Ditemukan 314 data
41 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun apabila salah satu pihak atau kedua belah pihaksampai batas waktu sebagaimana di maksud dalam diktum3 tidak memberikan jawaban ajuran (menolak), makasalah satu) pihak atau kedua belah pihak bermaksudingin melanjutkan permasalahan yang diperselisihkan,dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja = yangdilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat tersebutbelum memperoleh penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan
1.KENEDI DT. SINARO NAN GOMUAK
2.M. ZUL
Tergugat:
BUSTANUL ARIFIN
Turut Tergugat:
ASRIL Alias Omda SUTAN SINARO
88 — 18
Sinaro, sebelah Utara denganbatang air dan jalan setapak, di balik batang air Saksi tidak tahu tanah siapa; Bahwa tanah objek perkara kepunyaan Dt.Sinaro Nan Gomuak ; Bahwa tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi kaum Dt.Sinaro NanGomuak ganggam bauntuak kepada Asril St.Sinaro dan dikuasai oleh AsrilSt.Sinaro; Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari warih nan bajawek dari mamak palingtua Saksi bernama Ajuran ahli waris Dt.
57 — 18
Mediator No : 567/3656/HISyaker/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014, yang pada intinya TERGUGAT menolakmelaksanakan Anjuran yang diterbitkan Mediator dengan alasan Ajuran yangdikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Bekasi sangat memberatkanTERGUGAT.PUTUSAN PROVISIONILBahwa TERGUGAT menolak dalildalil PARA PENGGUGAT pada point 30 s/dpoint 37 atas permohonan Putusan PROVISIONIL = yang diajukan PARAPENGGUGAT mengenai Hak Upah dan THR, dikarena TERGUGAT berpendapatterhitungan sejak adanya Pemanggilan
111 — 36
mereka bekerja 2 Shif 24 jam nonstop;Bahwa Saksi tahu pak Fajar pemilik perusahaan sakit;Bahwa Saksi bekerja di PT Putera Buana Foods sejak tahun 2011, terakhirbekerja akhir tahun 2016 dengan tidak tahu tetapi sudah tidak boleh masukkerja dan menerima gaji terakhir bulan Desember 2016;Bahwa Saksi tahu aksi mogok kerja itu dilakukan bulan Nopember 2016;Bahwa Saksi tidak tahu dengan Bukti P 13, ( kuasa Hukum TergugatmintaHakim Ketua menunjukkan bukti P, 13 yang terlampir dalam berkasperkara (tentang Ajuran
65 — 16
Kemudian pada hari itu juga Terdakwa melaporkankepada Sekda, dimana hari ini ada mutasi, Terdakwa tidak lagi berkapasitassebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam, kondisinya sudahbegini apa yang harus Terdakwa lakukan, lalu beliau menyarankan segeramelaporkan kepada Polisi dan atas ajuran tersebut Terdakwa melaporkankejadian tersebut kepada Polda dan Terdakwa bersama keluarga dan temanteman yang ada di Palembang untuk mencari apakah dia ada di Palembangdan upayaupaya itu sudah Terdakwa lakukan
1.AHMAT NURYAKIN
2.MISDI
3.HELMI
4.AJIS
5.ANISA BINTI BADUN
6.ZUBAIDAH BINTI MASSE
7.WATI
8.ABDUL HAMID
9.SAMSUL BAHRI
10.OWAR
11.MUHAMMAD
12.WIRJO
13.ASTUTI
14.SIDI
15.RIKO
16.MAHADI
17.SADAM HUSEN
18.RAMA JAYA
19.SAKILA
20.SUSILO
21.HAMID
22.EKO NARNO
23.ANGGA. S
24.MISNAWATI
25.ASNAWI
26.JONI ISKANDAR
27.HERI KUSUMA
28.RUDI HARTONO
29.MASEK
Tergugat:
PT. PURI HIJAU LESTARI
97 — 21
menyatakanbahwa gugatan Para Penggugat telah Cacat Formil, sehingga Tergugat mohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerimaEksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim telah meneliti danmencermati gugatan Para Penggugat bahwa gugatan Para Penggugat telahmelampirkan 2 (dua) surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Muaro Jambi yakni surat ajuran
145 — 46
(Foto Copy dari Asli);Ajuran yang dikeluarkan oleh Kantor Disosnaker Kota Pontianak SuratNomor : 567/2.163/DSTKHI/2016 tanggal 15 September 2016. (FotoCopy dari Asli);Jawaban atas Anjuran Disosnakertrans Kota Pontianak terhadap 55orang pekerja/ buruh PT. Steadfast Marine kepada Disosnakertrans KotaPontianak oleh kuasa hukum PT, Steadfast Marine SuratNo.05.69/Fa.Hukum.top.jwb/IX/2016, tanggal 29 September 2016. (FotoCopy dari Foto Copy);Pemberitahuan Aksi Demo dan Dialog Karyawan PT.
77 — 534 — Berkekuatan Hukum Tetap
Widagdo, harus dipuji dan dihargai, sekalipundemikian sayangnya Surat Ajuran itu bukan hanya dipandang sebelah mata,tetapi sama sekali tidak dinilai dan tidak digubris oleh Judex Facti.
29 — 5
Bank Lampung.Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima suratanjuran ini.Bahwa Para Penggugat memberikan jawaban atas Anjuran Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui Surat 173/ADV/X/2014/3Tertanggal 21 Oktober 2014 yang pada intinya Menolak Anjuran Mediator DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;16 Bahwa dengan ditolaknya ajuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan
101 — 35
Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerimasurat anjuran ini.Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Lampung tersebut, Para Penggugat telah memberikan Jawabanmelalui Surat Tertanggal 9 April 2015 yang pada intinya menolak anjuranMediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;Bahwa penolakan Para Penggugat atas ajuran Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
113 — 17
Musi Rawassetelah 2 (dua) Tahun pelaksanaannya sebagaimana keterangan Tergugat yangdicantumkan dalam angka Ajuran Tertulis dari Disnakertrans Kabupaten Muara EnimNo.560/1240/Nakertrans/6.3/2011 dan Risalah HasilMediasi.Berdasarkan hukum, pelaksanaan sistem PKWT hanya dapat diterapkan pada pekerjaanyang sifat, jenis dan kegiatan tertentu yang diperkirakan sekali selesai atau sementarasifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun atau pekerjaan yang bersifatmusiman sebagaimana persyaratan
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada pengakuan dan telah terjadi kesamaan pendapattentang penyelesaian pokok perselisinan, dan sehingga tim mediatorberpendapat agar para pihak menuangkan ke dalam Perjanjian Bersama(PB) dan mengingat Tergugat tidak berkenan melanjutkan pembuatanPerjanjian Bersama (PB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1)Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandungsebagaimana yang terdapat pada halaman 18 dalam Ajuran
1.Teruna Sinulingga DRS
2.Edward Sinulingga IR
Tergugat:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
66 — 20
Karenarisalan perundingan BIPARTIT merupakan syarat formil untukmengajukan penyelesaian hubungan industrial ditingkat TRIPARTIT(Mediasi).e Bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat(1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial pada pelaksanaan BIPARTIT, makarisalah mediasi atau Ajuran yang dijadikan lampiran gugatan ParaPenggugat van rechtswege tidak memenuhi syarat formil, sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2653 — 4131
Setelah saksi menulis danmemverifikasikan Artikel, karena tempo bekerjasama dengan face book saksimemberikan label untuk informasi itu jenis hoaks atau bukan;Halaman 161 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKT Bahwa saksi tidak tahu ada ajuran dari Kapolda Papua yang melarangmelakukan menyebarkan berita hoaks; Bahwa sepengetahuan saksi pelambatan pemblokiran itu dinormalkan kemballtanggal 4 September 2019; Bahwa saksi adalah pemeriksa independen dalam kasus Papua, sehinggasaksi tidak bisa