Putusan Nomor 1525/B/PK/PJK/2017Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteriasebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT);Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP dapat diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar padaKPP Badan dan Orang Asing sejak tanggal 10 Juni2002;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukankewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat(2), PPh Pasal 23/26 s.d.

terhadap data dan fakta dimaksudbertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimanadiamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76,dan Pasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Selain itu, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mempunyai tempat usaha di JI Raya Cakung Cilincing Km.4, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara; dimana olehTermohon Peninjauan Kembali bangunan tempat usahatersebut telah digunakan;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP

Nota Penghitungan PPN dan SuratTagihan Pajak Nomor : 00085/107/08/ 409/08 serta Lampiran STP Nomor: 00085/ 107/08/409/08 sebanyak 1 (satu) set, Laporan Penelitian SuratTagihan Pajak PPN masa Oktober s/d Desember 2008 Nomor : LAP22/WPJ.09/KP.1008/2008 tanggal 23 Januari 2009 sebanyak 1 (satu)set, Laporan Penelitian Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Badan masaJanuari s/d September 2009 Nomor : LAP662/WPJ.09/KP.1008/2009tanggal 23 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set, Profil Wajib Pajakberdasarkan data SIDJP

PenghitunganPPN dan Surat Tagihnan Pajak Nomor : 00085/107/08/ 409/08 sertaLampiran STP Nomor : 00085/ 107/08/409/08 sebanyak 1 (satu) set,Laporan Penelitian Surat Tagihnan Pajak PPN masa Oktober s/dDesember 2008 Nomor : LAP22/WPJ.09/ KP.1008/ 2008 tanggal 23Januari 2009 sebanyak 1 (satu) set, Laporan Penelitian Surat TagihanPajak PPh Pasal 25 Badan masa Januari s/d September 2009 Nomor :LAP662/WPJ.09/KP.1008/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebanyak1 (satu) set, Profil Wajib Pajak berdasarkan data SIDJP

Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/201 710) Bahwa selain hal di atas, berdasarkan hasil penelitianterhadap data SIDJP atas Wajib pajak Lawan Transaksi (CVPelita Kencana), diketahui bahwa terhitung sejak tahunpajak 2007, CV Pelita Kencana tidak pernah melaporkanSPT Tahunan PPh Badan, Tidak melaporkan SPT MasaPPN/PPnBM serta tidak pernah menyampaikan kewajibanpelaporan SPT Masa Lainnya.

NamunMajelis tidak memerintahkan uji bukti di persidangan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalammenu pelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 25 (dua puluh empat) Faktur Pajak sebesarRp279.188.276,00 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar,sehingga atas koreksi sebesar Rp279.188.276,00 tetapdipertahankan;.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagaiberikut:3.1.3.2.Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui bahwa usaha TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalah industritextile dan garment termasuk didalamnya usaha pemintalan,pertenunan, dan pengolahan akhir textile.Bahwa koreksi positif Penghasilan Netto sebesarRp.252.459.756.603,00 yang dilakukan

jualbeli barang kena pajak kepada pihak lain, akan tetapi denganbekerjasama dengan Minggus (Dominggus Maspaitella) Terdakwamenerbitkan faktur pajak untuk dijual kepada pengguna faktur pajakuntuk dipakai kredit pembayaran faktur pajak untuk dipakai kreditpembayaran pajak/pengurangan pajak yang seharusnya dibayar olehwajib pajak tersebut;Bahwa Terdakwa dari bulan Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008telah menerbitkan faktur pajak kepada perorangan maupun perusahaansebagaimana terurai dalam aplikasi SIDJP

Bahwa kegiatan usaha maklon yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dalamlingkup usahanya mengingat sesuai dengan SIDJP kegiatan usahaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah industrigarment.

Bahwa kegiatan usaha maklon yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) masih dalamlingkup usahanya mengingat sesuai dengan SIDJP kegiatan usahaHalaman 39 dari 67 halaman. Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2014Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah industrigarment.

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/20176.2.6.3.beberapa partner tergabung dalam sebuah Joint Operationbernama PT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO;Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui bahwa kegiatan usahaPT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO adalah jasakonstruksi Jalan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding)melakukan koreksi adanya penjualan/penghasilanterkait proyek Joint Operation atas proyek Pembangunan JalanPacitan Sidomulyo berdasarkan adanya perbedaan pada SuratPemberitahuan

Marga karya, CV Pesona Abadi Jayadan CV Isnadi Maju Sentosa dari data yang terdapat dalam sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang diperlihatkan dipersidangan ;Bahwa semua faktu pajak yang diterbitkan oleh saksi tidak disertai dengantransaksi penjualan atau penyerahan barang, hanya faktur pajaknya saja yangdijual dan diserahkan kepada para pembeli ;Bahwa pembayaran faktu pajak tersebut dari terdakwa kepada saksi dilakukandekat Bank Mandiri Kemang Pratama secara tunai ;ANTONI IRAWAN

Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui bahwa kegiatan usahaPT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO adalah jasakonstruksi jalan.6.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding)melakukan koreksi adanya penjualan/penghasilanterkait proyek Joint Operation atas proyek Pembangunan JalanPacitan Sidomulyo berdasarkan adanya perbedaan pada SuratHalaman 9 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1519/B/PK/PJK/201 7e) Selanjutnya, untuk menanggapi beberapa pernyataan dankesimpulan Majelis Hakim di atas; perlu disampaikan kembalibeberapa penjelasan sebagai berikut:Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteria sebagaiBentuk Usaha Tetap (BUT);Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP dapat diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPPBadan dan Orang Asing sejak tanggal 10 Juni 2002;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukankewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh

Putusan Nomor 1519/B/PK/PJK/201 7h)Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP dalam halini berupa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali dapat dipastikan mempunyaihak untuk memanfaatkan tempat usahanya, mengingat WajibPajak telah membayar sewa dan menyetorkan PPh Pasal 4ayat (2) yang terutang atas sewa di lokasi tersebut;Artinya, berdasarkan fungsi, tugas, aktivitas yang dilakukanserta dokumen perijinan, dapat diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali merupakan

Pada keterangan Nomor Telepon Penyetor dalam bukti setoran bankBCA tercantum nomor : 0215309268, yang merupakan nomor teleponTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berdasarkan data masterfile Wajib Pajak pada portal djp serta profil WajibPajak pada SIDJP dan juga kop surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).

Sedangkan nomor telepon Albert Riadyadalah nomor : 0251642167 berdasarkan data masterfile Wajib Pajakpada portal djp serta profil Wajib Pajak pada SIDJP dan juga prifile WajibPajak dari KPP domisili yaitu KPP Pratama Ciawi.d.

Berdasarkan data SIDJP diketahui bahwa KLU PT Visiland DharmaSarana sama dengan KLU PT Mulindo yakni 51900 PerdaganganBesar Lainnya, dan berdasarkan informasi dari SIDJP Mr Lai Siau Fietidak termasuk dalam susunan direksi, komisaris maupun pemegangsaham kedua PT tersebut.c.

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembali bergerakdalam bidang Usaha /ndustry sepatu dengan KLU: 15201 =Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari. TermohonPeninjauan Kembali beralamat di Jalan Tambak Sawah Nomor 6,RT.001, RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.

SRIKANDI AGUNG menyampaikan SuratPemberitahuan masa pajak PPN tahun 2008 kurang bayar dengan lampiranSurat Setoran Pajak dan Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa diKPP Pratama Palembang Seberang Ulu, kemudian dilakukan pengecekanmelalui administrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yangmerupakan Portal Modul Penerimaan Negara, diketahui jika PT.

Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui jenis usahaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)adalah Perdagangan Besar Bahan dan Barang KimiaDasar.bahwa berdasarkan data yang ada di persidangan,diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) menjual satu jenis produk yakni OneGrade Methanol (Methanol Purity).c.

Saksi A FEN mengirimkan ataumentransfer hasil pembayaran transaksi penjualan faktur pajak tersebutkepada rekening Terdakwa ABDUL CHALID Alias TENGKU sebesar 70%,rekening Saksi BUDI SATRIO sebesar 10%, Saksi TONY WIRYAWAN atauJOHAN ASMARA atau Pak ZAMIL atau ERICK (tergantung penggunanya)sebesar 10%, sisanya untuk operasional kantor dan untuk bagian Saksi AFEN sekitar Rp. 500.000, sampai dengan Rp. 1.000.000, setiap bulannya.Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP

Untuk mendapatkan jumlahPPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat dilakukandengan :e Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dandiperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/ataue Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP).Perlu Ahli jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan diDirektorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan olehPengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPNdirekam dalam Sistem Informasi tersebut.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep15/PJ/1996 tanggal 15Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan danPengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPNyang berisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan RekapitulasiPajak Masukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke SistemInformasi Perpajakan Direktorat Jenderal

PPN dapat berbentuk:e Formulir kertas (hardcopy); ataue Data elektronik yang disampaikan:> Dalam media elektronik; atau> Melalui eFilingSehingga dengan adanya ketentuan tentang ESPT dan EFiling barangbukti berupa faktur pajak dapat berbentuk Formulir Kertas (hardcopy)dapat pula berbentuk Data Elektornik (Soft Copy)75 Bahwa Terkait dengan tugas dan tanggung jawab, Ahli sebagai KepalaSeksi Barang Sitaan dan Tahanan Direktorat Penegakan Hukum KPDJPmempunyai otoritas untuk melakukan akses data dalam SIDJP

Sedangkan berdasarkan penelitian data Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 6 Oktober 2014, diketahuibahwa Klasifikasi Lapangan Usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah PerdaganganEceran Mobil Baru (KLU: 45103);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) merupakan dealer resmi kendaraan merk Hino untukwilayah Surabaya. Kendaraan dibeli dari PT Hino MotorIndonesia.

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembali bergerakdalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU: 15201 = IndustriAlas Kaki Untuk Keperluan Seharihari. Termohon PeninjauanKembali beralamat di Jalan Tambak Sawah Nomor 6, RT.001,RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.

Nusa Kita Cemerlang pada tahun 2004 sampai dengan tahun2007 telah menerbitkan jumlah nilai faktur pajak dan faktur pajak tersebuttelah dikreditkan oleh customer/pengguna jasa berdasarkan data yangterdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)adalah sebagai berikut : No. Tahun Pajak Jumlah Faktur Pajak DPP PPN (Rp) PPN 10 % (Rp)1.

Aplikasi tersebut terdapat dalam SistemInformasi DirektoratJenderalPajak (SIDJP) yang merupakan alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat keabsahanFaktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual.Sebagaimana diketahui untuk Tahun Pajak 2000 sampai dengan saat inisetiap Faktur Pajak yang dilaporkan baik oleh Penerbit Faktur Pajak danPengguna Faktur Pajak (PKP Penjual dan PKP Pembeli) direkam olehPetugas Pajak di tiaptiap Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan laporanSurat

204.324.874 0 204.324.874 Saksi menjelaskan bahwa potensi kerugian pada pendapatan negarauntuk PajakPertambahanNilai(PPN)sekurangkurangnyaberdasarkan hasil penelitian Account Representative adalah : TahunNo Masa Pajak Jumlahpenjualan/ JumlahPPN Jumlahpenjualan/ NilaiyangJumlah PPNPPN Halaman 71 dari 294 Putusan No.369/Pid.B/2015/PN.Bdg pe yang penye terutang Kurangnyerahan telah rahan yang Dibayaryang disetor berdasarka seharusny oleh PTdilaporkan oleh PT /n data PK a disetor Nusa KitaPT NKC Nusa PM SIDJP

1.211.996.534 s.d. 2007 184.180.000 0 340 538 4DesJan5 sd. 2008 1.492.406.8 149.240.6 6.068.684.9 606.868.4 457.627.81230 89 50 96DesJan6 ed 2009 16.046.000 1.604.600 13.280.892. 1.328.089. 1.326.484.63370 237 7DesJan7 s.d. 2010 54.196.090 5.419.609 PAOGIZEO 220.8128 744.192.69320 02DesJumlah 2.043.248.7 204.324. 45.258.634 4.525.863 4.321.538.565 874 370 437 60 Potensi kerugian pada pendapatan negara untuk Pajak PertambahanNilaiAplikasi(PPN) sekurangkurangnya berdasarkan hasilpenelitian dataPKPM SIDJP