Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK:3306151910780004, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Menimbang, bahwa kesemua bukti P1 sampai dengan bukti P6tersebut di atas telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai,serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurutketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai juncio Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal

berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani olen Pemohon atau Kuasanya yang sahdan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon,termasuk di dalamnya perihal memperbaiki kesalahan dalam aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf aUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

UndangUndangHukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahanakta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukanoleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika kKeputusantersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalamkutipan akta yang bersangkutan;Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenaiperbaikan tanggal lahir Anak Pemohon, dan untuk melaksanakan amanatUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nonor 37/Pdt.P/2017/PN Wngtentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan paraSaksi dan serta Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045.2/466/2017 yangdikeluarkan oleh Desa Kedunggupit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiritertanggal 29052917

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P1,P2, P3, dan P4 bahwaPemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 14 April 1994 dari suami

Nomor 1095/Pdt.P/2019/PA.JrKulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknyasuami istri dan dikaruniai 4 orang anak masingmasing bernama: 1) ExiKurniawati, perempuan, umur 33 tahun, 2) Ike Febriani Nursaadah,perempuan, umur 24 tahun, 3) Melani Nursaadah, perempuan, umur 24tahun, 4) Amang Fauzul Fildan, lakilaki, umur 21 tahun;3.

Abu Amar dan tempat tanggal lahir Puger Kulon, 24tahun (20 Februari 1960) menjadi Abdul wahid bin H. Abu Amar dan tempattanggal lahir Jember, 02 Februari 1960;hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1095/Pdt.P/2019/PA.Jr3.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun pernikahandilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Jalaludindan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Ruskandar dan Suspin Indratnodengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.

Mtr.Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidakpernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suamiisteri;Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidaksesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsugkan pernikahan baikmenururt ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il sebagai suami isteri dan telahdikaruniai satu orang anak

Bedil,Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin dihadirisaksi nikah masingmasing bernama: Ruskandar dan Suspin Indratnodengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunal;Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon denganPemohon II tersebut.Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidaksesusuan atau tidak ada larangan

wajibmelaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminyakepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukandalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semulabernama MAYCEL ANDREAS menjadi MICHAEL ANDREAS, merupakanperistiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkanHalaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brtakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbuldalam permohonan ini;Mengingat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Menurut pasal 52 (ayat) 2nya, wewenang laindapat diberikan oleh atau berdasarkan Undangundang yang disebut denganwewenang voluntir;Halaman 4 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2020/PN SbyMenimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnyaperaturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undangundang Nomor: 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Peratuara Presiden Nomor: 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan bahwa nama Salfitrin Findriana atau Salfitrin Findriyana, S.H.,adalah nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon;3.

Pada saat pernikahan tersepyt Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon I! bersatus Perawan dalam usia 24 tahun Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmejlakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukumIslam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang orang anak;.

bernama La Radifu; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Nama dan La Inadi; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah 32 Boka adat Buton dibayar tunai;Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Bb Him. 3 dari 12 himScanned by CamScannertitiesBahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkaan ijab qabul:Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon Il bersatus Perawan dalam usia 24 tahun;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon

atas kuasa dari wali Pemohon II ;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon ibernama La Radifu;Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Bb Him. 4 dari 17 hlm.Scanned by CamScannerBahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon Il adalah La Nama dan La Inadi:Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah 32 Boka adat Buton dibayar tunai:Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkaan ijab qabul:Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : WITO bin MISNO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II : 11 Juli 1965 sedangkan yangbenar adalah Nama Pemohon : SUROTO bin MESENO Tempat, tanggallahir : Malang, 11 Maret 1965 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon Il :Malang, 24 Oktober 1965;.

Menetapkan Nama Pemohon : WITO bin MISNO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II : 11 Juli 1965 yang tercatatHalaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlgdalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/008/V/1990 tanggal 08 Januari2019 sebenarnya adalah Nama Pemohon : SUROTO bin MESENOTempat, tanggal lahir : Malang, 11 Maret 1965 dan Tempat, tanggal lahirPemohon Il: Malang, 24 Oktober 1965;3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;4.

Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : WITO bin MISNO Tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II : 11 Juli 1965 yang tercatat dalambuku Kutipan

Jakiansyah nama ayah Jakpar, tanggal lahir 24tahun, seharusnya sebagaimana termuat dalam aktaakta lainnya, namaMuhammad Jaki nama ayah Japar, tanggal lahir 04 April 1956;e Pemohon Il, tertulis tempat tanggal lahir, Bakarung 20 tahun, seharusnyasebagaimana termuat dalam aktaakta lainnya, tempat tanggal lahir,Kandangan, 23 Oktober 1959;dengan dalil atau alasan karena nama Pemohon dan nama ayah Pemohon Ilyang tertulis dalam akta nikah tersebut berbeda dengan yang tertulis di dalamdokumen otentik lainnya

melengkapi persyaratan administrasipengurusan Pensiun;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 041 9/Pat.P/2017/PA.KdgTanggal 23 Oktober 2017Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Kependudukan adalah untuk memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehpenduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadimaupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidakditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon Il bersatus perawan dalam usia 25 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum lslam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;6.

Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun sedangkan Pemohon Il bersatus perawan dalam usia 25 tahun; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki hubungandarah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapatmenjadi penghalang/larangan menikah ; Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Il beragamaIslam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ; Bahwa tidak

Abdullah dan Azis;Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah berupa Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun sedangkan Pemohon Il bersatus perawan dalam usia 25 tahun;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki hubungandarah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yangdapat menjadi penghalang/larangan menikah

Pemohon pada pokoknya mengenaiperubahan/perbaikan nama anak Pemohon dan tahun kelahiran anak Pemohondalam Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1702LT280520130142, tertanggal 28Mei 2013, dimana tertulis dalam akte kelahirantersebut namaanak PermohonRAISA TRI YULIANTI lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sementara yang benarPenetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Crp Halaman 6 dari 10namaanak Pemohon adalah RAISYA TRI YULIANTI lahir pada tanggal 13 Juli2006: Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undangundang Nomor 24Tahun

2013, dimanatertulis dalam aktekelahirantersebutnamaanakPermohon RAISA TRIYULIANTI lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sementara yang benar namaanakPemohon adalah RAISYA TRI YULIANTI lahir pada tanggal 13 Juli 2006;Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang undang adminitrasikependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukanpenetapan dari pengadilan negeri ;Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Undang Undang RI Nomor23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24Tahun

Oleh karenanya Petitum permohonanPemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan anak Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undangundang RI Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan

obyek sengketa yang telah bersertifikat, adalahgugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apaPenggugat merasa berkepentingan terhadap obyek sengketa tersebut,sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugatterhadap sertifikat obyektum litis, baik dari sisi substansinya dankapasitasnya maupun kepemilikannya terlebih dahulu secarakeperdataan, karena kedua Sertifikat Hak Milik a quo ( obyek sengketa )diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun

danmewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut keduasertifikat a quo, maka Majelis Hakim Banding dengan mencermati buktiT11 = T II Intv2 dan T1 = T II Intv 1, dikaitkan dengan denganketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

karena ditandai oleh bendabenda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembokatau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas,adalah sudah tepat sebagai dasar untuk menguji keabsahan dari keduaobyek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ditempat yangdilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 02 Juli2012 terhadap obyek sengketa, yang dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1 ) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statushukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yangdialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24Tahun

Oleh karena itu,sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan NegeriPangkalan Balai yang berwenang untuk mengadili perkara permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 menyatakan bahwa Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaanseseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanyapenetapan pengadilan,Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut

kependudukan, makauntuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan kePengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya HERNAWATI padatanggal 16 Desember 1999, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telahterjadi 21 (dua puluh satu) tahun lalu yang mana 21 (dua puluh satu) adalahwaktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasandan sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24Tahun

Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II tersebuttertulis, Nama Pemohon XXX Tempat Tanggal Lahir Karantinoto, 24tahun dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Karantinoto,19 tahun,Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebutterdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumendokumenpribadi anak Para Pemohon ;6.

mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon pada tanggal 11 Januari 1984 telah melangsungkan perkawinan sah denganXXX dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesualdengan Kutipan Akta Nikah Nomor 706/179/1/84 tanggal 11 Januari 1984dan tertulis Nama Pemohon XXX Tempat Tanggal Lahir Karantinoto, 24tahun

Menyatakan Nama Pemohon XXX Tempat Tanggal Lahir Karantinoto, 24tahun dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Karantinoto, 19tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor706/179/I/84 tanggal 11 Januari 1984, yang di keluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, diubah menjadiNama Pemohon XXX Tempat Tanggal Lahir, Tuban 10 Juni 1958 danNama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 April 19643.

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

ljazah Anak Pertama Para Pemohon; Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama anak pertama ParaPemohon pada Akte Kelahiran anak pertama para pemohon adalahuntuk Data ljazah SMP anak pertama Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimasebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan ParaPemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkansebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

PencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayatwajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangrnenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimany asalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.(3) BerdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayatPejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatan Sipil.Hal7darilO halaman, Nomor84/Pdt.P/2017/PN.Wsb.Menimbang,bahwakarenapemohonadalahpendudukKabupatenW onosobo,makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

AL.680.0375946berdasarkan Akta Kelahiran no. 3307LT300320170004 yang dikeluarkanHal8darilO halaman, Nomor84/Pdt.P/2017/PN.Wsb.oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Maret 2017 dari nama * Yunus menjadi Achmad Yunus ,,sebagaimanadisebutkanpadapetitumkeduaadalahberalas andanberdasarkanhukumdanuntukharus dikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Kesatuan Republik Indonesia, makaketerlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidakdicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

adalah Gloria Angelique Yudan hal ini juga didukung oleh keterangan kedua saksi yang diajukan olehpara Pemohon.Menimbang, bahwa untuk menghindari inisial nama anak ParaPemohon tersebut dapat berkonotasi tertentu seperti kalau disingkatpermulaan namanya menjadi GAY sebagaimana yang diterangkan ParaPemohon dan saksisaksi Pemohon, diperlukan suatu penetapan dariPengadilan Negeri.Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

, ternyata Para Pemohon telahmampu membuktikan dalildalil permohonannya.Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mampumembuktikan dalildlil permohonanya, maka permohonan pemohonberalasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesual menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukanPemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 24Tahun

Bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh di persidangan, tidakterdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohondalam merubah nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama Pemohon sepertiyang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatutindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip tertibadministrasi kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU RI No. 24tahun

Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayat (1)wajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangrenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimanyasalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.3) Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (2),PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatanSipil.Menimbang, bahwakarenapemohonmemilihdomisili diKabupatenWonosobo, makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No.24Tahun

ljazah SekolahMenengah Pertama atas nama Pemohonpadahakekatnyaadalahuntukmendapatkanperlindunganhukumatasperubahannamatersebut, sebagaimanadimaksudkandalamPasal 52 UU No. 24Tahun2013tentangAdministrasikKependudukan;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,makapetitum pemohon nomor 2adalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun