Ditemukan 956 data
53 — 8
yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2019, akantetap secara hukum dari kekuatan akta cerai tersebut tidak bisa berlakusurut atas terjadinya pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang terjadipada tanggal 15 April 2015, sehingga tidak dapat menghilangkan statushukum Pemohon yang ketika itu masih terikat secara sah sebagai suamidari Seorang perempuan bernama Yuli binti Arbain;Hal. 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 426/Pdt.P/2019/PA.BicnMenimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikankemaslahatan bagi ummat
30 — 19
No; 617/Pdt.G/2018/PA.SkgMenimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidupdi dunia maupun diakhirat, oleh karena itu Suami istri yang sudah saling memberikemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalildalil perceraian Penggugat telahterbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian
12 — 5
Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
8 — 4
No.1054/Pat.G/2018/PA.Skgdarurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapatdiketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidupdi dunia maupun diakhirat, oleh karena itu Suami istri yang sudah saling memberikemudharatan
20 — 14
pengesahan (itsbat) nikah seseorang adalah pengesahanterhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktulampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, denganmemperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuaiagama Islam serta perundangundangan yang berlaku, hanya sajapernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan pernikahan;Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikankemaslahatan bagi ummat
8 — 3
No. 116/Pdt.G/2018/PA.Skgberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidupdi dunia maupun diakhirat, oleh karena itu Suami istri yang sudah saling memberikemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas
14 — 5
karena tergugat mengerti bahwa setiapkali tergugat memberikan uang kepada Penggugat bukan hanyaPenggugat yang menikmati namun tergugat juga bersama keduaanaknya turut menikmati ketika uang tersebut dibelanjakan untukkeperluan seharihari ada yakni Sandang dan pangan;Bahwa berkaitan dengan Tergugat seringkali mengambil baranngbarangnya ketika tergugat marahmarah kepada Penggugat, hal tersebuttidak benar, dikarenakan dalam rumah tannga perselisihnan antara suamiisteri memang terjadi dan bahkan seluruh ummat
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN AL MUTTAQIN BINONG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR URUSAN AGAMA BINONG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG
132 — 113
selayaknyakami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Subang agarmeletakkan Sita Jaminan atas obyek tanah yang disengketakan tersebut,karena sangat beralasan secara hukum, PENGGUGAT memiliki sebuahrasa kekhawatiran terhadap TERGUGAT maupun TERGUGAT II untukmengalinkan tanah tersebut, mengingat TERGUGAT dan TERGUGAT Ilsudah tidak peka dengan aturan manusia maupun firman Allah SWT selakupenguasa khalik dan bumi dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagaipetunjuk / pedoman hidup manusia dimuka bumi ( Ummat
sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudahtahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dariperjanjian mereka ;Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dan Tergugat II tidak pernahmelakukan Hubungan hukum atau melakukan perikatan apapundengan Penggugat terkait dengan Obyek Sengketa maka bagaimanabisa dikatakan Tergugat dan Tergugat II, telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat bertindak sebagaiKetua Yayasan AlMuttagin Binong hanya mengelola tanah danbangunan wakaf milik Ummat
KAHFIE mewakafkan seluas 0,020 Ha (200 M2) ;Bahwa tanah yang berdiri bangunan Masjid AlMuttagin Binong adalahmerupakan tanah Desa Binong, yang dibangun Masjid AlMuttagin sejaktahun 1950 dan pengurus DKM Masjid AlMuttagin Binong dan Yayasan AlMuttagin Binong hanya mengelola Asset Umat bukan memiliki Karena tanahwakaf ini adalah merupakan milik ummat, juga tidak tepat dalil Penggugatyang menuduh Bpk .
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
129 — 19
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Menimbang, bahwa Wakaf dalam Islam adalah perbuatan mulia yangdilakukan oleh wakif untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk kepentingandan kemaslahatan ummat dengan tujuan ibadah, dan tidak dapat ditarik kembali.Kepada wakif akan selalu mengalir manfaat (kebaikan) terhadap apa yang telahdiwakafkannya.
Tknseluruh amalnya kecuali 3 (tiga) hal yaitu : Sadaqah Jariah, Ilmu yang bermanfaatdan doa anak yang sholeh, Imam Muslim meletakkan hadist ini dalam Bab wakafkarena para ulama menafsirkan istilah Sadaqah Jariah sama dengan wakaf (AdijaniAlAlabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta 1989, Rajawali Press, Hlm. 25);Menimbang, bahwa tujuan dari Hukum Islam (maqgashid tasyri) untukmewujudkan kemaslahatan dan kebaikan ummat, sehingga untuk terpeliharanyatujuan mulia ini tidak ada satu aturanpun dalam
Berkaitan dengantanah wakaf yang dimiliki untuk pemanfatan Sekolah MTs.N 2 Takengon adalah jelasuntuk kepentingan ummat/umum dan dijadikan tempat lembaga pendidikan yangtelah banyak meluluskan alumninya terutama dari anakanak masyarakat Takengondan sekitarnya. Hukum Islam juga sangat menghargai dan menjunjung tinggi hakorang lain dalam artian bahwa Islam tidak mentolerir mengambil harta orang laindengan cara yang tidak sah dan benar.
96 — 24
Menetapkan Pembentukan Pengurus DKM Masjid Al-Kausar, berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Nomor : 460/07/VI/2016 Tertanggal 10 Juni 2016, di Lingkungan RW 12, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan Ummat Islam di lingkungan RW. 12 yang diprakarsai oleh Pemkot Bekasi dinyatakan berdasarkan hukum dan sah dengan segala akibat hukumnya;3.
108 — 30
harus disediakan, oleh karena hal itumerupakan bekal bagi Seorang anak dalam meniti Kehidupan dan sekaligustidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sehingga dengan demikian orangtua tidak boleh begitu saja mengabaikannya, sebab hakhak anak tersebuttermasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telahHal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jprdisyariatkan oleh agama Islam, dan oleh karena itu pula hadhanah merupakanamanah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat
9 — 7
menilai, status Pemohon pada waktuHal. 7 dari 9 halaman, Penetapan No.268/Pdt.P/2019/PA.Bicnmenikah dengan Pemohon II adalah masih terikat pernikahan dengan wanitalain (istri terdahulunya), dan begitu pula halnya dengan Pemohon Il, MajelisHakim juga menilai ketika Pemohon II dinikahi oleh Pemohon pada tanggal21 Juni 2014 tersebut, status Pemohon II adalah masih terikat pernikahandengan lakilaki lain (suaminya terdahulunya);Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikankemaslahatan bagi ummat
6 — 3
Skgmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidupdi dunia maupun diakhirat, oleh karena itu Suami istri yang sudah saling memberikemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalildalil perceraian Pemohon telahterbukti dan telah sesuai dengan
22 — 4
, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnyahukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasanyangat darurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas,dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
15 — 4
masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat gunamenghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalamkitab alAshbah waNadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman asSuyuti, kKemudian diambil alin menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:Whaodl wl> ole ero awleoilg 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
12 — 2
Alasannya, hadits Nabi SAW di atas menafikan pelakuperbuatan merusak ini dari bagian ummat beliau, dan initerhitung sebagaiancaman berat.7 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini berdasarkanatas alasanalasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan.Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka mohonkepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:Dalam Konpensi1.
Alasannya, hadits Nabi SAW di atas menafikan pelakuperbuatan merusak ini dari bagian ummat beliau, dan initerhitung sebagaiancaman berat.5.
14 — 2
No.0011/Pdt.P/2011/PA.Plg.Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harus dipedomanioleh ummat Islam di Indonesia dan dijadikan sebagai hukum terapan bagi InstansiPemerintah tidak terkecuali Badan Peradilan Agama maka dengan dicantumkannyaanak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangorang Islam adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan olehPemohon I dan
9 — 0
dan MuhammadFahmi bin Muhammad Sihabuddin adalah lahir dari keluarga muslim danPemohon I dan Pemohon II menerangkan juga beragama Islam, olehkarenanya apa yang dikehendaki oleh fatwa Majelis Ulama IndonesiaNomor: U335/MUI/VI/82 tanggal 18 Syaban 1402 H / 10 Juni 1982M dan pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 TentangPerlindungan Anak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa alasan/motivasi Pemohon I dan pemohon IImelakukan pengangkatan anak adalah sematasemata untuk berbuat baikkepada sesama ummat
17 — 5
masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat gunamenghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalamkitab alAshbah waNadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman. asSuyuti, kKemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:Whaodl wl> ols ero awleoilg 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
55 — 14
penasehatanpenasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa perkara ini mempersengketakan harta berupasebidang tanah dan sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanahtersebut, yang oleh penggugat diklaim dibeli ketika masih berstatus suamiisteridengan tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sengketa tersebut termasuksengketa harta bersama antara ummat