Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi padadasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuanHalaman 75 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.MDOPasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung

didalamnyadiantaranya hubungan hukum (yang ideal) antara subjek gugatan dengan keberadaan objekperkara serta kejelasan batasanbatasan objek perkara yang bisa menggambarkan secara pastiwilayah kepemilikan objek perkara dalam perkara a quo yang menjadi tujuan akhir untukdiberikan perlindungan, sehingga gugatan dimaksud tidak menjadi bias, partial daninkonsisten;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunya secarayuridis substantif memiliki korelasi (connnexiteit) atau titik singgung

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat II seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat Ildengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan menyatakan

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran... danseterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi kepribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan

Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) :Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di ataslahan seluas + 1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak UsahaPerkebunan (IUP) nya tersebut dalam perkara in casu, saat ini telah terbitHak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pihak Badan PertanahanNasional (BPN) untuk dan atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN agar membatalkanIzin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT.

./2021/RESKRIM/SPKT PolrestabesSurabaya sebagaimana telah Kami singgung diatas;9. Bahwa, dalam perkara aqguo PENGGUGAT sama sekali tidak pernahmelakukan teguran/somasi kepada TERGUGAT terkait perobuatan TERGUGATyang diduga telah melakukan wanprestasi.

Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makasecara hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menurut Pengadilan TingkatBanding telah terjadi titik singgung yaitu apakah perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak bersedia mengembalikan uang yang di klaim sebagaimilik Penggugat/ Pembanding tersebut apakah sebagai perbuatan melawanhukum

yangmenjadi bagian penggugat Il, Ill, IV, V Dan VI dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan : Bukit Sebelah Barat dengan : Nurhay / Sueip Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil Sebelah Selatan dengan : Kebun KelompokJawab: Bahwa terlihat jelas dalam gugatan saudara kabur danterkesan berbelitbelit terlinat dalam gugatan padahalaman 2 dan poin 4 (hal 3) saudara menerangkantumpak dan tumpak II beserta luas dan batasbatasnya,yang kami pertanyakan disini adalah pada tumpak II tidakpernah di singgung

menjadibagian penggugat Il, Ill, IV, V Dan VI dengan batasbatas sebagai berikut Sebelah Utara dengan : Bukit Sebelah Barat dengan : Nurhay / Sueip Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil Sebelah Selatan dengan : Kebun KelompokJawab : Bahwa terlihat jelas dalam gugatan saudara kabur dan terkesanberbelitbelit terlinat dalam gugatan pada halaman 2 dan poin 4(hal 3) saudara menerangkan tumpak dan tumpak II besertaluas dan batasbatasnya, yang kami pertanyakan disini adalahpada tumpak II tidak pernah di singgung

Yusuf Abdullah ;Menimbang, bahwa Apakah Eksepsi dan Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tersebut beralasan hukum, Majelis Hakim = akanmempertimbangkannya sebagai berikutMenimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Tanah memiliki sisiganda yakni disatu sisi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara(Beschikking) dan disisiy lainnya sebagai suatutanda bukti HakKeperdataan atau Hak kepemilikan seseorang atas tanah sehinggadalam pemeriksaannya sering terjadi persoalan titik singgung antarakewenangan Hakim Peradilan

Pondok Aren, KabupatenTangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagaiCluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16; Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013,warna putih metalik, Nomor Polisi B170 MAM atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa diantara pokok sengketa tersebut Penggugat jugamendalilkan dalam posita tentang biaya Pendidikan anakanak, perbutan tidakterpuji dari Tergugat, tetapi karena dibantah oleh Tergugat dan dalam petitumtidak di singgung

Kewenangan Absolut ;Alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yangsecara substansial, materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugat, akan tetapi secara yuridistelah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, Surat

No. 98 K/TUN/20111414Negara, maka yang menjadi acuannya adalah obyek sengketa danposita gugatan ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda disatusisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagaitanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atastanah maka dalam gugatan yang berkaitan dengansertipikat sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannyaantara kKewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan HakimPeradilan

peci,pada saat sedang bercerita datanglah saksi Benaka Bulu Lida AliasAma Lida ke kios, pada saat yang bersamaan saksi Dominikus LedeAlias Lede meminta Terdakwa untuk membaca tulisan dari stiker yangtertempel di dinding kios sehingga Terdakwa mengatakan kepadasaksi Dominikus Lede Alias Lede saya tidak tau baca hanya tau hurufS saja, tidak lama kemudian saksi Benaka Bulu Lida Alias Ama Lidamengatakan kau berhenti sudah kau punya omong disitu, danTerdakwa menjawab kenapa saya berhenti bukan saya singgung

PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan

Gunadi tentang surat dakwaan yang disusun secarasubsidaritas oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak35Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartamenyatakan surat dakwaan Pununtut Umum yang disusun secarasusidaritas adalah sudah tepat dan benar, karena dakwaan subsidaritasdisusun berdasarkan adanya perbuatan pidana yang didakwa diatur dalambeberapa peraturan atau pasal, dimana antara peraturan atau pasal yangsatu dengan yang lain mempunyai titik singgung atau mempunyai

Sehinggadakwaan subsidaritas yang disusun Pununtut Umum terhadap Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambaholeh UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undangundang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, karena mempunyai titik singgung atau persamaan akibat sebagaitujuan adalah yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara ataukerugian ekonomi negara. ; 222 nnn nnn

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagian b) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu sendiri adalah untuk membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara CV. Pangan Indo denganPPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnya masukatau teroplosing dalam ruang lingkup keperdataan ;2.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi singgung pada bagianeksepsi diatas, yakni mengenai Dokumen Pengadaan adalah jugamemuat syarat syarat kelengkapan adminsitrasi dan teknis yang harusdipenuhi oleh peserta tender dan salah satunya persyaratan teknisdimaksud adalah setiap peserta tender diwajibkan melampirkansuratbukti kepemilikan atas kendaraan roda empat, dalam hal ini Penggugattidak melampirkan BPKB kendaraan roda empat sebagai buktikepemilikan Penggugat, syarat ini tidak dapat dipenuhi

secara tegas oleh Penggugat/Terbanding sebagaimanadiuraikan secara berulangulang dalam surat gugatannya (vide gugatan point 13dan 19) memperkuat bantahan Tergugat Il Intervensi dan bersesuai dengan dalildan bukti surat (T.Il Intv8,9 dan 10), membuktikan bahwa eksepsi berkenaantelah daluarsanya gugatan Penggugat adalah terbukti adanya;ALASAN KEBERATAN KASASI KEDUA :Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :Putusan Judex Facti sangat keliru karena melanggar ketentuan hukum acaramengenai titik singgung

Bahwa gugatan kabur karena antara posita dan petitum gugatan penggugatkontradiktif dan terkesan tidak nyambung satu sama lainnya, apa yangdiminta oleh penggugat dalam petitumnya, tidak ada yang dijelaskan didalamposita gugatan, seperti contoh petitum point 5, 6, dan 9 gugatan, didalamposita tidak dijelaskan secara gambling apalagi secara detail darimana angkaangka dimaksud, tidak pernah di singgung dalam posita, tetapi tahutahu/ujukujuk dimintakan di petitum.

alasanalasan mengapa meminta perpanjangan waktusedemikian rupa melalui penegak hukum di Indonesia;Bahwa kita melihat keterkaitan antara pasal 34 dan pasal 35 UndangUndang Ekstradisi bahwa kecuali diperpanjang oleh pengadilan ataspermintaan Jaksa yang dimaksud di pasal 34 butir b itu harus dilihatjuga dalam rangka pola pikir yang ditentukan di pasal 35, yaitu bahwaperpanjangan itu juga atas permintaan Negara yang meminta karenakalau kita linat kembali kepada prinsip tentang jangka waktu yang tadisudah Ahli singgung

Jadi kalau kita melihat penjelasan umum UndangUndang ini sebetulnya tenggang waktu yang sudah ditentukan didalam pasalpasal tadi mulai pasal 25, 26, 27, itu jelas bahwasecepatnya Kepolisian dan Kejaksaan melimpahkan perkara itu kepengadilan untuk kemudian meminta penetapan pengadilan terhadapapakah ekstradisi tersebut dikabulkan atau tidak;Bahwa berkaitan dengan politik hukum yang Ahli singgung tadimemang UndangUndang ini lahir sebelum KUHAP ada, di dalampenjelasan umumnya memang tidak dapat dipaksakan

Jkt.Sel.Bahwa di dalam azas Lex spesialis derogat lex generalis tadi sudahAhli singgung bahwa ketika berkaitan dengan halhal yang sifatnyakhusus atau special maka apa yang diatur dalam UndangUndangpidana khusus itulah yang diterapkan sehingga dapat saja terjadipenyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam KUHAPmeskipun UndangUndang ekstradisi ini sendiri bisa dikatakanbersikap ambigo, sebab bersifat ambigo karena kemudian dikatakanmengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum AcaraPidana

Pengadilan Negeri Kendari karena obyeksengketa milik para pelawan akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan NegeriKendariMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsiyang diajukan oleh Terlawan telah memasuki Materi Pokok Perkara, olehkarenanya memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokokperkara apakah memang benar obyek sengketa berada dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Andoolo ataukah dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kendari;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung