Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

Majelisb c (bc)aBea Balik Nama 1.260.000 1.260.000 0Pajak Kendaraan Bermotor 210.000 210.000 0Jumlah 1.470.000 1.470.000 0 16 Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnyahalarnan 35 paragraf ke9 dan ke10 yang pada pokoknyamenyatakanbahwa Kontrak Karya antara Pemohon PeninjauanKembali denganPemerintah adalah merupakan ranah hukurn privatsedangkan pungutan

Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah23pada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya

, bukan pungutan sertaPasal 12 huruf b yang menyatakan Komite sekolah, baik perseoranganmaupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/ walinyaBahwa dari kegiatan pendaftaran ulang PPDB tersebut jumlah peserta didik baruTahun Anggaran 2017 yang diterima di SMA N 1 Palangka Raya berjumlah 378(tiga ratus tujuh puluh delapan) siswa dengan perincian :a.

Menteri ini maupun ketentuan perundangundangan lainnya;Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap peserta PPDB dariJalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf e bahwa Pungutan oleh satuanpendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya tidak dipungut dari peserta didik atau orangtua/ walinya yang tidakmampu secara ekonomis dan huruf h tidak dikaitkan dengan persyaratanakademik

Pid.SusTPK/2018/PT PLKdana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalamayat (1) berbentuk bantuan dan/ atau sumbangan, bukan pungutan sertaPasal 12 huruf b yang menyatakan Komite sekolah, baik perseoranganmaupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/ walinyaBahwa dari kegiatan pendaftaran ulang PPDB tersebut jumlah peserta didik baruTahun Anggaran 2017 yang diterima di SMA N 1 Palangka Raya berjumlah378(tiga ratus tujun puluh delapan) orang siswa yang

masingmasing telahmelakukan membayar pungutan Pembayaran/ Sumbangan Komite danPerlengkapan Sekolah dengan rincian sebagai berikut :a.

Nama Pungutan yang dibayar (Rp)1 SALWA INKA YUNISA 1.290.000,2 LEONARD RAYNALDI 4.070.000,3 FLORISIA REVANYA JOSEPHINE 2.270.000,4 RINA PURNAMA 2.270.000,5 NOVALIS ANTAI PUTRA 1.270.000,6 NAJWA YUDHA ALAYDA 1.290.000,7 JUAN CLEODIO 2.270.000,8 RIZAL MAULANI 2.270.000,9 NAUFAL ADLI RAHMAN 2.270.000,10 ELITAPERNANDA 2.270.000,11.

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwaPasal 2 ayat (1) jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atassetiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan UsahaPelabuhan kepada Pengguna Jasa Kepelabuhanan.

Pelindoll, melakukan pungutan lainselain yang tertera diatas tidak diperbolehkan, karena tidak adadasar hukumnya.Bahwa ahli menerangkan pungutan share handling di PelabuhanPanjang bertentangan dengan INPRES No. 05 ahun 2005Bahwa ahli menerangkan Perjanjian kesepakatan yang dibuatoleh DPW APBMI Lampung dengan PT. Pelindo II Panjang tidakdibenarkan dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal1320 KUHPerdataAhli menerangkan Surat No.

Pelindo II, melakukan pungutan lainselain yang tertera diatas tidak diperbolehkan, karena tidak ada dasarhukum yang mengatur.Bahwa saksi menerangkan ponit penting dalam rekomendasiRakernas tersebut adalah APBMI, seluruh Indonesia menolaksegala jenis pungutan yang tidak ada payung hukumnya danmembebani sistem logistik nasionalBahwa saksi menerangkan APBMI seluruh Indnesia jugamenolak menggunakan Jip Crane yang dilakukan oleh PT.Pelindo yang dipaksakan untuk digunakan apabila kapal udah adaJIP CraneBahwa

Pelindo I Panjangtidak pernah ditinjau kembaliBahwa pungutan biaya shere handling yang dilakukan oleh PT. Pelindo II Panjangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi.Bahwa pembayaran shere handling yang dilakukan oleh PT. Pelindo Panjang tidakdibangi pelayanan jasa, oleh PT.

Pelindo II Panjangtertanggal 13 Juli 2012.e Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran biaya share handlingdi terminal curah kering dan terminal non curah kering pelabuhanpanjange Saksi menerangkan disamping membayar biaya share handlingjuga membayar biaya dermaga, biaya kebersihan, biayapenumpukan dan pajake Bahwa saksi menerangkan atas pungutan biaya share handlingPT.

., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karenasaksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnyakalau Terdakwa telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 ataspermintaan saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI tanpa dasar hukum, danpada keesokan harinya Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Terdakwa menyerahkanlagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU diRumah Jabatan Bupati Parigi Moutong

, sehingga sakst SAMSURIZALTOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., danwartawan agar diberitakan di media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telahterjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pungutan dari TenagaHonorer kepada saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturutturutsebagai berikut: 1.

dari Pegawai Honorer sebesar Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU diRumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksit SAMSURIZALTOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, SE., danwartawan agar diberitakan di media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telahterjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pungutan dari TenagaHonorer kepada saksi ACHMAD YANI, SIP alias YANI secara berturutturutsebagai

dimaksud, sehinggaTerdakwa tidak jadi korban;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa telah menyerahkanhasil pungutan uang tersebut kepada saksi ACHMAD YANI, SIP., yangterinci sebagai berikut:e pertama sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta Rupiah);e kedua sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh juta Rupiah);Bahwa setelah saksi mendapatkan barang bukti, saksi meminta kepadaTerdakwa agar menghentikan pemungutan uang dimaksud;Bahwa saksi sengaja meminta uang hasil pungutan para Tenaga Honoreryang

uang antara Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) sampaidengan Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untukkontribusi, kemudian Terdakwa dipanggil menghadap ke rumah jabatanoleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU,; Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa ditanya apakah benarTerdakwa telah melakukan pungutan uang terhadap Tenaga Honorer yangmasuk dalam Data Base K1, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksiSAMSURIZAL TOMBULUTUTU bahwa memang benar Terdakwamelakukan pungutan tersebut, dan saksi SAMSURIZALTOMBULUTUTU

Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi dari dokumendokumentersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN atas pembelianBKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubahdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakanFaktur Pajak adalah bukti pungutan

Keluaran untuk Masa Pajakyang sama;bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yangTelah Diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang KenaPajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar PajakPertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan

Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapatdikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkanbuktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaran Pajak PertambahanNilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan menerima Faktur Pajak sebagaiMenimbangbukti pungutan

1. Menyatakan Terdakwa ZULFADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar tanpa memiliki izin dari Dinas Kota Batam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir

Menyatakan Terdakwa Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "pungutan liar tanpa memiliki izin dari Dinas Kota Batam";2.

Saksi MOCH CHARIS, menerangkan pada pokoknya : Bahwa pada hari Jum/at, tanggal 20 Nopember 2017, sekitarpukul 10.00 Wib, Saksi bersama team melakukan operasi Pekat /penindakan Tipiring di Wilayah Hukum Polsek Bonang Demak ,ternyata Terdakwa sedang melakukan pungutan liar terhadappemakai jalan di pertigaan Jatirogo, ,Kec.Bonang, KabupatenDemak kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproseshukum lebih lanjut ; 2.

Terdakwa sedang melakukan pungutan liar terhadappemakai jalan di pertigaan Jatirogo, ,Kec.Bonang, KabupatenDemak kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproseshukum lebih lanjut ; ""c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi; d).

PasarJaya No. 381 (hanya sekedar berubah harga beberapa kios saja) telahmelanggar Peraturan Daerah DKI No. 6 Tahun 1992 tentang PengurusanPasar Di Daerah Khusus lbukota Jakarta (selanjutnya disebut Perda DKI No.6) ;bahwa Pasal 11 Perda DKI No. 6 dinyatakan bahwa "jenis pungutan dipasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah".

Lebih lanjut pada bagianpenjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa pungutan tersebut termasukluran Pembangunan Pasar (IPbP) atau yang oleh Tergugat juga disebutsebagai harga jual hak pemakaian tempat usaha ;bahwa kewenangan Gubernur untuk menetapkan pungutan di pasardidasarkan pada tugas dan kewenangan Gubernur dalam melakukanpelayanan publik terutama dibidang penyediaan lapangan pekerjaan,menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, serta stabilitas harga ;bahwa atas dasar hal tersebut penetapan

pungutan di pasar selaludidasarkan pertimbangan kepentingan umum khususnya kepentingan parapedagang itu sendiri.

Penjelasan Pasal 5 Perda DKI No. 6 ;Tergugat Melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;bahwa Tergugat menyadari jika pungutan di pasar yang berupa luranPembangunan Pasar (IPbP) tersebut ditetapbkan oleh Gubernur, tentu sajabesaran pungutan tersebut wajar dan sesuai dengan biaya konstruksi yaitukurang lebih Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) per meter persegisebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat, sehingga Tergugat dan kronikroninya tidak mendapat keuntungan yang besar dalam proyekpembangunan

Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak tegas menyatakanobyek sengketa aquo bertentangan dengan hukum yang ada, yang diberiwewenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan denganjenis pungutan di pasar adalah Gubernur Provinsi DK! Jakarta.

., kemudianmenyetorkan uanguang hasil pungutan retribusi tersebut kepadasaksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara PenerimaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika denganmemberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesarRp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor(dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu jugasetiap bulannya baik sdr.

Sedangkansisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesarRp. 556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus duapuluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) tidak disetorkan kekas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentinganmereka sendiri antara lain yaitu:1. Dana taktis bidang perhubungan laut;2.

TOMPOTIKA(Kapal milik Pemeritah Kabupaten Banggai) yang mana biayaperbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh saksi ISMAN IDULFITRIANSYAH, S.T., dengan sepengetahuan dan persetujuanTerdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDIUDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara November 2012s/d Februari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dariPT.

TOMPOTIKA (Kapal milik PemeritahKabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebutdilaksanakan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala BidangPerhubungan Laut dan saksi HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itupada antara November 2012 s/d Februari 2013 dengan menggunakanuang hasil pungutan dari PT.

. , =2 see rere re rrNama : I NYOMAN NENDRA ;Tempat lahir : Pungutan ;Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 11 Juni 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun / Banjar Pungutan, Desa Telaga Tawang,Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;Agama : Hindu ;Pekerjaan : Swasta ;Pendidikan : : Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh PenyidikKepolisian Resor Karangasem atas kuasa dari Penuntut Umum tertanggal 15 April

Bahwa hakhak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhibila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Hakhak negara berupa pungutan Cukai dan PPNHT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

HasilTembakau yang tidak dilekati Pita Cukai berarti tidak dipenuhinya hakhakNegara; Bahwa berdasarkan barang bukti rokokrokok tanpa dilekati PitaCukai sejumlah 500.000 (/ima ratus ribu) batang, pungutan negara yang dikenakanyaitu Pungutan Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPNHT).Besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa HasilTembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor:

Jadi,Pungutan Cukai yang seharusnya sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratustiga puluh lima juta rupiah); Penghitungan PPN HT sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PajakPertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah denganmengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran.Besarnya HargaJual Eceran

Jadi,Pungutan PPN HT yang seharusnya sebesar Rp.46.182.500,00 (empatpuluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).Sehingga Total kerugian negara berupa Cukai Hasil Tembakau dan PPNHT adalah sebesar Rp. 281.182.500,00 (dua ratus delapan puluh satu jutaseratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); Bahwa ahli melakukan perhitungan berdasarkan nilai Cukai yangseharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai.

Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togelpada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah )tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togel padahari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah ).Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 33.000, (tiga puluhtiga ribu) dari pungutan pasangan nomor judi togel pada hari Rabutanggal 13 Juli 2016 ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulanyang lalu ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel lebih dari 10 (sepuluh)kali terhitung sejak 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan April ;Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yangbertugas menerimadan memungut

B/2016/PN.Bli.Bahwa uang hasil pungutan judi togel tersebut terdakwa setorkankepada Banda atau bos terdakwa yang bernama PARIADI dengan caradi cari langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp

langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari permainan penjualan nomorJudi

Jumlah seluruhnya 199.600 batang x Rp.355, perbatang = Rp. 70.858.000, (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima PuluhDelapan Ribu Rupiah).Pungutan cukai atas rokok tersebut yang berpotensi mengakibatkankerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp 70.858.000, (Tujuh PuluhJuta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

:STTBB01/WBC.5/KPP.MP.02/PPNS/2019 tanggal 05 Maret 2019 disita dariTerdakwa Ari Suryono Bin Susilo tersebut termasuk jenis Sigaret PutihMesin yang secara fisik tidak dilekati Pita Cukai, sehingga jelas termasukrokokrokok (sigaret) yang melanggar ketentuan sebagaimana penjelasanahli sebelumnya;Bahwa barang bukti rokokrokok tanpa dilekati Pita Cukai sejumlah199.600 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) batang,pungutan negara yang dikenakan yaitu Pungutan Cukai dan PajakPertambahan Nilai

Besarnya pungutan Cukaiuntuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentangTarif Cukai Hasil Tembakau adalah untuk Hasil Tembakau jenis SigaretPutin Mesin Rp.355,/btg.

Cukai yang seharusnyasebesar Rp.70.858.000, (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapanribu rupiah) dan pungutan PPN HT adalah yang seharusnya sebesarRp.11,624,704,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusempat rupiah).

Cukai yang seharusnyasebesar Rp.70.858.000, (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan riburupiah) dan pungutan PPN HT adalah yang seharusnya sebesarRp.11,624,704,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusempat rupiah).

KADERAmengajukan kepada peserta rapat untukbesaran pungutan berbentuk sumbangan komite yang akan dimintakankepada orang tua/ wali siswa baru sebagai syarat melakukan pendaftaranulang, sebagai berikut :1. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesarRp.1.500.000,2.

Jalur Khusus 14 siswa ;Yang seluruhnya telah memenuhi kewajiban membayar sbagian atauseluruh pungutan Pembayaran/ Sumbangan Komite dan PerlengkapanSekolah.Bahwa dari pungutan yang dilaksanakan pada saat Pendaftaran UlangPPDB SMAN 1 Palangka Raya tersebut diperoleh uang sejumlahRp.634.770.000, (Enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujun puluhribu rupiah), yang disimpan di rekening pribadi pada Bank NasionalIndonesia (BNI) Cabang A.

KADERA mengajukan kepada peserta rapat untukHalaman 9 dari 60 Put No.2/PID.SUSTPkK/201 8/PT PLK.besaran pungutan berbentuk sumbangan komite yang akan dimintakankepada orang tua/ wali siswa baru sebagai syarat melakukan pendaftaranulang, sebagai berikut :1. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesarRp.1.500.000,2.

yang diterima di SMA N 1 Palangka Rayaberjumlah 378 (tiga ratus tujun puluh delapan) orang siswa yang masingmasing telah melakukan membayar pungutan Pembayaran/ SumbanganKomite dan Perlengkapan Sekolah dengan rincian sebagai berikut :a.

ERFANI WIDYA GRASSANI 920.000, Bahwa dari pungutan yang dilaksanakan pada saat Pendaftaran UlangPPDB SMAN 1 Palangka Raya tersebut diperoleh uang sejumlahRp.634.770.000, (Enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluhribu rupiah), yang disimpan di rekening pribadi pada Bank NasionalIndonesia (BNI) Cabang A.

SUPRIATNA dengan nilai uangsebesar Rp1.000.000;Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal daripeserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 denganlampiran kuitansikuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;6.

yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yangtidak sah yang membebani peserta pemohon.

Sehingga peserta pemohonmengeluarkan dana yang tidak seharusnya.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana darimasyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaankewenangan.Bahwa tidak terdapat keadaan yang emergency atau mendesak yang dapatdigunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifatmelawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipunatas dasar musyawarah dengan masyarakat.Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukanTerdakwa

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaandengan masa berlakunya UndangUndang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan:e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerahpada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya

Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi RITA selaku BendaharaDesa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat,menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikatpada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak diketahui bahwa jumlah seluruhpungutan selama saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa tersebut adalahsebesar Rp. 124.655.000. (seratus duapuluh empatjuta enamratus limapuluhlimaribu rupiah).

Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi SITI ROHANA selakuBendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima,mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatansertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak oleh terdakwaHADRIANUS LUKAS. S.Sos, diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selamasaksi SITI ROHANA mengelola keuangan PPAN tersebut adalah sebesarRp.128.487.000.

Akan tetapi Kepala Desa (Terdakwa)28tidak menyampaikan kepada warga bahwa PPAN adalah gratis, sehingga begituwarga mengetahui bahwa PPAN gratis, maka mereka banyak yang protes dan tidak mau bayar ; pungutan maupun pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dilakukanoleh panitia, yang bisa dikontrol oleh masyarakat ; jumlah uang yang digunakan Terdakwa relatif kecil ; uang pungutan dari masyarakat tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalammusyawarah desa oleh terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan

Firdaus(yang keduanya anggota Kepolisian) di muka persidangan menerangkanbahwa benar pada tanggal 14 November 2008 mereka telah mendapatkanperintah dari atasan untuk melakukan pemantauan atas laporan darimasyarakat adanya pungutan liar di lokasi PLTU Ill Desa Lontar, KecamatanKemiri, Kabupaten Tangerang, Banten terhadap para sopir pengangkutmaterial atau tanah, selanjutnya saksi Suharyanto bersamasama anggotaKepolisian yang lain yaitu saksi Anmad Firdaus menuju lokasi sebagaimanainformasi, lalu para

saksi mengamati dari kejauhan kegiatan pungutan yangdilakukan saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi Sajam bin Jasmara, saksiHal. 7 dari 13 hal.

No. 1433 K/Pid/2009pungutan liar yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksiSajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi dan saksi Suharyantomemberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karenaterpaksa karena apabila truk yang lewat di mana saksi Suharyanto tidakmemberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka tidakdiperbolehkan masuk ke lokasi PLTU Ill Desa Lontar, Kecamatan Kemiri,Tangerang, dan di dalam pungutan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sobaribin Sapawi

yang dipergunakan oleh para saksi Ahmad Sobari binSapawi, saksi Sajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi berupa 2 (dua)karcis dengan masingmasing senilai Ro10.000,00 dan Rp15.000,00 yangdijadikan dasar pembuatannya adalah Perdes No. 2 Tahun 2008 yang tidakpernah mendapatkan persetujuan dari pihak Kecamatan Kemiri maupun dariKabupaten Tangerang sehingga keabsahannya diragukan;Bahwa perbuatan saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi Sajam bin Jasmara,saksi Hamidi bin Asmawi, telah diketemukan hasil pungutan

Haerudin bin Raswani, padahal jelas perbuatanTerdakwa telah melakukan pemerasan berupa pungutan liar kepadapengemudi truk dengan menyuruh saksi Ahmad Sobari, Sajam bin Jasmara,saksi Hamidi kepada sopir truk yang akan masuk ke lokasi PTLU Ill DesaLontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, dengan hasil sebesarRp2.687.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) danuang tunai dikuasai oleh bendahara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluhHal. 9 dari 13 hal. Put.

Bahwa terdakwa selaku Ketua PPDB SMAN 1 Palangka Raya, tidak terlibatdalam penggalangan dana atau pungutan;2.

Menteri ini maupunketentuan perundangundangan lainnya, Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap pesertaPPDB dari Jalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf ebahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ atau walinya tidak dipungut dari pesertadidik atau orangtua/ walinya yang tidak mampu secara ekonomis dan huruf h tidak dikaitkan dengan persyaratan

Menteriini maupun ketentuan perundangundangan lainnya; Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap pesertaPPDB dari Jalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan PemerintahHalaman 27 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN PlIkNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf ebahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ atau walinya tidak dipungut dari pesertadidik atau orangtua/ walinya yang tidak mampu

siswa yang masingmasing telah melakukan membayar pungutan Pembayaran/ SumbanganKomite dan Perlengkapan Sekolah dengan rincian sebagai berikut : a.

Nama Pungutan yang dibayar(Rp)1 GILANG FAHREZA GANDI 2.210.000,2 OKY ERLANGGA 1.270.000,3 GRACIELLA FLORENCE KUSILA 1.270.000,4 GINADYA KEMILAU EPHIPANIA 2.210.000,5 NI PUTU LAKSMI NOVIA NING 800.000,GAYATRI6 DHANYA ELEONORA VICTORY 1.000.000,t LEON TRI SAPUTRA 1.000.000,8 JOHANES OXAVASCO 1.270.00,9 YISIA SINDI PITALOKA 4.070.000,10 RISKA ANANDA SAFIRA 2.290.000,11 PUPUT SULASTRI NINGSIH 1.790.000,12 ALDI 2.210.000,13 PITRA AGUSTIN 2.210.000,14 ERFANI WIDYA GRASSANI 920.000, Bahwa dari pungutan

Sehingga pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa bukantermasuk jenis pendapatan yang dapat dipungut oleh Daerah.

Pasal 58 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahyang menyatakan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yangditetapkan dalam peraturan daerah ;Pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa tidak ditetapkan denganPeraturan Daerah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai PenerimaanNegara yang sah.

Suatu pungutan yang dilakukan bertentangan denganperaturan perundangundangan jika dimasukkan atau disetor ke kas Daerahberarti Daerah telah melakukan penerimaan atau pungutan dari sumberyang tidak sah atau dari sumber yang dilarang oleh undangundang ;Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya pada halaman 74alinea 6 menyatakan bahwa pungutan berupa Sewa yang dilakukan olehTerdakwa tidak disetorkan ke Kas Daerah.

Jika Daerah menerima pungutan dari sumberpendapatan yang bertentangan atau dilarang oleh peraturan perundangundangan berarti Kas Daerah telah dijadikan sarana untuk menampung/melegalkan setiap pungutan yang tidak sah.

peraturan hukum sebagaimanamestinya ;Pungutan Sewa yang dilakukan oleh Terdakwa memang bukan dalam ranahpengelolaan keuangan Daerah.