kecamatan sakra timur kabupaten Lomboktimur) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara > parit; Sebelah Selatan : parit/telabah; Sebelah Timur > pecahan tanah Badri; Sebelah Barat : parit adalah tidak jelas dikarenakan Penggugatsedikitpun tidak menjelaskan/menguraikan tentang jumlahkeseluruhan harta kekayaan penghibah dan didalam perhitunganpemberian hibah yang maksimal 1/3 dari jumlah harta keseluruhanyang dimiliki penghibah, dan Penggugat juga tidak menjelaskan ataumemuculkan proses ligitieme portie

(hak mutlak yang dimiliki ahliwaris) dimana proses ligietime portie adalah merupakan kewenanganpengadilan agama dan bukan kewenangan pengadilan negeri,dikarenakan pihak yang berpekara atau pihak yang bersengketaadalah orang yang beragama islam dan masih mempunyai hubunganhukum kewarisan;Tentang kewenangan absolut mengadili perkara a quo;Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkandalam posita angka 4 (empat) Penggugat dan Tergugat adalah anakkandung dari almarhumah Inaq Serim, yang

yuridis formal Penggugat, Pembanding dan PemohonKasasi dengan itikat baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh harta benda tak bergerah dengan memperoleh hak milikpeninggalan ayah menguasai selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, memperolehhak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas hak danPenggugat memperoleh dengan itikat baik mendapat perlindungan hukum.Sebagaimana para ahli waris dalam garis keturunan kebawah, berhak atassuatubagian tertentu bagi anak,,/egi tie portie

Jika anak ada tiga orang lebih maka jumlah /egitieme portie itumenjadi 3 dibagi dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masingmasingsebagai ahli waris menurut Undang Undang, bukan bagian anak perempuanmendapat warisan dimiliki oleh satu orang saja dengan didasarkan pada suratyang dibuat sendiri tampa diketahui oleh ahli waris yang lain,putusan yangdemikian itu sangat keliru cara memperoleh harta peninggalan, warisanmemiliki cara dengan itikat tidak baik menurut hukum tidak perlu Majelis HakimAgung

Negaramemiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

telah melebihilegitime portie dari pada ahli waris, maka para Tergugatmempunyai hak untuk menuntut agar hibah tersebut dibuka dandiberikan pada para Tergugat secara penuh dan apalagi dalampasal 1 Hibah yang telah dibuat itu) secara tegas tertulisbahwa :Terhitung mulai hari ini apa yang dihibahkan dengan akteinit menjadi kepunyaan dan sumber penghasilan penerimahibah, maka oleh karena itu terhitung mulai hari ini juga,segala untung/rugi, bahaya dan tanggungan dari pada apayang dihibahkan dengan akte

bellum pernah dibuka maka dalam hal inipara Tergugat menuntut hak J/egitime portie terhadap paraPenggugat dengan rincian setelah pemberian hibah atas usahatersebut per tahun para Penggugat mendapatkan keuntungansebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan biladihitung hingga saat ini maka terhitung 40 tahun yang totalnilai keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000, (empat milyarrupiah) dan dengan ditambah nilai asset dari pada hartakekayaan hibah selama 40 tahun sebesar Rp. 2. 500.000.000,(dua milyar

menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: Apabila semua ahli warisada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda; Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pelawan adalah anak dari Ibrahim Sapiie, maka secara hukum berdasarPasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, para Pelawan berhak mendapat warisan peninggalan almarhum Ibrahim Sapiie; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, para Pelawan adalah ahli waris legitime Portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan objekperkara dalam keadaan kosong kepada para penggugat, untukselanjutnya dibagikan kepada para ahli waris yang belum mendapatbagian, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, danTergugat 1 serta Tergugat 2, secara legitime portie.;9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk danmematuhi isi putusan ini.;10.

Phie Tjoang Seng) yang samasekali belum dipisahkan, lagipula hibah tersebut juga telah mengabaikanatau melanggar hak mutlak (/egitirne portie) dari Penggugat sebagai salahseorang anak ahli waris yang hingga saat ini belum pernah memperolehbagian dari hartaharta peninggalan orangtuanya tersebut; Oleh karenanyahibah atas objek sengketa pertama dari Almarhumah Pr.

Ng Kiem Kie kepada Tergugat II, maka tentunya hibahtersebut adalah melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Penggugat dan tentunya juga telah mengabaikan ataumelanggar hak mutlak (legitime portie) dari Penggugat sebagai salahseorang anak/ahli waris yang hingga saat ini belum pernah memperolehbagian dari hartaharta peninggalan orang tuanya tersebut. Oleh karenanyahibah atas objek sengketa kedua dari Almarhumah Pr.

Ng Kiem Kie kepadaTergugat Il adalah melanggar hukum sehingga secara hukum patut puladinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Bahwa, adapun hak mutlak (/egitime portie) Penggugat selaku salahseorang ahli waris atas semua harta peninggalan pewaris yang tidak dapatdikurangi sebagaimana yang dimaksud pada posita sebelumnya di atas,diatur dalam Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlahbagian mutlak

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidakakan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelahdikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yangdikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut;Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari production sharingcontract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Djong Djun Sjin yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Ketut Darnu mempunyai warisan tanah pusaka yang telahdibagibagi kepada anakanaknya sesuai dengan legitime portie.4. Bahwa Ketut Jaya telah mendapatkan hak nya terhadap warisanpusaka dari Ketut Darnu (alm) sesuai dengan legitime portie seluas 160m2 yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar, Provinsi Bali.5.

Ang Tay Seng;Bahwa dalam pembagian tersebut hanya 7 anak yang dapat bagian hartapeninggalan kedua orang tuanya, sedangkan Tergugat II dalam Konpensi/ Ny.Ang Di Eng Nio belum mendapat bagiannya;Bahwa karena Tergugat II belum mendapat bagiannya sampai dengan sekarang,Tergugat II dalam Konpensi mengalami kerugian;Bahwa mengingat Hukum waris dalam KUHPerdata mengenal Azas BagianMutlak, maka Akta Notaris Djokomaderjo No 3 tanggal 4 April 1970 telahmelanggar azas Bagian Mutlak (legitimate Portie);Bahwa

karena Akta Notaris Djokomaderjo No 3 tanggal 4 April 1970 telahmelanggar azas Bagian Mutlak (legitimate Portie) maka pembuatan Akta NotarisDjokomaderjo No 3 tanggal 4 April 1970 mengandung cacat hukum danTergugat I dalam Konpensi/Penggugat Konpensi memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan Akta NotarisDjokomaderjo No 3 tanggal 4 April 1970 dinyatakan cacat hukum dan harusdinyatakan batal;Bahwa karena Akta Notaris Djokomaderjo No 3 tanggal 4 April 1970 dinyatakanbatal

tidak mengetahui kalau tanah bangunanrumah tinggal yang tersebut pada obyek sengketa posita angka 3gugatan , tersebut dibalik nama dengan hibah oleh Tergugat 1, denganakta No. 252/BENDOSARI/2011, tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat olehYulistika Setyadewi, SH selaku Notaris /PPAT di Sukoharjo( TurutTergugat 1 ) , tanpa melibatkan Para Penggugat ;Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan akta yang dibuatoleh Turut Tergugat 1 cacat hukum, karena sudah melanggar/menghilangkan hak anak ( Legitimi portie

Dalil tersebutmenunjukkan ketidakpahaman Para Penggugat dalam membedakan hibahdengan hibah wasiat.Bahwa hibah SHM No. 448/Sidorejo dari Nyonya Wantiyem kepada Tergugat tidak ada kaitannya dengan hak mutlak (/egitime portie). Hak mutlak hanyaberlaku dalam hal hibah wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 913 s/dPasal 929 KUHPerdata.Hibah wasiat adalah hibah yang berlaku ataudilaksanakan setelah pemberi hibah meninggal dunia.

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akanmelebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Notaris di Denpasar terkaitobyek tanah sengketa SHM No.655/Desa Pedungan tersebutdiatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat selaku suami dam alm istri ) yang dilarang atau tidak bolehdilakukan menurut hukum (vide pasal 1678 KUHPerdata), olehkarenanya Surat Wasiat tersebut adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat (vide pasal 888jo 890 jo893 jo 895 jo 897 KUHPerdata) selanjutnya wasiat tersebutjugasangat merugikan legitieme portie dari Tergugat ll s/d TergugatV sebagai

Oka) yangjuga merupakan lbu kandung Penggugat sehingga secarahukum Surat Wasiat atau hibah yang dimaksud Penggugatdalam gugatannya adalah cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum(vide pasal888jo 890 jo 893 jo 895 jo 897 KUHPerdaita);Bahwa adapun terkait skema pembagian tanah yang dimaksudoleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan barusebatas rencana pemberian atau pembagian tanah yangtidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan faktanya melanggarlegetieme portie

memenuhi syaratformil pembuatan suatu akta(vide pasal 1320KUHPerdata)maupunsyaratsyarat sahnya suatu wasiat (pasal 888 jo 890 jo 893 jo895KUHPerdata), juga bertentangan dengan pasal 36 UU No.1 tahun1974 ttg Perkawinan yang berbunyi Mengenai harta bersama, suamiatau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ,bahwa Surat Wasiat tersebut diatas juga memuathibah antara suami istriyang diarang untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 1678KUHPerdata serta sangat merugikan Jlegitieme portie

Penggugat dalamRekopensi/Para Tergugat dalam Konpensi uraikan tersebut diatassehingga dengan mempertimbangkan keutuhan dan kerukunan keluargadiantara Para Penggugat dalam Rekopensi/Para Tergugat dalamKonpensi maka Penggugat dalam Rekopensi/Para Tergugat dalamKonpensi mencabut semua pernyataan dan persetujuan maupun segalasesuatu yang berhubungan dengan rencana pembagian tanah tersebutdiatas karena selain bertentangan dengan aturan serta hukum waris adatyang berlaku juga sangat merugikan legitime portie

Rejeki Saka Jaya tidak lebih (asas Legitimie Portie) ; Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri SurabayaNo. 694/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 25 Maret 2010 adalah berlebihan,sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kurangmemperhatikan fakta dan alat bukti sehingga didalam pertimbanganhukumnya banyak terdapat kerancuan dan menimbulkanpermasalahan baru dalam amar putusannya ; Bahwa karena dasar hukum Terbanding mengajukan gugatan dalamperkara a quo, mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan

Rejeki Saka Jaya, yang kemudianmenetapkan sebagai wali pengampu terhadap Soewito Widjojo lalubagaimana dengan asas legitimie portie atau harta bawaan tidak termasukdalam harta gonogini perkawinan Pemohon Kasasi tetap mengakuibahwa Termohon Kasasi adalah pemegang 15 Lembar Saham PT.

Bahwa, selain itu, seandainya benar dalil Penggugat tentang pemberian atauhibah tanah, bangunan dan kafe a quo, tentu saja hal itu juga bertentangandengan prinsip hukum legitieme portie (bagian mutlak) ahli waris. Menurutprinsip tersebut, meskipun pemberian atau penghibahan harta tidak bergerakdiperbolehkan, jumlah harta yang diberikan atau dihibahkan tidak boleh melebihibagian mutlak ahli waris yang ditentukan berdasarkan undangundang.

Ketentuan tentang bagianmutlak ahli waris (legitieme portie) diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yangmenegaskan: "Legitieme portie atau bagian warisan menurut undangundangialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalamgaris lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orang yang meninggaldunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorangyang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya tuntutan dikemudian hari,dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak(anak)kandung Pemberi Hibah, dengan demikian pemberian hibah harus memperhatikanpersetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka, Hakmutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapbkan oleh undangundang untukmasingmasing ahli waris sebagaimana diatur didalam Pasal 913 BW, yangmenyebutkan: Legitieme portie

(Penggugat), yang kemudian tidak dijelaskanataupun didalilkan pula bahwa terhadap anak yang lain dari Ayah Penggugattersebut telah pula mendapat bagian hibah ataupun warisan sesuai haknyamasingmasing (/egitieme portie), sebagaimana diatur didalam Pasal 913 BWsehingga dapat memenuhi' ketentuan Pasal 209 Kompilasi HukumHalaman 17 Nomor:404/Pdt.G/2019/PN.Mks.Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Qs AlAhzab (33): 45, serta Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdata, dengan demikian menuruthemat