mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut1.Zz.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon dan Pemohon Il dalamkutipan akta nikah nomor 163/63/II/1995 tanggal 07 Maret 1995, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu SungaiSelatan yaitu;Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0324/Pdt.P/201 7/PA.KdgTanggal27Juli 20172.1 Pemohon , nama Nurmansyah, tempat tanggal lahir, Panggang Hijau, 24tahun

Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon dan Pemohon Il untukmelengkapi persyaratan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehpenduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadiHal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0324/Pdt.P/201 7/PA.KdgTanggal27Juli 2017maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidakditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun

hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 16 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanDolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAhmadi, yang menikahkan imam Masjid Desa Pesaku bernama Mashidindengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindaksebagai saksi dalam pernikahan tersebut Wirman dan Mukrami; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 16 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanDolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAhmadi, yang menikahkan imam Masjid Desa Pesaku bernama Mashidindengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindaksebagai saksi dalam pernikahan tersebut Wirman dan Mukrami; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

Undangundang Nomor 24Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untukmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansiyang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, olehkarena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukanperbuatan hukum dikemudian hari.

Undangundang Nomor 24Tahun 2014 menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Padt.P/2019/PN Smnpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan padaPasal 52 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 jo.

anak Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwahalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMselama persidangan Terbanding semula Penggugat hanyamembuktikan terkait adanya jual beli antara Turut Terbanding semulaTergugat dengan Terbanding semula Penggugat.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 11 yang berbunyi : Pelaksanaan pendaftarantanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaandata pendaftaran tanah.Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

JawaKecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama Turut Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sahmisalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnya sebagaimanadi atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMTentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Mtp Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan baik berupa bukti suratmaupun saksisaksi berkaitan dengan perolehan Turut Terbanding semula Tergugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2743Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama TurutTerbanding Il semula Tergugat II adalah berdasarkan perbuatan hukumyang sah misalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnyasebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

KantorPertanahnan hanya mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah yang telah dibuktikansesuai dengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997.

Tugas dan fungsi Turut Tergugat/Pembanding adalahmelakukan pencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah sesuaidengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;bahwa di dalam uraian posita

Untuk itu, setiap PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukanpengaadministrasian dan pencatatan sesual dengan ketentuan undangundang,Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang bahwa menurut Pasal 52 UU Nomor

23 Tahun 2006 Jo UU 24Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubahnamanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan CatatanSipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

tertanggal 20 Oktober 2003,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSamarinda menjadi Royke Salainti dan Shedy R Sumilat dengan nama anakCleary Raynor Geraldy Salainti, beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagimana dalam amarpenetapan ini;Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Padt.P/2021/PN SmrMemperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalah La Ode Hamsale dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungandarah

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalan La Ode Hamsale (Saksi 2) dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai

Juli 2019 di Desa Lamaninggara, Kecamatan Siompu Barat,Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan walinikah Paman Kandung Pemohon II bernama La Bahasi bin La Pokuyang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam desa bernama H.Ilyas, dengan maskawin berupa 12 Boka atau setara denganRp.720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dandihadiri 2 orang saksi nikah masingmasing bernama La Ode Hamsaledan La Zaafiu;Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa belakangan ini Pemohon dan Pemohon II baru mengetahui bahwabiodata seperti yang tertutis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterimaternyata salah tulis atau tidak sama dengan biodata yang sesungguhnya,yakni Pemohon bernama Bakin Mustopa Bin Samuri lahir di Ponorogo, 30Juni 1965 dan Pemohon II bernama Sri Wahyuningsih Binti Sarmun lahirlahir di Ponorogo, 30 Juni 1968, sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikahtertulis Pemohon bernama Bakin Mustopa Bin Samuri lahir di Ponorogo, 24tahun dan Pemohon

Maron, 24tahun dan Pemohon Il lahir di Ds. Karanglo Lor, 18 tahun yang benaradalah tempat tanggal lahir Pemohon lahir di Ponorogo, 30 Juni 1965 danpemohon II lahir di Ponorogo, 30 Juni 1968 ;4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melakukanperubahan atas nama Pemohon dari Kutipan Akte Nikah tersebut sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;6.

Maron, umur 24tahun, dan nama Pemohon Il Sri Wahyuning Binti Sarmun, lahir di Ds.Karanglo Lor, umur 18 tahun ;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon dan Pemohon II mengajukan2 orang saksi yakni SAKSI , umur 56 tahun, dan SAKSI II, umur 48 tahun, duaorang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materiilkesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya salingbersesuaian dan mendukung dalildalil permohonan Pemohon

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon menambahkan nama Anak Kedua ParaPemohon pada Akte Kelahiran anak Kedua Para pemohon adalah untukData Ijazah SD anak kedua Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimaHalaman 7 dari 11 Penetapan No. 152/Padt.P/2020/PN Blksebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan ParaPemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkansebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat4.Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan sudahdikaruniai anak 2, bernama ANAK I, tanggal lahir 02 Mei 1995 (umur 24tahun), dan bernama ANAK Il, tanggal lahir 27 April 2005 (umur 15tahun) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisinandan

Islam, pekerjan Swasta, tempat tinggal diDusun Legok RT.015 RW. 005 Desa Sukodono Kecamatan SukodonoKabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas Ssumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenaSaksi adalah saudara sepupu dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagaisuami istri yang menikah pada bulan Juni 1994 dan sudah dikaruniai 2orang anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 02 Mei 1995 (umur 24tahun

mendamaikan mereka;Saksi Il, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjan Ibu Rumah Tangga, tempattinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikanketerangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenaSaksi adalah keponakan dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagaisuami istri yang menikah pada bulan Juni 1994 dan sudah dikarunial 2orang anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 02 Mei 1995 (umur 24tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Pemohon dalam bukti P1,P2 dan P3 yaitu KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yangtertulis M.Rio Sakti Adjie agar disesuaikan dengan nama yang terdapat dalamjazah Pemohon yaitu M.Rio Sakti Ajie sesuai dengan permohonan Pemohon,sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebutke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yangberwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

menghindari darikejaran hukum tetapi untuk kepentingan pribadi dan keluarga besarPemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri darikejaran hukum;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantiannama Pemohon tersebut bertujuan agar membawa keberuntungan bagiPemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohontersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapatdiperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masadepan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

dari Ibu Kandung Pemohon adalah LAILI ANA atau HJ.LAILIANA atau Bu YANTO juga dibenarkan oleh saksi Pemohon, adalah namadari satu orang yang sama yaitu Ibu Kandung Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menambah, merubah, atau memperbaikinama seseorang adalah merupakan hak asasi setiap orang, asalkan tidakbertentangan adat istiadat, agama dan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1), UndangUndangNo. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan;MENETAPKANMengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan hukum bahwa nama LAILI ANA atau HJ. LAILIANA atauBu YANTO adalah satu orang yang sama;3.

G/2021/PA Sgm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelistelah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Makassar, 27 Juli 1996 (usia 24tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanTidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa,selanjutnya di sebut Penggugat;Melawan#namatergugat, tempat tanggal lahir, Sinjai, 30 November

1996 (usia 24tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Gowa,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;DUDUK PERKARAMembaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2021 ditujukankepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, kemudian terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor341/Pdt.G/2021

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 14:Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untukdimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan ataumenarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalahkepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)Halaman 11 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/20172.11.2. 12.bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niatuntuk memperjualbelikan atau menarik kembali;Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 15:Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasiyang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untukmendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang

Investasipermanen ini dapat berupa:Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai definisi, antara lain menyatakan sebagaiberikut:Angka 5:Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkandapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sertadapat diukur dalam satuan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Aset Infrastruktur, antara lain menyatakansebagai berikut:Angka 72:Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset inibiasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;(c) Tidak dapat

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Penghentian dan Pelepasan (Retirement AndDisposal), antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 77:Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harusdieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atasLaporan Keuangan;3.

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan Pemohontersebutdiatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang ruang lingkupadministrasi kependudukan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanpemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh

prosedur pelaporanorang yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang tata cara pelaporanorang yang meninggal dunia oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisilipenduduk, dengan tenggang waktu' paling lama 30 hari setelahalmarhum/almarhumah meninggal dunia yaitu langsung kepada instansipelaksana/kantor catatan sipil (Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

adalah dalam hal dimana terjadiketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya (Pasal 44 Ayat (4) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006).Menimbang, bahwa mengenai masalah prosedur pelaporan atas kematianseseorang untuk dicatatkan oleh pejabat catatan sipil bukan merupakanpermasalahan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, dimana pengaturannya sudah ditentukan UndangUndang Nomor 24Tahun

ANAK KEDUA , umur 24tahun, 3. ANAK KETIGA , umur 22 tahun, 4. ANAK KEEMPAT,umur 18 tahun, 5.