Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta yang hanya menyatakan "pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama selain dan selebihnya diambil alih dan dijadikanpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus pericara ini di tingkat banding" dengan pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanoa memberikan ulasan yuridissecara rinci dan tanpa mengkaji dan mencermati ulasanulasan hukumyang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya

Moerniati Sajid dapat diwasiatkan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk menguasai terhadap obyekharta warisan ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensifhukum pembuktian sebagai dasar dan ulasan hukum dalammenjatuhkan putusannya sehingga sudah selayaknyapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta harusdikesampingkan dalam proses tingkat kasasi ini yang kelirudalam menerapkan hukum pembuktian ;b) Bahwa Majelis Hakim telah salah

Bahwa oleh karena penggugat sangat meragukan itikad baik dari tergugatmenguasai/ obyek sengketa mobil milik Penggugat tersebut, hingga untukmencegah jangan sampai pindah ketangan orang lain, maka dimohonkepada ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas mobilmilik Penggugat tersebut.Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada gugatan penggugat diatas, maka kamimohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut menurut Tergugat adalahmerupakan suatu alasan yang sengaja dibuat dan disusun sedemikianrupa demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu padahal keseluruhanalasan alasan tersebut bukanlah merupakan suatu ulasan yang dapatmembatalkan hibah yang telah diterima oleh Tergugat;b.

Praperadilan ini dilakukan tidakmenurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan12.Berdasarkan ulasan

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan ;Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaiakan sebelumnya,seluruh proses baik itu dari Penangkapan, Penahanan dan PenetapanPemohon menjadi tersangka dilakukan diluar prosedur dan ketentuanhukum yang berlakau ;Maka dari itu, berdasarkan ulasan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penyitaankendaran milik Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menyitakendaraan milik Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPraperadilan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penyitaan kendaraan milik (Ic.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1)huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahHalaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan Penangkapan, penetapan tersangka danPenahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang

Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang TIDAK BENAR.

Hukum Republik Indonesia yang pasti;MiBahwa Penggugat telan berusaha mempertahankan keutuhan rumahtangganya, baik melalui meminta bantuan kepada orang tua maupun melaluipemuka adat dan agama untuk mencegah dan menyelesaikan kemelutrumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;MiBahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugatsudah tida memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersamaTergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akandatang;Berdasarkan ulasan

Membujuk orang lain Supaya memberikan sesuatu' barang,membuat utang atau menghapus hutang;Bahwa berdasarkan ulasan yuridis kami atas fakta persidangandan Berita Acara Pemeriksaan bahwa hingga terjadi kerugian uangYuwarini dan Endras Tuti Jatiningsin masingmasing Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) bukanlah sematamatakarena unsur Terdakwa Saja, tetapi sebagaimana fakta persidanganberdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Linda dan Agung lah yanglebih berperan terhadap terjadinya penipuan

gabungan 4 (empat) angkadengan uang taruhan Rp.1.000, (seribu rupiah), untuk colok bebas hadiahnya Rp.24.000, (duapuluh empat ribu rupiah) dengan uang taruhan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan untukpaket hadiahnya Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang taruhan Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehingga pemainmembeli nomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan

orangMenimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimanaiersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 170 avat (1) KUHP dalam Dakwaan KesatuPenunlut Unum telah terppenuhi dalam pertuatan masingmasing terdakwa, olehkarenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak piduna sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Mecnimbang bahwa selama pemeriksaun dipersidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan keadaankeadaan yang dapat digunakan sebagai ulasan

(vide BUKTIPERKARA No. 13)Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 74/PID /2018/PT BTNDengan ulasan faktafakta hukum dan bukti bukti tersebut diatas perludipertanyakan sejauhmana hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkankeabsahan pemilikan saham di pihak Roedy Marudut Panggabean.2. Tentang Sahnya Kedudukan Terdakwa Randy Parsaoran Panggabean SebagaiDirektur Sejak Tahun 1999 Sampai Putusan Pailit tahun 2009 dan 2010.2.12.22.3bahwa menurut putusan Put PT. No. 433/Pdt/2009/PT.

Ulasan Yuridis tentang Pembuktian UnsurUnsur Delik Dalam Dakwaan Pasal 266ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Terdakwa Randy Parsaoran Panggabeandan Terdakwa Roedy Marudut Panggabean (dalam berkas terpisah) telah menyuruhmelakukan pemalsuan surat yaitu Akta No. 3 Tahun 2007. bahwa Roedy MarudutPanggabean masih memiliki 1.820 saham PT.

Adanya pertanggungjawaban pidana yang berunsur adanyakesalahan (kesengajaan dan kealpaan di pihak direksi), in casutanggung jawab pidana sesuai putusan hakim Pengadilan Negeriadalah bukan perbuatan melanggar hukum karena tuntutan PelaporAndreas adalah merupakan bidang hukum perseroan.Dari ulasan hukum perseroan tersebut, putusan Pengadilan Negeri telahsecara nyata salah menerapkan hukum pembuktian karena tindakan terdakwaRandy Parsaoran Panggabean dan terdakwa Roedy Marudut Panggabeantelah menjalankan

Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi HukumHalaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.MgtIslam, Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARAPEMOHON ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Magetan untukmenerima, memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

Sangat selarasdengan ulasan hadits banyaknya perempuan masuk neraka karenakekufuran akan nikmat Allah berupa nikmat melalui suami. Belajar dari dataini dan berdiskusi dengan banyak pihak, maka Penggugat siapkan diriuntuk perceraian dan menikah lagi. Alhamdulillan tidak sedikit pihakmembantu menjadi fasilitator menemukan jodoh. Alhamdulillah Allahberikan jodoh yang lebih baik dari semua sisi sebagai pengganti;22.

Akan dilampirkan beberapa slide ulasan akan halini pada persidangan pembuktian.

Khairunnas tanggal 06 Desember2020 dilampiri ulasan bahaya bagi anakanak tanpa pendampingansosok ayah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.11 dan diparaf dengan tinta warna hitam;12. Rekomendasi H. Muhammad Alghazali.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penangkapan, penahanan, dan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang

yang bernama akun ini adalah temannya di Bandung,karena Tergugat merasa tidak puas terhadap jawaban Penggugat akhirnyaTergugat mencoba untuk menghubungi langsung nomor Hp akun tersebutdan kemudian akun tersebut menyatakan dirinya adalah orang Penjawaandi Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, akhirnya dapat Tergugatsimpulkan dari komunikasi Tergugat terhadap orang yang yang memilikiakun tersebut bahwa Penggugat dan dan pemilik akun tersebut adahubungan yang tidak sekedar teman biasa, sehingga dari ulasan

Bahwa pertimbangan Hakirn tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gernotivied), karenatanpa suatu alasan dan ulasan langsung menganggap pertimbangan hakimtingkat pertama sudat tepat dan benar dan langsung diambil alin sebagaipertimbangan sendiri tanpa mernberi alasan rnengapa pertimbangan hakimtingkat pertama tersebut sudah dianggap sudah tetap dan benar dan lebihmenyayat hati kami, Hakim Tingkat banding menambah dan menghapuskanhukuman masa percobaan

Soeryadi, Syawal Indra, lrianto Wijayadan Yayasan Obor Harapan Medan, (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.No.3173/K/ Pdt/1991), telah dinyatakan halhal sebagai berikut :Bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal serta fungsikebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengantanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, kepadamasyarakat dan perorangan diberikan hak jawab terhadap tulisantulisan, yangmereka anggap merugikan.

Terkadang tidakbisa diketahui di mana sesungguhnya suatu kebenaran berita.Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antarakelompok dengan kelompok lain.Yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyaisumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinanperbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan denganpihak pers yang memberitakan ;.

1999tentang Pers ;.2 Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut bertentangandengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai Hak Jawabyakni Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.3173 K/Pdt/1991 tanggal28 April 1993 dalam perkara antara Anif melawan Surat Kabar HarianGaruda dan kawankawan yang pertimbangan hukumnya antara lainmenyatakan :Bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal serta fungsikebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihnubungkan dengantanggung jawab pemberitaan dan ulasan

kerja sayadari kendari Sulawesi Tenggara, temyata dalam perjalananya rekan kerja sayateriipu itupun sudah bisa diselesaikan dan permasalahan uang Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan penuh oleh rekan kerja saya(tanopa membebani saya) kepada pihak penyandang dananya yang mana jugadikenal baik oleh pihak penggugat dan penyelesaian itu sudah di sampaikankepada pihak penggugat.Dengan ini saya selaku sebagai pihak tergugat, memohon kepada bpk/ibu hakim untukbisa menerima ulasan