Ditemukan 607 data
268 — 160
Putusan No. 069/G/2016/PTUN.SMGmengatakan bahwa seorang Penggugat itu persyaratannyapertama berbentuk individu atau badan hukum perdata yangkedua dituju langsung atau tidak langsung oleh keputusan TUNyang menjadi objek perkara dan yang ketiga menderita kerugianyang kongktit; 22+ sen nnn nnn nnn nce so cen nnn Ahli menerangkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Negaramengatur tentang batas kadarluwarsa, Masalah daluwarsa itusebetulnya prinsip, prinsip itu 90 hari tetapi dihitung semenjakkapan itu ada 3
429 — 359
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; e Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepadapara Penggugat ;Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannyapada persidangan tanggal 23 Februari 2012, sebagai berikut : Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap halhal yang dengan tegastegas diakuinya ;DALAM EKSEPSI ;AObjek Sengketa Yang Diajukan Oleh Para Penggugat BukanKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Karena Keputusan TUNYang
172 — 177
apapun yang akan semakin merugikan ParaPenggugat seperti melakukan pembangunan reklamasi, mobilisasiperalatan pembangunan untuk reklamasi dan tindakan lainnya sertamengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang 5 22222 2o no nnnn none nnn nn nnnBahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunanyang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut merupakankeputusan Tata Usaha Negara yang tetap terus dilaksanakan ;Bahwa berdasarkan halhal di atas maka apabila Keputusan TUNyang
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara adalah termasuk ke dalam ruanglingkup pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangterakhir kali dirubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 (UndangUndang Nomor5/1986);e Lebih jelasnya, Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor5/1986 berbunyi sebagai berikut:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang
159 — 73
tentangPeradilan Tata Usaha Negara disebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seorang atau badan hukum perdata ; Bahwa suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan,atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan TUNyang
yang telah ada ; Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengantar Dasar HukumTata Usaha Negara (Edisi Revisi), 1993, hal. 176, pada pokoknya mengemukakan bahwa : *Perlu kiranya dingat, bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu secara umumharus dibedakan dari keputusankeputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuanatau keterangan sematamata, juga harus diingat, bahwa perbuatanperbuatan Jabatan TUNyang
112 — 54
Dengan demikian substansi dari perkara TUNyang kini diajukan Penggugat berada dalam Tanah sengketa kepemilikan yangbukan menjadi kompetensi PTUN Makassar karena harus diperiksa dandiputus oleh Hakim Perdata Pengadilan Negeri.Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Pengadilan Negeri Ujung Pandang(kini Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar) Hj.
160 — 129
Penciutan Keempat LuasWilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MenjadiZin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT PadangMulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh)hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah,Barito Timur, Kalimantan Tengah telah melanggar asas kecermatandimana KTUN dan/atau Tindakan TUN harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaspenetapan dan/atau pelaksanaan KTUN dan/atau Tindakan TUNyang
136 — 37
2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (POKJA)VIII Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup PemerintahKota Palopo sebagai Pelaksana Pelelangan Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Alam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;Kedua....ke halaman 6 dari 51 halamanKedua Keputusan TUN yang disebut diatas, adalah merupakan sumberdari kacaunya pelaksanaan pelelangan karena merupakan Keputusan TUNyang
77 — 35
terdakwa mengajukanpermohonan penerbitan sporadik dari Kepala Desa Tumpak yang bernama H.Asarudin ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1988 karena dulu saksipernah jual beli tanah dengan terdakwa ;Bahwa setahu saksi terdakwa juga ada perkara lain yaitu di Pengadilan TataUsaha Negara di Mataram menyangkut tanah yang sama dengan tanah yangdimohonkan sporadik karena saksi menjadi saksi dalam persidangan di TUNtersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak dalam perkara di TUNyang
471 — 153
keputusan untukmemberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut,agar tidak menimbulkan permasalahan hukum~ dikemudian hari, karena adanya tumpang tindih arealKuasa Pertambangan; Dalam perkara ini Pejabat TUNyang bersangkutan terbukti melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik, yaitu) asas kecermatan dankehati hatian.
keputusan untukmemberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut,agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, karena adanya tumpang tindih arealKuasa Pertambangan; Dalam perkara ini Pejabat TUNyang bersangkutan terbukti melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik, yaitu) asas kecermatan dankehati hatian.
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
208 — 109
Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruhupaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ; Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa terhadap sengketa TUNyang telah dilakukan upaya banding adminsitratif di Bapek atau seluruh upayaadminstrasi telah digunakan maka pengadilan yang berwenang mengadili ditingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan PengadilanTata Usaha Negara ;
PT. BUMI INDO GRAHA
Tergugat:
POKJA Pemilihan Pembangunan Sentra IKM
304 — 169
Mengenai hal ini kita merujuk padaketentuan Pasal 2 UU 5/1986, yang menyebutkan keputusankeputusanyang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN, Keputusan TUNyang masih memerlukan Suatu penetapan pemenang Lelang..
1.Pasiman
2.Sri Puji Hastuti
3.Sugito
Tergugat:
Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah
186 — 180
Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutantidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empatbulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUNyang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yangdituju.
35 — 7
Kepala BPN atau yang mendapatpelimpahan kewenangan (delegasi) seperti Kepala Kantor Pertanahandan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakanperaturan perundangundangan yang berlaku, yakni : UUPA, PPNo.24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No.2 Tahun 2003.Tindakan hukum Tata Usaha Negara , yang dimaksud tindakanhukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, ataumenentukan mengikatkannya atau menghapuskan hubungan TUNyang telah ada.
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1345/B/PK/PJK/2015Soemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:a. Surat S488 tersebut jelas dibuat dan diterbitkan oleh badanatau Pejabat TUN yang berwenang, yaitu Direktur JenderalPajak;b.
74 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konkritnyaditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiridan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUNyang bersangkutanBahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru adakalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugatsendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kKepentingan itu harus bersifatlangsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan
1.APRIADY, S.H., M.H.
2.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
3.MARDIANSYAH, S.H.
4.RESTY AYU NINGTYAS, S.H.
5.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM
142 — 8
PimpinanPejabat Tinggi Utama, jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan JabatanPimpinan Pejabat Pratama, dan kewenangan masingmasing Pejabatada di dalam UndangUndang yang mengatur tentang pejabatpejabatitu sendiri;Bahwa didalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan nomor 5Tahun 2014, jo UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 jo UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan UndangUndang Nomor 30 tahun 2014dan Badan Pejabat Tata Usaha Negara mengacu juga pada Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 9 tentang Peradilan TUNyang
1.KM ABDURACHMAN HUSEIN
2.KM KAMIL HUSEIN
3.NYAYU NURLYNA
4.HJ NYAYU NURUL
5.KIAGUS MUHAMMAD ZAINI ZAMZAM HUSEIN Drs
6.HJ NYAYU HALIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
150 — 66
Bahwa dalil gugatan masih sama yaitu sama sama menuntut atas tindakantindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat sertipikat in litis yangHalaman 36 dari 56 halaman Putusan No. 29/G/2018/PTUN.BDGdikliam para Penggugat telah terbit diatas tanah milik Para Penggugat yaituapabila dikabulkan berakibat munculnya suatu Keputusan Pejabat TUNyang baru yaitu berupa Pembatakan Sertipikat In Litis ;Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa
1.Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si,
2.Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si
Tergugat:
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Pdt.DR.TULUS SIAHAAN, S.Pd.,M.Th
280 — 97
Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan keputusan TUNyang digugat merugikan dirinya secara langsung, maka Penggugat dapatdinilai tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk menggugatsebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan UndangUndang No.51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;4.
246 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konkritnyaditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiridan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUNyang bersangkutanBahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru adakalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugatsendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, Kepentingan itu harus bersifatlangsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan