatkan legalitas dari pemerintah/Otorita Batam dengan segala prosedur yang ada / Lengkap dan sempurna.1. Bahwa Saudara William Chandra telan melakukan perbuatan melawanhukum dengan mengikutsertakan Ketua RW tanpa jjin dari PenggugatPT.lgata Jaya Perdania.2.

Guna SuryaPratama Investment membantu pemilik rumah di Komplek Citra Batambersesuian dengan program Otorita Batam menurut surat Otorita Batamtertanggal 18 Februari 2000 kepada pemilik rumah Citra Batam. Olehkarena itu, PT. Guna Surya Bina Mandiri yang berhak mengelolakeamanan / security dan kebersihan perumahan Citra Batam, sedangkanPenggugat tidak berhak lagi mengelola keamanan / security dankebersihan perumahan Citra Batam.