Ditemukan 1608 data
9 — 8
Mengabulkan permohoanan pencabutan perkara Nomor777/Pdt.G/2021/PA.Dpk dari penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
LINNAWATI
12 — 2
PENETAPANNomor 468/Pdt.P/2018/PN SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa perkara perdata permohoanan, menjatuhkan penetapan terhadap:LINNAWATI. Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Dworowati VI,RT.
9 — 3
Mengabulkan permohoanan pencabutan perkara nomor323/Pdt.G/2018/PA.wt. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;3.
4 — 0
Pemohon dancalon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon' berusia 16 tahun, maka sangatdikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar hukumakan terjadi berkelanjutan; oleh karenanya pernikahanmereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehinggaperlu diberikan dispensasi kawin;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohoanan
8 — 1
pasal 6 dan 7 ayat (2)Undang Undang Nomor Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7ayat (1) UndangUndang tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekadbulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menundamenunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan /madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahanoleh KUA Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohoanan
14 — 3
dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, makasangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggarhukum/syari at sehingga kerusakan/madlaratnya akan lebihbesar daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahanmereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehinggaperlu diberikan dispensasi kawin; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohoanan
14 — 0
AkteKelahiran : 3578LT110920140229, tertanggal 12 September2014 ;e Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk membetulkan namaPemohon 1 yang tertulis pada akte kelahiran anak Para Pemohonbernama : AMALIA ISTIQOMAH lahir di Bangkalan , tanggal 19Juni 1998 dari nama semula nama Pemohon tersebut tertulisACH RUSJI sedangkan yang benar yaitu MAT RUJI ;e Bahwa karena kurang mengerti tentang penambahan nama dalamakte kelahiran itu anak Pemohon untuk mendaftarkan ke kantorCatatan Sipil Kota Surabaya ; Menimbang, permohoanan
11 — 1
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalampasal 7 ayat (1) UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calonisterinya telan bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelisberpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anakPemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madiarat akan lebin besar daripadamanfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Banguntapan, KabupatenBantul tersebut harus dikesampingkan dan permohoanan
8 — 0
suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan' pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi hubunganyang melLanggar hukum/syari at sehingga kerusakan/madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, olehkarenanya pernikahan mereka telah mendesak untuk segeradilaksanakan sehingga perlu diberikan dispensasi kawin; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohoanan
6 — 0
rupa dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menundanunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka sangatdikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar hukum/syariat sehingga kerusakan/ madlaratnya akan lebih besardaripada manfaatnya, oleh karenanya pernikahan~ merekatelah mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga perludiberikan dispensasikawin; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka permohoanan
9 — 4
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon telah datang menghadap di persidangan;Bahwa dalam persidangan para Pemohon menerangkan bahwa dalipermohonan dalam surat permohoanan para Pemohon ada yang tidak sesualdengan yang sebenarnya, sehingga Para Pemohon bermaksud mencabutperkara aquo;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplahPengadilan
9 — 2
sehingga pada tanggal 28Oktober 2013 para Pemohon ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor untukmembayar kekurangan biaya perkara;Bahwa hingga tanggal yang ditentukan untuk membayar kekuarangan biayatersebut para Pemohon tidak membayar;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
PRESBUTERION APRIANDI SUMAILA
25 — 3
pemohon tidak hadir atau tidak pula menyuruh wakilnyauntuk hadir dalam persidangan, dengan relas panggilan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2018; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
Suprih Yatin
22 — 6
pemohon,Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas PEMOHON berniat untukmenambahkan nama, dan perbaikan tanggal kelahiran menjadi tiga belasfebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (13021980) yangtercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1144/Cs.A.1920/T/2001,yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Kulon Progo tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu satu;Bahwa untuk kebaikan dan kesesuaian data yang PEMOHON ajukan makapemohon mengajukan permohoanan
20 — 1
status Pemohon dan pewaris yang meninggalberagama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) UndangundangHlm 4 dari 7 hlm Penetapan No. 0211/Padt.P/2019/PA.RAPNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakanmencabut perkaranya karena akan memikirkan kembali permohoanan
12 — 9
No.175/Pdt.G/2022/PA.TgmPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa KhususKuasa Hukum Pemohon tertanggal 06 Januari 2022, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor67/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 17 Februari 2022, ternyata telah sesuai denganketentuan Pasal 123 HIR jo.
64 — 69
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014, prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;14. 1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri, Presiden Director PT.
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014,prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanismemendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkaitpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukankepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi)yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;1. 1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri,Presiden Director PT.
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014,prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanismemendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkaitpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukankepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi)yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;14.1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri, PresidenDirector PT.
14 — 3
/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya karenaakan dimusyawarahkan secara kekeluargaan;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan dapat dibenarkansesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, oleh karena itupermohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dandikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohoanan
16 — 3
- Mengabulkan permohoanan para Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Kamil Abdiansyah bin Ali Anwar) dan Pemohon II (Tisia Rossalina binti Sutisna) terhadap anak yang bernama Al Muchaimin Alfan Aufar, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 8 Nopember 2016;
- Menetapkan seorang anak bernama Al Muchaimin Alfan Aufar, laki-laki, lahir
Mengabulkan permohoanan para Pemohon;2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon (KamilAbdiansyah bin Ali Anwar) dan Pemohon Il (Tisia Rossalina bintiSutisna) terhadap anak yang bernama Al Muchaimin Alfan Aufar, lakilaki,lahir di Jakarta tanggal 8 Nopember 2016;3.
14 — 1
Mengabulkan permohoanan Pemohon seluruhnya;2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karenaperceraian;3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talakkepada Termohon;4.