Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walfare welmar weflar wellar welfri welfaret warfare walpare walfared wallfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-05-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 98/Pid.B/2014/PN.TG
Tanggal 8 Mei 2014 — -MANGAM PARANG Bin M.AMIN
61 — 4
  • dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bek
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
Dudy Ritoko, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS ANTON Anak RAHMAT
76 — 16
  • terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain :Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bek Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1161/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terbanding/Terdakwa : HERI BIN IMRAN ALIAS KURIK
21 — 15
  • efek jera kepadaTerdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1287 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — BERMAN HUTASOIT alias BERMAN
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/Pid/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — MUHAMMAD SOUFI DALIMUNTHE Alias SOUFI
214 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak akanmembuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock thrapy bagi anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyrakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(sosial defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED;
104 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengobatan tersebut diberikan dalambentuk uang kepada para pegawai sehingga Peneliti tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa bahwa atas biaya tersebutmerupakan pemberian dalam bentuk natura;Biaya welf spectacles sebesar Rp1.000.000,00bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanbuktipendukung bahwa kacamata tersebut diberikan dalam bentukutang kepada para pegawai sehingga Peneliti tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa bahwa atas biaya tersebutmerupakan pemberian dalam bentuk natura;Biaya employee's welfare
    Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Welfare Medical dan SpectaclesHalaman 20 dari 61 halaman.
    Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2017bahwa biaya ini merupakan biaya pengobatan dan kacamata parakaryawan yang PPh Pasal 21nya telah Pemohon Banding potong,sehingga sesuai prinsip deductibility and taxability, biaya ini sudahseharusnya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan.Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Employee Welfare Benefitbahwa biaya ini merupakan biaya yang berhubungandengan kegiatanusaha menagih dan memelihara penghasilan.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 130/PID.SUS/2019/PT MDN
Tanggal 26 Februari 2019 — RAHMAD RIDWAN RAMBE ALIAS UCOK
27 — 22
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapybagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.B/2018/PN Tgt
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, SH.
Terdakwa:
1.ERNA Binti DAENG MUSE
2.SURIANTI Binti CONI
30 — 5
  • dihukum setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa,Hakim wajiod menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfiloSoF1S, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-10-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 10-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 127/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 4 Desember 2012 — - SARCE SALOMI DJANI alias SARCE
43 — 17
  • Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindifidu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 152/PID.SUS/2017/PT SMG
Tanggal 17 Juli 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : GINANJAR DAMAR PAMENANG, SH
Terbanding/Terdakwa : IGNATIUS RENDI RELIANTO
70 — 15
  • terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YAYASAN PENDIDIKAN ASIAN PASIFIK
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi biaya usahaBahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi biaya usahasebesar Rp1.296.371.154,00 dengan penjelasan sebagai berikut:1)Biaya RefreshmentBiaya refreshment sebesar Rp32.115.063,00 merupakanpemberian dalam bentuk natura;Biaya Others (Staff Welfare)Biaya Others (Staff Welfare) sebesar Rp5.400 dikoreksi karenatidak terdapat dokumen pendukung;Biaya PenyusutanBahwa koreksi biaya penyusutan sebesar Rp1.146.506.491,00didasarkan atas perhitungan kembali biaya penyusutan olehPemohon
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 25-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 864/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
SONARIA VEROKINA JULIANA BUTAR BUTAR
69 — 34
  • Klaim Cash (Common, Welfare/kost, PDDN (pembayaran bonluar kota). Terima pengembalian ATM corporate Terima Kliam biaya lainlain (Refund karyawaan medical).e Bahwa alur SOP saksi sebagai Finance: Membuat cass flow (analisa payment) PT. Ajinex Internationaldan PT. Ajinomoto Bakery Indonesia; Melaksanakan pembayaran ke vendor, salery, dan paymentmedical PT. Ajinex International dan PT. Ajinomoto BakeryIndonesia; Melakukan clousing laporan akhir bulan PT. Ajinex Internationaldan PT.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 26-11-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 211/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
SUPAWANTO Als. PAWAN.
66 — 25
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat(umum) dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kKepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 22-03-2012 — Putus : 11-02-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 690/Pdt.G/2012/PAJS.
Tanggal 11 Februari 2012 — Nina Meilina Qomariah binti Syaiful Teteng Melawan Sandy Subroto bin Soewono Atmowidjojo
53 — 30
  • bukti berkode P5 secara yuridis normatifsesuai ketentuan pasal 105 hurup a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwadalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataubelum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P7 anak tersebut adalah anakangkat dari Penggugat akan tetapi anak tersebut telah diasuh dengan baik olehPenggugat maka untuk kepentingan anak tersebut (the best interest of theChildren) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut (Childs Welfare
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Khusus
Register : 27-12-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 160/PID.SUS/2012/PN.WNP
Tanggal 22 Januari 2013 — - SAMUEL KORE alias SEMI
37 — 24
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis,motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu; e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu; Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastianhukum
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-08-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 200/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 9 September 2015 — RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin ABDUL MUTHALIB
38 — 21
  • itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 08-06-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 79/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 12 Juli 2012 — - PAULUS NGONGO alias MAPAGO alias PAULUS
24 — 15
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;=" Keseimbangan antara kepentingan masayarat (umum) dan kepentingan indifidu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang beroremtasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);*" Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID/2017/PT.SMR
Tanggal 27 Februari 2017 — Nama Lengkap : NOVITIO PRAHMANA Bin SAIPUL Tempat Lahir : Teluk Bayur Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/11Mei 1992 Jenis Kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia / Bugis Makassar Tempat Tinggal : Kampung Labuan Kelambu RT.01 Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau Agama : Islam Pekerjaan : Nelayan Pendidikan : SMP Tamat
25 — 15
  • terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali merekaterdakwa akan mengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnyaakan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan merekaterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindaungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarkat (social welfare
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Lalu Lintas
Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN LHOK SUKON Nomor -130/Pid.B/2018/PN-LSK
Tanggal 16 Agustus 2018 — -Muhibbullah Bin Jailani
116 — 19
  • Untuk mencapai hal tersebut menurut Prof.Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaanantara lain: Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dankepentingan pribadi; Keseimbangan antara social welfare (kesejahteraan masyarakat) dengansocial defence (perlidungan masyarakat) ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan Victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang bahwa sesuai dengan
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum
Register : 29-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 276/Pid.B/2018/PN Tgt
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
USMAN KELANA Als TOKEK Bin JOHAN
67 — 16
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare