Ditemukan 1112 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-12-2012 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/TUN/2012
Tanggal 14 Juni 2013 — PT. INVESTMINE NUSA PERSADA vs 1. BUPATI KUTAI TIMUR., 2. PT. NUSANTARA WAHAU COAL;
8450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkaitandengan melampui wewenang (exces de pouvoir/abus droa);Bahwa berdasarkan alasan jawaban Tergugat pada angka 5, menunjukandalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 tidak mempunyai korelasi, dengandemikian dalil gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yangkabur (obscuur libel);Bahwa meskipun tujuan dari proses pemeriksaan persiapan adalah untukmembenahi gugatan agar sempurna dan Majelis Hakim telah menetapkanperkara ini dilanjutkan ke Acara Pemeriksaan Biasa, akan tetapi mohon pulauntuk di simak
Register : 05-09-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 71/G/2011/PTUN-MDN
Tanggal 2 Nopember 2011 — CV.PUTRA GAMAK,Dkk : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS PENDIDIKAN KAB.LABUHAN BATU
8637
  • Bahwa bersamasama dengan dokumen perusahaan lain yangmengikuti pelelangan paket yang sama, pada hari Selasatanggal 31 Mei 2011, Para Penggugat mengikutiPembukaan Penawaran, dan Tergugat telah memeriksakelengkapan berkas penawaran Para Penggugat dan sesuaiDaftar Simak Pembukaan Penawaran Dinas PendidikanKabupaten Labuhanbatu Selatan ternyata dokumenperusahaan milik Para Penggugat telah lengkap danHal 7 dari 61 halaman = Put. 71/G/2011/P.TUN.Mdnmemenuhi syarat ; fcr rere reer re eee.
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/PDT.SUS/2010
SAMARIA SINAGA, DKK.; PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PLN (PERSERO), DKK.
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persona standi injudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaanterpisah dari kekayaan rechtspersoonnya (incasu PT PLN (Persero),sehingga oleh karenannya organ substratum dari rechtspersoon tidak dapatbertindak sebagai person di forum peradilan perdata, immers SektorPembangkitan Belawan selaku organ substratum PT PLN (Persero)sesungguhnya hanyalah merupakan alat dari rechtspersoon PT PLN(Persero);Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum (mohon simak
Register : 14-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 123-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2015
Tanggal 13 April 2016 — Pembanding/Terdakwa : Patar Orapin Siallagan
Terbanding/Oditur : DHINI ARYANTI, SH
11056
  • Namun perlu kita simak juga apakahHakim telah mempertimbangkan halhal yang positif yang pernahsaya (Terdakwa) lakukan selama ini seperti :1. Pemohon Banding sebelumnya belum pernah melakukanpelanggaran hukum/tindak pidana.Z,. Pemohon Banding berterus terang dan bersikap sopanselama dipersidangan .3.
Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/PDT.SUS/2010
SITI NURBAYA, DKK.; PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PEMBANGKIT SUMBAGUT SEKTOR PEMBANKITAN BELAWAN, DK.
3728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persona standi injudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaanterpisah dari kekayaan rechtspersoonnya (incasu PT PLN (Persero),sehingga oleh karenannya organ substratum dari rechtspersoon tidak dapatbertindak sebagai person di forum peradilan perdata, immers SektorPembangkitan Belawan selaku organ substratum PT PLN (Persero)sesungguhnya hanyalah merupakan alat dari rechtspersoon PT PLN(Persero);Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum (mohon simak
Register : 10-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2019
Tanggal 12 September 2019 — Oditur:
Ismiyanto,SH
Terdakwa:
Edi Jumar
192165
  • .: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesualketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir, makaketerangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikyang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama denganketerangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (videPasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagaiberikut:: Nama lengkap : Suherman.Pangkat/NRP : Sertu / 31000610131280.Jabatan : Ba Simak BMN.Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung.Tempat
Register : 25-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1619/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ISNAINI, SH
Terdakwa:
DWI RIZKI ANDI BIN ARDIANSYAH
355
  • Tanpa hak atau melawan hukum3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerinmenjadi perantara dalam jual beli, menukar atmenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman;Adapun uraian unsurunsur Pasal 114 Ayat (1) UndarUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentaNarkotika adalah sebagai berikut :Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2019/PN Pig1.Unsur Setiap Orang;Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap oradapat kita simak penjelasan sebagai berikut:Menurut Simon, VOS, Pompe
Register : 04-07-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 33/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 20 Februari 2019 — YAYASAN GAJAHMADA SINGKAWANG MELAWAN 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, 3. PT. MAHKOTA NIAGA NUSANTARA
16888
  • Singkawang d/h Yayasan Gajah Mada( PENGGUGAT) didukung dengan fakta berupa : Surat Komandan Den Zibang 4/V Tertanggal 2 Februari 1993 Nomor Surat pernyataan Sadikan dkk; Surat Perjanjian sewa menyewa antara Yayasan Gajahmada denganSudardji berdasarkan Akta Notaris No.5.Gunardi Muhammad Hasan tanggal15 Mei 2007; 22 222 nnn nn nn na nn nn nen cen nen enn Surat Kepala Biro Sekretariat Jenderal DEPHAN No.B/760/VIII/2009 ROUMtahun 2009 yang ditujukan kepada Dan DenPom VI/4; Berita Acara Pengeluaran Data Simak
Putus : 06-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pdt/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — DARIUS MAMONTO, S.H. VS NELTJEI TOLONGAN DKK
5845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerapanhukum oleh hakim Majelis Tingkat Kasasi menyebutkan pada poin 5yang berbunyi bahwa setelah di teliti ternyata Pelawan itumemperoleh hak milik atas tanah butir 1.1, 1.2, 1.3, berdasarkan aktajual beli tanah dihadapan Notaris (Turut Terlawan IV/Turut TermohonKasasi IV) pada tanggal 8 Januari 2007 dan berdasarkan akta jualbeli tersebut telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Singkil,Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Singkil, Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Singkil adalah keliru jika di simak
Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/PDT.SUS-PHI/2015
Tanggal 16 April 2015 — 1. BAMBANG IRAWAN, DKK VS PT THIESS CONTRACTORS INDONESIA
8854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa tidak ada kebencianyang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkankepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masingmasing dengan sebaikbaiknya yang berpedoman pada etika dan normahukum yang akhirnya dimana kesemuanya itu berpulang kepadatanggung jawab kita masingmasing kepada Tuhan Yang Maha Esa;Sekarang tibalah kami pada akhir memori kasasi ini, pada suatu kesimpulanyang kami yakini didasarkan kepada faktafakta persidangan, alatalat buktiyang sah yang kami simak
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 272/Pdt.G/2018/PN.Dpk
Tanggal 26 Agustus 2019 — PEMERINTAH KOTA DEPOK MELAWAN 1. PT.PETAMBURAN JAYA RAYA 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
325179
  • Perlu ahli jelaskan Sistem BMN yang dikenal pada zaman Sri Mulyaniberdasarkan Peraruran Pemerintah No.24 Tahun 2005 (Standar AkuntansiPemerintah) di masukkan ke dalam sistem aplikasi kalau dulu di Inpres 371 ,sebelumnya Inpres 668 setiap BUMN maupun BUMD harus menginventarisasisekarang adanya SIMAK BMN (Badan Milik Negara) Peraturan Pemerintah No.23Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2014 jika kementrian sebagaipengguna harus masuk sistem ;Bahwa SIMAK itu masih dicatat karena hal tersebut
    merupakan kewajibanpengguna barang hal tersebut merupakan penjabaran dari UndangUndang No.1Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah No.38Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 karena berapa neraca negaradan neraca daerah tidak dipergunakan SIMAK ;Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN DpkBahwa sebagai pertimbangan teknis dari Panitia Kabupaten untuk sebagai dasaragar diberikan Izin Lokasi ;Bahwa persyaratan awal yang dulunya disebut Surat Keputusan
Register : 09-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 98/Pdt.Plw/2014/PN.Plk
Tanggal 12 Nopember 2014 — H.AHMAD SYAUKANI ARSYAD, DKK LAWAN H BADERUN Als. BADRUN Bin H.KURDI
595
  • Bagaimana mungkin Majelis Hakim bisa memutuskan suatuPerkara yang tidak jelas Ukuran dan BatasBatas objek Tanah;beBahwa bila kita simak dasar Hukum bukti Repemilikan dalam gugatan Aquo PihakPenggugat / TERLAWAN dalam perkara ini pihak TERLAWAN TIDAK BISA danTIDAK MAMPU MENUNJUKKAN BUKTIBUKTI ASLI SERTIFIKAT NOMOR. 1911 TAHUN1986. DAN SERTIFIKAT NOMOR 509 TAHUN 1978.
Putus : 02-02-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 PK/Pdt/2011
Tanggal 2 Februari 2012 — PERKUMPULAN KELOMPOK TANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA vs PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
3925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan Nama Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan PesisirPantai Kabupaten Mamuju Utara.Lain halnya Perseroan Terbatas (PT) dan CV (Comenditer) adalah untukkepentingan Pribadi atau diri sendiri bukan kepentingan orang banyak.Bahwa, memang betul adanya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32UndangUndang RI Nomor : 18 Tahun 2003 (Bukan Tahun 2004) dan seterusnya akantetapi hal ini bukanlah hal yang absolut sebagaimana yang dimaksud oleh UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat kita simak
Register : 14-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 68/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : KIM YOUNG Diwakili Oleh : KIM YOUNG
Terbanding/Tergugat : PT SINAR MANDIRI PUTRA
5032
  • Bahwa tertulis"untuk tranportasi Rp.180.000.x 5000 =Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) apabila di simak dari positapenggugat sangat tidak jelas apakah ongkos kirim sewa mobilRp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sekali jalan atau kahuntuk transportasi lain di luar perjanjian ;4.
Register : 22-06-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 7-K/PMT.III/AL/VI/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — KOKO OKTOVIANDY, ST, Mayor Laut (S) NRP. 14442/P
13638
  • gudang senjata tersebut, ternyata masih adaanggaran lain yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:1) Anggaran TW W tahun 2013 Rumkital Lanal BiakRp.102.899.959, (seratus dua juta delapan ratus sembilanpuluh sembila ribu sembilan ratus lima puluh sembilanrupiah);182) Anggaran TW W tahun 2013 Guskamliatin BiakRp.45.846.877, (empat puluh lima juta delapan ratusempat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuhrupiah); Anggaran TW IV tahun 2013 Simak
    Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuhratus lima puluh rupiah).d.
    Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratuslima puluh rupiah).d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal BiakRp.114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah).Total berjumlah sebesar + Rp.256.858.586, (dua ratus limapuluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu limaratus delpan puluh enam rupiah).e.
    Anggaran TW W tahun 2013 Simak BMN Lanal BiakRp.3.111.750, (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratuslima puluh rupiah).d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal BiakRp.114.000.000, (Seratus empat belas juta rupiah).(Jumlah sebesar + Rp.256.858.586, (dua ratus lima puluhenam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratusdelpan puluh enam rupiah).e.
Putus : 14-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ; MUHAMMAD IRYANI, SP ;
78100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalampertimbambangan dan penerapan hukumnya;Judex Juris di atas ternyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafandalam melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan ;Judex Juris tidak menjelaskan pertimbangan mana yang dianggap telahsalah dan penerapan hukum mana yang dianggap keliru ;Jadi Judex Juris seharusnya tidak lagi mempertimbangan fakta faktasebagaimanayang dikemukakan dalam memorikasasiJaksaPenuntut Umum karena bukan merupakan kewenangan Judex Juris;Apabila kita simak
    No. 125 PK/Pid.Sus/2013arti hukum ditukangi untuk memenuhi selera dan nafsumemidanasemata);Maka pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatukekeliruan dan kekhilafan yang nyata apalagi pertimbangan tersebutmenjadi dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi bertambah kekeliruan dankekhilafan yang nyata apabila kita simak terkait pertimbangan putusankasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1463K/PID.SUS/2010., tanggal 26 Januari 2011 terbukti
    ditolaknya memori kasasi atau kontra memori kasasi adalahkewenangan Judex Juris ;Namun demikian Hakim Tingkat Kasasi seharusnya tidak memeriksaketerangan hanya dari satu pihak saja, melainkan kedua belah pihakberdasarkan alasan alasan hukum yang mencerminkan keadilan dantidak memihak ;Maka tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Judex Jurismerupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi "lagi lagi bertambah kekeliruandan kekhilafan yang nyata apabila kita simak
Upload : 05-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT.DPS.
Suyadi;
353123
  • Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 201495.
    MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak/syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor: /833/PK.ULP.
    INKAMINA 909Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaluisaksi Ir MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat knusus Kontrak / syaratsyarat
    Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 201495.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PT SINAR SARANA SAMUDERA VS CV. PANCA LOGAM, dk.
6128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keterlambatanPengangkutan kayu log yang berada di pelabuhan Taliabu yaitu bulanOktober 2011, Namun dalam kenyataannya baru diajukan gugatan padatanggal 20 Maret 2013;Bahwa Perjanjian yang dibuat dengan Turut Tergugat Pihak Penggugattidak ada menjelaskan dan mencantumkan dengan jelas didalam isigugatan a quo yaitu tentang bagaimana resiko keterlambatan angkutan danbagaimana klaim yang diambil oleh Penggugat terhadap Turut Tergugatpadahal Turut Tergugat juga mempunyai andil yang cukup besar bilaTergugat simak
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — MBOK SUWARTINI VS WIWIK ERNAWATI
4619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka apa yang diperbuat/dilakukan oleh Tergugat Il Tergugat IllTergugat IV secara berjamaah/bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum;Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C Desa DesaDawuhan Lor, Tergugat IV menulis/mencatat Nomor 34, Nomor persil 144,Kelas Desa d luas tanah 0.033 da, atas nama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal
Register : 26-09-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 18-10-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 262/PDT/2023/PT BTN
Tanggal 18 April 2024 — Pembanding/Penggugat : PT Beta Goldland Diwakili Oleh : PT Beta Goldland
Terbanding/Tergugat I : Kepala Staff Angkatan Darat Republik Indonesia (KASAD) Cq Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya)
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Terbanding/Turut Tergugat III : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11170
  • Beta Goldland (Penggugat) tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat II yaitu mencatatkan Tanah Penggugat yang terletak di Desa Kadusirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00661/Kadusirung atas nama PT Beta Goldland (Penggugat) tanggal 29 Januari 2019, seluas 11.300 m2, dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) SIMAK
    mengeluarkan alat berat dari atas Tanah Penggugat, mengembalikan batas-batas pagar alamiah Tanah Penggugat, dan melarang Tergugat I untuk menggunakan, membangun, dan melakukan kegiatan di atas Tanah Penggugat, yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dan/atau menguasai Tanah Penggugat, baik dilakukan sendiri ataupun melalui penunjukan, kerjasama atau pemberian kuasa kepada pihak lain;
  • Menyatakan segala bentuk pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) SIMAK