Ditemukan 3326 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harifi harison hariani hariman hasirin h.arifin harifian haririn hamidin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — RUDY SURJADI CITTRA, dkk VS PT. PYROTEK INDONESIA
220 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A Tumpa, S.H.,M.H, KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,dan Made Tara, SH., masingmasing sebagai Anggota Majelis;. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel):Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Nomor373/Padt.G/2012/PN.Jkt.Brt tertanggal 19 Juli 2012, yaitu perbuatanmelawan hukum Tergugat pada saat menjabat sebagai Direkturdiperusahaan Penggugat yang dianggap telah melanggar ketentuanPasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.I WAYAN BUDHI YASA
2.I NENGAH SUARDI ARSANA
3.I KOMANG ARTIKAYASA
4.I KETUT ARSADANA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat
2.KEPALA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3.KEPALA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lombok Barat
2.Ketua Pengurus Pasar Seni Desa Sesela
146 — 64
  • Di mana Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia. Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkanoleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang,apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (dwangsom)tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaransejumlah uang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Agustus 2011 — HANKY GUNAWAN alias HANKY
221 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yangsecara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara iniancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhanhukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan olehPutusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalahmenyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi MahkamahAgung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi".
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 202/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat:
LIE RUSLI LIJADI
Tergugat:
1.EVIE THESMAN
2.JEFRY JULIARTO HENKI
116 — 60
  • Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, SH. MH., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. HattaAli, SH. MH. dan H. Muhammad Taufik, SH. MH. HakimHakim Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12Januari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH., dan H.Muhammad Taufik, SH. MH., dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH.
    Harifin A. Tumpa, SH. MH.Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. MH.BiayaBiaya : PaniteraPengganti :.Meterai............. Rp 6.000, Ttd./ Susilowati, SH. MH. REGAL wcccicssswnnses Rp 5.000,. AdministrasiPeninjauan Kembali..... Rp 2.489.000,Jumlah........... Rp 2.500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata,SOEROSO ONO, SH. MH.NIP. 040 044 809 Hal. 109 dari 109hal. Put. No. 816 PK/Pdt/2009
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Putus : 02-09-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 7/PDT.G/2014/PN.CN
Tanggal 2 September 2014 — Perdata: Pengugat: - NY. EMI ROHADI (Nyoo Lian Hwa) alias Wawa / Ny Anen Tergugat: - EDDY HARTONO (Tjong Joe Hon) - LINDA ALIAS ENDING - Lurah Kelurahan Pekalangan - Lurah kelurahan Pekalipan - Nany Susanty
83 — 15
  • Tumpa (Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu) mengatakanperkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikadbaik atau ada faktor darurat, maka Hakim harus mempertimbangkan ;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007, tanggal 28 Juli 2008, dengan susunan Majelis : M.Hatta Al, AndarPurba dan Harifin A.Tumpa, memutuskan bahwa perkawinan yang dilakukan secaraadat Cina dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum ;Bahwa demikian
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 438
  • Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul WemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,halaman 17, bahwa suatu uang paksa hanya dapat dimintakanapabila dalam gugatan tidak diajukan tuntutan sejumlah uang.
    Harifin A Tumpa, S.H.dalam bukunya yang berjudul Wenguak Roh Keadilan Dalam PutusanHakim Perdata, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman98, menyatakan hal sebagai berikut:DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKANPERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKANPERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — EDI SANTONI
248 — 194
  • HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41. 1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkuluatas namaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. Barang Bukti Nomor Urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Rosmani; 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H.SYAFII Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos BinH. SYAFI' Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c.
    HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. 42.1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :e. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFTDaud (alm) tanggal 3 Juli 2014.f. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.SYAFI'l Daud (alm) tanggal 23 September 2014.g. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S.
    HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41. 1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atas namaH. TOTON,SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. Barang BuktiNomor Urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Rosmani; 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari : Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl a. Berita Acara Pemeriksaan T ersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 11-12-2012 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 165/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Desember 2012 —
60 — 86
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam halaman 50 bukunya Edisi Iyang berjudul Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) danImplementasinya di Indonesia, penerbit Kencana, Maret 2010, menyebutkan :Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaransejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 22-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 479/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 April 2016 — PT. ALBOK BOILER INDUSTRI VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),CS
151 — 56
  • Harifin A. Tumpa, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS dan DR.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 20-12-2017 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 128/Pdt.G/2017/PN Unr
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
HARRY SUWIDODO SURJAATMADJA
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Ungaran
2.KPKNL SEMARANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK SEMARANG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
117 — 24
  • Harifin A. Tumpa, SH. MH dalamacara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychiskepada terhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2017/PN Unr2Bahwa8MAKAUang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalamhal terhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19PK/PID.SUS/2008
Tanggal 14 Agustus 2008 — H. BASUKI SUPARNO, S.IP bin ORI SUPARNO ; H. ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEM WIRATMAJA ; Dkk
102 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,Hal. 133 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008HakimHakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimanggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.
    Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd / Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.Panitera Penggantittd / Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KususSUHADI, S.H.,M.H.NIP. :040 033 261 Hal. 134 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 20-06-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 815/Pdt.G/2019/PA.Bgr
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 9
  • HARIFIN A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pid/2011
Tanggal 2 Oktober 2013 — POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
1755 — 2103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin Tumpa, S.H., MH.Sedangkan dalam perkara No. 84/PENINJAUAN KEMBALI/Pid/2006 dimanaMahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehJAKSA PENUNTUT UMUM, susunan Majelis Hakim yang memutus perkaratersebut adalah sebagai berikut : Ketua : Iskandar Kamil, S.H. Anggota : Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Anggota : M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Januari 2014 — Gusti Mardansyah Melawan: PT. USAHA AGRO INDONESIA; PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, PT. AYU SAWIT LESTARI, PT. HARAPAN SAWIT LESTARI; PT. INDO SAWIT KEKAL, PT. MITRA SAUDARA LESTARI; PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA; PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA; BUPATI KETAPANG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,
83 — 25
  • Hartono Chandrawidjaja, pertimbanganhukum Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwauang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakanuntuk membayar uang (Harifin A.Tump, SH. dalam bukunyaUang Paksa (Dwangsom), terbitan Mahkamah Agung,Jakarta : 1992, jilid , Halaman 27).Berdasarkan dalildalil Tergugat IIl yang tercantum padaButir (13.1) sampai dengan (13.3) tersebut diatas, dalildalilPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sampaidengan Tergugat VIII harus dihukum untuk membayaruang paksa (dwangsom
    (Harifin A.Tumpa, SH dalam bukunya UangPaksa (Dwangsom), Terbitan Mahkamah Agung, Jakarta : 1992,Jilid , halaman 27) ;Berdasarkan atas dalildalil Tergugat IV di dalam butir (a) s/d (c)tersebut di atas, dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat sampai dengan Tergugat VIII harus dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat,masingmasing sebesar Rp. 10.000.000, adalah dalildalil yangtidak mempunai landasan yuridis sama sekali , karena hukumanuang paksa (dwangsom) tersebut oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Hatta Ali, S.H., M.H. dan H. Dirwoto, S.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., PaniteraPengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./M. Hatta Ali, S.H. Dr. Harifin A.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 968/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Februari 2019 — PT. SAKTI MAS MULIA, lawan 1.PT.PLN (PERSERO), 2.ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
628 — 1485
  • Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 14-07-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 7/Pdt G/2017/PN Kdr
Tanggal 14 Juli 2017 — - IMAM BAIHAQI, Dkk lawan - ARIF HIMAWAN KUSUMONEGORO
126 — 34
  • Kemudian dari hubungan hukum tersebut, Penggugat telahmenyerahkan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikt HakMilik kepada Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atassedangkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran ~~ setelah ditandatanganinya PPJB tersebut danmenandatangani Akta Jual Beli Tanah tersebut;Menimbang, bahwa menurut Harifin A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 28-10-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Mei 2016 — RAHMAT HIDAYAT, DKK (132 Orang) Melawan 1. PT.GEOSERVICES, 2. CNOOC SES Ltd, 3. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
287 — 45
  • Harifin A. Tumpa, SH, MH., dalam buku MemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, padahalaman 3, yang menyatakan bahwa, Penerapan Dwangsom ini hanyadimungkinkan pada putusan komdemnatoir yang bukan merupakan pembayaransejumlah uang; lebih lanjut pada halaman 25, Harifin A.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 28 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 64
  • Kantor Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Mamasa, AlamatKantor Jalan Rante Katoan (buntu kasisi), Kelurahan Mamasa, KecamatanMamasa, Kabupaten Mamasa, walaupun tidak menguasai secara langsungterhadap tanah obyek sengketa akan tetapi Turut Tergugat Il sebagai pihakyang telah mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat terhadap tanah obyeksengketa tersebut di atas;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin A.
    Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu. dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.