Ditemukan 555696 data
Terbanding/Terdakwa I : DAVID TAN, DKK
Terbanding/Terdakwa II : VITA NOVIJANA
24 — 22
/PP.520/ V /2015tanggal 28 Mei 2015 ( BA pemusnahan/kematian dari satuan kerjapengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok)wanna nanan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 jo Pasal 16 (1) UU Nomor : 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 45 Tahun2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa DAVIT TAN dan terdakwa VITA NOVIJANA, pada hariSelasa tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaktidaknyapada
/PP.520/ V /2015 tanggal 28Mei 2015 ( BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasansumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU Nomor : 31Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor : 45 Tahun 2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPMenimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan surat dakwaanPenuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagaiberikut
pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/PID.Sus/2016/PN.Mtr /tanggal 29 September 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada kedua Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : TUWO, SH
20 — 10
Terbanding/Terdakwa : Andi Tahang Bin Andi Juhaepa
26 — 15
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADI PRAYITNO Bin H. KODORI
9 — 16
strong>Dengan sengaja memberikan bantuan dan menyuruh melakukan Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ASDAR Bin PA A
42 — 9
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
55 — 47
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
YANCE SIMBIAK
82 — 21
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SIMBIAK dengan pidanapenjara selama 5 (lima) buian, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidanaDenda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua)buian penjara.3.
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmenaruh keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Dominggus Perkorus Sanggenafa, dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);Bahwa keterangan yang saksi Sampaikan
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 ayat (1)Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BikJo.
Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan;, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Setiap Orang; Yang mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya;Menimbang, bahwa
Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsurmenurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahSetiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan"Setiap orang", dalam
Terbanding/Terdakwa : KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN
75 — 36
Ikan kurang lebih 30 kg.Perbuatan Terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN BinRASYIDINpada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.17 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam
sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidanaDengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Kesatu : Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesias sebagaimana diaturdalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
proses penyelesaian perkarainiTterdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1)UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004
Terbanding/Penuntut Umum : LALU JULIANTO, S H.
26 — 19
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananKelas Il Mataram tanggal 24 Mei 2016 sesuai Identifikasi benih/baby lobsterdari Hasil Penyisihan diperoleh hasil bahwa benih/baby lobster yang dibawaoleh terdakwa adalah benar benih/baby lobster dengan ratarata panjangkarapasnya antara 1,2 cm s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuranpanjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004
SAPUTRA telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan segaja memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan yaitu yang dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan /ataulingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal88 Jo pasal 16 Ayat (1) Undangundang No. 31 tahun 2004
1.RENDI WINATA,SH
2.SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
HASAN Als ANDI
42 — 14
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) jo Pasal106 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
Bintan No. 47 Rt/Rw 029/000 Desa Lebak BandungKec.Jelutung Kota Jambi atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkanketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Jambiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turutserta melakukan beberapa perbuatan
dengan sengaja memasukkan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang antara beberapa
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3.
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU R.I.
H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Rusmadi alias Uccu bin Lamunyi
2.Rusdiman alias Diman bin Alm Ining
3.Harmino alias Mino bin Hamma Agus
4.Lahmil bin Harti
32 — 19
INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI Telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, abhlipenangkapan ikan yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledaksebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU R.I No. 31 Tahun 2004
Hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUNo. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orangdilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikandan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan/ataulingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensisumber daya ikan dan lingkungannya
R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mamn Bahwa terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwaRUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI telah membantu WAWAN AliasWAWAN Alias JURAGAN Bin M.
R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 56Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Pasal 8 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
1.JUNIARTI, SH
2.LUKI ADRIANTONI, SH
4.ANDRA VASRI, SH
Terdakwa:
HERDI Als ONGENG Bin KURNAIN
16 — 7
JULIATI BATOARUNG SH
Terdakwa:
TINGGALA BIN DG SAMPARA
10 — 0
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Samba Sadikin, SH
3.Fatmawaty S. Khali, SH., MH.
4.Nanang Ibrahim, SH.
Terdakwa:
JUSUF ANUNE ALIAS ABA YUSUF
15 — 7
1.WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
2.Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Didik Setyawan Bin Darwi
63 — 8
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.wenn ann nae Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 98 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42Ayat (3) Sektor Perikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaBahwa terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi pada hari Selasa tanggal 16Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi JawaBarat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung maka PelabuhanTasikagung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelaslllatau Pelabuhan Perikanan Pantai.
Pasal 7ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan Jo.
Pasal 7 ayat (1) huruf FUU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo.Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Melakukan usaha dan atau kegiatanpengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah danukuran alat penangkap ikan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No.31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpamemperhatikan jenis,jjumlah dan ukuran alat penangkapanikan2.
1.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SYAMSUDDIN alias UDIN bin AROL
46 — 6
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Abd. Azis Dg Sattu Alias Tison
22 — 0
RUDI ISKONJAYA, S.H.
Terdakwa:
JIDIN bin MUNI Alm
100 — 12
sebesar Rp. 150.000..Akibat kejadian tersebut, saksi Nanang Santoso bin Mustam (Alm) dan timmengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Karau Kualauntuk diproses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakanalat setrum mengakibatkan keberlanjutan sumber daya ikan di Das Baritoterganggu dan rusak.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 2004
memiliki saja, Menguasai Saja, atau Membawa Saja, dan/atau dapatpula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salahsatu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti makaunsur ini telah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa pengertian ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan(vide Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanatas Undang undang nomor 31 tahun 2004
tentang Perikanan;Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,mendinginkan, menangani, mengolah dan / mengawetkannya (vide Pasal 1 angka5 Undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan);Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa, Petunjuk, serta Barang Bukti, terungkap bahwa pada hariKamis
Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia;Menurut ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BntTentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia adalah:1. Perairan Indonesia2. ZEEI, dan3.
di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito SelatanProvinsi Kalimantan Tengah;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BntMemperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004
DIAN MARIO, S.H.
Terdakwa:
SUHERJAN Alias BAPAK NISA
27 — 19
NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UURI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERJAN alias BAPAK NISAdengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulanPenjara;3.
NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubahdengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukanperbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimukapersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidakditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehinggaterdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atautindak pidana yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 1angka 14 Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004
RI.NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun2009 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukanbaik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahananrumah maka masa terdakwa menjalani tahanan rumah dikurangkan dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong
2.Rahmansah
3.Haironi
4.Giyarto
83 — 128
BudiWong, Rahmansah, Haironi dan Giyarto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1)UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI.
GIYARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 joPasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan joPermen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (ScyllaSPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DANwon Bahwa mereka terdakwa 1.
Yang dimaksud dengan benda lain adalah media pembawa selainikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikankarantina.Bahwa Ahli menjelaskan LOBSTER adalah termasuk kedalam jenisIKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RINomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk ke dalamJenis Ikan Crustaceae (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).Bahwa ada aturan yang melarang untuk memperdagangkan ataumengekpsor
,Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Kelas Denpasar menjelaskan bahwa memangbenar LOBSTER termasuk kedalam jenis IKAN sebagaimana dimaksud dalampenjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasukkedalam JENIS IKAN CRUSTACEAE (udang, rajungan, kepiting dansebangsanya).
Rai Bali dengan tujuan Singapura, yang apabila dilihatdari peranan terdakwa dalam peristiwa tersebut, terdakwa adalah termasukmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turutserta melakukan, telah pula terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004