• (empat milyar tujuh puluh satu jutarupiah) khusus untuk pengambil alihan saham ;Bahwa faktanya sesuai Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yangditerima oleh Para Pendiri adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,Halaman 32 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

  (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah)khusus untuk pengambil alihan saham ;BAHWA PETITUM ANGKA 4 YANG MENYATAKAN MENGHUKUMTERGUGAT UNTUK MEMBAYARKAN UANG KEPADA PENGGUGATSEBESAR RP. 6.050.000.000, (ENAM MILIAR LIMA PULUH JUTARUPIAH) ADALAH TIDAK BENAR DAN SANGAT MENYESATKAN .1.Bahwa permohonan demikian adalah tidak benar dimanaTERGUGAT hanya menerima uang sejumlah Rp. 465.200.000,(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) denganjumlah saham sebanyak 50 % (lima puluh perseratus)

  IV dan Vmengingat uang dengan jumlah tersebut dalam rangka penyelesaianhanyalah untuk mengelabui sedangkan pengambil alihan 80 % saham dariPT.

  Fotocopy Rincian pembayaran Pengambil alihan saham kepada bapakSimon, Bukti P7 (Dipending) ;8. Fotocopy Rincian pengambilan uang dan mobil kepada Bapak Simon,Bukti P8 (Sesuai dengan asi) ;9. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Ria Soemardi Irijono, Bukti P9(Sesuai dengan asli) ;10.Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Yuningsih, Bukti P10 (Sesuaidengan asll) ;11.Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran H.

  Sel.Menimbang bahwa oleh karena PT.Adhi Kartiko belum mendapatpengesahan sebagai badan Hukum dari Menteri Hukum Dan HAM RepublikIndonesia maka peleburan dan pengambil alihan PT.Adhi Kartiko menjadiPT.Adhi Kartiko Pratama mengalami kendala sehingga untuk mengakhiriperselisinan dibuat Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni2015 maka sebagai kompensasi Penggugat membayar uang sebesar Rp2.326.000.000. (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) kepadapendiri dan ahli waris PT.

• Bulungan c/qDipindai dengan CamScanner(Hagia KevangayYan, Vintuk Nene perbisida Paketta alihan dana pekerjaan pengadaany we a sak Poncainan a Hank UPD Lanjung Selor (tank Kaltim cabangAN Sato . ,) Mancaiikan dana tersebut ke rekening CV, MITRA SARI BHAKTInga von 1 aaaveny MON rehaning OO7ISO8 R49 sebesar Rp 247 400 (XN), (dua ntus lima1willy tajahy jut WOM PAt Tatus iby Tupi), dan selanjutnya pada tanggal 2Agusta 2008) Penyedia Baring dKalli cabang Tanjung) Jali petagealang lagi ke Bank BPD Tanjung

• Termasukdalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatansebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMSIndonesia, adalah pengambil alihan sebagian besaratau seluruh saham yang berakibat beralihnyapengendalian perusahaan ;Pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 antara DirektoratJenderal Bina Produksi Kehutanan dengan DirekturUtama dan Komisaris PT.

  Rimbakayu Arthamas (Penggugat) dengan surat Nomor01/RKA/Um/II/2007 tanggal 22 Januari 2007 kepadaMenteri Kehutanan telah mengajukan permohonanpengambil alihan seluruh saham (akuisisi saham) dariPT. Rimbakayu Arthamas kepada PT. GarbapatiPrakarsa ; rfMenteri Kehutanan/Tergugat dengan surat Nomor34S.163/Menhut VI/2007 tanggal 26 Januari 2007 kepadaPT.

• diderita PENGGUGAT dari126 bus x 18 Bulan x Rp.625.000, x 33% = Rp.467.775.000,(empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluhlima ribu rupiah);Kerugian Pembanding / Penggugat mulai bulan Mei 2012Sampai dengan Juli 2012 telah secara sepihak TERGUGATmengambil alih pemeliharaan beberapa busbus DepoPulogadung PERUM PPD tanpa persetujuan dari Pembanding /Penggugat, hal ini terlihat dari busbus Siap Guna Operasi(SGO) realisasi oleh PENGGUGAT sebanyak 32 Bus, namunsetelah dilakukan mengambil alihan

• berhak atas sebidang tanah berikutrumah tinggal diatasnya dengan ukuran 6,5 m x 8 m = 52 m2 (lima puluhdua meter persegi), yang terletak di Kemanggisan RT.004/03, KelurahanPalmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan sebidang tanah sewanegara otb Nomor : 536/IV/GR/Bt yang berukuran lebih kurang 16,5 m2(enam betas koma lima meter persegi) berikut rumah tinggal diatasnya,terletak di Jalan Palmerah Barat No.56, RT.010/08, KelurahanPalmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan melakukanpengambil alihan

• Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1978 yang pada intinyamenyatakan bahwa pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. AnekaTambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakanAdministrasi Pemerintah c.q.

  Disamping itu harusdipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalahpengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang padatanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan AdministrasiPemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidangHukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang HukumPerdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitya penilai ganti rugi PT.

• Rundu) menghubungi Terdakwa melaluitelepon yang mengatakan tut alihan shabu 1 paket harga Rp.800.000,( yang berarti tut carikan shabu 1 paket harga Rp. 800.000,),kemudian Terdakwa menjawab nah( yang berarti Ya) dimana padawaktu itu Terdakwa sedang berada di Denpasar untuk membeli shabu ditempat Muslim (belum tertangkap) sebanyak 3 paket plastic klip kecilberisikan bubuk Kristal bening melalui telepon seharga Rp. 2.400.000.

  Rundu menghubungi Terdakwa melaluitelepon yang mengatakan tut alihan shabu 1 paket harga Rp.800.000,(yang berarti tut carikan shabu 1 paket harga Rp. 800.000,*),kemudian Terdakwa menjawab nah( yang berarti Ya) dimana padawaktu itu Terdakwa sedang berada di Denpasar untuk membeli shabu ditempat Muslim (belum tertangkap) sebanyak 3 paket plastic klip kecilberisikan bubuk Kristal bening melalui teleponseharga Rp. 2.400.000.

• ROSMAWATI;

• 1 (satu) lembar surat perintah pengambil alihan;
• 4 (empat) unit mesin molen beton;
• 4 (empat) unit motor lansir;
• 1 (satu) unit mesin alkom penghisap air;
• 1 (satu) unit mesin vibrator;
• 1 (satu) unit mesin piston;
• Tandom air;

Dikembalikan kepada saksi H. Kasmajaya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• No. 464 K/Pdt/20131.Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dalamtertib beracara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundanganPemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusanPengadilan Tinggi Semarang No. 277/Pdt/2012/PT.Smg yang telahmengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,

• Selain itu Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikandasar dan alasan pertimbangan hukum, dengan pengambil alihan putusanPengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut adalah tidak cukup beralasandan lalai memenuhi Syarat syarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaperbuatan itu, maka sepatutnyalah harus dibatalkan;Keberatan Terhadap Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Alat Alat BuktiYang Diajukan Penggugat Secara Jelas.Bahwa dalam pertimbangan

• Bahwa dengan situasi ruko beserta rumah yang akan dieksekusi melaluilelang oleh pihak Bank Maybank Cabang Balikpapan, maka PENGGUGATmenawarkan kepada PARA TERGUGAT untuk membantu' melunasitunggakan angsuran pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah)terhadap pihak Maybank dan mengganti uang muka KPR dengan syaratpembayaran tunggakan angsuran pembayaran KPR tersebut sekaligusmerupakan pengambil alihan assetasset sebagaimana dimaksud padaangka 1 (satu) oleh PENGGUGAT dan akan menjadi hak milik PENGUGAT

  Bahwa dengan situasi ruko beserta rumah yang akan dieksekusi melaluilelang oleh pihak Bank Maybank Cabang Balikpapan, maka PENGGUGATmenawarkan kepada PARA TERGUGAT untuk membantu melunasitunggakan angsuran pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah)terhadap pihak Maybank dan mengganti uang muka KPR dengansyarat pembayaran tunggakan angsuran pembayaran KPR tersebutsekaligus merupakan pengambil alihan assetasset sebagaimanadimaksud pada angka 1 (satu) oleh PENGGUGAT dan akan menjadi hakmilik PENGUGAT,

• Transmigrasi Kabupaten Pontianak untukdilakukan pencatatan perselisihan dan oleh karena Penggugat masih dalam prosespenyembuhan, maka Penggugat minta proses mediasi dilakukan di Kantor DinasTenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak untukmeminta apa yang menjadi hak Penggugat sebagai tenagakerja menurut UndangUndang Tenagakerja untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum;13 Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenaiadanya pengambil alihan

• seperti tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa pengurukan sawah yang dilakukan Tergugat mana, waktuitu masih ada tanamannya kacang hijau sebanyak 5 kwitansi, selanjutnya waktukini/sekarang ini, sebetulnya sudah dapat ditanami kacang hijau yang keduakalinya, dimana kebiasaannya untuk tanaman yang kedua kalinya dapatmenghasilkan sebanyak 4 kwintal, maka dengan perbuatan Tergugat mana,Penggugat telah menanggung rugi akan hasil sawah/tanaman sebesar 900 xRp.1.500, berjumlah Rp.1.350.000, ;Bahwa pengambil alihan

• yangdijaminkan kepada Bank CIMB Niaga tidak termasuk dalam budel pailit, makapara saksi lalu melakukan pertemuan dengan CIMB Niaga dan lalu melunasihutang terdakwa sebesar Rp 16.390.000.000, (enam belas milyar tiga ratussembilan puluh juta rupiah);Bahwa kemudian terdakwa masih meminta tambahan uang sebesar Rp6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yaitu Rp 2.800.000.000, (dua milyardelapan ratus juta rupiah) untuk hutang Hotel Pena Mas dan Rp 3.200.000.000,(tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengambil alihan

• PengadilanNegeri Enrekang yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMakassar, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum,bahwa pengambil alihan pertimbangan Pengadilan Negeri Enrekang olehPengadilan Tinggi Makassar adalah sah dan tidak menyalahi hukum; Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini,ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, terhadapbuktiobukti dan saksisaksi dari kedua belah pihak yang berperkara danfaktafakta yang

• Menyatakan demi hukum bahwa penyelenggaraan kegiatan belajarmengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pancasila di atastanah bangunan sengketa oleh Para Penggugat Intervensi adalahsah karena telah mendapat ijin dan persetujuan dari TergugatIntervensi berkepentingan;10.11.12.Menyatakan demi hukum bahwa tanah dan bangunan sengketabukanlah merupakan asset Tergugat Intervensi;Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah dan bangunansengketa serta pengambil alihan pengelolaan Sekolah MenengahPertama (SMP

  ) Pancasila dan pengambil alihan penyelenggaraankegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut yang dilakukan olehTergugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan demi hukum bahwa pengelolaan dan penyelenggaraankegiatan belajar di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP)Pancasila yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi adalah tidaksah;Menghukum Tergugat Intervensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunansengketa serta pengelolaan

• Hansindo Indonesia dan Hendra Basoeki;Telah membaca tanggapan Kuasa Hukum Penggugat terhadapPermohonan Pengambil alihan Perkara No. 263/Pdt.G/PN.Jkt. Utr;Telah memperhatikan putusan sela Nomor 263/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

  Fu Woo Mining Indonesia), P.4(kesepakatan Pengambil alihan saham), P. 5. ( Perjanjian PenggantianInvestasi dan Kompensasi Potensi Keuntungan), P.6 (Print out data PerkaraPerdata No. 36/Pdt.G/2016/PN.Mnd dari Website SIPP PN. Menado, BuktiP7 (Print Out Artikel Berita berjudul Bank Ekonomi dan Eks Pimpinan PT.BWBC digugat ke PN.

• Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan Nv. DeliSpoorweg Maatschappij (Nv. DSM) oleh Pemerintah Republik indonesia makatanahtanah yang menjadi objek consessie antara Kesultanan Deli dengan Nv.Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM) juga berikut diambil alih dan dikuasaioleh perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) saat itu dan sekarang menjadi PT.Kereta Api (persero) i.c.

  dan iimelakukan wanprestasi akan tetapi yang terjadi in konkreto secara realistisadalah Perbuatan Melawan Hukum.Hai tersebut dapat dilihat dari poin 9 hal 4 posita gugatan yang menyatakansebagai berikut :"Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan Nv. DeliSpoorweg Maatschappij (DSM) oleh pemerintah Ri maka tanahtanah yangmenjadi objek consessie antara Kesultanan Deli dengan Nv.

  Gugatan Obscuur Libel.Posita gugatan mencampur adukan wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum.Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan Tergugat , Ii dan Ili melakukanwanprestasi akan tetapi yang terjadi in konkreto secara realistis adalahPerbuatan Melawan Hukum.Hal tersebut dapat dilihat dari point 9 hal 4 posita gugatan yang menyatakansebagai berikut :Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan Nv.

• Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib BeracaraAtau Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan Oleh PeraturanPerundangUndangan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 79/Pdt/2013/PT DKI. tanggal 25April 2013 yang telah mengambil alin untuk dijadikan pertimbangannyasendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikandasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana

  Nomor 529 K/Pdt/2015karena, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 79/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 25 April 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbanganPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Perkara Nomor02/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 16 Juni 2011 tanpa memberikan dasar danalasan pengambil alihan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;B.

• dikeluarkan, mendasarkan hal tersebut patut dan pantasgugatan Penggugat untuk di tolak ;Bahwa gugatan Penggugat posita yang satu dengan posita yanglain saling bertengtangan dan tidak singkron, sebagai contohposita 3 d dan posita 6 tertulis tertulis Cluster Alexandria sedangdalam posita 11 baris ke 10 tertulis Alexandra , dengan demikianobyek gugatan sangat tidak jelas dan kabur ;Bahwa Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 18September 2014 telah mengakui ada keterlambatan , dengandemikian pengambil alihan