Ditemukan 562 data
147 — 27
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
DODI YANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
AINUL bin RAMSYAH Almarhum
375 — 25
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Hendro Purwoko, SH
Terdakwa:
SUPRIYADI Bin NASORI
55 — 6
dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
134 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
526/Kebon Sirih atas nama PT Bumi PerkasaPropertindo, berdasarkan persil bekas Eigendom Verponding No.14983;Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No.3210/1831.600/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang dijadikanobjek sengketa dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor 0196/HGB/BPN.32/BTL/2009tanggal 28 September 2009 pada menimbang butir B angka 2 huruf a.1,menyebutkan bahwa Eigendom Verponding No.14983 atas namaGovernement Van Nederlands Indie
Mohammad Amirudin, SH
Terdakwa:
MUHAMAD AGUNG WIBOWO Alias AGUNG Bin DAKLAN
103 — 8
Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bbsoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
ARIANTI MAYA PUSPA DEWI. SH
Terdakwa:
YAPEN SAROPEN Bin IJAS. Alm
54 — 15
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
66 — 16
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
117 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasar Surat Jual Beli tertanggal 3 Januari1937 yang dibuat di atas zegel van Ned Indie secarajelas dan nyata menunjukan asal usul hak pemilik dariHal. 18 dari 30 hal. Put. No.139 PK/Pdt/2006Pemohon Peninjaun Kembali/Penggugat yakni berasaldari jual belli antara LAUW HOUlJ BOEN (Penjual)dengan alm. NG.
52 — 6
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
58 — 10
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
75 — 26
merupakan kawasan hutan berdasarkan:Natuurmonummenten en Wildreservaten ordonantie, Besluit van den GouveneurGeneral van NederlandschIndie van 11 Januari 1932 nomor 18, Staatsbald vanNederlandschIndie 1932 nomor 17 (Undangundang Cagar Alam dan SuakaMargasatwa, surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Januari1932 Nomor 18, lembaran Negara Hindia Belanda 1932 Nomor 17)Besluit van den GouvernourGeneral van NederlandschIndie van 24 December 1935No. 48, Staatsblad van Nederlandsch Indie
merupakan kawasan hutan berdasarkan:a Natuurmonummenten en Wildreservaten ordonantie, Besluit van denGouveneurGeneral van NederlandschIndie van 11 Januari 1932 nomor18, Staatsbald van NederlandschIndie 1932 nomor 17 (UndangundangCagar Alam dan Suaka Margasatwa, surat Keputusan Gubernur JenderalHindia Belanda tanggal 11 Januari 1932 Nomor 18, lembaran NegaraHindia Belanda 1932 Nomor 17)b Besluit van den GouvernourGeneral van NederlandschIndie van 24December 1935 No. 48, Staatsblad van Nederlandsch Indie
288 — 238
Maatschapij Indie ;. Tanah dan bangunan di Jalan Ir. Juanda No. 23,25, 27 DagoBandung, Jawa Barat, Peta Uraian No. 53 Eingendom SU152/1957 ;. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Flores No. 71 ABandung, Jawa Barat, Eingendom Verponding No. 6047 ;.
58 — 5
Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Halaman17 dari 24halamanPerkara Nomor 137/Pid.B/2017/PN MreMenimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
159 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peta Kadaster Het Land Aria SoeraWinata Erfgenaan Raden Harsa Nata Sastra Nagara di capoleh Algemeene Secretaris Nederlandsch Indie dan capRaad Van Justitie Van Batavia. Dan didalamnya terdapatmakam situs turunan Padjadjaran yaitu 1. Pangeran GenapAtma Atmadja, 2. Pangeran Soemadipoera, 3.
288 — 138
Put.No.70/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst14Kelurahan Kebon Kacang BUKAN di kelurahan Kebon Sirih, jadijelas merupakan suatu kesalahan /kekeliruan : Berdasarkan Risalah Pemeriksaan No. 804/1985 tanggal 19November 1985 pada point 3 (tiga) riwayat tanah menerangkan,bahwa tanah yang dimohonkan terletak Jalan Mohamad HusniThamrin No. 10 Kelurahan Kebon Sirih adalah Eigendom VerpondingNo.14983 sebagian, tertulis atas mama Gouverment VanNederlands Indie yang telah dikuasai langsung oleh Negarasebagaimana dijelaskan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Indie sejak tahun1930, karena sebelumnya ada juga pemberontakan PKI di Semarang,Banten dan Sumatera Barat. Yang aneh, ada ketentuan aanslag (makar)terhadap Raja di Belanda, Indonesia Presiden, yang artinya Raja/Presidentidak mati, tetapi tidak ada pasal dalam KUHP Belanda dan Indonesiamengenai pembunuhan Raja/Presiden.3. Perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling/'preparation act) yang sudahdisebut di muka.4.
Indie) yang tidak adadalam Ned. WvS. Menurut W.L.G. Lemaire, salah seorang dosen Recht HogeSchool di Indonesia (Hindia Belanda) dulu, dalam bukunya "het Wetboek vanstrafrecht voor Ned. Indie vergeleken met het Nederlandsche Wetboek vanStrafrecht, 1934, pasal itu disisipkan oleh Pemerintah Belanda ke dalam hetWetboek van Strafrecht voor Ned. Indie (yang sekarang menjadi KUHP), karenapemerintah Belanda melihat, bahwa pejabat Indonesia suka memeras rakyat padawaktu menjalankan jabatannya.
1.BENI PRANATA,SH
2.GUSTIAN WINANDA,SH
Terdakwa:
1.WELL TENDY AGUS DIARTHA BIN WEDI UMIROH
2.MARWAN BIN MAT REDAN
61 — 13
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
37 — 4
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
FAJAR MUTTAQIEN, SH
Terdakwa:
DIAN ARMA PUTRA Alias DIAN Bin SUHARDIN
91 — 36
Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasPutusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 19 dari 27perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
92 — 29
menjadi masalah terletak di jalan Raya MandalaMerauke yang bersebelahan dengan apoteknya bapak Jorgen Betaubun ;Bahwa setahu saksi dulu pemilik tanah tersebut adalah bapak Martinus RafaelPiet tapi sekarang sudah dijual kepada bapak Jorgen Betaubun;Bahwa setahu saksi tahun 2003 tanah tersebut dijual kepada bapak JorgenBetaubun ;Bahwa setahu saksi bapak Martinus Rafael Piet dalam keadaan sehat jasmani danrohani sewaktu mengadakan transaksi jual beli tersebut ;Bahwa setahu saksi benar tanda tangan bapak indie