Tentang Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji(SPBE) Kapasitas 50 ton/Hari atau Perjanjian Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010 Kapasitas 50 ton/Hari' diKebaron, Tulangan Kabupaten Sidoarjo (senilai Rp10.800.000.000,00),dalam petitum angka 2;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat sertajawaban Tergugat diatas,Majelis Hakim berpendapat ada beberapa dalilgugatan yang diakui secara tegas atau setidaktidaknya tidak dibantah olehTergugat sebagai berikut:1.

Nilai pekerjaan tambahan 6(enam) unit Electronik Filling Machine dan komponen pendukungnya secararasional dapat diperhitungkan 2 (setengah) dari nilai pekerjaan 12 (dua belas)unit Electronik Filling Machine dalam Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 ~ yaituRp3.479.929.300,00 x % = Rp1.739.964.650,00 (satu milyar tujuh ratus tigapuluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus limapuluh rupiah);Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Elektrikal,

ada penambahanpengadaan berupa pemasangan Panel Listrik ATS/AMF kapasitas 197 KVA (kiloVolt Ampere), Genset 270 KVA, yang semula dalam Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010pengadaanGenzet 150 KVA bernilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Nilai pengadaan tambahan komponen Panel listrik khususnya pengadaanGenzet dihitung berdasarkan tambahan kapasitasnya dari 150 KVA menjadi 270KVA = 120 KVA x Rp250.000.000,00 (nilai 150 KVA) = Rp200.000.000,00

Tentang penambahan pekerjaan diluar MOU lainnya berupapemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270(dua ratus tujuh puluh) meter, 2 (dua) unit pos Sekuriti besertapagarnya senilai Rp461.002.275,00 (empat ratus enam puluh satu jutadua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dalam petitum angka 4;Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 (bukti P3, P4,P5) untuk pembangunan 2 (dua) unit pos Sekuriti (Pos Jaga dan Pos

per hari di Desa Kebaron KecamatanTulangan Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan oleh Penggugat serta telahdinikmati oleh Tergugat baik pekerjaan dalam lingkup Perjanjian/MOU yangtelah disepakati maupun pekerjaan lain diluar MOU, maka sudah barang tentusebagai tegen prestasi, Penggugat berhak menerima pembayaran ataspekerjaannya yang harus dibayar oleh Tergugat (pasal 14 bukti P4/T2);Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat, pembayaranpembangunan SPBE yang dilaksanakan oleh Penggugat sesuai MOU Nomor001

Putusan Nomor 282 PK/Pdt/201510.11.12.13.Bahwa karena barangbarang kiriman milk Penggugat tersebut, terbakardalam kekuasaan Tergugat, maka Penggugat dengan surat Nomor001/VII/MKT/ESM/EX/11 tanggal 14 Juli 2011 meminta kepada Tergugatuntuk bertanggung jawab mengganti kerugian atas barangbarang kirimanmilik Penggugat yang terbakar tersebut;Bahwa Tergugat dengan surat bulan Juli 2011 via email tanggal 29 Juli2011, memberikan tanggapan atas surat Penggugat tersebut diatas,Tergugat menolak bertanggung

atasbarangbarang kiriman milik Penggugat yang terbakar tersebut, denganalasan kebakaran tersebut adalah musibah nasional;Bahwa Penggugat dengan Surat Nomor 002/VIII/MKTESM/EX/11 tanggal25 Agustus 2011, meminta kepada Tergugat untuk mengganti kerugianatas barangbarang kiriman milik Penggugat yang terbakar tersebut;Bahwa Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat Nomor 002/VIII/MKTESM/EX/11 tanggal 25 Agustus 2011. tetapi Tergugat mengirim surattanpa tanggal bulan dan tahun untuk menanggapi surat Penggugat Nomor001

Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor001/01/3/DXXII/APN/H/O6/III/2019 atas nama Franhot Manulangdengan Mayasari.M , yang diberi tanda P4;5.

Idrus yang telah meninggal pada Tanggal 19Juli 2017 dan P.5 yang berupa Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor001/Ist/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama M. Idrus yang telah meninggalpada tanggal 19 Juli 2017, adalah benar menerangkan bahwa Pemohon adalahsebagai ahli waris dari almarhum M. Idrus;Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.5,P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dari saksisaksi dan Pemohon di persidangan,Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan almarhum M.

Dengan demikian penerbitankeputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor001 16/207/13/055/16 tanggal 15 November 2016 telah sesuai dengankewenangan hukum dan telah dilakukan secara terukur dan memenuhiAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta bersifaterga omnes dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/201900110/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruh surattagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00335/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor001 10/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015; dan,4.

HutanMangrove Kuala Langsa bukan untuk menguasai asset milik Pemerintahmelainkan karena Penggugat mempertahankan hak sebagai pihakpengelola yang sah berdasarkan Perjanjian KerjasamaNo.110/PEKOLA/JIX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal18 September 2017 yang sudah disepakati.Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : No.110/PEKOLA/IX/2017 danNo. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal 18 September 2017 TentangPENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGGROVE KUALALANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT, Adendum Nomor001

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

libel) dikarenakan saling bertentangan dankontradiktif antara posita dan petitum serta membingungkan,sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :3.1 Pada materi gugatan Terbanding sebagaimana posita angka17 (tujuh belas) mendalilkan Surat Penjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017 dan Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 TentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove KualaHalaman 35 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3Langsa Kecamatan Langsa Barat, Adendum Nomor001

surat P.2, P.3, P.6 dan T.3, T.4, T.7 serta dikuatkan pulaoleh keterangan saksi Cut Fitriani pada halaman 42 Putusan aquo yang menyatakan pada pokoknya saksi mengetahul JikaHalaman 46 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3kesepakatan antara PT;PEKOLA dan PT.PKLE ada pembagiankeuntungan 13 %, tapi tidak mengetahui mekanismepembagiannya seperti apa)Bahwa perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak Nomor110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001

Menyatakan Perjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADDI/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsaantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahberakhir tanggal 18 Juni 2020; dan tidak diperpanjang;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3.

menyatakan tidak setujuterhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP009188/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 11 Juni 2013, dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Tanda Terima Permohonan Keberatan nomor 151264tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan Terbanding diketahui bahwa Surat Keberatan Nomor Nomor001

., BKP, ADIT, dan kawankawankewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/YASFA/S.KUASA/I/2018, tanggal 17 Januari 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman

Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 166/Pdt.P/2021/PN Mdn telah mengemukakan dalildalilsebagai berikut :Bahwa pemohon anak kedua dari pasangan anak suami istriSUPANGGUNG (ayah) dengan NURMALA (ibu) sebagaimana KutipanAkta Kelahiran No. 677/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilwilayah Kota Medan tertanggal 18 Januari 1994.Bahwa pada tanggal 01 januari 2007 di Sei Kepayang pemohon telahmenikah dengan seorang perempuan bernama NUR ANISATUNHASANAH LUBIS' sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor001

Kurniawanto Setiadi, jabatan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Eli Elkana Barus,pekerjaan Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SIASK/TAXHO/XII/2017 tanggal 17 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup padatanggal 18 Maret 2019 sesuai bukti Akta cerai Nomor0151/AC/2019/PA.Mtr.sedang Pemohon II berstatus janda cerai hiduppada tanggal 03 Januari 2019 sesuai Akta cerai Nomor001/AC/2019/PA.Mtr..dan sekarang para Pemohon telah dikaruniai 2 oranganak ;Hlm.5 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.3.

Terbanding mengajukansurat Uraian banding tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115624.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00900/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2014 Nomor001

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP807/WPJ.22/BD.06/2012, tanggal 1Agustus 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 Nomor001

Hal tersebut tersebut sebagaimanatelah diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor001/ VER/PKM/TLG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpahjabatan oleh dr.

Hal tersebut tersebut sebagaimanatelah diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor001/VER/PKM/TLG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpahjabatan oleh dr.

sedapat mungkin mengusahakan buktiberupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;Pasal 85 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan:Ayat (1): setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita AcaraSidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan.Pasal 23 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubahmenjadi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinanHakim;Ayat (2): Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat(1) dengan memperhatikan Berita Acara SidangPasal 34 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubahmenjadi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

balaipengujian independen.4.18.Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak menjalankan fungsinya untukmencari kebenaran dan menggali buktibukti yang dapat dijadikan dasarpenyusunan pertimbangannya karena sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 juncto Pasal 37Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010 tentangHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2015Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubah menjadiPeraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

Sudadi,MM, kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/PRTPK/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.

Tentang kesepakatan kerja waktu tertentu Nomor001/RRMM/02/2000 tertanggal 21 Februari 2000, memang bukti ini tidakdiajukan Aslinya karena ada pada Tergugat, Majelis Hakim dalampertimbangannya hanya mempertimbangkan tentang bantahanketerangan saksi dari Tergugat yakni: Imron Surakhman = yangmenerangkan bahwa setiap perjanjian perusahaan dengan karyawanselalu bermaterai dan keterangan ini tidak sah karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi tidak dapat menjadipertimbangan

Bahwa pada faktanya Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapatmembuktikan dimuka persidangan bahwa untuk Termohon Kasasi/Penggugat setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor001/PKHLRRMM/K/02/2010 pada tanggal 04 Agustus 2010 (videbukti T2) masih bekerja di tempat Pemohon Kasasi/Tergugatsebagaimana Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/2004 Pasal 10 ayat (3);.

Surat Keterangan Kematian atas nama Sabbi Nomor001/GB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Gaya Baru, yang diketahul oleh Camat Tellu Limpoe, bermeterai cukup,setelah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode bukti P2;B. Saksi:1.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00975/KEB/WPVJ.07/2017, tanggal 30 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor001 13/406/13/055/15, tanggal 22 April 2015, atas nama PT UnelecIndonesia, NPWP 01.000.192.3055.000, beralamat di JalanSwadaya PLN Klender Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya