Ditemukan 2144 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 11-11-2018
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0281/Pdt.G/2017/PA.LB Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
14 — 3
(sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menter!
Register : 31-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 694/Pdt.P/2020/PN Btm Tanggal 8 September 2020 — Pemohon:
PT. Buana Cipta Propertindo
Termohon:
Roberto Agus Harjono
89 — 186
PT. Buana Cipta Propertindo
Termohon:
Roberto Agus Harjono
89 — 186
No. 43, tertanggal 11 April2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C19322HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan BadanHal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Padt.P/2020/PN. Btm.Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan PT.BUANA CIPTA PROPERTINDO, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di KotaBatam RUDI PURBA, SH, M.Kn,.
Register : 22-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0395/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 9
10 — 9
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 28-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 832/Pid.Sus/2021/PN Plg Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
DAHRUL BIN RUSLAN
31 — 5
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
DAHRUL BIN RUSLAN
31 — 5
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Putus : 11-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2009 Tanggal 11 Agustus 2010 — P.T. YUBAR PUTRA INVESCO VS. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.84 PK/TUN/20091)KehutananNo.327/Menhut I1/2005(bukti P11) joPeraturan Menter iKehutananNo.P.15/Menhut II/ 2004(vide bukti P12)antara lain yaituMelaksanakan pendaftaran sebagaipeserta lelang untuk calon lokasiIUPHHK pada Hutan Alam di S.
No.84 PK/TUN/20092004denganmateriuJkelayakayangmeputiVisi dan misi yang jelas dalampemanfaatan hutan lestari ;Kemampuan manajemen dalam mengelolaperusahaan ;Catatan prestasi, pengalaman danpengetahuan dalam pemanfaatan hutanlestari ; danMemiliki Sumber Daya Manusia yang cukupdan berkualitas dibidang kehutanan ;Dalam hal ini Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat telah memenuhi semuaketentuan ketentuan dan persyaratanpersyaratan sesual Peraturan Menter iKehutanan No.P.15/ MenhutIIl/2004 tanggal15 Oktober
Register : 06-04-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2011/PTUN.PLK Tanggal 22 Agustus 2011 — Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd
Melawan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
103 — 34
103 — 34
Obos IX, Kelurahan Menteng,Kecamatan Jekan Raya, menyatakan kedua permohon antersebut ditolak :Berdasarkan surat Menter i Kehutanan R.
sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanperihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan' perihal eksepsi PihakTergugat ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwaeksepsi yang diajukan~ oleh PihakTergugat sebagimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaradi atas, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil dalilyang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa a quomenyatakan kedua permohonan tersebut ditolak denganQIAGEN fm ~~ mm men wr en i mnBerdasarkan Surat Menter
prosespemberian hak atas tanah Penggugat sebelum keluarnya SuratKeputusan Menteri Kehutanan disebabkan karena Tergugat tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan = yangberlaku maka terbukti bahwa Tergugat melakukan kelalaiansehingga proses tidak berjalan sebagaimanamestinya; 252 rrr reer rr rrr rer reer errr eeMenimbang, bahwa oleh karena tidak berjalannya prosestersebut tidak disebabkan oleh Penggugat maka seharusnyapemberian hak atas tanah tersebut telah selesai sebelumditerbitkannya Surat Menter
Register : 21-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA PADANG Nomor 0487/Pdt.P/2018/PA.Pdg Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Register : 02-10-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 451/Pdt.P/2018/PA.Blcn Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Register : 02-09-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0370/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 9 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 7
20 — 7
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 24-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0354/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 9 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 13-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 22/PID.SUS/2021/PT PBR Tanggal 1 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ROBBY HIDAYAT.SH
Terbanding/Terdakwa : BUSTANU ARIFIN Als BADAK Bin BAHRUM CANIAGO
35 — 21
Terbanding/Terdakwa : BUSTANU ARIFIN Als BADAK Bin BAHRUM CANIAGO
35 — 21
Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dari menter!kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotikajenis Shabushabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.
Putus : 04-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2015 Tanggal 4 Maret 2015 — SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI) vs SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI)
219 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal2 angka 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwaobyek gugatan a quo yaitu Surat Menter
Surveyor Indonesia (Persero)maka Menteri BUMN terikat dengan ketentuan tersebut termasuk Pasal21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012 yangberbunyi Menter! mengambil keputusan ... guna menetapkan 171 (satu)Calon Terpilih untuk masingmasing jabatan Anggota Direksi.7.
Termohon Kasasi/Tergugat bersumber darikeuangan negara atau APBN yang terikat dan berlaku ketentuanhukum publik.tidak mempertimbangkan status Menter BUMN yang dalammelakukan urusan pemerintahan mengelola BUMN cq.
Register : 29-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN Rap Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SURUNG ARITONANG SH
Terdakwa:
SURI DEWI MURNI
218 — 19
SURUNG ARITONANG SH
Terdakwa:
SURI DEWI MURNI
218 — 19
KimiaFarma dalam bungkus tablet warna silver seberat 2,6 gram netto ;Masingmasing adalah benar mengandung alprazolam dan terdaftardalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menter!
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 1149/Pdt.G/2019/PA.Sgm Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
16 — 4
Pasal 116 huruf (a), huruf (6) danhuruf (f)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menter!Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinyaperselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI.
Register : 01-11-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 11/Pid.C/2018/PN LBB Tanggal 1 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
RIQUL MUKHYADI,SH
Terdakwa:
MUZARIANTO pgl. BUJIK
28 — 3
RIQUL MUKHYADI,SH
Terdakwa:
MUZARIANTO pgl. BUJIK
28 — 3
Meskipun pengertian Penganiayaantidak ada dimuat dalam KUHP, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin,dan Penjelasan Menter! Kehakiman, sebagai berikut: Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: Menganiaya adalah dengan sengajamenyebabkan sakit atau luka pada orang lain.
Register : 10-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 24-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1004/Pdt.G/2016/PA.SEL Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
12 — 5
paten Lombok Timur,berdasarkan surat kuasa khusus WNomor:67.PBHDIN.X.2016 tertanggal O7 Oktober 2016 yang telahterdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama SelongNomor : W22A4/282/SK/HK.05/X/2016.Tertanggal 10Oktober 2016, telah memberikan kuasa Khususkepada;MUHIDDIN,SH: Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN PA BIMA) Badan HukumNomor : AHU5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo.UndangUndang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 joPeraturan Menter
Putus : 10-08-2010 — Upload : 29-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/Pid/2009 Tanggal 10 Agustus 2010 — JOSEPH RUNTULALO Alias BOYO
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 812 K/Pid/1984,maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Manadotersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ;Butir 19 Keputusan Menter i Kehakiman Rl NomorM.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkanbahwa terhadap putusan bebas tidak dapatdimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadapputusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal inididasarkan pada yurisprudensi ;Putusan Mahkamah Agung
Register : 25-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KC Tanggal 16 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
17 — 8
SuratFotokopi Kartu Keluarga, nomor 1102132102120001, tanggal 12 Juli 2018, atasnama kepala keluarga Muslim Dahir yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Tenggara yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KCKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan oleh Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.
Register : 25-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 355/Pdt.P/2019/PN Sbr Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MARYAM
25 — 5
MARYAM
25 — 5
Sbr hal 8 dari 11berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 11-05-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G.TUN/2009/P.TUN.Mks. Tanggal 2 Desember 2009 —
76 — 31
76 — 31
Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!