Ditemukan 23753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rakyata rapatnya raketnya rayatna
Register : 17-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 7 Juni 2018 — Pemohon
94
  • selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG jxArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasil ls yo Nei awlisll 235Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
    :aslaall bots ae Hl le ployl f9fa5Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 219/29/VIII/1998 tanggal 18Agustus 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo,Kabupaten Ponorogo, adalah milik Para Pemohon;Hal. 7 dari 9 hal Pen.0051/Pdt.P.2018/PA.Kab.Mn . bahwa biodata Pemohon II berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama
Register : 14-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0108/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 28 September 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
63
  • 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioallyb gia ie 5) te play CahietArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0108/Pat.P/2017/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor
Register : 03-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Sidrap
Tanggal 21 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
137
  • 59Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;apd Wolo Sly Ujc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan
Register : 14-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 29 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
85
  • owilaal & jeArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Salosll L sis Abe 4H le ploy) Ca hiiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 96/11/VIII/1992 tanggal 08Agustus 1992
Register : 22-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 12 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
1710
  • :Wlacdl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin Uj cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka
Register : 21-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
157
  • s 55Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dapd Wolo Sls Ujc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan
Register : 05-12-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0198/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn
Tanggal 29 Desember 2016 — [PEMOHONM I DAN PEMOHON II
2912
  • selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:N33 5 tallArtinya: Kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cllaall ls Gyo 13) auladll 4 3Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
    sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:faked b pice oll gle ay cajaArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 57/09/V/1993 tanggal 13 Mei 1993yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon ll; bahwa biodata Pemohon Il berupa tanggal lahir yang tercantum
Register : 15-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-02-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
169
  • U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
Register : 08-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
1910
  • Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlaodl w> ule rte rxwleoll s5>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
    sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
Register : 08-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
94
  • :Wlacdl w> ule rt. rawleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka
Register : 05-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 27 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
154
  • wd> wl perso rwleoIJl 54>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah8menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
Register : 08-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
126
  • :Wlacdl w> ule rt. rawleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka
Register : 13-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 179/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
137
  • U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
Register : 21-04-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn
Tanggal 28 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
2115
  • selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3: baalArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:We .4 te Pet yg Teeth 2 aswal us Js sl culaall +sArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
    sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalloddl L gis Ade 4H le sloyl Ca ialHal. 7 dari 10 hal Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 182/2/V/1976 tanggal 05 Mei1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo KabupatenMagetan, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata
Register : 19-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
139
  • 59Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Layo Wolo Sls Ujc.d wigh SoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan
Register : 07-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
125
  • Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacdl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U,c1a cigl sVosolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
    sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
Register : 18-08-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Mr.
Tanggal 11 September 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
80
  • 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinantersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
    sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi
Register : 14-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 29 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
107
  • kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen.151/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:sellicall le Sys 15) aedaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
    sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fala bss He 3th gle (Lay) GoaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 16/XIV/16/1974 tanggal 15Januari 1974 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan GemarangKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam
Register : 19-04-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA SINJAI Nomor 88/Pdt.P/2017/PA.Sj
Tanggal 31 Mei 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
139
  • Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellacal) Gila gle athe wuildall 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dllawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
    sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
Register : 19-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA SINJAI Nomor 87/Pdt.P/2017/PA.Sj
Tanggal 15 Mei 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
126
  • Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;jlawalad igh Wes ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai